Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan
Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga
Satuan Regional perlu menetapkan Standar Satuan Harga
dan Biaya Umum; bahwa dalam rangka melaksanakan perencanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Wonosobo Tahun Anggaran 2022 yang efisien dan efektif,
perlu ada standarisasi harga dan biaya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga Dan
Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun
Anggaran 2022;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun
2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang standar satuan harga Tahun Anggaran 2022 yang berfungsi sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2022 dan standar biaya umum Tahun Anggaran 2022 yang merupakan satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen kegiatan yang ditetapkan sebagai biaya masukan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2021.
200 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nias Barat Nomor 38 Tahun 2021
PERUBAHAN – KEDUA – ATAS – PERATURAN – BUPATI – NOMOR – 58 – TAHUN – 2020 – TENTANG – STANDAR – SATUAN – HARGA – KABUPATEN – NIAS – BARAT – TAHUN – ANGGARAN – 2021
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT TAHUN 2021 NOMOR 38
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Standar Satuan Harga Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional, dalam hal terdapat perubahan harga pasar dan/atau kebijakan di bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran, dapat dilakukan perubahan standar harga satuan yang penetapannya melalui peraturan Kepala Daerah; bahwa dalam menunjang penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019, Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Barat melakukan Realokasi Anggaran Tahun 2021, yang membutuhkan penyesuaian pelaksanaan anggaran belanja yang memiliki kaitan dengan perubahan komponen belanja barang dan atau jasa;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 120 Tahun 2018, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017, Surat Edaran Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor SE-2/ PK/2021, Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 15 Tahun 2012, Peraturan Daerah kabupaten Nias Barat Nomor 4 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 3 Tahun 2017, Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 1 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 3 Tahun 2020, Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 37 Tahun 2016 sebagaimana telahdiubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 5 tahun 2020, Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 38 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 6 Tahun 2020, dan Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 58 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 23 Tahun 2021.
Peraturan ini berisi tentang: Perubahan ketentuan dalam Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 58 Tahun 2020, yaitu Ketentuan ayat (2) Pasal 4.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2021.
6 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 38 Tahun 2021
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN DANA HIBAH UNTUK OPERASIONAL DAN SARANA PRASARANA
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD. 2021/No. 38
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Dana Hibah Untuk Operasional dan Sarana Prasarana Rumah Tahfidz Al-Qur’an Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka lebih menjamin terwujudnya tertib
administrasi dan terciptanya harmonisasi, stabilisasi,
efektifitas, dan efisiensi pemberian dana hibah bagi Rumah
Tahfidz Al-Qur’an perlu mengatur Petunjuk Teknis sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. bahwa untuk mendukung salah satu proses verifikasi,
identifikasi dan evaluasi maka perlu ditetapkan besaran
bantuan hibah uang dimaksud;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Dana Hibah
Untuk Operasional dan Sarana Prasarana Rumah Tahfidz
Al-Qur’an Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun
Anggaran 2022;
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi,
dan Kota Batam;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang
Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5584) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-1042 Tahun
2021 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 131.14.281 Tahun 2021 tentang
Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun
2020 di Kabupaten dan Kota Provinsi Riau;
13. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 91
Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan
Pendidikan Al-Qur’an;
14. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 5 Tahun 2017
tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana telah
diubah berapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati
Kuantan Singingi Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 5
Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah dan
Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 3
Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Kuantan Singingi;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
Perbup ini terdiri atas 7 Bab dan 10 Pasal yang mengatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Syarat Penerima Dana Hibah, Mekanis Perima Hibah, Prosedur Pengajuan dan Realisasi Dana Hibah, serta Monitoring dan Evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2021.
