Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 10.130 peraturan dalam 0,04 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 16 Tahun 2019

Perubahan atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 54 Tahun 2014 Tentang Petunjukan Teknis Pendaftaran Usaha Pariwisata

Pariwisata dan Kebudayaan Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Mengubah :

Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 54 Tahun 2014 Tentang Petunjukan Teknis Pendaftaran Usaha Pariwisata

Download :
PERBUP NOMOR 16 TAHUN 2019.pdf

Abstrak

perubahan - pariwisata - pendaftaran usaha

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD.2019/NO.16

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 54 Tahun 2014 Tentang Petunjukan Teknis Pendaftaran Usaha Pariwisata

ABSTRAK:

untuk menciptakan rasa aman dan nyaman guna meningkatkan pelaksanaan usaha pariwisata, maka perlu merubah Peraturan Bupati OKUT Nomor 54 TAhun 2014
UU Nomor 37 TAhun 2003; UU Nomor 44 Tahun 2008; UU Nomor 10 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014; Perda Kab OKUT Nomor 6 TAhun 2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengann Perda Nomor 1 TAhun 2017; Perbup OKUT Nomor 33 TAhun 2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perbup Nomor 8 Tahun 2018
Peraturan ini mengubah beberapa ketentian dalam Perbup OKUT Nomor 54 TAhun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendafataran Usaha Pariwisata yaitu pada PAsal 15

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Januari 2019.
Peraturan ini mengubah Perbup OKUT Nomor 54 TAhun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendafataran Usaha Pariwisata
3 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Nomor 16 Tahun 2017

MEKANISME DAN TATA CARA PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BONE

Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2017.pdf

Abstrak

MEKANISllE DAN TATA CARA PELAYAJfAN PERIZINAN DAJf NON PERIZIN'AJf PADA DIN'AS PENAJfAMAN MODAL DAN PELAYAJfAJf TERPADU SATU PIN'TU KABUPATEN BONE

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD.2017/NO.16

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang MEKANISME DAN TATA CARA PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BONE

ABSTRAK:

