Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Kota Cilegon
ABSTRAK:
Bahwa berdsrkan ketentuan dalam pasl 1 ayat (42) peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 8 Th 2017 tentang Retensi arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib di lakukan terhadap suatu jenis arsip ditetapkan dengan peraturan wali kota.
UU Ri No 15 Th 1999; UU Ri No 43 Th 2009; UU Ri No 5 Th 2014; UU Ri No 23 Th 2014 yang telah diubah UU No 9 Th 2015; PP No 101 Th 2000; PP No 28 Th 2012; Permendagri No 78 Th 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional No 18 Th 2015; Perda Kota Cilegon No 8 Th 2017; Perwal Kota Cilegon No 16 Th 2006.
1. Ketentuan Umum; 2. Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Pendidikan Dan Pelatihan; 3. Penggunan Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Pendidikan Dan Pelatihan; 4. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2019.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jombang Nomor 41 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 41
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KURIKULUM MUATAN LOKAL KEAGAMAAN DAN PENDIDIKAN DINIYAH
PADA SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN JOMBANG
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4)
Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 9 Tahun 2016
tentang Penyelenggaraan Pendidikan, perlu mengatur
Kurikulum Muatan Lokal Keagamaan dan Pendidikan Diniyah
pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di
Kabupaten Jombang dalam Peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang
Pendidikan Agama dan Keagamaan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 9 Tahun
2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
Menetapkan pedoman bagi
Dinas, Satuan Pendidikan dan Pembimbing Muatan Lokal
Keagamaan dan Pendidikan Diniyah atau nama lain yang
sejenis dalam melaksanakan kegiatan pembimbingan dan
pengawas dalam melaksanakan monitoring, evaluasi dan
pembinaan Muatan Lokal Keagamaan dan Pendidikan Diniyah
atau nama lain yang sejenis.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2019.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 41 Tahun 2009
PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN GURU YANG DIANGKAT DALAM JABATAN PENGAWAS SEKOLAH
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, Berita Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018 Nomor 41
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Guru yang Diangkat Dalam Jabatan Pengawas Sekolah
ABSTRAK:
Dalam rangka peningkatan mutu Pendidikan di sekolah, diperlukan pengendalian baik aspek akademik maupun manajerial pada satuan Pendidikan yang dilaksanakan oleh pengawas sekolah. Guru dapat diangkat dalam jabatan pengawas sekolah untuk melaksanakan tugas dan wewenang secara sekolah untuk melaksanakan tugas dan wewnang secra penuh untuk mengawasi aspek akademik dan manajerial pada satuan Pendidikan.
UU No. 9 Tahun 1967
UU No. 20 Tahun 2003
UU No. 39 tahun 2003
UU No. 14 Tahun 2005
UU no. 12 Tahun 2011
UU no. 23 Tahun 2014
PP No. 79 Tahun 2005
PP No. 9 Tahun 2003
PP No. 38 Tahun 2007
PP No. 74 Tahun 2010
PP No. 53 Tahun 2010
PP No. 18 Tahun 2016
PermenpanRB No. 16 Tahun 2009
PermenpanRB No. 21 Tahun 2010
PermenpanRB No. 26 Tahun 2011
Permendagri No. 80 Tahun 2015
Perda Lebong No. 10 tahun 2016
Perbub Lebong No. 36 Tahun 2017
Tujuan, ruang lingkup perbub, Syarat guru yang diangkat dalam jabatan pengawas sekolah, Tahapan pengangkatan guru dalam jabatan pengawas sekolah, pengangkatan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas sekolah, Mutasi dan pemberhentian guru yang diangkat dalam jabatan pengawas sekolah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2018.
10 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 41 Tahun 2013
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang LAYANAN PERPUSTAKAAN PROVINSI
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka memberi kemudahan serta menjamin hak masyarakat untuk memperoleh layanan perpustakaan dan melaksanakan tertib administrasi dalam memberikan layanan perpustakaan, maka perlu standarisasi layanan perpustakaan;
-Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.25 Tahun 1956, UU No4 Tahun 1990, UU No.20 Tahun 2003, UU No.43 Tahun 2007, UU No.25 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, UU No.28 Tahun 2014, PP No.96 Tahun 2012, PP No.24 Tahun 2014, Permendagri No.80 Tahun 2015, Perka Perpustaan Nasional No.9 Tahun 2017, Perda No.8 Tahun 2015, Perda No.4 Tahun 2018
-Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Sumber Daya Layanan; Jenis dan Bentuk Layanan; Prosedur Layanan; Waktu Layanan; Petugas Layanan; Insentif Petugas Layanan; Kerjasama Layanan Perpustakaan; Pendanaan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2019.
Peraturan ini memiliki 13 halaman.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Lubuk Linggau Nomor 41 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar
ABSTRAK:
Berdasarkan pasal 5 ayat (3) huruf a peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal menyatakan bahwa pendidikan anak usia dini merupakan salah satu jenis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal pendidikan daerah kabupaten /kota
Dasar hukum dalam peraturan ini :UU No 7 Tahun 2001;UU No 20 Tahun 2003;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 57 Tahun 2021;PP No 48 Tahun 2008;PP No 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No 66 Tahun 2010;PP No 2 Tahun 2018;Permendikbud No 18 Tahun 2018;Permendikbud No 32 Tahun 2018;Perda No 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No 5 Tahun 2019;Perwali No 38 Tahun 2016;
Dalam peraturan ini di atur mengenai Ketentuan Umum ,Perserta didik,Jadwal dan waktu,Penyelenggaraan ,Tugas Dan Tanggung jawab,sumber dana,Peran serta mesyarakat ,Pengawasan dan pembinaan,Ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 November 2021.
11 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 41 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang IMPLEMENTASI INSERSI PENDIDIKAN KARAKTER DAN BUDAYA ANTI KORUPSI DI SEKOLAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
ABSTRAK:
Pendidikan karakter dan budaya anti korupsi di seluruh jenjang pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk menciptakan siswa sebagai generasi muda yang berkarakter moral anti korupsi dan implementasi pendidikan karakter dan budaya anti korupsi dimulai dari ruang kelas, sekolah, rumah serta lingkungan melalui insersi di mata pelajaran dan pada proses belajar mengajar.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018.
Dalam peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum; maksud dan tujuan; ruang lingkup; implementasi insersi pendidikan karakter dan budaya anti korupsi; pelaksana insersi implementasi pendidikan karakter dan budaya anti korupsi; kerjasama; monitoring, evaluasi dan pelaporan; pembiayaan dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2019.
7 Hlmn.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rejang Lebong Nomor 41 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2019 Nomor 558
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 39 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa Berprestasi Kepada Siswa/i Lulusan Jenjang Pendidikan Menengah yang Melanjutkan ke Perguruan Tinggi dan Mahasiswa/i Dalam Proses Studi di Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan:
Dasar hukum:
Materi pokok:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2019.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
