Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembayaran, Penentuan Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
ABSTRAK:
dalam rangka pelaksanaan peraturan Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 01 Tahun 2012
Tentang Retribusi Jasa Umum, Bab XXII Retribusi
Pengendalian Menara Telekomunikasi, perlu mengatur mengenai petunjuk pelaksanaannya,berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, Angsuran dan penundaan pembayaran retribusi pengendalian menara Telekomunikasi.
Dasar Hukum;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ;Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002;Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ;Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ;Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 ;Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor
02 Tahun 2004 ;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 ;Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri,Mentri Pekerjaan Umum, Mentri Komunikasi Dan Informatika danKepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 ;Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
01 /PER/M /KOMINFO /01/2010;Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
17/PER/M/KOMINFO/10/2010 ;Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
27/PER/M/KOMINFO/12/2010;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014;Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 29
Tahun 2005 ;Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 30
Tahun 2005 ;Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4
Tahun 2008 ;Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1
Tahun 2012 .
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang;
Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, Angsuran dan penundaan pembayaran retribusi pengendalian menara Telekomunikasi, Dengan Sistematika Sebagai Berikut;
1.Ketentuan Umum
2.Maksud Dan Tujuan
3.Tata Cara Pemungutan, Pembayaran Dan Penagihan Retribusi
4.Struktur Dan Besaran Tarif Retribusi
6.Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang
7.Pelaksanaan, Pemberdayaan, Pengawasan Dan Pengendalian
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Oktober 2014.
15
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Hulu No. 46 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sebagai bahan acuan dalam menata kembali Organisasi Perangkat Daerah bagi Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota;
Dasar Hukum PERATURAN BUPATI ini UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 23 Tahun 2003, UU No. 23 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 52 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu No. 6 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu No. 7 Tahun 2008.
Dalam PERATURAN BUPATI ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pemberdyaan Perempan dan Keluarga Berencana, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2014.
11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 46 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemeriksaan, Penerbitan Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor
27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dan Peraturan
Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang
Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen
Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan,
dipandang perlu menyusun tata cara pemeriksaan,
penerbitan rekomendasi UKL-UPL serta Penerbitan Izin
Lingkungan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 40 dan Pasal 47
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin
Lingkungan Juncto Pasal 26 ayat (3) Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata
Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan
Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan, Bupati dapat
mendelegasikan kewenangan pemeriksaan, penerbitan
rekomendasi UKL-UPL dan penerbitan izin lingkungan
kepada kepala instansi Lingkungan Hidup;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf b, dalam rangka memberikan pelayanan yang
cepat dan efisien diperlukan pelimpahan kewenangan
pemeriksaan, penerbitan rekomendasi UKL-UPL serta
penerbitan Izin Lingkungan dari Bupati kepada Kepala
Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Demak selaku Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi urusan
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di
Kabupaten Demak;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemeriksaan,
Penerbitan Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan
Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup serta
Penerbitan Izin Lingkungan;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2008;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tata Cara Pemeriksaan, Penerbitan Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan yang meliputi Pemeriksaan, Penerbitan Rekomendasi UKL-UPL Dan Penerbitan Izin Lingkungan, Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Rekomendasi Dan Perizinan, Pendanaan, Sanksi Administratif.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2014.
11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul No. 46 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, Berita Daerah Kab Sidoarjo Tahun 2014 Nomor 47
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 55 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magetan No. 46 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR 41 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 46 Tahun 2014
PERBUP Kab. Pamekasan No. 51 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Perbup Pamekasan No 46 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial kepada Guru Mengaji
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial kepada Guru Mengaji
ABSTRAK:
a. bahwa sebagai wujud kepedulian dan penghargaan terhadap Guru Mengaji yang turut berperan serta dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang beriman dan bertaqwa, Pemerintah Daerah memberikan bantuan sosial sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
b. bahwa Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 34 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial Bagi Guru Ngaji sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 1 lA Tahun 2013 perlu disesuaikan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial kepada Guru Mengaji;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 8 Tahun 2008;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun
2008, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 12 Tahun 2013;
11. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 32 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 25 Tahun 2013;
12. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 44 Tahun 2011;
Pemberian Bantuan Sosial dimaksudkan sebagai bentuk kepedulian dan penghargaan kepada Guru Mengaji; Pemberian Bantuan Sosial bertujuan untuk: a. meningkatkan motivasi Guru Mengaji; dan b. meningkatkan kualitas pendidikan Islami; Kriteria Penerima Bantuan Sosial; Data Calon Penerima dan Jenis Bantuan Sosial; Jenis bantuan sosial berupa uang paling banyak sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap Guru Ngaji dan diberikan sekali dalam 1 (satu) tahun; tata cara pemberian bantuan;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2014.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 34 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial Bagi Guru Ngaji sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 1 lA Tahun 2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
