Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kebumen
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (8),
Pasal 15 ayat (6), Pasal 18 ayat (5), Pasal 21 ayat (3), Pasal
23 ayat (2), Pasal 28 ayat (2), Pasal 33 ayat (3), Pasal 35
ayat (2), Pasal 49, Pasal 53 ayat (9), Pasal 54 ayat (7), Pasal
55 ayat (10), Pasal 60 ayat (2), Pasal 61 ayat (8), Pasal 64
dan Pasal 70 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan
Rakyat Bank Kebumen perlu mengatur petunjuk
pelaksanaannya, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7
Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank
Perkreditan Rakyat Bank Kebumen;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2020;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kebumen
yang meliputi Kewenangan Bupati selaku Pemegang Saham, Organ, Perencanaan, Kerjasama, Pelaporan, Pembagian Laba, Evaluasi, dan Pembinaan dan Pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2021.
40 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Empat Lawang Nomor 36 Tahun 2021
PEDOMAN - PELAKSANAAN DANA ALOKASI - KHUSUS NONFISIK - BIDANG KESEHATAN
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD.2021/No.36
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Petunjuk
Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang
Kesehatan Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Non
Fisik Bidang Kesehatan Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggran
2021
Dasar hukum dalam peraturan ini : UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004;UU No 33 Tahun 2004;UU No 36 Tahun 2009;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 12 Tahun 2019;Permenkes No 12 Tahun 2021;Perpres No 33 Tahun 2020;;Permenkes No 74 Tahun 2016;Perda No 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda
No 4 Tahun 2021 ;
Dalam peraturan ini diatur mengenai Ketentuan umum,Ruang lingkup dak Nonfidik bidang kesehatan,Pengelolaan dana,Besaran biaya dan pertangungjawaban,Menu kegiatan dana bantuan o[erasional kesehatan untuk upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 20199 (COVID - 19 ),Ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2021.
15 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 36 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD.2021/NO.36, LL KAB. KAPUAS HULU : 13 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penggunaan Tanda Tangan Elektronik
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan terlaksananya Keamanan Informasi dalam mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik, perlu menerapkan Tanda Tangan Elektronik guna melindungi informasi dari resiko pencurian data, modifikasi data dan pemalsuan data;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.14 Tahun 2008, UU No.11 Tahun 2008, UU No.23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, PP No.61 Tahun 2010, PP No.82 Tahun 2012, Permendagri No.80 Tahu 2015, Perlemsaneg No.7 Tahun 2017, Perda Kapuas Hulu No.7 Tahun 2016, Perbup Kapuas Hulu No.60 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang; Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Penggunaan Tanda Tangan Elektronik, Bentuk Tanda Tangan Elektronik, Penyelenggara Proses Tanda Tangan Elektronik, Penggelola Tanda Tangan Elektronik , Pembiayaan , Pembinaan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2021.
Perbup ini terdapat 13 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 36 Tahun 2021
pedoman pelaksanaan budaya literasi di kabupaten pohuwato
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD.2021/NO.36
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Budaya Literasi di Kabupaten Pohuwato
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.43 Tahun 2007; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.44 Tahun 2008; UU No.14 Tahun 2008; UU No.14 Tahun 2008; UU No.25 Tahun 2009; PP No.24 Tahun 2014; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018; Perda No.3 Tahun 2020.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Pedoman Pelaksanaan Budaya Literasi di Kabupaten Pohuwato termaksuk di dalamnya mengatur tentang ruanhg lingkup, kebijakan strategis pada satuan pendidikan dan masyarakat, pembudayaan, Pembudayaan Literasi, peningkatan budaya literasi, kelembagaan dan kewajiban, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan keluarga, pembiayaan dan penyediaan sarana prasarana, monitorinf dan evaluasi,penghargaan, pengembagan literasi, pembinaan dan pengawasan dan sanksi administratif
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2021.
