Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, BD Kabupaten Pati Tahun 2021 No.34
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Program Kampung Iklim di Kabupaten Pati
ABSTRAK:
a. bahwa Kegiatan Program Kampung Iklim (Proklim) merupakan kegiatan pengendalian dampak perubahan iklim yang mendorong peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat lokal terutama di Kabupaten Pati, sehingga perlu adanya program pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengendalian dan pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) serta mendorong peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sebagai budaya masyarakat berperilaku ramah lingkungan;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.l/11/2016 tentang Program Kampung Iklim, Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melakukan penguatan pelaksanaan Program Kampung Iklim (ProKlim) di daerah.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.33/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.84/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.71/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.7/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2018; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini terdiri dari :
a. tata laksana ProKlim;
b. perencanaan dan pelaksanaan;
c. pembinaan;
d. apresiasi ProKlim;
e. kerjasama dan kemitraan;
f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
g. pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2021.
15 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangka Nomor 33 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2021 NOMOR 34
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
ABSTRAK:
bahwa arsip merupakan sumber informasi yang autentik, utuh dan terpercaya, sehingga setiap Organisasi Perangkat Daerah wajib menyediakan arsip dinamis bagi kepentingan pengguna arsip. Dalam rangka pengelolaan arsip dinamis dan kemudahan akses arsip bagi publik dan perlindungan terhadap keamanannya, perlu adanya klasifkasi atau pengaturan terhadap akses arsip dinamis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak-pihak yang tidak berhak, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum PERBUP ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012, Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 17 Tahun 2011, Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 7 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2020.
PERBUP ini mengatur mengenai Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanaan Dan Akses Arsip Dinamis Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka yaitu meliputi ruang lingkup, sistem klasifikasi keamanan arsip, pengaturan arsip dinamis, pengamanan arsip dinamis, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2021.
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulungan Nomor 33 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penggunaan Sertifikat Elektronik
ABSTRAK:
dalam rangka melindungi informasi dari risiko pencurian data, modifikasi data, pemalsuan data dan penyangkalan terhadap data yang ditransaksikan serta perlindungan sistem elektronik milik Pemerintah dalam pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan diperlukan upaya pengamanan yang memadai dan handal;
upaya pengarnanan sistem pemerintahan berbasis elektronik dapat dilakukan melalui skema kriptografi infrastruktur kunci publik yang diwujudkan dalam bentuk penggunaan sertifikat elektronik untuk memberikan jaminan otentikasi data, integritas data, anti penyangkalan dan kerahasiaan
sesuai berdasarkan Pasal 22 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2O18 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik, penyelenggara sistem elektronik untuk pelayanan publik wajib menggunakan sertifikat
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah
Peraturan Kepala Iembaga Sandi Negara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Standar Algoritma Kriptografi pada Instansi Pemerintah;
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik;
Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK
BAB III PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN LAYANAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK PADA SPBE
BAB IV TATA CARA PERMOHONAN, PENERBITAN DAN PENCABUTAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK
BAB V MASA BERLAKU SERTIFIKAT ELEKTRONIK
BAB VI KEWAJIBAN, LARANGAN, DAN PENYIMPANAN BAGI PEMILIK SERTIFIKAT ELEKTRONIK
BAB VII PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DUKUNGAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF
BAB IX KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2021.
21 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Nomor 33 Tahun 2021
PERBUP Kab. Gorontalo No. 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gorontalo nomor 55 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, TATA KERJA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD 2021 (33)
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gorontalo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gorontalo, ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 29 Tahun 1959, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020, PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019, PP No. 30 Tahun 1979, Permendagri No. 5 Tahun 2017, Perda No. 4 Tahun 2021.
Dalam peraturan ini diatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi, Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja, kepegawaian, kelompok jabatan fungsional, dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2021.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi, Tata Kerja Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi, Tata Kerja Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo ,dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Terdiri dari 26 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong Nomor 33 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
Adanya Sistem lnformasi Pemerintah Daerah yang mengakomodir seluruh satuan harga berupa Standar Biaya Umum, Standar Satuan Harga, Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Anasilis Standar Belanja dan sebagai upaya mencapai efisiensi dalam penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2022, perlu dibuat Standar Harga Satuan Tahun 2022, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2022.
Dasar Hukum: UU Nomor 8 Tahun 1965; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 12 Tahun 2019; Perpres Nomor 33 Tahun 2020; Permendagri Nomor 70 Tahun 2019; Permendagri Nomor 90 Tahun 2019; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; Perda Kab. Tabalong Nomor 02 Tahun 2010; Perda Kab. Tabalong Nomor 05 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2022, yang memuat Ketentuan Umum; Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2022; dan Ketentuan Penutup. Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2022 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Terhadap SKPD yang tidak berpedoman atau belum tercantum pada Standar Harga Satuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, maka wajib membuat Surat Perayataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani di atas materai oleh PA/KPA, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 2021.
Mencabut Peraturan Bupati Tabalong Nomor 40 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2021
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Datar Nomor 33 Tahun 2021
Otonomi Daerah dan Pemerintah DaerahStandar/Pedoman
Status Peraturan
Mengubah
PERBUP Kab. Tanah Datar No. 13 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2018 tentang Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 Nomor 33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Perbup No. 61 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Pemerintahan Daerah TA 2021
ABSTRAK:
bahwa Perbup No. 61 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Pemda TA 2021 disesuaikan dengan perkembangan keadaan sehingga perlu dilakukan perubahan.
UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 12 Tahun 2019, Perpres No. 33 Tahun 2020, Permendagri No. 64 Tahun 2020, Permendagri No. 77 Tahun 2020
Mengubah Lampiran Perbup No. 61 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Pemda TA 2021 menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Perbup ini
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2021.
43 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nagan Raya Nomor 33 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelolan Barang Milik Daerah serta dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaran pemeritahan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat Kabupaten Nagan Raya, Pemerintah Daerah telah menatapkan Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 2 Tahun 2019 tentang pengelolan Barang Milik Daerah; bahwa dengan ditetapkannya Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah maka perlu adanya ketentuan yang mengatur tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah; bahwa bedasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tetang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU Nomor 4 Tahun 2002; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 11 Tahun 2020; PP Nomor 2 Tahun 2001; PP Nomor 12 Tahun 2017; PP Nomor 28 tahun 2020; Permendagri Nomor 19 tahun 2016; Qanun Kab. Nagan Raya Nomor 2 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 18 Pasal terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Standar Operasional Prosedur Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran, BAB III Standar Operasional Prosedur Pengadaan, BAB IV Standar Operasional Prosedur Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran. BAB V Standar Operasional Prosedur Penggunaan, BAB VI Standar Operasional Prosedur Pemanfaatan, BAB VII Standar Operasional Prosedur Pengamananan, BAB VIII Standar Operasional Prrosedur Pemeliharaan, BAB IX Standar Operasional Prosedur Penilaian, BAB X Standar Operasional Prosedur Pemindahtanganan, BAB XI Standar Operasional Prosedur Pemusnahan, BAB XII Standar Operasional Prosedur Penghapusan, BAB XIII Standar Operasional Prosedur Penatausahaan, BAB XIV Standar Operasional Prosedur Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian, BAB XV Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2021.
25 HLM, 32 Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukamara Nomor 33 Tahun 2021
MEKANISME PENGANGGARAN, PENDISTRIBUSIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BARAN BAKAR MINYAK UNTUK KENDARAAN DINAS
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD.2021/No.33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mekanisme Penganggaran dan Pendistribusian dan Pertanggungjawaban Belanja Bahan Bakar Minyak untuk Kendaraan Dinas di Lingkungan untuk Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib administrasi, meningkatkan efisiensi dan efektifitas penganggaran, pendistribusian dan pertanggungjawaban belanja Bahan Bakar Minyak untuk kendaraan dinas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara;
Peraturan Bupati Kabupaten Sukamara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Penggunaan Kendaraan Dinas Pemerintah Kabupaten Sukamara;
Peraturan Bupati Sukamara Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sukamara;
Peraturan Bupati Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Kabupaten Sukamara;
Peraturan Bupati Kabupaten Sukamara Nomor 25 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan Dokumen Administrasi Pembayaran Belanja Dan Pembiayaan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara;
Peraturan ini mengatur tentang mekanisme penganggaran, pendistribusian dan pertanggungjawaban belanja BBM untuk kendaraan dinas dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Sukamara termasuk kendaraan dinas yang berasal dari pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi termasuk kendaraan hibah yang dalam proses, biaya operasionalnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten. Kendaraan Dinas yang dimaksud meliputi: a. Kendaraan dinas perorangan; b. Kendaraan dinas jabatan; dan c. Kendaraan dinas operasional. Kendaraan Operasional yang dimaksud meliputi: a. Kendaraan dinas operasional perkantoran. b. Kendaraan dinas operasional lapangan. c. Kendaraan dinas operasional khusus.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021.
12
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Barat Nomor 33 Tahun 2021
PEDOMAN PELAKSANAAN POS PELAYANAN TERPADU KELUARGA
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pos Pelayanan Terpadu Keluarga
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mensukseskan revitalisasi Posyandu melalui pengembangan Posyandu Keluarga maka dibutuhkan pedoman pelaksanaan bagi segenap pemangku kepentingan, petugas kesehatan dan lintas sektor terkait dalam pengelolaan Pos Pelayanan Terpadu Keluarga;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pos Pelayanan Terpadu Keluarga.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5063); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 _ tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5717); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288); Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengaturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2016 Pengaturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 162).
PEDOMAN PELAKSANAAN POSYANDU KELUARGA, yang terdiri atas 14 Pasal dari VII Bab, yaitu; Bab I Ketentuan Umum, Bab II Ruang Lingkup, Bab III Pembentukan Kelmbagaan, Bab IV Pengorganisasian Posyandu Keluarga, Bab V Pembinaan, Bab VI pembiayaan, Bab VII Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juni 2021.
Tidak Ada
Tidak Ada
13 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 33 Tahun 2021
pedoman - pengelolaan - barang - persediaan - pemerintahan - kabupaten - bekasi
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD Tahun 2021 No.33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Barang Persediaan Pemerintahan Kabupaten Bekasi
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pengelolaan barang milik Daerah berupa barang persediaan sesuai asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai, perlu dibuat pedoman yang dijadikan sebagai acuan oleh pejabat pengelola barang persediaan pada PD atau Unit Kerja di Lingkungan Pemkab Bekasi maka perlu ditetapkan dengan Perbup Bekasi.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 84 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 75 Tahun 2017; Perpres No. 16 Tahun 2018; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Perda Kab. Bekasi No. 6 Tahun 2016; Perda Kab. Bekasi No. 1 Tahun 2020.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Perencanaan Kebutuhan Dan Penganggaran, Pejabat Pengelola Barang Persediaan, Penatausahaan Barang Persediaan, Pemusnahan Barang Persediaan, Penghapusan Barang Persediaan, Pembinaan Pengawasan Dan Pengendalian, Penyelesaian Kerugian Daerah, Pembiayaan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2021.
35 Hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
