Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2006

Menemukan 2.228 peraturan dalam 0,013 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 13 Tahun 2006

• Berlaku mulai 18 tahun yang lalu

PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI

Abstrak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download file:

KAB_PAKPAK BARAT_13_2006_OCR.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sawah Lunto Nomor 13 Tahun 2006

• Berlaku mulai 18 tahun yang lalu

Pajak Reklame

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 2 Tahun 1999

Download file:

13 2006.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkayang Nomor 13 Tahun 2006

• Berlaku mulai 18 tahun yang lalu

Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa

Abstrak

Desa Pemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah

Download file:

PERDA KAB. BKY NOMOR 13 TAHUN 2006.pdf

TATACARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

2006

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2006/NO.13, TLD No.13, LL KAB. BENGKAYANG: 18 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa

ABSTRAK:

Bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa perlu disusun tata caranya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006
BAB I Ketentuan Umum; BAB II Tatacara Pencalonan Dan Pemilihan; BAB III Tata Cara Pelantikan; BAB IV Masa Jabatan Kepala Desa; BAB V Netralitas Dan Larangan Kepala Desa; BAB VI Pertanggungjawaban Kepala Desa; BAB VII Tindakan Pemberhentian Terhadap Kepala Desa; BAB VIII Mekanisme Pemberhentian Sementara Dan Pemberhentian Tetap Kepala Desa; BAB IX Sanksi Administrasi; BAB X Pejabat Yang Mewakili Dalam Hal Kepala Desa Berhalangan; BAB XI Pengangkatan Penjabat Kepala Desa; BAB XII Pembiayaan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa; BAB XIII Ketentuan Peralihan; BAB XIV Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2006.
18 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Enrekang No. 13 Tahun 2006

• Berlaku mulai 18 tahun yang lalu

Pengelolaan Kayu Tanah Milik/Hutan Rakyat

Abstrak

Kehutanan dan Perkebunan

Download file:

Perda-Enrekang-No.-13-th-...ik-Hutan-Rajkyat.pdf

PENGELOLAAN KA YU TANAH MILIK/HUTAN RAKYAT

2006

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2006/NO.13

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Kayu Tanah Milik/Hutan Rakyat

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan hidup akibat pemanfaatan kayu dari hutan tanah milik/hutan rakyat, maka dipandang perlu mengatur dan menertibkan pengelolaannya; b. bahwa berhubung dalam Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 12 Tahun 200 l tentang Retribusi Kayu Tanah Milik beserta Peraturan Perubahannya masih terdapat beberapa ha! yang perlu dilakukan penyempumaan dan penyesuaian sesuai tingkat perkernbangan yang terjadi; c. bahwa penyempumaan dan penyesuaian dimaksud pada huruf b adalah bertujuan untuk mencegah terjadinya eksploitasi hutan tanah milik/hutan rakyat secara besar-besaran yang akan merupakan ancaman kerusakan, lingkungan hidup; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, per! u membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Kayu Tanah Milik/Hutan Rakyat dalam Kabupaten Enrekang;
l. Undang- Undang Nomor 29 Tahun I 959 tentang Pembentukan Daerah• daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1977 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699); 3. Undang- Undang Nomor 58 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati da Ekosisternnya: 4. Undang-Undan Nomor 4 I Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167) 5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang• Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 tentang Hak Penguasaan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2935) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1975 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 3055); I 0. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 39); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3692); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3953); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Enrekang; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Retribusi Kayu Tanah Milik; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 01 Tahun 2005 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Retribusi Kayu Tanah Milik;
1. KETENTUAN UMUM 2. RUANG LlNGKUP 3. PERIZINAN 4. TATA CARA MEMPEROLEH IPKTM 5. JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN 6. KEWAJIBAN DAN LARANGAN 7. PENATAUSAHAAN RASIL RUTAN 8. RETRIBUSI 9. PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN 10. SANKSI 11. KETENTlJAN PIDANA 12. PENYIDIKAN 13. KETENTUAN LAIN-LAIN 14. KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Oktober 2006.
Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 12 Tahun 2001
13