8 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 38 Tahun 2021
PERBUP Kab. Pohuwato No. 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan dan tata cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil pajak Daerah dan bagi Hasil Retribusi daerah untuk Desa di Kabupaten Pohuwato
Perubahan atas peraturan bupati pohuwato nomor 6 tahun 2021 tentang pedoman pengelolaan dan tatacara pengalokasian alokasi dana desa di kabupaten pohuwato
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD.2021/NO.38
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan dan tata cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak daerah dan bagi Hasil Retribusi daerah untuk Desa di Kabupaten Pohuwato
ABSTRAK:
Peraturan ini di bentuk untuk melaksanakan terjadi bencana nasional non alam wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No.6 Tahun 2003; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.9 Tahun 2020; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PP No.11 Tahun 2019; PP No.12 Tahun 2019; PP No.60 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah , terakhir dengan PP No.8 Tahun 2016; Keputusan Presiden No.11 Tahun 2020; Keputusan Presiden No.12 Tahun 2020; Permendagri No.20 Tahun 2018; Permenkeu No.35/PMK.07/2020; Surat Edaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Tahun 2021; Perda No.13 Tahun 2020; Perda No.13 Tahun 2020.
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan dan tatacara Pengalokasian Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan bagi Hasil Retribusi daerah untuk Desa di Kabupaten Pohuwato.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 2021.
Peraturan Bupati Pohuwato tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan dan tatacara Pengalokasian Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan bagi Hasil Retribusi daerah untuk Desa di Kabupaten Pohuwato.
Terdiri dari 5 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 38 Tahun 2021
PEDOMAN - PENERAPAN - STANDAR PELAYANAN MINIMAL - DI BIDANG PELAYANAN DASAR
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD.2021/No.38
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Bidang Pelayanan Dasar
ABSTRAK:
Berdasarkan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah
Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, diperlukan
Pedoman Percepatan, Penerapan dan Pencapaian Standar
Pelayanan Minimal di bidang pelayanan dasar pada Pemerintah
Kabupaten Ogan Komering Ulu
Dasar hukum dalam peraturan ini : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945;UU No 28 Tahun 1959;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 2 Tahun 2018;Peraturan Menteri Sosial No 9 Tahun 2018 ;Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
No 29/PRT/M/2018;Permendikbud No 32 Tahun 2018;Permendagri No 100 Tahun 2018;Permendagri No 121 Tahun 2018;Permenkes No 4 Tahun 2019;
Dalam peraturan ini diatur mengenai : Ketentuan umum,Jenis SPM,Tahapan penerapan satandar pelayaanan minimal,Koordinasi penerapan standar pelayanan umum,Pembiayaan,Pelaporan,Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2021.
24 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 38 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 118 Tahun 2017 Tentang Standarisasi Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan LHP Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Provinsi Riau terhadap laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu tahun anggaran 2020 atas sistem Pengendalian Intern (SPI)/ Administrasi dan kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor 125.B/LHP/XVIII.PEK/04/2021 Tanggal 15 April, maka peraturan Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 118 Tahun 2017 tentang Standarisasi Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam; 3. UU No 17 Tahun 2015; 4. UU No 23 Tahun 2014 sebagai mana telah diubah terakhir dengan uu nO 9 Tahun 2015; 6. PP No 12 Tahun 2019; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 62 Tahun 2017; 8. PERDA Kabupaten Indragiri Hulu No 2 Tahun 2017; 9. PERBUB Kabupaten Indragiri Hulu No 118 Tahun 2017 Sebagaimana telah diubah dengan PERBUB NO 8 Tahun 2020.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 118 Tahun 2017 tentang Standarisasi Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana telah diubah dengan Perbup Nomor 8 Tahun 2020
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2021.
Mengubah Peraturan Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 118 Tahun 2017 tentang Standarisasi Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana telah diubah dengan Perbup Nomor 8 Tahun 2020
5 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebong Nomor 38 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, Berita Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2021 Nomor 38
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Vital Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong
ABSTRAK:
a. Bahwa dokumen/arsip vital merupakan bukti penyelenggaraan kegiatan organisasi yang berfungsi sebagai bukti akuntabilitas kinerja, alat bukti hukum dan memori organisasi sehingga harus dikelola secara terprogram agar terhindar dari kemungkinan musnah, hilang atau rusak yang diakibatkan oleh faktor alam dan manusia;
b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan perlindungan, pengamanan dan penyelamatan dokumen/arsip vital pada OPD dan BUMD di Lingkungan Pemkab Lebong perlu mengatur pedoman pengelolaan arsip vital; dan
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Perbup Lebong tentang Pengelolaan Arsip Vital di Lingkungan Kab Lebong.
