PEMBENTUKAN - UNIT - PELAKSANA TEKNIS - DINAS - (UPTD) - SEKOLAH - MENENGAH - ATAS - NEGERI
2005
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 30, BD 2005/30
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Sekolah Menengah Atas Negeri
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bogor tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Sekolah Menengah Atas Negeri.
UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2004; PP No. 100 Tahun 2000; PP No. 8 Tahun 2003; PP No. 9 Tahun 2003; Perda Kab. Bogor No. 3 Tahun 2003; Perda Kab. Bogor No. 9 Tahun 2004; Perda Kab. Bogor No. 16 Tahun 2004; Perda Kab. Bogor No. 9 Tahun 2005
Peraturan ini mengatur tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Sekolah Menengah Atas Negeri, antara lain: Dalam hal dilakukan pembentukan SMAN baru dan/atau perubahan nama dan tempat kedudukan SMAN yang sudah ada, berlaku ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2005.
5 hlm (lampiran 2 hlm)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 29 Tahun 2005
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penggabungan 173 (Seratus Tujuh Puluh Tiga) Sekolah Dasar Negeri Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi
pelaksanaan kegiatan belajar mengajar pada sekolah dasar negeri
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas, perlu melakukan
upaya penggabungan sekolah dasar negeri yang tidak memenuhi
persyaratan minimal sekolah dasar; bahwa beberapa Sekolah Dasar Negeri di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Banyumas dipandang sudah tidak memenuhi
persyaratan minimal sekolah dasar, sehingga perlu dilakukan
penggabungan dengan sekolah dasar negeri lain yang terdekat; bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a dan b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggabungan (regrouping)
173 (seratus tujuh puluh tiga) sekolah dasar negeri di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Banyumas;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2005;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pelaksanaan penggabungan 173 (seratus tujuh puluh tiga) Sekolah Dasar Negeri (SDN)
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dan penanggung jawabnya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Mei 2005.
3 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 17 Tahun 2005
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Tegal Nomor 03 Tahun 2004 tanggal 10 Maret 2004 tentang Pembentukan Badan Akreditasi Sekolah Kabupaten Tegal Tahun 2004 - 2007
ABSTRAK:
bahwa pembentukan Badan Akreditasi Sekolah telah ditetapkan oleh Bupati Tegal dengan keputusannya nomor 3/2004 tanggal 10 Maret 2004; bahwa berkaitan dengan adanya perubahan struktur organisasi dan pergantian pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, maka guna tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah tahun 2005, perlu mengubah Lampiran Keputusan Bupati Tegal Nomor 03/2004 tanggal 10 Maret 2004; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Tegal Nomor 03/2004 tanggal 10 Maret 2004 tentang Pembentukan Badan Akreditasi Sekolah Kabupaten Tegal Tahun 2005;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 10 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 36 Tahun 2004; PP No 7 Tahun 1986; PP No 105 Tahun 2000; Kepres No 17 Tahun 2000; Kepmendagri No 29 Tahun 2002; Permendagri No 3 Tahun 2005; Perda Kab Tegal No 4 Tahun 2003;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Lampiran I.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2005.
Keputusan Bupati Tegal Nomor 3 Tahun 2004.
3 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 15 Tahun 2005
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah
ABSTRAK:
bahwa untuk ketertiban administrasi dan kelancaran pelaksanaan anggaran, sekolah wajib menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS); bahwa guna mewujudkan kesamaan pemahaman dan pelaksanaan atas Petunjuk Pengelolaan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah perlu disusun Petunjuk Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu clitetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000; Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2005; Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003; Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004; Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang
Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pokokpokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 20 Tahun 2002.
PERBUP ini mengatur tentang Petunjuk Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Sekolah (RAPBS). RAPBS merupakan pedoman dan arah kebijakan dalam menerima dan mengelola keuangan sekolah yang bersumber dari pemerintah dan masyarakat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2005.
