PERBUP Kab. Sukoharjo No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 48 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Milik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo
RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA MILIK PEMERINTAH - PEDOMAN PENGELOLAAN
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD.2017/No. 27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Milik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mengelola Rumah Susun Sederhana
Sewa milik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo agar dapat
berjalan tertib, aman, lancar, berdaya guna, dan berhasil
guna, perlu mengatur pedoman pengelolaannya; bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rumah Susun
mengatur Pedoman Pengelolaan Rumah Susun Sederhana
Sewa Milik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo; bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah, terdapat perubahan Perangkat
Daerah, maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 48 Tahun
2014 tentang Pedoman Pengelolaan Rumah Susun Sederhana
Sewa Milik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 47
Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Sukoharjo Nomor 48 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Milik Pemerintah
Kabupaten Sukoharjo, perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Rumah Susun
Sederhana Sewa Milik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, pemilik dan pengelola, persyaratan, pendaftaran dan penetapan penghuni, unit usaha dan/atau kegiatan lainnya.monitoring, evaluasi dan pelaporan, pembiayaan, pemeliharaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Februari 2017.
Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 48 Tahun 2014 dicabut.
13 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ciamis Nomor 27 Tahun 2022
petunjuk - pelaksanaan - peraturan - daerah - kebupaten - ciamis - nomor - 10 - tahun - 2018 - tentang - penyediaan - penyerahan - dan - pengelolaan - prasarana - sarana - dan - utilitas - umum - umum - perumahan - dan - permukiman
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD 2022/ No.27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Pemukiman
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 31 Perda Kab. Ciamis No. 10 Tahun 2018 maka perlu menyusun Petunjuk Pelaksanaan Perda Kab. Ciamis No. 10 Tahun 2018.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 1960; Uu No. 28 Tahun 1999; UU No. 26 Tahun 2007; Uu No. 1 Tahun 2011; UU No. 12 Tahuh 2011sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaiaman telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU no. 9 Tahun 2015; UU nO. 11 Tahun 2020; PP no. 27 Tahun 20154; Permendagri No. 9 Tahun 2019; Pp No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 71 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpres Bo. 148 Tahun 2012; Perpres No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpes No. 12 Tahun 2021; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubayh dengan Perme4ndagri No. 120 tahun 2018; Permen Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 7 tahun 2018; Pemendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kab. Ciamis No. 27 tahun 2013; Perda Kab. Ciamis No. 8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengfan Perda Kab. Bogor No. 8 Tahun 2016; Perda Kab. Ciamis No. 10 Tahun 2017; Perda Kab. Ciamis No. 10 Tahun 2017; Perda Kab. Ciamis No. 2 Tahun 2018; Perda Kab. Ciamnis No. 10 Tahun 2018; Perda Kab. Ciamis No 16 Tahun 2022; Perbup No. 64 Tahun 2021.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Prqasarana Sarana Dan Utilitas Umum, Penyediaan, Penyerahan Prasarana Sarahna Dan Utilitas Umum Perumashan Dan Permukiman, Persyaratan Penyerahan Prasarana Sarana SDan Utilitas Umum Perumahan Dan Permukiman, Tim Verifikasi, Penyerahan Prasaranha Sarana Utulitas Umum Perumahan Dan Kawasan Permukiman Terlantar, Penyediaan Lahan Untuk Tempat TPU,Tata Cara Penyediaan Pengadaan Dan Penyerahan Lahan TPU, Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif, Pembiayaan, Pengawasan Dan Pengendalian, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2022.
30 Hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 27 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyerahan Sarana Prasarana dan Utilitas Perumahan
ABSTRAK:
bahwa dalarn rangka memberikan jaminan ketersediaan
dan berfungsinya sarana prasarana dan utilitas
perumahan bagi masyarakat, perlu dilakukan
pengelolaan sarana prasarana dan utilitas perumahan; bahwa keberlanjutan pengelolaan sarana prasarana
dan utilitas perumahan perlu dilakukan penyerahan
sarana prasarana perumahan dari Pengembang kepada
Pemerintah Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta dalam
rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman
Penyerahan Sarana Prasarana dan Utilitas Perumahan di
Daerah, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang
Penyerahan Sarana Prasarana dan Utilitas Perumahan;
Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara
Repu blik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2011;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang tujuan dan prinsip, penyediaan sarana prasarana danutilitas kawasan perumahan, persyaratan penyerahan sarana prasarana dan utilitas, penyerahan sarana prasarana dan utilitas, pembentukan dan tugas tim verifikasi, tata cara penyerahan sarana prasarana dan utilitas, wewenang, pengelolaan sarana prasarana dan utilitas, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan, ketentuan peralihan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2015.
12 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 28 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH
ABSTRAK:
setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup bai.k dan sehat, yang merupakan kebutuhan dasar manusia; dan rumah layak huni merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang berfungsi sebagai tempat berlindung dan mendukung terselenggaranya pendidikan keluarga, pertumbuhan budaya dan perilaku, serta peningkatan kualitas generasi yang akan datang; dan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diperlukan rehabilitasi rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (miskin) yang tinggal di rumah tidak layak huni; serta berdasarkan ketentuan dalam Pasal 54 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyatakan kemudahan dan/ a tau bantuan
pembangunan dan perolehan rumah bagi MBR dapat berupa stimulan rumah swadaya.
Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pekerjaan Urnum dan Perumahan Rakyat Nomor 07 /PRT/M/2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 01 Tahun 2021; Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 47 Tahun 2019; Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 25 Tahun 2021; Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 01 Tahun 2021.
KETENTUAN UMUM; MAK.SUD DAN TUJUAN; RUANG LINGKUP; BENTUK BANTUAN REHABILITASI RTLH; JENIS KEGIATAN DAN BESARAN BANTUAN REHABILITASI RTLH; PENERIMA BANTUAN REHABILITASI RTLH; PENYELENGGARAAN BANTUAN REHABILITASI RTLH; PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN; KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 September 2021.
16
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jombang Nomor 28 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD Kabupaten Jombang Nomor 28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PADA
KAWASAN PERUMAHAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 47 ayat (4) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan
Permukiman mengamanatkan bahwa setiap prasarana,
sarana, dan utilitas umum yang telah selesai dibangun oleh
setiap orang harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah;
b. bahwa dalam rangka menjamin keberlanjutan pengelolaan
prasarana, sarana dan utilitas perumahan maka
Pemerintah Daerah meminta pengembang untuk
menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan
dan permukiman yang dibangun oleh pengembang.
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan
dan Permukiman;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009
tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas
dan Permukiman di Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 21 Tahun
2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Jombang.
Mengatur mengenai pedoman dan aturan pengelolaan perumahan dan permukiman di Kabupaten Jombang.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2019.
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klaten Nomor 28 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Kabupaten Klaten
ABSTRAK:
bahwa rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang berfungsi sebagai tempat berlindung dan mendukung terselenggaranya pendidikan keluarga, pertumbuhan budaya dan perilaku serta peningkatan kualitas generasi yang akan datang; bahwa dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk dan dalang ngles penataan kota serta pemenuhan kebutuhan perumahan bagi masyarakat Kabupaten Klaten dengan lahan yang terbatas, maka Rumah Susun yang dibangun di Kabupaten Katen perlu segera dikelola agar tujuan pembangunan Rumah Susun berhasil guns dan berdaya guna mencapai target dan sasaran yang diharapkan serta pelaksanaan penghuniannya berjalan dengann tertib, elfektif dan efisien;
Paral 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007; Peraturan Ducah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2012;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Kabupaten Klaten.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2013.
13 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sukabumi Nomor 28 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengelolaan Bantuan Stimulan Rumah Swadaya yang Bersumber Dari Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Bidang Perumahan dan Permukiman Tahun 2021
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka menunjang pemenuhan perumahan dan permukiman yang layak dan aman bagi masyarakat, perlu adanya upaya peningkatan kualitas perumahan dan permukiman melalui pemberian Dana Alokasi Khusus Infrastruktur bidang perumahan dan permukiman;
b. bahwa agar pengelolaan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur bidang perumahan dan permukiman dapat tepat sasaran, berdaya guna dan berhasil guna, serta dapat dipertanggungjawabkan, perlu menyusun Tata Cara Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur bidang perumahan dan permukiman;
c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2021, Tata Cara Pengelolaan dana alokasi khusus infrastruktur bidang perumahan dan permukiman diatur dengan peraturan bupati, peraturan walikota/peraturan daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Bantuan Stimulan Rumah Swadaya Yang Bersumber Dari Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Bidang Perumahan Dan Permukiman Tahun 2021;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2021 dan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, pemberian bantuan stimulan rumah swadaya, penerima bantuan stimulan rumah swadaya, tata cara penyaluran bantuan stimulan rumah swadaya, pelaksanaan dan pertanggungjawaban, pengawasan, sanksi dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2021.
41 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 28 Tahun 2019
Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja - Standar/Pedoman - Perumahan, Permukiman - Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2019 No. 28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
ABSTRAK:
a. bahwa dalam upaya pengentasan kemiskinan dan guna melindungi Masyarakat berpenghasilan rendah dari kemungkinan resiko sosial di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, diperlukan adanya upaya pemenuhan salah satu kebutuhan dasar berupa rumah tinggal layak huni, karena rumah merupakan unsur utama dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial serta menghindari implikasi pada keterlantaran keluarga; b. bahwa sebagai pedoman pelaksanaan Pembangunan Rumah Baru dan Rehabilitas Sosial Rumah Tidak Layak Huni perlu membuat Petunjuk Teknis Mekanisme dan Penggunaan Dana Bantuan Pembangunan Rumah Baru dan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2011; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 13 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 63 Tahun 2013; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006; PERMENDAGRI No. 32 Tahun 2011; PERMENSOS No. 184 Tahun 2011; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015.
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2019.
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 28 Tahun 2017
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan BencanaPerumahan, Permukiman
Status Peraturan
Dicabut dengan :
PERBUP Kab. Kuningan No. 244 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rumah Tidak Layak Huni pada Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Kuningan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Stimulan Rumah Tidak Layak Huni Dalam Kabupaten Kuningan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2017.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
