Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Enrekang No. 13 Tahun 2006

Pengelolaan Kayu Tanah Milik/Hutan Rakyat

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

1. KETENTUAN UMUM 2. RUANG LlNGKUP 3. PERIZINAN 4. TATA CARA MEMPEROLEH IPKTM 5. JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN 6. KEWAJIBAN DAN LARANGAN 7. PENATAUSAHAAN RASIL RUTAN 8. RETRIBUSI 9. PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN 10. SANKSI 11. KETENTlJAN PIDANA 12. PENYIDIKAN 13. KETENTUAN LAIN-LAIN 14. KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Enrekang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kayu Tanah Milik/Hutan Rakyat

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Enrekang

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2006

Tempat Penetapan

Enrekang

Tanggal Penetapan

14 Oktober 2006

Tanggal Pengundangan

14 Oktober 2006

Tanggal Berlaku

14 Oktober 2006

Sumber

LD.2006/NO.13

Subjek

KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Enrekang

Bidang

Halaman ini telah diakses 652 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda-Enrekang-No.-13-th-2006.-Pengelolaan-Kayu-Tanah-Milik-Hutan-Rajkyat.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PENGELOLAAN KA YU TANAH MILIK/HUTAN RAKYAT
2006
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2006/NO.13
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Kayu Tanah Milik/Hutan Rakyat
ABSTRAK:	a. bahwa dalam rangka menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan hidup akibat pemanfaatan kayu dari hutan tanah milik/hutan rakyat, maka dipandang perlu mengatur dan menertibkan pengelolaannya; b. bahwa berhubung dalam Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 12 Tahun 200 l tentang Retribusi Kayu Tanah Milik beserta Peraturan Perubahannya masih terdapat beberapa ha! yang perlu dilakukan penyempumaan dan penyesuaian sesuai tingkat perkernbangan yang terjadi; c. bahwa penyempumaan dan penyesuaian dimaksud pada huruf b adalah bertujuan untuk mencegah terjadinya eksploitasi hutan tanah milik/hutan rakyat secara besar-besaran yang akan merupakan ancaman kerusakan, lingkungan hidup; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, per! u membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Kayu Tanah Milik/Hutan Rakyat dalam Kabupaten Enrekang; l. Undang- Undang Nomor 29 Tahun I 959 tentang Pembentukan Daerah• daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1977 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699); 3. Undang- Undang Nomor 58 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati da Ekosisternnya: 4. Undang-Undan Nomor 4 I Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167) 5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang• Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 tentang Hak Penguasaan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2935) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1975 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 3055); I 0. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 39); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3692); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3953); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Enrekang; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Retribusi Kayu Tanah Milik; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 01 Tahun 2005 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Retribusi Kayu Tanah Milik; 1. KETENTUAN UMUM 2. RUANG LlNGKUP 3. PERIZINAN 4. TATA CARA MEMPEROLEH IPKTM 5. JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN 6. KEWAJIBAN DAN LARANGAN 7. PENATAUSAHAAN RASIL RUTAN 8. RETRIBUSI 9. PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN 10. SANKSI 11. KETENTlJAN PIDANA 12. PENYIDIKAN 13. KETENTUAN LAIN-LAIN 14. KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Oktober 2006. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 12 Tahun 2001 13

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Enrekang No. 13 Tahun 2006

Pengelolaan Kayu Tanah Milik/Hutan Rakyat

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT