Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2014

Kesetaraan Difabel

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini mengatur kondisi yang menjamin terwujudnya keadilan bagi setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/alau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk dapat melakukan kegiatan secara selayaknya, yang terdiri dari : a. Difabel fisik (Tuna Daksa, Tuna Rungu, Tuna Netra, Cerebral Palsy); b. Difabel mental ( Tuna Grahita, Retardasi Mental, Autism, epilepsy, tourette's syndrome, gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif); c. Double Handicap (Difabel Mental dan Fisik, Difabel Fisik dan Fisik); d. Difabel Jiwa (Skizofrenia, Psikopat).

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kesetaraan Difabel

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Karanganyar

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2014

Tempat Penetapan

Karanganyar

Tanggal Penetapan

20 November 2014

Tanggal Pengundangan

11 Desember 2014

Tanggal Berlaku

11 Desember 2014

Sumber

LD.2014/No.6

Subjek

HAK ASASI MANUSIA - KELUARGA, PERLINDUNGAN ANAK, PEREMPUAN/WANITA - KESEJAHTERAAN RAKYAT, KESEJAHTERAAN SOSIAL

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Karanganyar

Bidang

HUKUM UMUM

Halaman ini telah diakses 69 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERDA-NOMOR-6-TAHUN-2014.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

Kesetaraan-difabel

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2014/No.6

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Kesetaraan Difabel

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mewujudkan kesetaraan difabel dan keadilan sosial bagi kaum difabel, maka diperlukan komitmen Pemerintah Daerah dan kepastian hukum; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di pandang perlu untuk membentuk peraturan daerah tentang kesetaraan difabel.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2012; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014; Peraluran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 21 Tahun 2009; I;>eraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2013.
Peraturan ini mengatur kondisi yang menjamin terwujudnya keadilan bagi setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/alau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk dapat melakukan kegiatan secara selayaknya, yang terdiri dari : a. Difabel fisik (Tuna Daksa, Tuna Rungu, Tuna Netra, Cerebral Palsy); b. Difabel mental ( Tuna Grahita, Retardasi Mental, Autism, epilepsy, tourette's syndrome, gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif); c. Double Handicap (Difabel Mental dan Fisik, Difabel Fisik dan Fisik); d. Difabel Jiwa (Skizofrenia, Psikopat).

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2014.
21 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521