Menimbang; a. bahwa da\am rangka meningkatkan kualitas layanan publik dibidang perizinan dan non perizinan yang diselenggarakan o\eh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone agar pelayanannya menjadi cepat, mudah, sederhana, bertanggung jawab, maka transparan dan diperlukan adanya Mengingat pengaturan mekanisme dan tata cara pelayanan perizinan dan non perizinan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone tentang Mekanisme dan Tata Cara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone
Mengingat pengaturan mekanisme dan tata cara pelayanan perizinan dan non perizinan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone tentang Mekanisme dan Tata Cara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone; 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-dacrah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); . 2. Undang·Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang·Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tam bah an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 4. Undang·Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 6. Undang·Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 7. Pera tu ran Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 215); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan • Terpadu Satu Pintu: 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reforrnasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pin tu; 12. Peraturan Kepala Dinas Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan ata , Peraturan Kepala Dinas Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 ten tang Pedoman dan Tata cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupatcn Bone Nomor 9); 14. Peraturan Daerah Kabupatcn Bone Nomor 1 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 5); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tcntang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6): 16. Peraturan Bupati Bone Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 20J5 Nomor 13); 17. Peraturan Bupati Bone Nomo; 42 Tahun 2015 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2015 Nomor 46); 18. Peraturan Bupati Bone Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kecludukan, Susunan Organisasi Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 13); 19.Peraturan Bupati Bone Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2015 Nomor 15).
Menetapkan ; PERATURAJf BUPATI TENTAJfG MEKANISME DAN TATA CARA PELAYAJIIAN PERIZIRAN DAJf NON PERIZl1'A!I" PADA DIRAS PEil"A!l"AMAJI" MODAL DAN PELAYA!l"Alf TERPADU BATU PIRTU KABUPATEN BONE. BAB I KETENTUAlf UMUM PaAI 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan I. Daerah adalah Kabupaten Bone. 2. Bupati adalah Bupati Bone. 3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tuga.s pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip tiegara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksUd dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; 4. Pemerintah Daerah adalah kepa.la daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah se\anjutnya disingkat SKPD ada1ah unsur pembantu kepada Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahaan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan serta Jembaga. Jainnya yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan. 6. Fungsi Penanaman Modal adalah perencanaan penanaman modal, pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, serta data dan infonnasi penanaman modal. 7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disingkat PTSP ada1ah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap pennohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pe!ayanan melalui satu pintu. 8. Dinas Penanaman Moda1 dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah merupakan Saruan Kerja Perangkat Daerah yang memilil<l tugas pokok dan fungsi scbagai penyelenggara PTSP serta fungsi penanaman modal. 9. SKPD Teknis Terkait adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tuga.s untuk melakukan pembinaan, penga.wasan serta pengendalian perizinan dan non perizinan. 10. Tim Teknis adalah kelompok kerja dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan SKPD Teknis terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan rekomendasi persetujuan dan / aiau penolakan penerbitan izin kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 11. lzin adalah dokumen yang dike\uarkan' oleh Pemerintah daerah ben:lasa.rkan Peraturan Daerah atau Peraturan lainnya yang berlaku yang merupakan bukti legalitas yang menyatakan sah dan / atau di perbolehkannya seseorang atau Dinas untuk melakukan usaha dan / atau kegiatan tertentu. 12. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang diberikan o\eh Pemerintah Daerah yang memilild kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang·undangan sebagai bukti yang menyatakan sah dan/atau diperbolehkannya seseorang atau Dinas untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan tertentu. 13. Non perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha dalam bentuk tanda daftar, rekomendasi, fatwa atau lainnya untuk melakukan kegiatan atau kegiatan tertentu. 