Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 37 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam pelaksanaan
rapat pemungutan suara dan penghitungan suara, pengundian
nomor urut Calon, persiapan rapat pemungutan dan
penghitungan suara dalam masa tenang, sert.a mekanisme
pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Kepala
Desa, telah ditetapkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 37 Tahun
2015 tentang Pedoman Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa;
b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Kepala Desa, perlu menambahkan ketentuan mengenai Protokol
Kesehatan dalam Pemilihan Kepala Desa dengan mengubah
Peraturan Bupati Kudus Nomor 37 Tahun 2015 tentang
Pedoman Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf
a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 37 Tahun 2015
tentang Pedoman Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015, Peraturan Bupati Kudus Nomor 37 Tahun 2015 dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2019
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, Pernbagian Togas Anggota KPPS dan Petugas Keamanan
TPS, Tata susunan TPS dan penerapan protokol kesehatan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2021.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 73 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KEPADA DESA SE-KABUPATEN BENGKAYANG
ABSTRAK:
bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 44 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa, Biaya pemilihan Kepala Desa sampai dengan pelantikan Kepala Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
UU No.10 Tahun 1999, UU No.12 Tahun 2011, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.43 Tahun 2014, PP No.12 Tahun 2017, Permendagri No.12 Tahun 2017, Permendagri No.112 Tahun 2014,Permendagri No.80 Tahun 2015, Permendagri No.77 Tahun 2020, Perda No.6 Tahun 2015, Perbup No.44 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Akuisisi Arsip Statis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menambah khazanah arsip statis pada Dinas Kearsipan Kabupaten Rokan Hilir dan untuk menjamin keselamatan arsip yang memiliki nilai guna sekunder sebagai pertanggungjawaban nasional bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara perlu dilaukan kegiatan akuisisi arsip statis dari pencipta arsip kepada Dinas Kearsipan Kabupaten Rokan Hilir.
Dasar Hukum Peraturan ini: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 ; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Kepala Arsip Nasional Indonesia Nomor 29 Tahun 2011; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 31 Tahun 2011;
Alokasi dan Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2021
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 73, BD 2021/ No. 73
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Alokasi dan Tata Cara Pengalokasian Bagian dari
Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa
di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan ayat
(4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa, alokasi dan tata cara pengalokasian bagian
dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada desa
diatur dengan Peraturan Bupati;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Alokasi dan Tata Cara Pengalokasian Bagian dari
Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa
di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2021;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun
2020; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun
2020;
Dalam peraturan ini diatur tentang Alokasi dan Tata Cara Pengalokasian Bagian dari
Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa
di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2021 yang meliputi: Ketentuan Umum; Sumber, Besaran dan Pengalokasian; Tata Cara Pencairan, Penggunaan dan Pertanggungjawaban; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 November 2021.
38 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 73 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisa Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2022 dapat berjalan lebih efisien, perlu adanya Analisa Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2022; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisa Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2022;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang analisa standar belanja tercantum dalam Lampiran dan merupakan acuan harga tertinggi dalam penyusunan Perencanaan Tahun Anggaran 2022, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 November 2021.
Peraturan Bupati Brebes Nomor 15 Tahun 2021 dicabut.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 72 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Reklame
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan rpengenai pajak
reklame sebagaimana diatur dalam Fteraturan Daerah
Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Pajak Daerah Kabupaten Lampung Barat, perlu diatur
petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak reklame
UU No.6 Tahun 1991, UU No.28 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, PP No.12 Tahun 2019, PERDA No.1 Tahun 2011, PERDA No. 8 Tahun 2016
Peraturan Bupati Tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pemungutan Pajak Reklame
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021.
Halaman 31
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang Nomor 72 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 72, BD TAHUN 2021 NOMOR 72
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA, JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 Ayat (l) Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara, serta dalam rangka mewujudkan obyelrtifitas, kualitas, transparansi dan akuntabilitas pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Aparatur Sipil Negara dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang;
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2O21;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun
2017;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6
Tahun 2016;
Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Kualifikasi Jabatan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 November 2021.
6 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 72 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengangkatan Guru Honor Daerah Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala
ABSTRAK:
Dalam rangka menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efesiansi menajemen pendidikan Daerah Kabupaten Barito Kuala aar pelayanan pendidikan dapat diberikan sesuai Standar Nasional Pendidikan, diperlukan pemenuhan guru yang professional dan berkualitas. Dahwa dalam rangka pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang pendidikan, Kabupaten Barito Kuala masih kekurangan guru yang saat ini masih diisi oleh guru honor daerah, sementara pelayanan belum terwujud dan untuk memenuhi formasi guru yang belum dapat diisi Aparatur Sipil Negara pada Dinas Pendidikan Kabuapten Barito Kuala, dapat dipenuhi dengan mengangkat guru honor daerah. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengangkatan Guru Honor Daerah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala.
Dasar Hukum: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 46 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Pengangkatan Guru Honor Daerah Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala, yang berisi tentang:
1. Ketentuan Umum;
2. Pengangkatan Guru Honor Daerah;
3. Pemberhentian Guru Honor Daerah;
4. Biaya; dan
5. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2021.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 72 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa
ABSTRAK:
bahwa guna memenuhi komitmen pemerintah dalam pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals maka perlu penyelarasan perencanaan pembangunan desa dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan /Sustainable Development Goals; bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa sudah tidak sesuai dan perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, perencanaan pembangunan desa, tata cara penyusunan perencanaan pembangunan desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2021.
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2016 dicabut.
25 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 72 Tahun 2021
Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Dewan Pengawas dan Pengangkatan Sekretaris Dewan Pengawas pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Dewan Pengawas dan Pengangkatan Sekretaris Dewan Pengawas pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin
ABSTRAK:
Mengingat Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Dewan Pengawas dan Pengangkatan Sekretaris Dewan Pengawas pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, perlu diperbaharui dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. Untuk itu perlu menetapkan perbup ini.
Dasar hukum peraturan ini : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 79 Tahun 2018; PERBUP No. 36 Tahun 2018; PERBUP No. 83 Tahun 2019.
Dalam peraturan ini diatur mengenai perubahan beberapa ketentuan pembentukan dewan pengawas RSUD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2021.
Mengubah Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Dewan Pengawas dan Pengangkatan Sekretaris Dewan Pengawas pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin
6 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
