Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.981 peraturan dalam 0,009 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Penyelengaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas

Abstrak

Kesehatan Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita

Download file:

14._PERDA_DISABILITAS.pdf

PENYELENGARAAN-PERLINDUNGAN-PENYANDANG-DISABILITAS

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, 08/09/2014

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelengaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan Perda ini adalah: a. bahwa penyandang disabilitas adalah warga negara yang berhak untuk memperoleh perlindungan yang sama sesuai dengan harkat dan martabatnya yang dijamin oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara penyandang disabilitas masih mengalami berbagai bentuk diskriminasi sehingga haknya belum terpenuhi; c. bahwa untuk mewujudkan kesamaan kedudukan, hak, kewajiban dan perlindungan penyandang disabilitas diperlukan sarana dan upaya yang lebih memadai, dalam rangka menciptakan kehidupan yang adil, tanpa diskriminasi bagi penyandang disabilitas; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelengaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas.
Dasar Hukum Perda ini adalah: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950); 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670); 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); 8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 11. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535); 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); 13. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 14. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 15. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 16. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 17. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5029); 18. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 19. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188); 20. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 21. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on The Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5241); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702); 25. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaran Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703); 26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 27. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);
Materi Pokok Perda ini adalah: -Penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas dilaksanakan berdasarkan pada prinsip: a. penghormatan atas martabat yang melekat, otonomi individu termasuk kebebasan untuk menentukan pilihan dan kemerdekaan perseorangan; b. nondiskriminasi; c. partisipasi penuh dan efektif dan keikutsertaan dalam masyarakat; d. penghormatan pada perbedaan dan penerimaan penyandang disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan; e. kesetaraan kesempatan; f. aksesibilitas; g. kesetaraan antara laki-laki dan perempuan; dan h. penghormatan atas kapasitas yang terus berkembang dari penyandang disabilitas anak dan penghormatan pada hak penyandang disabilitas anak untuk melindungi identitas mereka. -Penyelenggaran perlindungan penyandang disabilitas bertujuan untuk: a. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup penyandang disabilitas; b. memberikan pelayanan khusus bagi penyandang disabilitas guna kemudahan dalam melakukan aktivitas sehari-hari secara layak; c. meningkatkan kualitas pelayanan bagi penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan; d. meningkatkan ketahanan sosial dan ekonomi penyandang disabilitas; e. meningkatkan kemampuan, kepedulian, dan tanggungjawab Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan Penyandang disabilitas secara kelembagaan dan berkelanjutan; dan f. mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas dengan memberikan penghormatan dan kesamaan kedudukan, hak, kewajiban dan peran penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan -Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: a. kesamaan kesempatan; b. aksesibilitas; c. pengarustamaan penyandang disabilitas; d. koordinasi dan pelaksanaan; e. komite perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas; f. partisipasi masyarakat. -Setiap Penyandang disabilitas mempunyai kesamaan kesempatan dalam bidang : a. pendidikan; b. kesehatan; c. pekerjaan; d. seni budaya; e. olahraga; f. berusaha; g. pelayanan umum; h. politik; i. hukum; j. informasi publik; dan k. kesejahteraan sosial.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 September 2014.
35 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kayong Utara Nomor 13 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

Abstrak

Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita

Download file:

PERDA NO 13 THN 2014 TTG ...NDUNGAN ANAK (K).pdf

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2014/NO.13, TLD NO.105 LL KAB. KAYONG UTARA: 19 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera; bahwa anak harus mendapatkan perlindungan, baik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat dan keluarga agar terhindar dan terbebas dari kekerasan dan perlakuan salah dalam lingkup rumah tangga, lingkungan pendidikan dan masyarakat; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental dan anak korban perlakuan salah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak
Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 23 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 6 Tahun 2007; UU No. 13 Tahun 2006; UU No. 21 Tahun 2007; UU No. 11 Tahun 2009 ; UU No. 35 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 11 Tahun 2012; PP No. 4 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 9 Tahun 2008; Perda Kab.Kayong Utara No. 1 Tahun 2009; Perda Kab.Kayong Utara No. 2 Tahun 2009
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum; Asas dan Tujuan; Ruang Lingkup; Hak Anak; Hak-Hak Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan Salah dan Kekerasan; Tanggung Jawab Dan Tugas Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua; Penyelenggaraan Perlindungan Anak; Partisipasi Anak; Koordinasi dan Kerjasama; Monitoring dan Pelaporan; Pembiayaan; Pengendalian, Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2014.
Penjelasan sebanyak 9 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 12 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Akademi Kebidanan Pemerintah Kabupaten Kendal