Terdiri dari 18 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mempawah Nomor 36 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGAWASAN KEARSIPAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
ABSTRAK:
Bahwa untuk mendorong pencipta arsip untuk menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan, dan peraturan perundangan yang berlaku, maka perlu dilakukan pengawasan secara komprehensif.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959; UU No.11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No.25 Tahun 2009; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 61 Tahun 2010; PP No. 28 Tahun 2012; PP No. 58 Tahun 2014; Permendagri No. 78 Tahun 2012; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perka ANRI No.38 Tahun 2015; Perda No.8 Tahun 2018; Perbup No.51 Tahun 2016; Perbup No. 38 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Pengawasan Kearsipan; Tim Pengawasan Kearsipan Internal; Pelaksanaan Pengawasan Kearsipan Internal; Aspek Pengawasan Kearsipan Internal; Sanksi Administratif; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2021.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klaten Nomor 36 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah, maka besarnya biaya penunjang operasional
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten
ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli
Daerah; bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan
belanja Bupati dan Wakil Bupati, perlu mengatur
Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil
Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Biaya
Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati
Tahun Anggaran 2021;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016; Peraturan Bupati Klaten Nomor 53 Tahun 2020; Peraturan Bupati Klaten Nomor 7 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang besaran biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati Tahun Anggaran 2021 yang dialokasikan untuk kegiatan koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2021.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lumajang Nomor 36 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD Kabupaten Lumajang Tahun 2021 No 36
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUMAJANG NOMOR 56 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR BIAYA DAN STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2021
ABSTRAK:
a. bahwa untuk meningkatkan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran serta
rasionalitas ketentuan standar perjalanan dinas maka perlu mengubah beberapa ketentuan standar biaya tahun 2021;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan
Bupati Lumajang Nomor 56 Tahun 2020 tentang Standar Biaya dan Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2021 dengan Peraturan Bupati.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020;
Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2018;
Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2020.
Ketentuan dalam Lampiran II angka 2.4 Peraturan Bupati Lumajang Nomor 56 Tahun 2020 diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Mei 2021.
20 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Rawas Nomor 35 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisis Standar Belanja Non Konstruksi Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan Peraturan ini adalah: a. bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Non Kontruksi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas; b. bahwa berdasarkan pertimbangna sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Non Konstruksi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: UU No 28 Tahun 1959; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden No 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah No 7 Tahun 2008.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2021, Analisis Standar Belanja selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisa kewajaran harga atau biaya pada program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas. Diatur mengenai ketentuan umum, tujuan dan ruang lingkup, tata cara peneraoan analisis standar belanja, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2021.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 35 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BD.21/No.40
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan BAB II huruf D angka 4 butir m Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah perlu melakukan pengaturan lebih lanjut tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga
UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 36 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2004; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020
Peraturan Bupati ini mengatur tentang:
1. Ketentuan Umum
2. Maksud dan Tujuan
3. Ruang Lingkup
4. Belanja Tidak Terduga
5. Monitoring dan Evaluasi
6. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2021.
8 hlm; 2 hlm Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pringsewu Nomor 35 Tahun 2021
STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH PEKON DI KABUPATEN PRINGSEWU
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Pekon Di Kabupaten Pringsewu
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka melaksanakan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Pekon agar dapat berjalan
tertib, teratur, efektif, efisien, transparan dan
bertanggungjawab, dipandang perlu untuk menyusun
Peraturan Bupati Pringsewu tentang standar harga
satuan sebagai pedoman bagi pelaksana kegiatan
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Pekon se-Kabupaten Pringsewu;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan
Pemerintah Pekon di Kabupaten Pringsewu ;
UU No 28 Tahun 1999, UU No 48 Tahun 2008, UU No 6 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014, PP No 43 Tahun 2014, PP No 60 Tahun 2014, Perpres No 33 Tahun 2020, Permendagri No 20 Tahun 2018, PerLKPBJ No 12 Tahun 2019, Perbup Pringsewu No 65 Tahun 2018, Perbup Pringsewu No 41 Tahun 2020
Peraturan Bupati Pringsewu Tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Pekon Di Kabupaten Pringsewu
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2021.
Halaman : 13
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