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Melawi No. 13 Tahun 2006

• Berlaku mulai 18 tahun yang lalu

Perizinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum

Abstrak

Pariwisata dan Kebudayaan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

Peraturan Daerah_No. 13 Tahun 2006 ocr.pdf

perizinan-Usaha-Rekreasi-Hiburan-Umum

2006

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2006/NO.21, TLD No.25, LL KAB. SINTANG: 13 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perizinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum

ABSTRAK:

Perda ini ditetapkan dalam rangka pelaksanaan kewenangan otonomi daerah oleh Kabupaten Melawi dalam bidang kepariwisataan, khususnya rekreasi dan hiburan umum.
UU Nomor 8 Tahhun 1981; UU Nomor 9 Tahun 1990; UU Nomor 23 Tahun 1997; UU Nomor 34 Tahun 2003; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 8 Tahun 2005; PP Nomor 27 Tahun 1983; PP Nomor 67 Tahun 1996; PP Nomor 25 Tahun 2000; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 79 Tahun 2005;
Perda ini antara lain mengatur pendefinisan usaha rekreasi dan hiburan umum, bentuk usaha, pengklasifikasian usaha, perizinan, penyidikan, dan pemidanaan,

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2006.
Peraturan yang akan diatur adalah tata cara pemindahan kepemilikan atas Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum, serta hal lain yang masih belum cukup diatur dalam Perda ini.
12 Halaman, dan 1 Halaman Penjelasan.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2006

• Berlaku mulai 18 tahun yang lalu

Penataan Pedagang Kaki Lima

Abstrak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Koperasi, UMKM

Download file:

PERDA-NOMOR-13-TAHUN-2006.pdf

PENATAAN-PEDAGANG-KAKI-LIMA

2006

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2006/No.13

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penataan Pedagang Kaki Lima

ABSTRAK:

a. bahwa keberadaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Karanganyar pada dasarnya adalah hak masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup; b. bahwa disamping mempunyai hak, Pedagang Kaki Lima juga berkewajiban menjaga dan memelihara kebersihan, kerapian dan ketertiban serta menghormati hak-hak pihak lain dan/ atau kepentingan umum untuk mewujudkan Kabupaten Karanganyar “Tenteram”; c. bahwa dalam rangka peningkatan upaya perlindungan, pemberdayaan, pengendalian dan pembinaan terhadap pedagang kaki lima serta perlindungan terhadap hak-hak pihak lain dan/ atau kepentingan umum di Kabupaten Karanganyar maka perlu adanya penataan pedagang kaki lima; d. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun1985; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001.
Peraturan ini mengatur penataan penjual barang dan/ atau jasa yang berusaha dalam kegiatan ekonomi yang menggunakan fasilitas umum dan bersifat sementara/tidak menetap dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 April 2006.
18 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Timur No. 13 Tahun 2006

