Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di LIngkungan Pemerintah Kabupaten Serang
ABSTRAK:
dalam rangka memberikan pengakuan dan apresiasi Pemerintah Daerah atas prestasi dan/atau keteladanan yang dilakukan oleh PNS karena dinilai telah menyumbangkan pikiran, karya, karsa, atau cipta, dan darma bakti yang bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Serang maka perlu diberikan penghargaan;
UU No 23 Tahun 2000; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; UU No 30 Tahun 2014; PP No 9 Tahun 2003; PP No 53 Tahun 2010; PP No 46 Tahun 2011; Perda Kab.Serang No 15 Tahun 2006; Perda Kab.Serang No 20 Tahun 2011; Perda Kab.Serang No 4 Tahun 2012; Perda Kab.Serang No 9 Tahun 2013.
1.Ketentuan Umum; 2.Maksud dan Tujuan; 3.Sasaran; 4.Kriteria; 5.Persyaratan; 6.Tim Penilai; 7.Mekanisme Penilaian; 8.Waktu dan Bentuk Pemberian Penghargaan; 9.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2016.
Kepegawaian, Aparatur NegaraPembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Status Peraturan
Mencabut
PERBUP Kab. Musi Rawas No. 11 Tahun 2018 tentang PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
SENTRA PEMBIBITAN DAN PENGEMBANGAN PETERNAKAN
PADA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN MUSI RAWAS
PEMBENTUKAN-UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH-PEMBIBITAN DAN PENGEMBANGAN PETERNAKAN
2024
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD.2024/No.16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Sentra Pembibitan dan Pengembangan Peternakan Pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Musi Rawas
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan peraturan ini adalah bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah No 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas, sebagaimana telah diubah dengart Peraturan Daerah No 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Sentra Pembibitan dan Pengembangan
Peternakan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Musi Rawas;
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 28 Tahun 1959; UU No 29 Tahun 2000; UU No 16 Tahun 2006; UU No 18 Tahun 2009; UU No 41 Tahun 2009; UU No 13 Tahun 2010; UU No 18 Tahun 2012; UU No 19 Tahun 2013; UU No 23 Tahun 2014; UU No 22 Tahun 2019; UU No 20 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah No 44 Tahun 1995; Peratu.ran Pemerintah No 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pertanian No 43/Permentan/OT.010/8/2016 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah No 10 Tahun 2016; Peraturan Bupati No 53 Tahun 2023;
Dalam peraturan ini diatur tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tugas dan Fungsi, kelompok jabatan fungsional, tata kerja, kepegawaian pada Unit Pelaksana Teknis Sentra Pembibitan dan Pengembangan Peternakan pada DInas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Musi Rawas dengan menetapkan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Unit Pelaksana Teknis Sentra Pembibitan dan Pengembangan Peternaka.n yang selanjutnya disingkat UPT SP3 adalah Unit Pelaksana Teknis Sentra Pembibitan dan Pengembangan Peternakan Hewan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Petemakan Kabupaten Musi Rawas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2024.
Mencabut Peraturan Bupati No 11 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Sentra Pembibitan dan Pengembangan Peternakan pada DInas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Musi Rawas.
7 hlm, Lampiran 1 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 16 Tahun 2007
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD.2016/No. 17 Seri E Nomor 14
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Tjitrowardojo Purworejo
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pengelolaan Pegawai Non
Pegawai Negeri Sipil di Badan Layanan Umum
Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr.
Tjitrowardojo Purworejo serta untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah, telah diterbitkan Peraturan Bupati
Purworejo Nomor 61 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Pengadaan, Pengangkatan, Pemindahan dan
Pemberhentian Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil
pada Badan Layanan Urnum Daerah Rumah Sakit
Umum Daerah Saras Husada Purworejo; bahwa sejalan dengan perkembangan keadaen dan
dengan adanya perubahan nomenklatur Rumeh
Sakit Umum Daerah Kabupaten Purworejo, maka
Peraturan Bupati sebagaimana dirnaksud pada
huruf a sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu
diganti dengan menerbitkan Peraturan Bupati yang
baru; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dima.ksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pengelolaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada
Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Urnum
Daerah Dr. Tjitrowardojo Purworejo;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tuhun 2014; Pen1turan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun
2007;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada
Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Urnum Daerah Dr. Tjitrowardojo Purworejo.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Mei 2016.
