Administrasi dan Tata Usaha Negara; Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 18, LD.2011/NO.18
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok Dan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Tanah Bumbu
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanan tugas dan memberikan pelayanan administratif Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Tanah Bumbu sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17
Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi dan Kabupaten/Kota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Tanah Bumbu;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 1971; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2008; .Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008;
Peraturan Daerahg ini Mengatur Tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok Dan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Tanah Bumbu Dengan Sistematika; Ketentuan Umum; Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok Dan Susunan Organisasi; Pengangkatan, Pemberhentian Dan Eselonisasi; Pembiayaan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
8 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin No. 18 Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Alokasi Dana Hibah Untuk Penataan Permukiman Sungai Terpadu Kota Banjarmasin Tahun 2013
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka proses percepatan penanggulangan
kemiskinan di Kota Banjarmasin, perlu dikondisikan keberlanjutan Program Pemberdayaan Masyarakat dengan
menyerap esensi pola Pelaksanaan Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) sekaligus menunjang
Program Pemberdayaan Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) dengan mengoptimalkan pemberian dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM); bahwa untuk lebih memacu rasa kebersamaan keswadayaan masyarakat melalui Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam upaya pengentasan kemiskinan maka perlu diatur besaran alokasi dana hibah dan kriteria dan pemanfaatan dana Bantuan Langsung masyarakat (BLM) Penataan Permukiman Bantaran Sungai Terpadu di Kota Banjarmasin tahun 2013; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan b, perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota Banjarmasin;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang Undang Nomor 22 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 33 Tahun 2012,
Peraturan Walikota ini Mengatur Tentang Alokasi Dana Hibah Untuk Penataan Permukiman Bantaran Sungai Terpadu Kota Banjarmasin Tahun 2013 Dengan Sistematika; Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Prinsip Prinsip Pengelolaan; Penetapan Dan Sasaran Alokasi Bantuan Langsung Mandiri (BLM); Sasaran Lokasi dan Kelompok; Mekanisme Pencairan dan Pemanfaatan; Lokasi Penunjukan Dan Existing; Tahapan Pelaksanaan; Pengelolaan Dan Pengendalian; Pelaporan; Waktu Pelaksanaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2013.
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Utara Nomor 18 Tahun 2022
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah - Pemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah - Standar/Pedoman
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2022 Nomor 20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemilihan Hukum Tua dan Pemilihan Hukum Tua Antarwaktu
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka terlaksananya pemilihan Hukum Tua perlu adanya pedoman terkait proses tahapan penyelenggaraan pemilihan Hukum Tua; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa, pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran dan warna surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lain serta pendistribusiannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemilihan Hukum Tua dan Pemilihan Hukum Tua antar waktu.
UU No. 33 Tahun 2003; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 112 Tahun 2014.
Pedoman Pemilihan Hukum Tua dan Pemilihan Hukum Tua Antarwaktu
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Mei 2022.
72 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mempawah No. 18 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa Dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa
ABSTRAK:
Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pencalonan, pemilihan, pelantikan, pemberhentian Kepala Desa dan pengangkatan penjabat Kepala Desa, perlu disusun tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan, pemberhentian Kepala Desa dan pengangkatan penjabat kepala desa sesuai dengan Peraturan Perundangan-Undangan;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No 27 Tahun 1959, UU No.12 Tahun 2011, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.43 Tahun 2014, PP No.58 Tahun 2014, Permendagri No.80 Tahun 2015, Perda No.2 Tahun 2016;
Dalam Perda ini diatur tentang Ketentuan Umum; Pemilihan Kepala Desa; Pembiayaan; Pelaksanaan; kepala Desa, perangkat Desa dan Pegawai negeri Sipil sebagai calon kepala desa; Pemberhentian Kepala Desa; Mekanisme dan tata cara Pengangkatan Penjabat (Pj) Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Mempawah; dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2016.
24 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karang Asem Nomor 18 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2017 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah
ABSTRAK:
Bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah, maka Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2017 sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi hukum saat ini sehingga perlu dicabut dan ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2017 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015.
Peraturan ini mencabut ketentuan pada Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2017.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Mei 2022.
Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2017
Isi 3 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kupang Nomor 18 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Kupang Tahun 2022
ABSTRAK:
a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan dokumen perncanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalarn huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kata Kupang Tahun 2022.
Undang-Undang Nornor 5 Tahun 1996;
Undang-Undang Norrror 17 Tahun 2003;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77;
Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 01 Tahun 2008;
Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016;
Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 1 Tahun 2018.
Di dalam Peraturan ini mengatur tentang rencana kerja pemerintah daerah kota Kupang Tahun 2022 yang memuat 5 Pasal
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2021.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Utara No. 18 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara
ABSTRAK:
bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor
14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor
27 Tahun 2013;
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara Dengan Sistematika; Ketentuan Umum; Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
22 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 18 Tahun 2007
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Pati Nomor 17 Tahun 2003 tentang Uraian Tugas Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Pati
ABSTRAK:
bahwa datam rangka rencana pelaksanaan One Stop Service/Petayanan Satu Pintu di Kabupaten Pati oleh Kantor Petayanan Perijinan Terpadu, perlu merubah Keputusan Bupati Pati Nomor 17 Tahun 2003 tentang Uraian Tugas Dinas-dinas Daerah Kabupaten Pati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Bupati Pati Nomor 17 Tahun 2003 tentang Uraian Tugas Dinas-dinas Daerah Kabupaten Pati dengan Peraturan Bupati
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2000; Keputusan Bupati Pati Nomor 17 Tahun 2003
PERBUP ini mengatur tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Pati Nomor 17 Tahun 2003 tentang Uraian Tugas Dinas-dinas Daerah Kabupaten Pati yakni Ketentuan Pasal 16 dihapus, Ketentuan Pasal 28 diubah, Ketentuan Pasal 107 diubah, Ketentuan Pasai 154 diubah, Ketentuan Pasai 155 diubah, Ketentuan Pasal 156 diubah, Ketentmm Pasal 158 diubah, Ketentuan Pasal 160 diubah, Ketentuan Pasal 178 diubah, dan Ketentuan Pasal 179 diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Mei 2007.
14 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 18 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mendukung peningkatan layanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layan Umum Daerah berdasarkan keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 1181 Tahun 2015, perlu mengatur tata kelola keuangan keuangan yang dilaksanakan dengan prinsip transparasi, akuntabilitas, responsibilitas dan independensi sejalan dengan praktek bisnis yang sehat.
Dasar Hukum Perbup ini adalah : UU No. 4 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 44 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2005; PP No. 71 Tahun 2010; PERMENDAGRI No. 61 Tahun 2007; PERMENKEU No. 109/PMK.05/2007; PERMENDAGRI No. 55 Tahun 2008; PERMENDAGRI No. 64 Tahun 2013; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; PERMENKEU No. 217/PMK.05/2015.
Dalam Perbup Daerah ini terdiri dari 64 Pasal yakni BAB I Ketentuan Umum, BAB III Pengelolaan Keuangan BLUD – RSUD, BAB IV Perencanaan dan Anggaran, BA V Pelaksanaan Anggaran, BAB VI Penatausahaan Keuangan, BA VII Pelaporan dan Pertanggungjawaban, BAB VIII Pembinaan dan Pengawasan, BAB IX Evaluasi dan Penilaian Kinerja, BAB X Ketentuan lain- lain, BAB XI Ketentua Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2016.
32
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Subulussalam Nomor 18 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 18, BERITA DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2022 NOMOR 18
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Inovasi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 388 ayat 3 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Inovasi Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam;
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018; Peraturan Gubernur Aceh Nomor 19 Tahun 2021.
Peraturan Walikota ini terdiri dari 27 Pasal yang terdiri dari BAB I tentang Ketentuan Umum, BAB II tentang Bentuk dan Kriteria Inovasi Daerah, BAB III tentang Pengusulan dan Penetapan Inisiatif Inovasi Daerah, BAB IV tentang Uji Coba Inovasi Daerah, BAB V tentang Penerapan, Penilaian dan Pemberian Penghargaan Inovasi Daerah, BAB VI tentang Pendanaan, BAB VII tentang Informasi Inovasi Daerah, BAB VIII tentang Pembinaan dan Pengawasan, BAB IX tentang Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2022.
14
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