• Berlaku mulai 18 tahun yang lalu

Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

PERDA-13-2006-Ret-Izin-uSAha-Js-Konstr.pdf

RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

2006

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2006/NO.13

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten / Kota; b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam rangka pemberian dasar hukum, pengawasan, pengendalian dan pembinaan agar tercipta iklim usaha yang sehat dibidang Usaha Jasa Konstruksi; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi.
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817); 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833); 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270); 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Usaha dan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957); 14. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 77; 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nopmor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah; 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan ProdukProduk Hukum Daerah.
M E M U T U S K A N : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur; 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah; 3. Kepala Daerah adalah Bupati Luwu Timur; 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Luwu Timur. 5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan dan/atau bentuk badan usaha lainnya. 6. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa pengawasan pekerjaan konstruksi. 7. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektur, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain. 8. Usaha Jasa Konstruksi adalah usaha yang mencakup jenis usaha, bentuk usaha dan bidang usaha jasa konstruksi. 9. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut IUJK adalah izin usaha jasa konstruksi yang diberikan kepada perorangan atau badan yang melakukan kegiatan usahanya dibidang usaha jasa konstruksi. 10. Jenis Usaha Jasa Konstruksi adalah meliputi jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan konstruksi. 11. Perencanaan Konstruksi adalah penyediaan jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencana bangunan atau bentuk fisik lain. 12. Pelaksanaan Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bangunan atau bentuk fisik lain. 13. Pengawasan Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan. 14. Registrasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau keterampilan tertentu dan atau kefungsian dan atau keahlian masing-masing. 15. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut tingkat / kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi serta keahlian. 16. Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut retribusi adalah Pungutan Daerah diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 17. Retribusi Perizinan Tertentu Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut IUJK adalah retribusi atas pemberian izin usaha jasa konstruksi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah di tempat domisilinya bagi orang perorangan atau badan usaha yang menyelenggarakan usaha-usaha di bidang jasa konstruksi. 18. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Luwu Timur. 19. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan wajib membayar retribusi atas pemberian izin usaha jasa konstruksi. 20. Pungutan adalah suatu rangkaian mulai dari menghimpun obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terhutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya. 21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang. 22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang dan tidak seharusnya terutang. 23. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. BAB II AZAS DAN TUJUAN Pasal 2 Pelaksanaan Jasa Konstruksi berlandaskan pada azas kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan, ketertiban dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Pasal 3 Pengaturan Jasa Konstruksi bertujuan untuk : a. Menjamin keterpaduan pengaturan dan pembinaan usaha jasa konstruksi; b. Memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi dan hasil pekerjaan ko nstruksi yang berkualitas. c. Mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban serta meningkatkan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. d. Mewujudkan peningkatan peran serta masyarakat di bidang jasa konstruksi. BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 4 (1) Jenis usaha jasa konstruksi terdiri atas usaha perencanaan konstruksi, usaha pelaksanaan konstruksi dan usaha pengawasan konstruksi yang masing-masing dilaksanakan oleh perencanaan konstruksi dan pengawasan konstruksi. (2) Usaha perencanaan konstruksi memberikan layanan jasa perencanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari studi pengembangan sampai dengan penyusunan dokumen kontrak kerja. (3) Usaha pelaksanaan konstruksi memberikan layanan jasa pelaksanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir pekerjaan konstruksi. (4) Usaha pengawasan konstruksi memberikan layanan jasa pengawasan baik keseluruhan maupun sebagai pekerjaan pelaksanaan konstruksi mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi. Pasal 5 (1) Usaha jasa konstruksi dapat berbentuk orang perseorangan atau badan usaha. (2) Bentuk usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan sebagaimana dimaksud ayat (1) selaku pelaksana konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi yang berisiko kecil, yang berteknologi sederhana yang berbiaya kecil. (3) Bentuk usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selaku perencana konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan yang sesuai dengan bidang keahliannya. (4) Pekerjaan konstruksi yang berisiko besar dan atau yang berteknologi tinggi dan atau yang berbiaya besar hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas atau badan usaha asing yang dipersamakan. Pasal 6 (1) Bidang Usaha Jasa Konstruksi terdiri dari : a. Bidang Pekerjaan Pelaksanaan Konstruksi terdiri dari : 1. Bidang Arsitektur. 2. Bidang Sipil. 3. Bidang Elektrikal. 4. Bidang Mekanikal. 5. Bidang Tata Lingkungan b. Bidang Pekerjaan Perencanaan/Pengawasan Konstruksi terdiri dari : 1. Bidang Arsitektur. 2. Bidang Sipil. 3. Bidang Elektrikal. 4. Bidang Mekanikal. 5. Bidang Tata Lingkungan (2) Jenis-jenis bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. BAB IV PERSYARATAN USAHA, TANGGUNG JAWAB PROFESIONAL, PENGEMBANGAN USAHA DAN KUALIFIKASI USAHA Bagian Pertama Persyaratan Usaha Pasal 7 Persyaratan Perencanaan Konstruksi, pelaksanaan konstruksi dan pengawasan konstruksi yang berbentuk Badan Usaha adalah sebagai berikut : a. Memenuhi ketentuan tentang perizinan usaha di bidang jasa konstruksi. b. Memiliki sertifikat, klasifikasi dan kualifikasi perusahaan jasa konstruksi. Pasal 8 Persyaratan Perencanaan Konstruksi, Pelaksanaan Konstruksi dan Pengawasan Konstruksi orang perorangan adalah sebagai berikut : a. Perencanaan konstruksi dan pengawasan konstruksi orang perorangan harus memiliki sertifikat keahlian. b. Pelaksanaan konstruksi orang perorangan harus memiliki sertifikat keterampilan kerja dan sertifikat keahlian kerja. c. Orang perorangan yang dipekerjakan oleh Badan Usaha sebagai perencanaan konstruksi atau pengawas konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian. d. Tenaga kerja melaksanakan pekerjaan keteknikan yang bekerja pada pelaksana konstruksi harus memiliki sertifikat keterampilan dan sertifikat keahlian kerja. Bagian Kedua Tanggung Jawab Profesional Pasal 9 (1) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada pasal 5 dan orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 harus bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaannya. (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilandasi prinsip-prinsip keahlian sesuai dengan kaidah keilmuan, kepatutan dan kejujuran intelektual dalam menjalankan profesinya dengan tetap mengutamakan kepentingan umum. (3) Untuk mewujudkan terpenuhinya tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2) dapat ditempuh melalui mekanisme pertanggungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagian Ketiga Pengembangan Usaha dan Kualifikasi Usaha Pasal 10 (1) Usaha Jasa Konstruksi dikembangkan untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh dan efisien melalui kemitraan yang sinergis antara usaha yang besar, menengah dan kecil serta usaha yang bersifat umum, spesialis dan keterampilan tertentu. (2) Usaha perencanaan konstruksi dan pengawasan konstruksi dikembangkan ke arah usaha yang bersifat umum dan spesialis. (3) Usaha pelaksanaan konstruksi dikembangkan ke arah : a. Kualifikasi Usaha Besar. b. Kualifikasi Usaha Menengah. c. Kualifikasi Usaha Kecil. BAB V PERIZINAN USAHA JASA KONSTRUKSI Pasal 11 (1) Setiap orang perorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi dari Bupati. (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dipindahkan kecuali dengan izin Bupati karena alasan pemegang izin. Bagian Kedua Tata Cara Mendapatkan Izin Pasal 12 (1) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) pemohon harus datang sendiri atau kuasanya dan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan cara mengisi formulir permohonan yang telah melalui instansi yang ditunjuk. (2) Tata cara dan persyaratan untuk mendapatkan izin diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagian Ketiga Masa Berlakunya Izin Pasal 13 (1) Izin usaha sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang serta melakukan registrasi ulang setiap tahun. (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tanggal jatuh tempo berakhir. Bagian Keempat Pemindahtanganan Izin Pasal 14 (1) Dalam hal Pemegang Izin meninggal dunia atau karena sesuatu sebab tidak lagi menjadi Pemegang Izin, maka ahli waris atau orang-orang yang mendapat hak dari padanya selambat-lambatnya 4 (empat) bulan terhitung sejak meninggalnya Pemegang izin atau saat terjadinya tindakan penagihan hak, wajib mengajukan permohonan balik nama kepada Bupati. (2) Tata cara persyaratan balik nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Bagian Kelima Pencabutan Izin Pasap 15 Izin Usaha Jasa Konstruksi dicabut apabila : a. Izin diperoleh secara tidak sah. b. Pemegang izin melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah dan atau kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam izin. c. Pemegang izin usaha jasa konstruksi tidak melaksanakan perpanjangan izin. d. Terbukti bahwa perorangan pemegang IUJK meminjamkan namanya kepada perorangan lain untuk mendapatkan pekerjaan. e. Terbukti bahwa perusahaan lain tanpa persetujuan. BAB VI NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 16 (1) Dengan nama Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin Usaha Jasa Konstruksi kepada orang perseorangan atau Badan. (2) Objek Retribusi adalah pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi dari usahanya di bidang Usaha Jasa Konstruksi. Pasal 17 Subjek Izin Usaha Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang akan menyelenggarakan usaha jasa konstruksi. BAB VII GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 18 Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu. BAB VIII CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 19 (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan kualifikasi usaha di bidang jasa konstruksi. (2) Batasan kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi dikelompokkan dalam : a. Penyediaan Jasa Pelaksana Konstruksi terdiri dari : 1. Golongan Kecil (K), yaitu penyedia jasa yang dapat melaksanakan pekerjaan sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah). 