19 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2005
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, guru dapat diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah untuk memimpin dan mengelola pendidikan di sekolah, untuk itu telah ditetapkan Keputusan Bupati Pemalang tanggal 26 Desember 2001 Nomor : 821.2/775.A/2001 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Dalam/Dari Tugas Tambahan sebagai Kepala Sekolah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Pemalang tanggal 22 Mei 2002 Nomor : 821.2/268.A/2002; bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 162/U/2003 tentang Pedoman Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah, maka Keputusan Bupati Pemalang tanggal 26 Desember 2001 Nomor: 821.2/775.A/2001 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Pemalang tanggal 22 Mei 2002 Nomor: 821.2/268.A/2002 perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang- Undang 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 162/U/2003; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2000;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Dasar
Bab III Formasi
Bab IV Pengadaan
Bab V Pengangkatan
Bab VI Masa Tugas
Bab VII Pemindahan
Bab VIII Pemberhentian
Bab IX Pengawasan dan Pengendalian
Bab X Ketentuan Lain-Lain
Bab XI Ketentuan Peralihan
Bab XII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2005.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Penajam Paser Utara No. 1 Tahun 2005
PERSYARATAN - MENGIKUTI - PENDIDIKAN - FORMAL - BAGI - PNS
2005
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD.2005/NO.2
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Persyaratan Mengikuti Pendidikan Formal Bag I Pegawai Negeri Sipil Daerah Di Lingkungan Pemerintah Penajam Paser Utara
ABSTRAK:
Bahwa Dalam Rangka Pengaturan Sistem Pelaksanaan Pendidikan Formal Bagi Pegawai Negeri Sipil Dengan Status Tugas Belajar/Ijin Belajar Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Agar Berdayaguna Dan Berhasil Guna, Dipandang Perlu Adanya Persyaratan Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Mengikuti Pendidikan Formal Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
Dasar Hukum Peraturan Ini : UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 7 Tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2004; PP No. 100 Tahun 2000; Sebagaimana Telah Diubah Dengan PP No. 13 Tahun 2002; Kepgub Kalimantan Timur No. 44 Tahun 2004; Perda Kabupaten Penajam Paser Utara No. 1 Tahun 2004; Perda Kabupaten Penajam Paser Utara No. 3 Tahun 2004.
Ketentuan Umum, Ketentuan/Persyaratan Tugas Belajar, Prosedur Pengajuan Tugas Belajar Dan Ketentuan Selama Mengikuti Pendidikan, Ketentuan Persyaratan Ijin Belajar, Ketentuan Persyaratan Bantuan Biaya Ijin Belajar, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2005.
10 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 24 Tahun 2004
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PADA DINAS PENDIDIKAN - PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, URAIAN TUGAS JABATAN DAN TATA KERJA
2004
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 24, BD.2004/No. 24
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Sekolah menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
ba~ sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 9 dan 11 Peraturan
Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2004 tentang
Pembentukan, Susunan Organisasi dan T atakerja Dinas Pendidikan - '
Kabupaten Banyu~s serta dalam rangka menunjang
penyelenggaraan keweoangan daerah di bidang pendidikan secara
berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu untuk menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas
Pokok, Uraian Tugas Jabatan dan Tatakerja SMP, SMA dan SMK
pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003; Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Menteri Dalam Negeri Nomor: 01/SKB/M.PAN/4/2003 Nomor 17 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 29 Tahun 2004;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok, fungsi dan uraian tugas, tata kerja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2004.
12 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 39 Tahun 2024
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Jaminan Pendidikan Daerah Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa peserta didik penyandang disabilitas berhak
memperoleh jaminan layanan pendidikan pada satuan
pendidikan di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan;
bahwa diperlukan pedoman dalam pelaksanaan
pemberian bantuan jaminan pendidikan daerah
khususnya bagi peserta didik penyandang disabilitas;
bahwa untuk mengoptimalkan pemberian bantuan
jaminan pendidikan bagi peserta didik penyandang
disabilitas, perlu menetapkan pengaturan tentang
jaminan pendidikan daerah;
Dasar Hukum peraturan ini: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023;
Materi Pokok: Sasaran dan Persyaratan Penerima Bantuan; Pengusulan, Verifikasi, dan Besaran Jaminan Pendidikan Daerah; Penyaluran; Kartu Jogja Berprestasi; Penutupan dan Pemindahbukuan; Pembiayaan;
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2024.
Jumlah Halaman: 5 HLM
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2024
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penerapan Peraturan Zonasi
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan
sesuai dengan rencana tata ruang Kota Yogyakarta;
bahwa pengendalian rencana tata ruang Kota Yogyakarta
dilakukan agar perkembangan pembangunan berjalan
secara efektif dan efisien;
bahwa untuk mengimplementasikan ketentuan yang diatur
dalam Rencana Detail Tata Ruang Kota Yogyakarta, perlu
dilengkapi ketentuan operasionalisasi pelaksanaannya;
Dasar Hukum Peraturan ini: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023;
Materi Pokok: Pandangan Bebas; Garis Sempadan Bangunan; Orientasi dan Dominasi Fungsi Pemanfaatan Ruang; Pemanfaatan Ruang Pada Persil Dengan Ukuran Di Bawah 40 M2 (Empat Puluh Meter Persegi); Rekomendasi Pelampauan Ketentuan Pemanfaatan Ruang; Ketentuan Koefisien Tapak Bangunan;
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2024.
Jumlah Halaman : 8 HLM; Lampiran : 3 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