14. Jenis perizinan dan non perizinan adalah segalajenis izin dan non izin yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang·undangan. 15. Perizinan Paralel adalah penyelengaraan Perizinan yang diberikan kepada pelaku usaha yang dilakukan sekaligus mencakup lebih dari aatu jenis izin yang diproses secara terpadu dan bersa.maan atau berurutan. 16. Pelayanan Secara Elektronik selanjutnya disingkat PSE adalah merupakan pelayanan peri.%:inan dan non perizinan yang diberikan melalui PTSP secara elektronik. 17. Biaya pelayanan adalah retribusi / biaya yang dikeluarkan oleh pemohon untuk memperoleh izin atau non izin/dokumen yang besamya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah atau Peraturan Perundang·Undangan lainnya. 18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribuai yang menentukan besamya jumlah pokok retribusi terutang. 19. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modai Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing untuk melakukan usaha diwilayah negara Republik Indonesia. 20. Penanam Modal adalah perora.ngan atau Oinas usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa Penanam Modal Dalam Negeri dan Penanam Modal Asing. 21. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Repubhk Indonesia yang dilakukan oleh Penanam ModaJ DaJam Negeri dengan menggunakan modal DaJam Negeri. 22. Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan Penanam Modal DaJam Negeri. 23. Pembinaan adalah upaya pengembangan, pemantapan, pemantauan, evaluasi, penilaian dan pemberian penghargaan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Aparat Pelayanan oleh Bupati. 24. Pengawasan Fungsional adalah penertiban atau pemeriksaan yang dilakukan oleh Dinas-Dinas pemeriksa teknis terhadap Oinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai Peraturan Perundang-Undagan. 25. Pengawasan Masyarakat adalah kontrol sosial yang dilakukan oleh publik terhadap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. BABil JIAKSUD DAJf TO'JVAJ'f Pua! 2 (1) Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan pada Dinas Penanaman ModaJ dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; d= (2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah memberikan pedoman bagi aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu . Satu Pintu da.lam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan yang mudah, cepat, transparan, dan tepat sasaran. BAB fl MEKAlflSIIE DAN TATA CARA PELA.YANAN PERIZINAN DAN NON PERIZI1'AK Bagian Keu.tu Mekaabme Pa..t3 (I) Proses penyelenggaraan administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan mulai dari tahap pendaftaran pennohonan sampai pada penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan urusan kewenangan yang menjadi tugas dan fungsinya. (2) Proses pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara paralel / simultan. (3) Dokumen perizinan dan non perizinan hanya dapat diterbitkan dan / atau ditolak penerbitannya oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu setelah memperoleh rekomendasi persetujuan / penolakan penerbitan izin dari Tim Teknis. (4) Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) ditetapkan oleh Tim Teknis dan / atau Kepala Bidang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan Berita Acara Peninjauan Lapangan (BAPL) dan rekomendasi persetujuan penerbitan izin. (5) Penandatanganan surat izin dan non i%in ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu · Pintu sesuai dengan urusan kewenangan yang menjadi tugas dan fungsinya. (61 Penandatanganan izin dan non izin sebagaimana dimaksud pada ayat (SJ dapat dilakukan secara elektronik. (7) Penyelenggaraa.n pelayanan perizinan pada Dinas Penanarnan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pengelolaannya wajib menggunakan sistem Pelayanan Secara Elektronik (PSE). (8) Proses pelayanan perizinan dan non perizinan yang terkait penanaman modal dilaksanakan dengan Sistem Pelayanan lnformasi dan Perizinan lnvestasi Secara Elektronik (SPIPlSE) dan / atau secara manual oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan kewenangannya. (9) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Dinas Penanarnan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan SKPD teknis terkait yang berkompeten dibidangnya dan mempunyai kewenangan untuk memberikan rekomendasi persetujuan dan / atau penolakan penerbitan izin. (IO)Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dikoordinir oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. (I l)Pembentukan Tim Teknis pada Dinas Penanarnan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ditetapkan melalui Keputusan Bupati. Bagi.an Kedua Tata Can PaA14 (1) Prosedur Pengelolaan Pelayanan untuk jems izin beretribusi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu meliputi : a. Pemohon mengambil formulir pennohonan melalui Loket lnformasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kantor Kecamatan, Kantor Lurah / Desa, Website, dan / atau ditempat lain yang telah ditentukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. b. Pemohon melakukan pendaftaran di Loket Pendaftaran pada Oinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau ditempat yang telah ditetapkan den'gan menyerahkan formulir permohonan disertai berkas kelengkapannya sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan. c. Petugas Loket Pendaftaran memverifikasi, menerima berkas pennohonan beserta kelengkapannya dan memberikan bukti penerimaan berkas permohonan kepada pemohon. d. Tim Teknis melakukan kajian teknis dan kunjungan lapangan bila diperlukan, membuat Serita Acara Peninjauan Lapangan (BAPLj, dan memberikan rekomendasi persetujuan dan / atau penola.kan penerbitan iein kepada Kepala Oinas Penanaman Moda1 dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. e. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan informasi kepada Pemohon mengenai persetujuen dan / atau penolakan izin maksima1 7 hari kerja sejak berkas permohonan diterima dengan lengkap f. lnformasi persetujuan dan / atau penolakan izin disampaikan melalui petugas loket infonnasi, telepon dan / atau SMS Gateway. g. Apabila penerbitan izin ditolak, maka surat penolakan dan berkas permohonan akan dikembalikan ke pemohon melalui petugas Lokct lnformasi disertai dengan a1asan penolakan penerbitan izin. h. Apabila pencrbitan izin disetujui, Tim Tcknis dan / atau Kepala Bidang pada Oinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melakukan penghitungan retribusi sesuai dengan Serita Acara Pemeriksaan Lapangan Tim Teknis. t. Pemohon melakukan pembayaran / pelunasan retribusi pada Loket Pembayaran berdasarkan SKRD yang telah ditetapkan. j. Apabila retribusi terutang telah dibayar / dllunasi, petugas Loket Pembayaran mencetak Surat Setoran Retnbusi Oaerah (SSRD) dan menyerahkannya ke wajib retribusi / pemohon. k. Operator komputer mencetak aurat izin setelah retribusi terutang lunas. I. Kepa]a Dinas menandatangani surat izin setelah diparaf oleh Kepa]a Bidang. m. Petugas pengarsipan memberikan stempel 'ke surat izin dan melakukan pengarsipan secara manual dan elektronik. n. Petugas Loket Penyerahan menyerahkan surat izin ke pemohon. (2) Prosedur pengelolaan pelayanan bagi jenis izin non retribusi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu meliputi : a. Pemohon mengambil formulir pennohonan melalui Loket lnfonnasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kantor Kecarnatan, Kantor Lurah / Desa, Website, dan / atau ditempat lain yang telah ditentukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. b. Pemohon melakukan pendaftaran di Loket Pendaftaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau ditempat yang telah ditetapkan dengan menyerahkan formulir permohonan disertai berkas kelengkapannya sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan. c. Petugas Loket Pendaftaran memverifikasi, menerirna berkas permohonan beserta kelengkapannya dan memberikan bukti penerimaan berkas permohonan kepada pemohon. d. Tim Teknis melakukan kajian teknis dan kunjungan lapangan bila diperlukan, membuat Berita Acara Peninjauan Lapangan (BAPLj, dan memberikan rekomendasi persetujuan dan / atau penolakan penerbitan izin kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. e. Dinas Penanaman Modal da.n Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan inronnasi kepada Pemohon mengenai persetujuan dan / atau penolakan izin maksimal 7 hari kerja sejak berkas permohonan diterima dengan lengkap f. lnfonnasi persetujuan dan / atau penolakan izin disampaikan melalui petugas loket informasi, telepon dan / atau SMS Gateway. g. Apabila penerbitan irin ditolak, maka surat penolakan dan berkas pennohonan akan dikcmbalikan kc pemohon mclalui . petugas Lokct lnfonnasi disertai dengan 'alasan penolakan pencrbitan lain. h. Operator komputer mencetak surat izm setelah disetujui penerbitannya oleh Tim Teknis. i. Kepala Dinas mcnandatangani surat izin setelah diparaf oleh Kepala Bidang. j. Petugas pengarsipan memberikan stempel kc surat irin dan melakukan penga.rsipan secara manual dan elektronik. k. Petugas Loket Penyerahan menyerahkan surat izin ke pemohon. (31 Tahapan proses tata cara pemberian ii:in penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pa.saJ 3 ayat (8) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menerapkan Kartu Kontrol Dokumen Pennohonan Perizinan sebagai alat monitoring pelayanan perizinan. (SJ Kartu Kontrol Dokumen Pennohonan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam larnpiran peraturan bupati ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini. (6) Proses pengelolaan pelayanan perizinan pada Dinas Penanarnan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) yang akan di tetapkan sesuai dengan peraturan perundangundangan. BAB IV PEROLAKAN PEIIERBITAN DAN PENCABVTAN IZtN Ba&lanKeatu Penolalu.n Penerbltan bin """' 5 (1) lzin dapat ditolak penerbitannya oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu apabila ; a. Jenis kegiatan yang akan dilakukan tidak sesuai dengan berkas pennohonan yang diajukan oleh pemchcn; b. Kelengkapan persyaratan administrasi yang' diajukan terbukti tidak Jengkap dan / atau tidak benar; dan c. Tidak memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang·undangan; (2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menolak penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Teknis; (3) Penolakan penerbitan izin disertai alasan penolakan dari Tim Teknis disampajkan secara tertulis kepada pemohon melalui loket infonnasi dan / atau SMS Gateway pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selambat·lambatnya 2 hari sejak rekomendasi penolakan diterbitkan. Ba1t..n K•dua Pencabutan lztn Paaal. (I) Izin dapat dicabut apabila: a. Pennintaan dari pemilik lzin; b. Dasar yang menjadi persyaratan adminisuasi lzin terbukti tidak benar; c. lzin yang dimiliki tidak sesuai dengan jenis kegiatan yang dilaksanakan; d Terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan Peraturan Perundang·undangan; (2) Pencabutan lzin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d terlebih dahulu dikaji oleh tim teknis selanjutnya disampaika.n kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. (3) Pencabutan lzin sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b, huruf c, dan huruf d dilakukan setelah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terlebih dahulu memberikan Surat Peringatan kepada Pemilik lzin sebanyak 3 (tiga) ka1i yang masing-masing berjangka waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung . sejak tanggal terkirimnya surat dimaksud. (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir dan belum ada tinda.kan nyata. dari Pemilik l:dn, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menerbitkan Keputusan Pencabutan Izin. BABV MA.SA BERLAKU DAlf DAFTAR ULANG jHerregtstnu() Pau.17 (I) Masa berlaku izin dan non izin sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. (2) Pemilik lzin wajib melakukan daftar ulang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Oaftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku habis. (4) Pemilik izin wajib mengembalikan surat izin lama ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk diterbitkan perpanjangannya. (5) Apabila surat izin telah jatuh tempo dan / atau habis masa berlakunya, badan usaha / perorangan mengajukan permohonan penerbitan izin baru. (6) Penerbitan dan penolakan dafta.r ulang perizinan dan non perizinan dilaksana.kan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ben:lasarkan pertimbangan dan rekomendasi dari Tim Teknis. (7) Persyaratan adm.inistrasi, biaya, dan waktu penerbita.n izin yang didaftar ulang akan diatur dalam Sta.ndar Pelayanan yang akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. BABVI PERUBAHAK DAN PEN'GGAlfTIAN PERIZilfAft' DAit NON PERIZilfAN BaJ:lan K•satu Perllbahan """' 8 (1) Badan usaha dan / atau perorangan yang telah mendapatkan h:in melakukan perubahan kegiatan usaha, nama pemilik, nama perusahaan, alamat, dan / atau penanggung jawab, wajib melakukan perubahan surat iz:m yang diajukan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. (2) Perubahan nama pemilik / penanggung jawab yang tercantum dalam surat izin tidak dipungut biaya retribusi. Bagla� Kedua Penuantlan Paul • (1) Apabila aurat Jzin yang bersangkutan hilang atau rusak, dapat diajukan pennohonan penggantian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan kewenangannya. (2) Persyaratan administrasi, yuridis, teknis, dan waktu atas pennohonan penggantian surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Penggantian surat izin yang hilang atau rusak tidak dikenakan biaya retribusi. Paaal 10 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib menerbitkan surat irin yang baru sebagar pengganti surat izin scbagaimana dimaksud pada Pasal 8 dan Pasal 9, setelah memenuhi segala ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. BAB VII . FORMULIR, REKOICEJfDASI, FORMAT lZilf DU PERSYARATAlf IZl1' P11.Al 11 Bentuk fonnulir permohonan, rekomendasi, format surat izin dan persyaratan izin ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan / atau Kepala Dinas Penanarnan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan ketentuan peraturan penlndang-undangan. BABVID PEMBlA. Y AAlf PaAl 12 Segala biaya yang diperlukan dalarn penyelenggaraan pengelolaan pelayanan perizinan dan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah Kabupaten Bone. BAB IX PEIIBll'l'AAlf, PEJ'JGAWASAK, DAN EVALVASI Pual13 (I) Bupati akan melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan pelayanan perizinan dan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. (2) Dalam hal ditemukan dan / atau terdapat kekeliruan berdasarkan basil pengawasan dalam pengelolaan pelayanan yang dikelola akan ditinjau kembali. (3) Evaluasi pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilakukan dengan metode Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala setiap tahun. BABX KETEJIITUAlf PERALIHA1' Paa.114 (1) Peraturan Bupati yang ada selama ini dan mengatur hal yang sama yang menjadi dasar pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Bone, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur kemudtan o\eh Bupati dan / atau Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. BABXI KETElfTUAft' PElfUTUP PaaalUS Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Maret 2017.
17