2. Golongan Menengah (M) yaitu penyedia jasa yang dapat melaksanakan pekerjaan diatas Rp 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000.000,00 (Tiga Milyar Rupiah). 3. Golongan Besar (B) yaitu Penyedia jasa yang dapat melaksanakan pekerjaan diatas Rp 3.000.000.000,00 (Tiga Milyar Rupiah). b. Penyedia Jasa Perencanaan Konstruksi terdiri dari : 1. Golongan Kecil (K), yaitu penyedia jasa yang dapat melaksanakan pekerjaan sampai dengan Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah). 2. Golongan Non Kecil yaitu penyedia jasa yang dapat melaksanakan pekerjaan diatas Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah). c. Penyedia Jasa Pengawasan Konstruksi terdiri dari : 1. Golongan Kecil (K), yaitu penyedia jasa yang dapat melaksanakan pekerjaan sampai dengan Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah). 2. Golongan Non Kecil yaitu penyedia jasa yang dapat melaksanakan pekerjaan diatas Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah). BAB IX PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 20 Prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi, meliputi biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan/atau penilaian dan biaya dalam rangka pengawasan pengendalian. BAB X STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 21 (1) Besarnya Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi adalah sebagai berikut : a. Golongan Usaha untuk jasa pelaksanaan konstruksi : 1. IUJK Kecil ( K ) = Rp. 175.000,- (Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) 2. IUJK Menengah (M) = Rp. 225.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) 3. IUJK Besar (B) = Rp. 275.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) b. Golongan Usaha untuk jasa perencanaan konstruksi : 1. IUJK Kecil ( K ) = Rp. 175.000,- (Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) 2. IUJK Non Kecil = Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) c. Golongan Usaha untuk jasa pengawasan konstruksi : 1. IUJK Kecil ( K ) = Rp. 175.000,- (Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) 2. IUJK Non Kecil = Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) (2) Kriteria golongan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal 22 Hasil pungutan Izin Usaha Jasa Konstruksi disetor secara bruto ke Kas Daerah. BAB XI WILAYAH DAN TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 23 Retribusi yang terhitung dipungut Daerah. Pasal 24 (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. BAB XII TATA CARA PENAGIHAN Pasal 25 Penagihan retribusi dilakukan pada saat orang atau badan akan melakukan kegiatan dibidang Usaha Jasa Konstruksi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati. BAB XIII SAAT RETRIBUSI TERHUTANG DAN TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 26 Retribusi terhutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Pasal 27 (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dibayar sekaligus. (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terbitnya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. BAB XIV KEBERATAN Pasal 28 (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak SKRD diterbitkan. Pasal 29 (1) Bupati dalam jangka waktu lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan jawaban atas keberatan yang diajukan. (2) Peraturan Bupati atas keberatan dapat menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang. (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. BAB XV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 30 (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati. (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memberikan keputusan. (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. (4) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB. BAB XVI KADALUWARSA PENAGIHAN Pasal 31 (1) Penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi. (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tertangguh apabila : a. Diterbitkan surat teguran atau b. Ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung. BAB XVII SANKSI ADMINISTRASI Pasal 32 Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi dengan denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan SKRD. BAB XVIII KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 33 (1) Selain Penyidik Polri, Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah. (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, adalah : a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas. b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut. c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah. d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah. e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut. f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah. g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf a. h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah. i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. j. Menghentikan penyidikan. k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. BAB XIX KETENTUAN PIDANA Pasal 34 (1) Pelanggaran terhadap Pasal 11 dan 21 Peraturan Daerah ini diancam dengan Pidana kurangan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah). (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran. BAB XX KETENTUAN PENUTUP Pasal 35 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Peraturan atau Keputusan Bupati. Pasal 36 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2006.
12