Abstrak

Kesehatan Pendidikan Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pendirian Akademi Kebidanan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal

Download file:

perda_12_2014.pdf

akademi-kebidanan

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD Tahun 2014 No.12/ TLD No. 137

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Akademi Kebidanan Pemerintah Kabupaten Kendal

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan menjamin pelayanan pendidikan tinggi bidang kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, perlu diatur penyelenggaraan dan pengelolaan Akademi Kebidanan Pemerintah Kabupaten Kendal; b. bahwa berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 07/XII/SKB/2010, Nomor : 1962/MENKES/PB/XII/2010, dan Nomor : 420-1072 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Institusi Pendidikan Diploma Bidang Kesehatan Milik Pemerintah Daerah dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 354/E/0/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Akademi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dari Kementerian Kesehatan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pendirian Akademi Kebidanan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dicabut; c. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 061/117/SJ tanggal 6 Januari 2014 Hal Rekomendasi Pengelolaan Akademi Kebidanan, Pemerintah Kabupaten Kendal perlu menata kembali kelembagaan Akademi Kebidanan Pemerintah Kabupaten Kendal menjadi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996;Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 23 Tahun 2011;Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2012.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Akbid Pemkab Kendal

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2014.
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pendirian Akademi Kebidanan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
12 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Kabupaten Purworejo Layak Anak

Abstrak

Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita

Download file:

PERDA 10 TAHUN 2014.pdf

anak

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD Tahun 2014 No.10/TLD No.10

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Kabupaten Purworejo Layak Anak

ABSTRAK:

Setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar, sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Untuk menjamin terpenuhinya hak anak diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dari pemerintah, masyarakat dan dunia usaha melalui pengembangan Kabupaten Purworejo layak anak. Pemkab Purworejo berinisiatif untuk mewujudkan hak hak anak melalui pengintegrasian program kesejahteraan dna perlindungan anak ke dalam program pembangunan daerah di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan yang responsif terhadap kebutuhan anak. Berdasarkan PP No 38 Tahun 2007
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 13 Tahun 1950; UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU no 12 Tahun 2006
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : pembangunan di bidang sipil dan kebebasan, kesehatan, pendidikan, perlindungan, kesejahteraan sosial, lingkungan hidup serta hak yang secara langsung maupun tidka langsung berhubungan dengan implementasi KPLA, aspek pembiayaan sumber daya pengawasan pengembangan keterwakilan aspirasi dan kepentingan anak dalam pengambilan keputusan pembangunan Daerah.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2014.
25 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2014

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Kesetaraan Difabel

Abstrak

Hak Asasi Manusia Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial

Download file:

PERDA-NOMOR-6-TAHUN-2014.pdf

Kesetaraan-difabel

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2014/No.6

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Kesetaraan Difabel

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mewujudkan kesetaraan difabel dan keadilan sosial bagi kaum difabel, maka diperlukan komitmen Pemerintah Daerah dan kepastian hukum; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di pandang perlu untuk membentuk peraturan daerah tentang kesetaraan difabel.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2012; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014; Peraluran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 21 Tahun 2009; I;>eraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2013.
Peraturan ini mengatur kondisi yang menjamin terwujudnya keadilan bagi setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/alau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk dapat melakukan kegiatan secara selayaknya, yang terdiri dari : a. Difabel fisik (Tuna Daksa, Tuna Rungu, Tuna Netra, Cerebral Palsy); b. Difabel mental ( Tuna Grahita, Retardasi Mental, Autism, epilepsy, tourette's syndrome, gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif); c. Double Handicap (Difabel Mental dan Fisik, Difabel Fisik dan Fisik); d. Difabel Jiwa (Skizofrenia, Psikopat).

