Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang- Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah:
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 32 tahun 2003; UU Nomor 23 Tahun 2014;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
a. Sistematika penyusunan rencana kerja Pemerintah Daerah;
b. Pengendalian dan Evaluasi;
c. Perubahan rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal .
5 Halaman.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 11 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PEDOMAN PENERAPAN SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan kearsipan untuk mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik, agar setiap informasi kearsipan terekam dengan baik dan menjadi bukti akuntabilitas dan memori kolektif bangsa. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Arsip Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi, Pemerintah Daerah dalam pengelolaan arsip dinamis harus menerapkan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi, sehingga perlu menyusun pedoman penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah.
Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomom 1 Tahun 2024; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 679 tahun 2020; Peraturan Arsip Nasional Nomor 4 Tahun 2021;
Pedoman Penerapan SRIKANDI dimaksudkan untuk memberi kemudahan, ketertiban, kepastian, dan efektifitas atas penyelenggaraan sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi. Pedoman Penerapan SRIKANDI bertujuan untuk mendukung terselenggaranya sistem pemerintahan berbasis elektronik dan aplikasi umum bidang kearsipan dinamis secara baik sehingga terwujud tatakelola pemerintahan yang bersih dan efektif.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Februari 2024.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pangkajene Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 11, Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2024 Nomor 11
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN
KEPULAUAN NOMOR 45 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024
ABSTRAK:
1. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggara Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20244;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan KETIGA Atas Peraturan Bupati
Pangkajene dan Kepulauan Nomor 45 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 lNomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan KETIGA Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Repubklik Indonesia Tahun 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan. Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penngelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Rancangan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepla Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2023 Nomor 12);
13. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 45 Tahun 2023 tentang enjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2023 Nomor 45);
1. KETENTUAN UMUM
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2024.
6
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bantaeng Nomor 11 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 11, Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2024 Nomor 11
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Sistem Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Prof.Dr.H.M.Anwar Makkatutu
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 40 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 2023; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 17 Tahun 2023; PP No. 101 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 76 Tahun 2015; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpres No. 59 Tahun 2024; Permenkes No. 71 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permenkes No. 7 Tahun 2021; Permenkes No. 52 Tahun 2016; Permendagri No. 79 Tahun 2018; Perda Kab. Bantaeng No. 5 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bantaeng No. 10 Tahun 2020.
Dalam peraturan bupati ini diatur tentang sistem remunerasi pada BLUD RSUD Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu dengan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Maksud ditetapkannya peraturan bupati ini adalah untuk memberikan landasarn hukum dan pedoman dalam pemberian remunerasi. Hal yang diatur dalam peraturan bupati ini antara lain penerima remunerasi, komponen remunerasi, penganggaran remunerasi, monev, penghentian pemberian remunerasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2024.
10 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tunjangan Hari Raya Pegawai Non
Pegawai Aparatur Sipil Negara
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara memiliki
peranan dan kontribusi nyata dalam efektivitas pelaksanaan
program dan kegiatan pada Pemerintah Daerah;
bahwa Pemerintah Daerah berupaya mempertahankan
tingkat daya beli masyarakat, diantaranya melalui
pembelanjaan Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara di
masyarakat sehingga berkontribusi terhadap pertumbuhan
ekonomi daerah dengan memberikan Tunjangan Hari Raya
sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada
Pemerintah Daerah;
bahwa untuk memberikan Pedoman dalam pemberian
tunjangan Hari Raya diperlukan pengaturan;
Dasar Hukum: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
Materi Pokok: Tunjangan Hari Raya;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2024.
Mencabut Peraturan Bupati Gunungkidul
Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Bagi Pegawai
Non Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2023 Nomor 7)
Jumlah Halaman: 3 HLM
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 11 Tahun 2024
PERBUP Kab. Lampung Tengah No. 21 Tahun 2018 tentang TATA CARA PENGADAAN,PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH YANG BERASAL DARI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DEMANG SEPULAU RAYA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
Tata Cara Pengadaan, Pengangkatan, Pemberhentian dan Pembiayaan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Sepulau Raya Kabupaten Lampung Tengah
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 11, Berita Daerah
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pengadaan, Pengangkatan, Pemberhentian dan Pembiayaan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Sepulau Raya Kabupaten Lampung Tengah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu mengatur pengadaan, pengangkatan, pemberhentian dan pembiayaan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Demang Sepulau Raya Kabupaten Lampung Tengah; bahwa Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 21 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengadaan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Yang Berasal Dari Non Pegawai Negeri Sipil Pada Rumah Sakit Umum Daerah Demang Sepulau Raya, perlu dilakukan penyempurnaan; bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lampung Tengah tentang Tata Cara Pengadaan, Pengangkatan, Pemberhentian dan Pembiayaan Pegawai gawai Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Demang Sepulau Raya Kabupaten Lampung Tengah.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 5 Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 8. tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 57);
Tata Cara Pengadaan, Pengangkatan, Pemberhentian dan Pembiayaan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Sepulau Raya Kabupaten Lampung Tengah
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024.
Halaman : 9
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2024
PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA, PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA DAN PIHAK LAIN
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 11,
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pegawai Non Aparatur Sipil Negara dan Pihak Lain
ABSTRAK:
Dalam rangka un tuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023, guna mendukung
kelancaran pelaksanaan anggaran yang telah ditetapkan perlu dilakukan penyesuaian terhadap komponen biaya perjalanan dinas dalam negeri dan mekanisme pertanggungjawaban pelaksanaannya;
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pegawai Non Aparatur Sipil Negara dan Pihak Lain
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 6 Tahun 1991; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 33 Tahun 2020; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Lampung Barat No. 8 Tahun 2016
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pegawai Non Aparatur Sipil Negara dan Pihak Lain
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2024.