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Selayar Nomor 13 Tahun 2006

• Berlaku mulai 18 tahun yang lalu

Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Abstrak

APBD Desa

Download file:

Perda Selayar Nomor 13 Tahun 2006.pdf

TATA CARA PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

2006

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2006/No.13, TLD No. 13

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan keuangan desa secara berdayaguna dan berhasilguna, perlu mengatur Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 13 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, perlu ditinjau kembali disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah tersebut; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ; 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 4 Tahun 2003 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Selayar sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2003 Nomor 9).
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Kabupaten Selayar; b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Selayar; c. Bupati adalah Bupati Selayar; d. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten; e. Tahun Anggaran Desa adalah sama dengan Tahun Anggaran Negara dan Daerah yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun yang bersangkutan; f. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi Desa yang bersangkutan; g. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah Rencana Operasional Tahunan dari program umum pemerintahan dan pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, di satu pihak mengandung perkiraan target pendapatan dan di lain pihak mengandung perkiraan batas tertinggi belanja Desa. BAB II PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA Pasal 2 (1) Kepala Desa bersama BPD menetapkan APB Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa. (2) APB Desa ditetapkan paling lambat bulan pebruari tahun berjalan (3) APB Desa terdiri atas bagian Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan. (4) Bagian Belanja terdiri atas Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan. Pasal 3 (1) Rancangan APB Desa disusun oleh Kepala Desa. (2) Rancangan APB Desa disampaikan kepada BPD untuk dibahas bersama. Pasal 4 Rancangan APB Desa dimaksud Pasal 3 dibahas dalam Sidang BPD melalui 4 (empat) tahap pembicaraan yaitu tahap I, II, III, dan IV (1) Mekanisme dan ruang lingkup pembicaraan setiap tahap sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 5 (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disetujui bersama, sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa disampaikan kepada Bupati untuk dievaluasi paling lama 3 (tiga) hari. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Tim Evaluasi yang dibentuk oleh Bupati (3) Hasil Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan paling lama 15 (lima belas) hari kepada Kepala Desa. (4) Apabila hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (3) melampaui batas waktu dimaksud, Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa. (5) Apabila APB Desa yang ditetapkan tidak sesuai dengan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1), maka APB Desa tersebut tidak dapat diundangkan sebelum diperbaiki. BAB III TATA USAHA KEUANGAN DESA Pasal 6 (1) Pada Sekretariat Desa setiap Tahun Anggaran dipergunakan Buku Administrasi Keuangan Desa yang dikerjakan menurut pedoman yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. (2) Pengelolaan Keuangan Desa dan pengisian Buku Administrasi Keuangan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Bendaharawan Desa. (3) Setiap penerimaan dan pengeluaran Keuangan Desa harus dicatat di dalam Buku Administrasi Keuangan Desa dan setiap Pengeluaran Keuangan Desa harus mendapat persetujuan dari Kepala Desa sesuai dengan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan. BAB IV PENGANGKATAN BENDAHARAWAN DESA Pasal 7 (1) Pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan oleh Bendaharawan Desa yang diangkat oleh Kepala Desa. (2) Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Bendaharawan Desa adalah : a. berkedudukan sebagai Perangkat Desa; b. mengetahui dan memahami tentang pengelolaan keuangan Desa; c. jujur dan bertanggung jawab; d. tidak mempunyai hubungan sedarah dan semenda BAB V SUSUNAN ANGGARAN Bagian Pertama Pendapatan Pasal 8 (1) Pendapatan Desa terdiri atas 3 (tiga) pos dengan kode Anggaran sebagai berikut: 1.1 Pendapatan Asli Desa; 1.2 Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten; 1.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah. (2) Setiap pos terdiri atas ayat-ayat. Pasal 9 (1) Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) sub 1 terdiri atas : a. Hasil Usaha Desa; b. Hasil Kekayaan Desa; c. Hasil swadaya dan partisipasi masyarakat desa; d. Hasil dari gotong royong masyarakat Desa; e. Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah; Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) sub 2 terdiri atas : a. Bagi hasil pajak / Bagi hasil bukan pajak b. Sumber Daya Alam c. Dana Alokasi Umum (3) Lain-lain Pendapatan yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) Sub 3 adalah pendapatan-pendapatan yang berasal dari : a. Pemerintah Pusat dan Propinsi; b. Sumbangan dan atau bantuan dari pihak ketiga; c. Hasil kerjasama antar Desa dan atau pihak ketiga; Bagian Kedua Belanja Pasal 10 (1) a. Bagian Belanja Rutin sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (4) terdiri atas 6 (enam) pos dengan Kode Anggaran sebagai berikut : 2R.1 Belanja Pegawai; 2R.2 Belanja Barang; 2R.3 Belanja Operasional / Pemeliharaan; 2R.4 Biaya Perjalanan Dinas; 2R.5 Belanja Lain-lain; 2R.6 Pengeluran tidak terduga. b. Bagian Belanja Pembangunan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (4) terdiri atas 6 ( enam ) pos dengan Kode Anggaran sebagai berikut: 2P.1Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan; 2P.2Pembangunan Prasarana Produksi; 2P.3Pembangunan Prasarana Pemasaran; 2P.4Pembangunan Prasarana Perhubungan; 2P.5Pembangunan Prasarana Sosial; 2P.6Pembangunan lain-lain. (2) Pos-pos bagian Belanja Rutin dan bagian Belanja Pembangunan terdiri atas pasal-pasal Pasal 11 (1) Pengeluaran tidak dapat dilakukan jika tidak tersedia dan atau tidak cukup tersedia dananya dalam APB Desa. (2) Kepala Desa dilarang melakukan atau menjanjikan pengeluaran atas beban APB Desa untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APB Desa. Bagian Ketiga Pembiayaan Pasal 12 Pembiayaan merupakan transaksi keuangan desa yang dimaksudkan untuk menutupi devisit APB Desa, terdiri atas : a. Penerimaan pembiayaan terdiri dari : a.1. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu a.2. Transfer dari dana cadangan a.3. Penerimaan pinjaman dan obligasi a.4. Hasil penjualan aset desa yang dipisahkan b Pengeluaran pembiayaan terdiri dari : b.1. Transfer ke dana cadangan b.2. Penyertaan modal b.3. Pembayaran utang pokok yang jatuh tempo b.4. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan BAB VI PERUBAHAN ANGGARAN Pasal 13 Perubahan APB Desa dilakukan sehubungan dengan : a. Kebijaksanaan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah yang bersifat strategis; b. Penyesuaian akibat tidak tercapainya target Pendapatan Desa yang ditetapkan; c. Terjadinya kebutuhan yang mendesak. (3) Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antara kegiatan dan antara jenis belanja Pasal 14 (1) Rancangan Perubahan APB Desa disusun oleh Kepala Desa (2) Rancangan perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada BPD untuk dimintakan persetujuan (3) Rancangan perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) setelah mendapat persetujuan BPD, paling lambat 3 (tiga) hari disampaikan kepada Bupati untuk dievaluasi (4) Hasil evaluasi terhadap Ranperda perubahan APB Desa disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah diterimanya Ranperda kepada Kepala Desa (5) Apabila hasil evaluasi sebagaimana di maksud ayat (4) melampaui batas waktu maka Kepala Desa dapat menetapkan Ranperda perubahan APB Desa menjadi Peraturan Desa (6) Apabila perubahan APB Desa tidak sesuai dengan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (4), maka APB Desa tidak dapat diundangkan sebelum diperbaiki B A B VII PERHITUNGAN ANGGARAN Pasal 15 (1) Setiap akhir tahun anggaran Pemerintah Desa wajib membuat perhitungan APB Desa (2) Perhitungan APB Desa harus menghitung selisih antara realisasi penerimaan dengan anggaran penerimaan dan realisasi pengeluaran dengan anggaran pengeluaran dengan menjelaskan alasannya. Pasal 16 (1) Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, Kepala Desa wajib menetapkan Peraturan Desa mengenai perhitungan APB Desa. (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Bupati paling lambat 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan. BAB VIII MEKANISME DAN BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA Pasal 17 (1) Pengelolaan Keuangan Desa dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa kepada BPD paling lambat 2 (dua) bulan setelah berakhir Tahun Anggaran. (2) Pertanggungjawaban Keuangan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut : a. pemberian keterangan atau penjelasan dari Kepala Desa tentang pertanggungjawaban pengelolaan Keuangan Desa; b. tanggapan dari BPD terhadap keterangan atau penjelasan pertanggungjawaban Kepala Desa; c. jawaban Kepala Desa terhadap tanggapan BPD. (3) Pertanggungjawaban Keuangan Desa disampaikan oleh Kepala Desa dalam bentuk tertulis. Pasal 18 Mekanisme dan Bentuk Pertanggungjawaban yang belum diatur dalam Pasal 17 akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. BAB IX MEKANISME PENGAWASAN PELAKSANAAN ANGGARAN DESA Pasal 19 Pengawasan atas ketertiban dan kelancaran pelaksanaan APB Desa dilakukan oleh BPD dan disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten dengan tembusan Camat. Pasal 20 Pengawasan pelaksanaan Anggaran Desa dengan mekanisme sebagai berikut : a. Kepala Desa memberikan laporan tertulis tentang pelaksanaan APB Desa secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada BPD. b. Apabila diperlukan, BPD dapat meminta keterangan atau penjelasan secara langsung kepada Kepala Desa. BAB X TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI Pasal 21 (1) Apabila dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa ditemukan penyimpangan yang menyebabkan kerugian, maka Kepala Desa dan pihak yang terlibat dapat dikenakan tuntutan ganti rugi. (2) Tuntutan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diusulkan oleh BPD kepada Pemerintah Kabupaten, dan ditindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku. BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 22 (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 13 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati. Pasal 23 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Selayar.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2006.
16