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2014.
21 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Perlindungan Anak

Abstrak

Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita

Download file:

Peraturan_Daerah_6_2014.pdf

PERLINDUNGAN ANAK

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2014/NO.6

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perlindungan Anak

ABSTRAK:

a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta anak sebagai tunas bangsa merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis, mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan, eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, sehingga anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk kelangsungan hidup, baik secara fisik, mental maupun sosial; b. bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan agar terhindar dan terbebas dari kekerasan dan/ atau ancaman kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa Negara, Pemerintah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b,dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak
Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor2 Tahun 2011; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2009
Peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Asas dan tujuan; Hak dan Kewajiban Anak; Kewajiban dan Tanggung Jawab Anak; Penyelenggaraan Perlindungan Anak; ABH; Kelembagaan Perlindungan Anak; Evaluasi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban; Larangan; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2014.
Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah tersebut
66

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2014

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Abstrak

Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita

Download file:

Perda 06 2014 Perlindungan Anak.pdf

perlindungan-anak

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD Tahun 2014 No.6/ TLD No.6

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak

ABSTRAK:

a. bahwa anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan yang Maha Esa dan tunas, potensi penerus perjuangan bangsa harus mendapatkan pemenuhan hak perlindungan dari Pemerintah Daerah, masyarakat dan keluarga agar terhindar dan terbebas dari tindakan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah di Lingkungan rumah tangga, pendidikan dan masyarakat; b. bahwa guna menjamin dan melindungi hak-hak anak agar mendapat perlindungan dari tindakan kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perlakuan salah dan pelanggaran hak anak lainnya, perlu melakukan upaya-upaya perlindungan anak; c. bahwa agar upaya – upaya perlindungan terhadap anak dapat memperoleh hasil yang optimal, perlu adanya tindakan nyata dari pemerintah daerah dan perlu meningkatkan peran serta masyarakat secara luas.
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6); UU No 13 Tahun 1950; UU No 4 Tahun 1979; UU No 39 Tahun 1999; UU No 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No 35 Tahun 2014; UU No 13 Tahun 2003; UU No 20 tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No 32 Tahun 2013; UU No 23 Tahun 2004; UU No 21 Tahun 2007; UU No 11 Tahun 2009; UU No 36 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; Uu No 11 Tahun 2012; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP PUU No 2 Tahun 2014; PP No 6 tahun 1988; PP No 4 Tahun 2006; Perda Provinsi Jateng No 3 Tahun 2009; Perda Kab rembang No 2 Tahun 2008; Perda Kab Rembang No 12 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab rembang No 1 Tahun 2012.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ketentuan Umuml Asas dan Tujuan; Kewajiban dan Tanggung Jawab; Kewajiban Anak; Peran Serta Masyarakat; Pelaksanaan Perlindungan Anak; Forum Anak; Kelembagaan; Koordinasi dan Kerjasama; Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan; Larangan, Pendanaan, Sanksi, Ketentuan peralihan; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2014.
19 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukabumi Nomor 5 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Inisiasi Menyusu Dini Dan Air Susu Ibu Eksklusif

Abstrak

Kesehatan Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita

Download file:

PERDA INISIASI MENYUSU DINI.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Nomor 05 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Perlindungan dan Peningkatan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita

Abstrak

Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita

Download file:

LD NOMOR 5 TAHUN 2014.doc

PERLINDUNGAN DAN PENINGKATAN KESEHATAN IBU, BAYI DAN ANAK BALITA

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 05, LD.2014/No.05, TLD No.05