1. UU No 9 Th 1967;
2. UU No 39 Th 2003;
3. UU No 43 Th 2009;
4. UU No 23 Th 2014;
5. PP No 28 Th 2012;
6. Permendagri No 78 Th 2012;
7. Permendagri No 80 Th 2015;
8. Peraturan Kepala Arsip Nasional RI No 6 Th 2005;
9. Peraturan Kepala Arsip Nasional RI No 19 Th 2011;
10. Peraturan Kepala Arsip Nasional RI No 17 Th 2012;
11. Peraturan Kepala Arsip Nasional RI No 37 Th 2016;
12. Perda Kab Lebong No 10 Th 2016;
13. Perbup Lebong No 36 Th 2016; dan
14. Perbup Lebong No 37 Th 2017.
Pedoman Pengelolaan Arsip Vital
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2021.
20 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 38 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 73 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan tertib administrasi
pengelolaan keuangan daerah dan barang daerah
khususnya perencanaan kegiatan Pemerintah Kabupaten
Demak Tahun Anggaran 2021 agar lebih berdaya guna dan
berhasil guna, telah ditetapkan Peraturan Bupati Demak
Nomor 73 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan
Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak
Tahun Anggaran 2021; bahwa sehubungan dengan adanya usulan beberapa
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Demak dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Demak, serta untuk tertib administrasi
perencanaan kebutuhan barang/jasa Pemerintah
Kabupaten Demak, Peraturan Bupati Demak Nomor 73
Tahun 2020 perlu diubah dan disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak
Nomor 73 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan
Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak
Tahun Anggaran 2021;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2019; Peraturan Bupati Demak Nomor 73 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Lampiran Peraturan Bupati Demak Nomor 73
Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2021.
Peraturan Bupati Demak Nomor 73 Tahun 2020 diubah.
142 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 38 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir di Kabupaten Hulu Sungai Tengah
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 59 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum dan Pasal 68 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, dimana mengamanahkan pengaturan ketentuan lebih lanjut atas pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir;
b. bahwa parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pembangunan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah;
c. bahwa dengan adanya perubahan dalam penyelenggaraan pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir maka Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir perlu dilakukan penyesuaian;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah tentang Pelaksanaan Teknis Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir di Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Dasar hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang tentang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 1993; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 4 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 5 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Bupati Huiu Sungai Tengah Nomor 49
Tahun 2016;
ETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM DAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH dengan sistematika: KETENTUAN UMUM; RUANG LINGKIP; PENETAPAN AREAL PARKIR DJTEPJJALAN UMUM DAN TEMPAT KHUSUS PARKIR; PENYELENGGARAAN PARKIR; KEWAJIBAN, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DAN PEMUTUSAN PERJANJIAN KERJA PETUGAS PARKIR; PETUGAS, SERAGAM DAN KELENGKAPAN PETUGAS PARKIR; WILAYAH PEMUNGUTAN; TATA CARA PEMUNGUTAN; TATA CARA PENYELESAIAN GANTI RUGI ATAS KEHILANGAN, KERUSAKAN DAN KECELAKAAN; KETENTUAN LARANGAN; SANKSI; KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2021.
21 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 38 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2021 NOMOR 38.a
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2022
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun
Anggaran 2022, maka di pandang perlu mengatur standar
biaya Masukan sebagai dasar dalam memperhitungkan
biaya masukan tertinggi dan estimasi biaya bagi SKPD
dalam perumusan RKA-SKPD dan RKA-SKPKD;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah:
1. Undang-Undang Nomor Tahun 29 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara
Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor
1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
IndonesiaNomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
IndonesiaTahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik IndonesiaNomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004
Nomor 66, Tambahan Negara Republik IndonesiaNomor
4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor
4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik IndonesiaNomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapakali terakhir dengan Undang – undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik IndonesiaNomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322).