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukabumi Nomor 13 Tahun 2006

• Berlaku mulai 18 tahun yang lalu

Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Sukabumi

Abstrak

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Download file:

PERDA NO 13 THN 2006.pdf

prngelolaan - barang - milik - daerah - kabupaten - sukabumi

2006

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD 2006/no.9 Seri E

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Sukabumi

ABSTRAK:

Bahwa dalam upaya tertib administasi pengelolaan barang milik daerah baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak maka perlu diatur dengan Perda.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 5 Tahun 1960; PP No. 46 Tahun 1971; PP No. 66 Tahun 1998; PP No. 2 Tahun 2001; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 6 Tahun 2006; Perpres No. 36 Tahun 2005; Perpres No. 65 Tahun 2006; Perda Kab. Sukabumi No. 31 Tahun 2000; Perda kab. Sukabumi 1 Tahun 2006.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, azas Umum Dan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah, Perencanaan kebutuhan Dan Penganggaran, Pengadaan, Pengunaan, Pemanfaatan, Pengamanan Dan Pemeliharaan, Penilaian, Penghapusan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, Pengawasan Dan Pengendalian, Ketentuan Lain Lain, Ganti Rugi Dan Sanksi, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2006.
28 Hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cimahi Nomor 13 Tahun 2006

• Berlaku mulai 18 tahun yang lalu

Nama Jalan Dan Sarana Umum Di Kota Cimahi

Abstrak

Lalu Lintas, Jalan

Download file:

068_Nomor 13 Tahun 2006_P...a Cimahi tentang.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2006

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2006.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2006.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Oktober 2006.