19 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2017
PENGADAAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI KONTRAK BLUD PUSKESMAS
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD.2017/NO.17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Kontrak BLUD Puskesmas
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Keputusan Bupati Jepara
Nomor 445.4/268 Tahun 2016 tentang Penetapan
Puskesmas Sebagai UPT Yang Menerapkan Pola
Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerab (BLUD),
maka perlu adanya peningkatan pelayanan kesehatan
pada masyarakat dengan mengoptimalkan pengelolaan
sumber daya manusia; bahwa dengan memperhatikan jumlah sumber daya
manusia pelaksana pelayanan kesehatan yang masih
kurang, maka diperlukan pedoman daJam rekruitmen
pegawai non pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN); bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada BLUD Puskesmas;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006;
Peraturan bupati merupakan pengadaan, pengangkatan dan pemberhentian pegawai kontrak BLUD puskesmas
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 April 2017.
21 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sungai Penuh No. 17 Tahun 2016
STANDAR BIAYA - PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI - PEJABAT NEGARA - DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH - PEGAWAI NEGERI SIPIL - PEGAWAI TIDAK TETAP - LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH NOMOR 46 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PEJABAT NEGARA, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH
ABSTRAK:
Bahwa sehubungan adanya penyesuaian dan perubahan standar uang harian Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh, maka Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 46 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dilingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh perlu diubah dan disesuaikan.
UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permenkeu No. 113/PMK.05/2012; Permendagri No. 52 Tahun 2015; Perwali Sungai Penuh No. 46 Tahun 2015;
Perwali ini mengatur mengenai Perubahan atas Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 46 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh,
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2016.
3 hlm,; Lampiran 1 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 17 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan disiplin, motivasi kerja,
identitas dan kewibawaan Aparatur Sipil Negara perlu
pedoman tentang pakaian dinas dan atribut bagi
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Wonosobo; bahwa Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2009 tentang
Penggunaan Pakaian Dinas Bupati, Wakil Bupati,
Pegawai Perangkat Daerah dan Perangkat Desa di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 7 Tahun
2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati
Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penggunaan Pakaian
Dinas Bupati, Wakil Bupati, Pegawai Perangkat Daerah
dan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Wonosobo sudah tidak sesuai dengan
perkembangan dan kebutuhan organisasi, sehingga
perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Wonosobo;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 21 Tahun 2016; Peraturan Dewan Pengurus Korpri Nasional Nomor 02 Tahun 2011;
Di dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pakaian Dinas
Bab III Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas
Bab IV Pakaian Dinas pada Perangkat Daerah Tertentu
Bab V Pendanaan
Bab VI Pembinaan dan Pengawasan
Bab VII Ketentuan Lain
Bab VIII Sanksi Administratif
Bab IX Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2021.
55 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 17 Tahun 2011
tugas pokok dan fungsi badan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan kabupaten gorontalo utara
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD.2011/No.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Gorontalo Utara
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 76 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Gorontalo Utara.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No.43 Tahun 1999; UU No.38 Tahun 2000; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; UU No.11 Tahun 2007; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; PP No.13 Tahun 2006; Perda No.57 Tahun 2007; Permendagri No.76 Tahun 2010.
Dalam peraturan ini diatur tentang tugas pokok dan fungsi badan badan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan kabupaten Gorontalo utara termasuk didalamnya mengatur tentang penjabaran tugas dan fungsi, unit pelaksana teknis badan, kelompok jabatan fungsional, kepegawaian dan eselonering, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Mei 2011.
Terdiri dari 13 halaman tanpa lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