24 hlmn
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kerinci Nomor 11 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci
ABSTRAK:
Dalam rangka pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan teknologi inforrnasi guna mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Smart City Kabupaten Kerinci; untuk melindungi transaksi elektronik dari risiko pencurian data, modifikasi data, pemalsuan data dan penyangkalan terhadap data yang ditransaksikan serta perlindungan sistem elektronik milik pemerintah dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik diperlukan upaya pengamanan yang memadai dan andal; upaya pengamanan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat dilakukan melalui skema kriptografi infrastruktur kunci publik yang diwujudkan dalam bentuk penggunaan Sertifikat Elektronik; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kerinci tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci.
UU No.58 Tahun 1958; UU No.11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No.19 Tahun 2016; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.15 Tahun 2019; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.71 Tahun 2019; Perpres No.95 Tahun 2018; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018; Peraturan Menteri PAN-RB No.59 Tahun 2020; Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara No.7 Tahun 2017; Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara No.10 Tahun 2017; Peraturan Badan Cyber dan Sandi Negara No.10 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang penyelenggaraan sertifikat elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang penyelenggaraan sertifikat elektronik; tanda tangan elektronik; kewajiban, larangan dan sanksi bagi pemilik sertifikat elektronik; penyelenggaraan operasional dukungan sertifikat elektronik untuk pengamanan informasi; dan pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Mei 2024.
22 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tebo Nomor 11 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TEBO TAHUN 2024
ABSTRAK:
a. Bahwa berdasarkan peraturan menteri dalam negeri No 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tatacara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangaka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, bahwa pada pasal 126 s/d pasal 142 perangkat daerah wajib menyusun rencana kerja perangkat daerah dan bahwa rancangan akhir renja yang telah diverifikasi ditetapkan dengan peraturan kepala daerah/peraturan bupati paling lambat 1 (satu) bulan setengah peraturan kepala daerah/bupati tentang rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) ditetapkan;
b. Bahwa telah ditetapkan peraturan bupati tebo No 11 Tahun 2023 tentang rencana kerja pemerintah daerah Kab. Tebo Tahun 2024;
c. Bahwa berdasarkan pertimbanagan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan peraturan bupati tentang rencana kerja badan kesatuan bangsa dn politik Kab. Tebo Tahun 2024.
UU No 54 Tahun 1999 telah diubah dengan UU No 14 Tahun 2000; UU No 17 Tahun 2023; UU No 1 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 17 Tahun 2007; UU No 26 Tahun 2007; UU No 12 Tahun 2011 telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022; UU No 23 Tahun 2014 telah diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; UU No 1 Tahun 2022; Peraturan pemerintah No 39 Tahun 2006; Peraturan pemerintah No 3 Tahun 2007; Peraturan pemerintah No 8 Tahun 2008; Peraturan pemerintah No 18 Tahun 2016 telah diubah dengan peraturan No72 Tahun 2019; Peraturan pemerintah No 13 Tahun 2017; Peraturan pemerintah No 2 Tahun 2018; Peraturan pemerintah No 12 Tahun 2019; Peraturan pemerintah No 13 tahun 2019; Peraturan pemerintah No 21 Tahun 2021; Peraturan presiden No 59 Tahun 2017; Peraturan presiden No 18 Tahun 2020; Peraturan menteri dalam negeri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri dalam negri No 120 Tahun 2018; Peraturan menteri dalam negeri No 86 Tahun 2017; Peraturan menteri dalam negeri No 100 Tahun 2018; Peraturan menteri dalam negeri No 70 Tahun 2019; Peraturan menteri dalam negeri No 90 Tahun 2019; Peraturan menteri dalam negeri No 18 Tahun 2020; Peraturan daerah provinsi jambi No 11 Tahun 2021; Peraturan daerah Kab. Tebo No 3 Tahun 2014; Peraturan daerah Kab. Tebo No 5 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kab. Tebo No 1 Tahun 2023; Peraturan menteri dalam negeri No 80 Tahun 2015; telah diubah dengan peraturan menteri No 120 Tahun 2018;
Ketentuan umum, rencana kerja badan kesbangpol, penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2024.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 11 Tahun 2024
Pengelolaan Keuangan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hi. Zainal Umar Sadiki Kabupaten Gorontalo Utara
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 11, BD 2024 (567)
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pengelolaan Keuangan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hi. Zainal Umar Sadiki Kabupaten Gorontalo Utara
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3), Pasal 73, Pasal 85 ayat (2), Pasal 87 ayat (5), Pasal 94, Pasal 96, Pasal 99 ayat (5), Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hi. Zainal Umar Sidiki.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, UU NO 17 Tahun 2023, UU No 1 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2004, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU No 6 Tahun 2023, PP No 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No 74 Tahun 2012, PP No 12 Tahun 2019, Permendagri No 64 Thaun 2013, Permendagri No 79 Tahun 2018, Permendagri No 90 Tahun 2019, Permenkeu No 220/PMK/05/2016, Permenkeu No 82/PMK.06/2019, Permenkeu No 129/PMK.05/2020 sebagaimana telah diubah dengan PMK 202/PMK.05/2020, PERDA No 1 Tahun 2023.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pengelolaan Keuangan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hi. Zainal Umar Sadiki Kabupaten Gorontalo Utara termasuk didalamnya mengatur mengenai ketentuan umum, ruang lingkup, struktur anggaran, perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan anggaran, utang, pinjaman dan piutang, investasi, sisa lebih perhitungan dan defisit anggaran, pelaporan dan pertanggungjawaban, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2024.
Terdiri dari 36 halaman dengan lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
