Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 1, BD Kota Tomohon Tahun 2023 Nomor 1
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
UU No. 10 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; PERWALI No. 18 Tahun 2022.
Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 2023.
Mengubah Peraturan Wali Kota No. 18 Tahun 2022
5 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD Kota Madiun Tahun 2023 Nomor 1/D
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PELESTARIAN DAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa budaya masyarakat Kota Madiun merupakan bagian dari kekayaan kebudayaan Nasional yang memiliki nilai-nilai moral, estetika dan berkarakter sebagai cerminan jati diri masyarakat yang beragam;
b.bahwa pemerintah daerah berkewajiban melestarikankebudayaan untuk memperkokoh jati diri bangsa, martabat,dan menumbuhkan kebanggaan nasional serta mempereratpersatuan dan kesatuan bangsa;
c.bahwa berdasarkan Pasal 46 huruf a Undang-UndangNomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan,Pemerintah Daerah sesuai wilayah administratifnya antaralain berwenang merumuskan dan menetapkan kebijakanpemajuan kebudayaan;d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkanPeraturan Daerah tentang Pelestarian dan PemajuanKebudayaan Daerah;
Mengingat : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 1
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007; Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2009; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017
Peraturan ini mengatur mengenai Pelestarian dan PemajuanKebudayaan Daerah; meliputi: ketentuan umum; maksud dan tujuan dan ruang lingkup; Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:
a. Tugas, Kewenangan Pemerintah Daerah;
b. Penyelenggaraan Pelestarian Kebudayaan;
c. Pemajuan Kebudayaan Daerah;
d. Hak dan Kewajiban;
e. Peran Serta Masyarakat;
f. Pengawasan dan Pelaporan;
g. Pendanaan;
h. Penghargaan;
i. Sanksi Administratif; dan.
j. Penyelesaian Perselisihan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2023.
Jumlah 47 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 1, BD Kota Madiun Tahun 2023 Nomor 1/G
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN YANG MEMASUKI MASA PURNA TUGAS
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa sebagai salah satu wujud kepedulian dan ucapan terimakasih Pemerintah Kota Madiun kepada Pegawai Negeri Sipil yang memasuki masa purna tugas perlu diberikan penghargaan;
b.Bahwa Keputusan Wali Kota Madiun Nomor 37 Tahun2001 tentang Pemberian Uang Penghargaan Bagi PegawaiNegeri Sipil, Tenaga Honorer Daerah/Kontrak danPerangkat Desa yang Memasuki MasaPensiun/Meninggal Dunia di Lingkungan PemerintahKota Madiun sudah tidak sesuai dengan situasi dankondisi saat ini sehingga perlu diganti;
c.Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkanPeraturan Wali Kota Madiun tentang Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun yang Memasuki Masa Purna Tugas;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017
Peraturan ini mengatur mengenai Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun yang Memasuki Masa Purna Tugas; meliputi: ketentuan umum; pemberian penghargaan; pemberian penghargaan; bentuk penghargaan; pembiayaan;
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2023.
Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku Keputusan Wali Kota Madiun Nomor 37 Tahun 2001 tentang Pemberian Uang Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Honorer Daerah/Kontrak dan Perangkat Desa yang Memasuki Masa Pensiun/Meninggal Dunia di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu di ganti (Lembar Daerah Kota Madiun Tahun 2001 Nomor 38/D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
jumlah 4 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kaur Nomor 1 Tahun 2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2023 NOMOR: 294
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Badan Musyawarah Adat Kaur
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mempertahankan dan melestarikan adat kabupaten kaur, maka sangat diperlukan pembinaan dan pengembangan Badan Musyawarah Adat Kaur dalam rangka membina, memelihara dan mengembangkan nilai-nilai adat dan nilai-nilai sosial budaya di Kabupaten Kaur;
b. bahwa pembinaan dan pengembangan Badan Musyawarah Adat Kaur merupakan salah satu pilar dalam mewujudkan Visi Kabupaten Kaur 2021-2026 terutama misi ke-12 yaitu "memperkuat institusi keluarga, masyarakat, sekolah, dan Lembaga-lembaga Keagamaan sebagai Leading Sector Pembinaan karakter dan pengembangan SDM Kabupaten Kaur yang agamis, toleransi, dan berkeadaban;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Musyawarah Adat Kaur.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
BADAN MUSYAWARAH ADAT KAUR
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2023.
Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2016 tentang Lembaga Adat Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2016 Nomor 224, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Nomor 03
15 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 1, BD kota Pasuruan Tahun 2023 No. 1
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 35 TAHUN 2022
TENTANG TARGET PENDAPATAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Walikota
Nomor 97 Tahun 2022 tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022, perlu menyesuaikan target
pendapatan yang bersumber dari Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah;
b. bahwa Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2022
tentang Target Pendapatan Pajak dan Retribusi
Daerah Tahun Anggaran 2022 sudah tidak sesuai
dengan perkembangan ekonomi dan kebutuhan
saat ini sehingga perlu diubah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang
Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 35
Tahun 2022 tentang Target Pendapatan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran
2022;
Mengingat : Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982; Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 6 Tahun
2022 ; Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 35 Tahun
2022; Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 86 Tahun
2022
Peraturan ini mengatur mengenai Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 35
Tahun 2022 tentang Target Pendapatan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran
2022;
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2023.
mengubah Peraturan Walikota Nomor 35
Tahun 2022
Jumlah 4 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Padang Nomor 1 Tahun 2024
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2024 Nomor 1
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
Peraturan Pemerintah Nomorr 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Ruang lingkup Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:
a. Pajak
b. Retribusi
c. Pemungutan Pajak dan Retribusi dan
d. pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2024.
Mencabut:
Perda Tahun 2011 Nomor 1, 2, 3, 4, 7, 8 , 11, 12, 13
Ketentuan mengenai Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.
187
Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 1 Tahun 2024
PERUBAHAN - ATAS - PERATURAN - DAERAH - NOMOR - 4 - TAHUN - 2016 - TENTANG - PEMBENTUKAN - PERANGKAT - DAERAH - KOTA - BINJAI
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 01, LEMBARAN DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2023 NOMOR 1
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai telah ditetapkan susunan dan pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai; bahwa untuk penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, tepat fungsi dan tepat ukuran, maka Peraturan Daerah dimaksud perlu diubah;
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 tahun 2016, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016, dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020.
Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM, PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH, STAF AHLI, KEPEGAWAIAN, dan KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2023.
12 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Batam Nomor 1 Tahun 2024
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2024/No.1, TLD No.131
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
ABSTRAK:
Sesuai ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan undangundang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah mengamanatkan seluruh jenis
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam 1 (satu)
Peraturan Daerah dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan
Retribusi di Daerah. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No.53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.34 Tahun 2008; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.1 Tahun 2022; UU No.7 Tahun 2021; UU No.1 Tahun 2022; UU No.6 Tahun 2023; PP No.69 Tahun 2010; PP No.12 Tahun 2019; PP No.16 Tahun 2021; PP No.18 Tahun 2021; PP No.34 Tahun 2021; PP No.40 Tahun 2021; PP No.4 Tahun 2023; PP No.35 Tahun 2023; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018; Permenaker No.15 Tahun 2022; Perda Batam No.6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perda Batam No.7 Tahun 2019
Dalam Peraturan Daerah Batam ini diatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Pajak Daerah, Masa dan Tahun Pajak, dll.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2024.
229 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Utara Nomor 1 Tahun 2023
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2023 Nomor 1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Dana Operasional Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; b. bahwa beberapa materi dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu dilakukan perubahan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan hururf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Dana Operasional Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
UU No. 33 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2017; PERMENDAGRI No. 62 Tahun 2017; PERDA No. 5 Tahun 2017.
Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Dana Operasional Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2023.
Mencabut Peraturan Bupati No. 3 Tahun 2022
13 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