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perlindungan dan Peningkatan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita merupakan salah satu indikator utama tingkat kesejahteraan suatu bangsa dan daerah yang berkontribusi melalui keluarga sejahtera dengan memberikan perhatian pada investasi sumber daya manusia sejak dini; b. bahwa Air Susu Ibu (ASI) adalah makanan terbaik dan sempurna bagi Bayi sebab mengandung zat gizi yang paling sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan Bayi; c. bahwa ........ -2- c. bahwa pemberian air susu ibu kepada bayinya merupakan kewajiban bagi Ibu, dan merupakan hak asasi bagi Bayi; d. bahwa pencapaian derajat kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita dilakukan dengan pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang pencapaiannya dapat diukur dari angka kesakitan dan kematian Ibu, Bayi dan Anak Balita; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Peningkatan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); 4. Undang-Undang ..... -3- 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua AtasUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 8. Undang-Undang ...... -4- 8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 9. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080); 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3609); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781); 13. Peraturan Pemerintah ...... -5- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Ekslusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 17. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005-2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4031); 18. Peraturan ....... -6- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah.
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENINGKATAN KESEHATAN IBU, BAYI DAN ANAK BALITA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Luwu. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Bupati adalah Bupati Luwu. 4. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. 5. Kesehatan ibu adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap ibu untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. 6. Kesehatan .......... -7- 6. Kesehatan bayi adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap bayi untuk hidup aktif dan normal. 7. Kesehatan Anak Balita adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap anak balita untuk hidup aktif dan normal. 8. Pelayanan kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita adalah paket pelayanan terpadu dengan memfokuskan pada intervensi yang terbukti secara ilmiah efektif berhasil menurunkan Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan meningkatkan kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak Balita. 9. Pelayanan kesehatan adalah setiap kegiatan untuk meningkatkan, memelihara, mencegah, mengobati dan memulihkan kesehatan perorangan dan masyarakat. 10. Perlindungan Kesehatan adalah segala tindakan pelayanan untuk menjamin dan melindungi hak-hak kesehatan ibu, bayi dan anak balita dalam pelayanan kesehatan dasar. 11. Peningkatan kesehatan adalah perubahan keadaan kesehatan masyarakat menjadi lebih baik. 12. Pendanaan kesehatan ibu, bayi dan anak balita adalah tatanan yang menghimpun berbagai sumber pembiayaan dari upaya penggalian, pengalokasian dan pembelanjaan sumber daya keuangan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang optimal. 13. Tenaga kesehatan yang melayani kesehatan ibu, bayi dan anak balita, adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan ibu, bayi dan anak balita; serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. 14. Kesehatan ......... -8- 14. Pemberi pelayanan kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri di bidang kesehatan dan memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kewenangan. 15. Sarana pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat. 16. Sarana pelayanan kesehatan pemerintah adalah sarana pelayanan kesehatan yang difasilitasi oleh pemerintah. 17. Fasilitas pelayanan kesehatan Ibu, Bayi dan Anak balita adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan Ibu, Bayi dan Balita baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, dan/ atau masyarakat. 18. Masyarakat adalah perseorangan, suami, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan. 19. Ibu adalah wanita usia subur yang masih dapat hamil, sedang hamil, bersalin, nifas dan menyusui. 20. Ibu Nifas adalah ibu yang berada pada periode 6 (enam) jam sampai dengan 42 (empat puluh dua) hari setelah melahirkan. 21. Bayi baru lahir atau disebut neonatal adalah anak usia 0 (nol) sampai 28 (dua puluh delapan) hari. 22. Bayi adalah anak usia 0 (nol) sampai dengan 11 (sebelas) bulan 29 (dua puluh sembilan) hari atau sebelum ulang tahun pertama. 23. Anak Balita adalah anak usia 12 (dua belas) bulan sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) bulan. 24. Sektor ....... -9- 24. Sektor Swasta adalah kantor dan/atau perusahaan yang berbadan hukum yang mempekerjakan kaum perempuan. 25. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu. 26. ASI Ekslusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain. 27. Inisiasi Menyusu Dini yang selanjutnya disingkat IMD adalah proses bayi menyusu sendiri segera setelah lahir melalui kontak kulit Ibu dan Bayi. 28. Sistem Informasi Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat SIKDA adalah merupakan sistem pendataan kesehatan yang berpusat pada sebuah bank data (SIKDA Satu Pintu), dimana berisi data agregat yang berasal dari setiap fasilitas pelayanan kesehatan. 29. Stimulasi Deteksi intervensi Dini Tumbuh Kembang yang selanjutnya disingkat SDIDTK adalah pembinaan tumbuh kembang anak secara komprehensif dan berkualitas yang diselenggarakan melalui kegiatan stimulasi, deteksi dan intervensi dini penyimpangan tumbuh kembang balita. BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender, non diskriminatif, dan norma-norma agama. Pasal 3 ...... -10- Pasal 3 Tujuan penyelenggaraan pelayanan kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita adalah: a. terwujudnya peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita di seluruh wilayah Kabupaten Luwu; b. tersedianya seluruh sumber daya yang dibutuhkan dengan efektif dan efisien sesuai dengan kewenangan Kabupaten untuk pelayanan kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita; c. terwujudnya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis melalui peningkatan penyelenggaraan upaya kesehatan bagi Ibu, Bayi dan Anak Balita; dan d. tercapainya penurunan angka kematian Ibu, Bayi dan Anak Balita. BAB III RUANG LINGKUP Pasal 4 Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi: a. hak dan kewajiban; b. perlindungan dan peningkatan kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita; c. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah; d. sumberdaya dan fasilitas kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita; e. pembiayaan; f. peran serta Masyarakat dan Swasta; g. koordinasi .......... -11- g. koordinasi; h. pembinaan pengawasan dan pelaporan; dan i. sanksi. BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Hak Pasal 5 Setiap Ibu berhak: a. mendapatkan pelayanan kesehatan yang standar selama kehamilan secara cuma-cuma di sarana pelayanan kesehatan pemerintah bagi Masyarakat; b. mendapat pelayanan persalinan dari tenaga kesehatan yang berkompeten di fasilitas kesehatan yang memenuhi standar sesuai dengan ketentuan; c. mendapatkan penanganan komplikasi kehamilan, persalinan dan nifas serta rujukan yang adekuat; d. mendapatkan informasi dan pelayanan tentang perawatan kehamilan, persalinan, nifas, IMD, ASI Eksklusif dan KB yang sesuai dengan kondisi Ibu dan berdasarkan pilihan Ibu, serta pendidikan kesehatan reproduksi lainnya termasuk skrining HIV/AIDS; e. mendapatkan pelayanan pencegahan Anemia dengan menyediakan zat besi saat hamil dan masa nifas; f. mendapatkan pelayanan pencegahan kekurangan vitamin A dengan menyediakan kapsul vitamin A bagi Ibu nifas; dan g. mendapatkan pelayanan pencegahan dan pengobatan penyakit penyerta saat hamil. Pasal 6 ....... -12- Pasal 6 Setiap Bayi baru lahir berhak mendapatkan: a. pelayanan kesehatan yang adekuat untuk menyelamatkan hidup dan kualitas hidupnya; dan b. IMD, rawat gabung dengan Ibunya, ASI eksklusif, injeksi Vitamin K, Kapsul vitamin A dan imunisasi dasar. Pasal 7 Setiap Bayi dan Anak Balita berhak mendapatkan: a. hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi; b. pelayanan kesehatan yang berkualitas di sarana pelayanan kesehatan untuk memulihkan gangguan kesehatannya, imunisasi dasar yang lengkap dan berkualitas, ASI eksklusif, MP-ASI dan mendapatkan ASI sampai usia 2 (Dua) Tahun atau lebih, pemantauan pertumbuhan dan perkembangan; dan c. lingkungan yang bersih dari bahan-bahan yang merugikan kesehatan dan keselamatan Bayi dan Balita. Pasal 8 Setiap Tenaga Kesehatan pemberi pelayanan kesehatan berhak mendapatkan insentif dan pemenuhan sarana dan prasarana yang layak/memadai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Bagian Kedua ........ -13- Bagian Kedua Kewajiban Pasal 9 Pemerintah Daerah wajib: a. memfasilitasi ketersediaan pelayanan kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita yang terjangkau, efektif dan berkualitas bagi Ibu, Bayi dan Anak Balita secara berjenjang dan berkesinambungan; b. memfasilitasi ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan pemerintah sesuai dengan kebutuhan dan standar sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah; c. memfasilitasi ketersediaan dan distribusi Tenaga Kesehatan yang kompeten dalam memberikan pelayanan kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita di sarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan diseluruh wilayah Kabupaten terutama di Daerah Terpencil; d. memfasilitasi dan mengkoordinir ketersediaan data kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita; e. melakukan pemantauan, pengawasan, dan pembinaan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita; f. memfasilitasi dan mengkoordinir perencanaan dan penganggaran terhadap pelayanan kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita secara akuntabel, efektif, dan efisien; g. melakukan koordinasi penyeleggaraan pelayanan kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita antar sektor dalam lingkup Kabupaten Luwu; dan h. mendukung pembiayaan pelayanan kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 10 ........ -14- Pasal 10 (1) Pemerintah Daerah mengatur penempatan Tenaga Kesehatan untuk pemerataan penyelenggaraan pelayanan kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita. (2) Pemerintah Daerah dapat mendidik dan melatih Tenaga Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita bagi Tenaga yang bertugas di Desa Terpencil dengan perlakuan khusus. Pasal 11 Pemerintah Daerah memfasilitasi ketersediaan Dokter Ahli dalam penanganan kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita di fasilitas kesehatan rujukan Pemerintah. BAB V PERLINDUNGAN DAN PENINGKATAN KESEHATAN IBU, BAYI DAN ANAK BALITA Bagian Kesatu Perlindungan Paragraf 1 Pelayanan Kesehatan Pasal 12 (1) Setiap persalinan ditolong oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di fasilitas pelayanan kesehatan. (2) Setiap komplikasi kebidanan dan Bayi baru lahir mendapat pelayanan yang adekuat. (3) Setiap ...... -15- (3) Setiap Wanita usia subur harus memiliki akses terhadap pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan dan penanganan komplikasi keguguran. Paragraf 2 Kesehatan Ibu Pasal 13 (1) Setiap Ibu difasilitasi untuk mendapatkan perlindungan terhadap pelayanan kesehatan reproduksi sesuai standar. (2) Setiap Ibu difasilitasi untuk mendapatkan perlindungan terhadap pelayanan kesehatan yang merata dan setara oleh Tenaga Kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. (3) Pelayanan kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Paragraf 3 Kesehatan Bayi Pasal 14 (1) Setiap Bayi difasilitasi untuk mendapatkan perlindungan terhadap hak hidup, tumbuh, dan berkembang. (2) Perlindungan kesehatan Bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. perawatan bayi baru lahir sesuai standar; b. imunisasi dasar yang lengkap dan berkualitas sesuai dengan standar; c. IMD dan rawat gabung; d. ASI eksklusif; dan e. pemantauan pertumbuhan dan perkembangan. (3) Ketentuan ....... -16- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan kesehatan Bayi dalam mendapatkan ASI eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Paragraf 4 Anak Balita Pasal 15 (1) Setiap Anak Balita difasilitasi untuk mendapatkan perlindungan terhadap hak hidup, tumbuh, dan berkembang. (2) Perlindungan kesehatan Anak Balita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. perawatan Anak Balita sesuai standar; b. imunisasi dasar; dan c. pemantauan pertumbuhan dan perkembangan dengan pendekatan