penetapan biaya kontribusi peserta dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan struktural di lingkungan pemerintah kabupaten bone bolango tahun 2011
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Biaya Kontribusi Peserta dalam Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk dalam rangka efesiensi dan efektifitas dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Pegawain Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Bone Bolango ini adalah UU No.8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No.43 Tahun 1999; UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; PP No.58 Tahun 2005; PP No.65 Tahun 2005; PP No.101 Tahun 2000; PP No.38 Tahun 2007; Perda Kab Bone Bolango No.67 Tahun 2007.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Penetapan Biaya Kontribusi Peserta Dalam Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Struktural Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 6 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jembrana No. 51 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Jembrana
ABSTRAK:
a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana
Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana, maka perlu menetapkan rincian
tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan
Kabupaten Jembrana;
b. bahwa rincian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud huruf a,
ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 ; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011;
Peraturan Bupati Jepara Nomor 67 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Dacrah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tempat Pelelangan Ikan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 67 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan
ABSTRAK:
bahwa untuk lebih menjamin kesejahteraan nelayan dan sarana pengelolaannya melalui dana yang bersumber dari hasil retribusi tempat pelelangan ikan, baik yang dikelola oleh pemerintah darah maupun pihak ketiga, maka perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Jepara Noror 67 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan PcraturanDacrah Kabupaten Jepara Noor 1 Tahun 2010 Tentang Tempat Pelelangan Ikan, untuk disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Perturan Bupati Jepara Noror 67 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Tempat Pelelangan Ikan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Permerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 TAhun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Noror 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2010; Peraturan Bupati Jepara Nomor 67 Tahun 2010;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan dalam Pasal 5 sisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (2a) dan ayat (2b). Ketentuan Pasal 16 diubah. Diantara bab VI dan bab VII disipkan 1 (satu) bab baru, yakni BAB VIA, dan disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 16A dan Pasal 16B.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2012.
Peraturan Bupati Jepara Nomor 67 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Dacrah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tempat Pelelangan Ikan diubah.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 51 Tahun 2011
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 84 Tahun 2009 tentang Kepala Desa dan Perangkat Desa
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 84 Tahun 2009 Tentang Kepala Desa Dan Perangkat Desa
ABSTRAK:
bahwa guna kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan Pemerintahan Desa, maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 84 Tahun 2009 tentang Kepala Desa dan Perangkat Desa dan perubahannya perlu diadakan perubahan kembali; bahwa untuk maksud tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 24 Tahun 2006; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 84 Tahun 2009;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 24, diantara Pasal 35 dan 36 disisipi Pasal 35 A, diantara Pasal 41 Dan Pasal 42 disisipi Pasal 41 A, diantara Pasal 51 dan 52 disisipi Pasal 51 A.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2011.
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 84 Tahun 2009 tentang Kepala Desa dan Perangkat Desa diubah.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Hari Nomor 51 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN
ABSTRAK:
Dengan telah diundangkannya Perda Kab. Batang Hari No. 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, maka perlu diatur Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Hiburan.
UU No. 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1965; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 38 Tahun 2007; Perda No. 7 Tahun 1986; Perda No. 16 Tahun 2008; Perda No. 3 Tahun 2011.
Perbup ini mengatur mengenai Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Hiburan, meliputi: penyelenggaraan usaha hiburan yang merupakan fasilitas hiburan; kewajiban dan larangan wajib pajak; media pembayaran dan perforasi; tata cara pemungutan pajak; tata cara pengisian, penerbitan, penyampaian SPTPD, SKPD, SKPDKB dan SKPDKBT ; tata cara pendaftaran dan pendataan; tata cara penetapan besarnya pajak terutang; surat tagihan pajak; tata cara pembayaran; pembukuan dan pelaporan; tata cara penagihan tunggakan ; kedaluwarsa penagihan; pembetulan, pembatalan, pengurangan dan penghapusan; tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak; pemeriksaan/audit pajak daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2011.
18 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 51 Tahun 2011
TAMBAHAN PENGHASILAN - PERTIMBANGAN OBYEKTIF LAINNYA
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BD.2011/No. 51
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya Tahun Anggaran 2011
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kelancaran
pelaksanaan tugas-tugas kedinasan bagi pejabat Publik dan Pegawai
Pemerintah Kabupaten Temanggung, maka dipandang perlu Pemberian
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya Tahun
Anggaran 2011 yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan
daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan
Pertimbangan Obyektif Lainnya Tahun Anggaran 2011;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010; Peraturan Supati Temanggung Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Supati Temanggung Nomor 55 Tahun 2010;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang besaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya, biaya, ketentuan khusus.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2011.
4 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 51 Tahun 2011
Bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2011 Nomor 69 Seri B, maka untuk ketertiban dan kelancaran pemberlakuannya perlu diatur petunjuk pelaksanaannya;
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 13 Tahun 2008
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Masa Pajak Daerah; Bab III Tata Cara Penetapan Pajak; Bab IV Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran, Angsuran Dan Penundaan Pembayaran Pajak; Bab V Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administratif Dan Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak; Bab VI Tata Cara Pengembalian Pembayaran Pajak; Bab VII Kriteria Wajib Pajak Dan Ketentuan Besaran Omset Serta Tata Cara Pembukuan Atau Pencatatan; Bab VIII Tata Cara Penghapusan Piutang Yang Sudah Kadaluwarsa; Bab IX Tata Cara Pemberian Dan Manfaat Insentif Bagi Pemungut; Bab X Pengawasan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2011.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangli No. 51 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Pendirian Sekolah Dasar Negeri 2 Abang Batudinding di Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli
ABSTRAK:
a. bahwa untuk memberikan pelayanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dalam rangka penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, dipandang perlu memperluas akses dan pemerataan pendidikan dengan mendirikan Sekolah baru;
b. bahwa sehubungan dimaksud huruf a, perlu mendirikan Sekolah Dasar Negeri 2 Abang Batudinding yang bertempat di Dusun Dukuh Desa Abang Batudinding Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Pendirian Sekolah Dasar Negeri 2 Abang Batudinding Desa Abang Batudinding Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli,
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Sebagimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010; Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002; Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2008;
PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI 2 ABANG BATUDINDING DI KECAMATAN KINTAMANI KABUPATEN BANGLI
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2011.
-
-
3
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