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar
Harga satuan Regional Tahun Anggaran 2021( Lembaga
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57 );
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Tahun
2021);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.
60/PMK.02/2021 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun
Anggaran 2022;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh
DPRD dan Pemerintah Daerah untuk masa satu tahun
anggaran.
5. Standar biaya masukan yang selanjutnya disingkat SBM
adalah satuan biaya yang ditetapkan untuk menyusun biaya
komponen keluaran(output).
6. Perangkat Daerah Selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat
Daerah lingkup Kabupaten Sidenreng Rappang.
7. Standar biaya Masukan Satuan Kerja Pengelola Keuangan
Daerah selanjutnya disebut SKPKD adalah Satuan Kerja
Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
8. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD selanjutnya disebut RKASKPD
adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD.
9. Rencana Kerja dan Anggaran SKPKD selanjutnya disebut
SKPKD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran
yang berisi program dan kegiatan SKPKD.
BAB II
FUNGSI STANDAR BIAYA MASUKAN
BAB III
STANDAR BIAYA HONORARIUM
Bagian Kesatu
Pengelola Keuangan Daerah
Bagian Kedua
TAPD, Tim Penyusun LKPD dan Tim Intensifikasi Pajak Daerah
Bagian Ketiga
Pengadaan Barang / Jasa
Bagian Keempat
Biaya Perencanaan, Pengawasan dan Administrasi
Bagian Kelima
Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim
Bagian Keenam
Tim Tindak Lanjut dan Biaya Pemeriksa
Bagian Ketujuh
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan
Bagian Kedelapan
Penyimpan/Pengurus Barang
Bagian Kesembilan
Seminar/Rakor/Sosialisasi/Desiminasi/FGD dan Sejenisnya
Bagian Kesepuluh
Penyusunan Buku dan
Jurnal/Makalah/Bahan Paparan/Sejenisnya
Bagian Kesebelas
Operator Komputer, Admin Keuangan/BMD/Aplikasi, Pelatih,
Pengurus Marching Band, Tim Kesenian dan Festival Budaya Daerah
Bagian Keduabelas
Pengemudi
Bagian Ketigabelas
Mekanik dan Operator Alat Berat
Bagian Keempatbelas
Petugas Kebersihan, Penjaga Keamanandan Pramuboga/Petugas Dapur
Bagian Keenambelas
Pengelola PBB-P2, Honorarium Outsorching dan Pasar
Bagian Ketujuhbelas
Konsumsi, Uang Makan dan Uang Lembur
Bagian Kedelapanbelas
Konsultan/Pensehat Hukum, Tenaga Ahli DPRD dan Pembuatan Perda
Bagian Kesembilanbelas
Tenaga Kesehatan
Bagian Keduapuluh
Petugas Peternakan, Perikanan dan Penyuluh
Bagian Keduapuluhsatu
Patroli Perhubungandan Satpol PP
Bagian Keduapuluhdua
Petugas Pemadam Kebakaran, Pertamanan,
Kebersihan, dan Lampu Jalan
Bagian Keduapuluhtiga
Tim Penyelesaian Tagihan Ganti Rugi (TP-TGR)
Bagian Keduapuluhempat
Honorarium Penyelenggara Perizinan Petugas Pendata
Rumah Tangga Miskin Batlingbatda
Bagian Keduapuluhlima
Honorarium Forkopimda dan
Honorarium Jaringan Komunikasi Sandi (JKS)
Bagian Keduapuluhenam
Insentif Petugas KB
Bagian Keduapuluhenam
Honorarium / Biaya Operasional Lainnya
BAB IV
KOMPONEN STANDAR BIAYA MASUKAN
SEBAGAI ESTIMASI
BAB V
KETENTUAN PEMBERIAN HONORARIUM
BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2022.
36
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