SDIDTK. Bagian Kedua Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pasal 16 Setiap Ibu, Bayi dan Anak Balita difasilitasi untuk mendapatkan pelayanan yang cukup terhadap: a. pelayanan kesehatan yang sesuai standar termasuk obat-obatan; dan b. tenaga kesehatan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi. BAB VI ...... -17- BAB VI TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH Bagian Kesatu Tugas Pasal 17 (1) Pemerintah Daerah bertugas memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita. (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. memfasilitasi penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita termasuk alat dan obat kontrasepsi keluarga berencana; b. perencanaan dan penganggaran pelayanan kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita; c. mengatur, membina dan mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita dengan mengikutsertakan organisasi profesi; dan d. memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita yang standar, merata dan terjangkau dalam bentuk promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Bagian Kedua Wewenang Pasal 18 Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan meliputi: a. melakukan ....... -18- a. melakukan pembinaan dan pengawasan kepada para Tenaga Kesehatan baik secara perorangan maupun yang berada pada Institusi Pemerintah dan Swasta; dan b. menerbitkan dan mencabut Surat Izin Tenaga Kesehatan yang melayani kesehatan Ibu, Bayi dan anak Balita. BAB VII SUMBER DAYA DAN FASILITAS KESEHATAN IBU, BAYI DAN ANAK BALITA Bagian Kesatu Sumber Daya Manusia Kesehatan Pasal 19 (1) Tenaga kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita harus memenuhi kualifikasi dan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Untuk memenuhi kualifikasi bagi Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Setiap Tenaga Kesehatan yang memberikan pelayanan kepada Ibu, Bayi dan Anak Balita harus mempunyai kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Kedua ......... -19- Bagian Kedua Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pasal 20 (1) Pelayanan kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Swasta. (2) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di: a. Rumah Sakit Umum Kabupaten Luwu; b. Puskesmas; dan c. Pelayanan kesehatan swasta. Pasal 21 (1) Petugas kesehatan dilarang meminta uang jaminan dimuka kepada keluarga sebelum memberikan pelayanan kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita. (2) Petugas di fasilitas pelayanan kesehatan dilarang menelantarkan Ibu, Bayi dan Anak Balita yang membutuhkan pelayanan kesehatan. (3) Petugas di fasilitas pelayanan kesehatan dilarang mempromosikan Susu Formula. (4) Sarana pelayanan kesehatan pemerintah dilarang digunakan sebagai Tempat/Media promosi Susu Formula. BAB VIII PEMBIAYAAN Pasal 22 (1) Pembiayaan pelayanan kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita bersumber dari APBN, APBD atau sumber lain yang sah. (2) Anggaran ...... -20- (2) Anggaran Kesehatan Pemerintah Daerah mengacu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT DAN SWASTA Bagian Kesatu Peran Serta Masyarakat Pasal 23 (1) Masyarakat berperan serta secara aktif dalam hal: a. kegawatdaruratan kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita melalui penyediaan donor darah dan transportasi; b. pencatatan dan pelaporan tentang kehamilan, persalinan, kelahiran, keluarga berencana, kematian Ibu, Bayi dan Anak Balita; dan c. sebagai motivator Kesehatan Ibu, Bayi, dan Anak Balita serta Keluarga Berencana. (2) Peran serta masyarakat secara aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan Ibu, Bayi, dan Anak Balita melalui pengaduan secara perorangan dan/atau kelompok. Bagian Kedua Peran Serta Swasta Pasal 24 Peran Swasta Non Pelayanan kesehatan dalam mendukung perlindungan dan peningkatan pelayanan kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita meliputi: a. memberikan ....... -21- a. memberikan perlindungan terhadap Karyawan dan/atau Buruh Perempuan dalam memenuhi hak kesehatan reproduksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. memudahkan dan membantu Ibu, Bayi dan Anak Balita dalam mendapatkan pelayanan kesehatan; dan c. memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita sesuai dengan anjuran tenaga kesehatan. BAB IX KOORDINASI Pasal 25 (1) Dalam melaksanakan usaha perlindungan dan peningkatan kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita, Pemerintah Kabupaten Luwu berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi. (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk MoU antara Pemerintah Kabupaten Luwu dengan Pemerintah Provinsi. (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan Institusi terkait termasuk sektor swasta secara berjenjang. BAB X PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN Bagian Kesatu Pembinaan Pasal 26 ......... -22- Pasal 26 Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi: a. pendidikan dan pelatihan Tenaga Pelayanan Kesehatan; b. fasilitasi teknis pelayanan; c. konsultasi teknis pelayanan; dan d. koordinasi pelayanan. Bagian Kedua Pengawasan Pasal 27 Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi: a. penyelenggaraan pelayanan kesehatan; b. standar kinerja dan perilaku Tenaga Pelayanan Kesehatan; c. standar sarana dan prasarana kesehatan; dan d. standar operasional prosedur pelayanan kesehatan. Bagian Ketiga Pelaporan Pasal 28 (1) Setiap Tenaga Kesehatan dan penyelenggara pelayanan kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita diwajibkan melaporkan pelaksanaan kegiatannya setiap bulan secara berjenjang yang terintegrasi dalam SIKDA. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu. (3) Sistem ...... -23- (3) Sistem Informasi Kesehatan Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. BAB XI SANKSI Pasal 29 (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c, dikenakan sanksi administrasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peringatan tertulis, penutupan sementara, pencabutan izin, dan penutupan kegiatan. (3) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 21 ayat (1), sampai dengan ayat (4), dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 30 Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (3) ditetapkan paling lama 6 (Enam) Bulan sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan. Pasal 31 ....... -24- Pasal 31 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2014.
38

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jepara Nomor 5 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Abstrak

Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita

Download file:

Perda Jepara Tahun 2014 No 5.pdf

Perlindungan Anak

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2014/NO.5

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak

ABSTRAK:

bahwa guna menjamin dan melindungi anak dan hak haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan pelanggaran hak anak lainnya, perlu dilakukan upaya-upaya perlindungan terhadap anak; bahwa berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pemerintah Daerah bersama masyarakat berkewajiban melakukan upaya pencegahan, perlindungan, dan pemulihan kepada anak yang menjadi korban kekerasan terhadap anak; bahwa untuk mewujudkan pemberian perlindungan terhadap anak serta untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perlindungan anak di Kabupaten Jepara, maka perlu membentuk Peraturn Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maku perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Jepara tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2009; Peraturan Dacrah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2012 ;Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2013;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Asas, Prinsip, Tujuan dan Ruang Lingkup Bab III Kewajiban Dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga Dan Orang Tua Bab IV Penyelenggaraan Perlindungan Anak Bab V Partisipasi Anak Bab VI Kota Layak Anak Bab VII Peran Serta Masyarakat dan Swasta Bab VIII Forum Anak Bab IX Kelembagaan dan Koordinasi Bab X Pembiayaan Bab XI Larangan Bab XII Pembinaan dan Pengawasan Bab XIII Sanksi Administratif Bab XIV Ketentuan Penyidikan Bab XV Ketentuan Pidana Bab XVI Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2014.
27 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2014.