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 16 Tahun 2023

Tarif Layanan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang

Kesehatan Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Mencabut :

PERBUP Kab. Rembang No. 42 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 62 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Pemeriksaan Laboratorium Corona Virus Disease (COVID-19) pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Rembang
PERBUP Kab. Rembang No. 35 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 62 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Pemeriksaan Laboratorium Corona Virus Disease (COVID-19) pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Rembang
PERBUP Kab. Rembang No. 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 62 Tahun 2020 Tentang Tarif Layanan Pemeriksaan Laboratorium Corona Virus Disease (Covid-19) Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Rembang.
PERBUP Kab. Rembang No. 25 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang
PERBUP Kab. Rembang No. 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang
Peraturan Bupati Rembang Nomor 13 Tahun 2011
Peraturan Bupati Rembang Nomor 24 Tahun 2015
Peraturan Bupati Rembang Nomor 26 Tahun 2016
Peraturan Bupati Rembang Nomor 1 Tahun 2017
Peraturan Bupati Rembang Nomor 2 Tahun 2017
Peraturan Bupati Rembang Nomor 62 Tahun 2020

Download :
PERBUP Rmbg 16_ 2023.pdf

Abstrak

tarif layanan - rumah sakit

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD.2023/NO.16

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Layanan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang

ABSTRAK:

bahwa tarif layanan yang berlaku pada RSUD dr R Soetrasno sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, tarif layanan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2009;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Pengenaan Tarif, Tarif Layanan, Cara Mengukur Tingkat Pengenaan Tarif dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2023.
Peraturan Bupati Rembang Nomor 13 Tahun 2011, Peraturan Bupati Rembang Nomor 23 Tahun 2011, Peraturan Bupati Rembang Nomor 24 Tahun 2015, Peraturan Bupati Rembang Nomor 26 Tahun 2016, Peraturan Bupati Rembang Nomor 1 Tahun 2017, Peraturan Bupati Rembang Nomor 2 Tahun 2017, Peraturan Bupati Rembang Nomor 62 Tahun 2020, Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2021, Peraturan Bupati Rembang Nomor 35 Tahun 2021 dan Peraturan Bupati Rembang Nomor 42 Tahun 2021 dicabut.
76 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2023

Perlindungan dan Pelayanan Aparatur Sipil Negara

Kepegawaian, Aparatur Negara Perizinan, Pelayanan Publik

Abstrak

PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN APARATUR SIPIL NEGARA

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD.2023/NO.16, LL Kab. Kubu Raya : 5 HAL

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perlindungan dan Pelayanan Aparatur Sipil Negara

ABSTRAK:

bahwa untuk meningkatkan rasa aman dan kenyamanan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Aparatur Sipil Negara, perlu memberikan perlindungan dan pelayanan kepada Aparatur Sipil Negara
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 ; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018;
Ketentuan Umum; Perlindungan dan Pelayanan; Pelaksanaan Perlindungan dan Pelayanan; Pembinaan dan Pengawasan; Pembiayaan; Ketentuan Umum;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juni 2023.
2 Halaman dan 3 halaman lampiran

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2001

Retribusi Izin Perubahan Status Tanah Pertanian Menjadi Non Pertanian

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Pajak dan Retribusi Daerah Pangan, Pertanian dan Peternakan Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
PERDA-NOMOR-16-TAHUN-2001.pdf

Abstrak

retribusi-izin-perubahan-status tanah-pertanian

2001

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 16, LD.2001/No.85

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Izin Perubahan Status Tanah Pertanian Menjadi Non Pertanian

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan pendayagunaan tanah secara lebih produktif, berdaya guna dan berhasil guna bagi pembangunan serta sebagai usaha nyata untuk mewujudkan keseimbangan dan kelestarian lingkungan sesuai dengan catur tertib di bidang pertanahan, maka perlu pengendalian terhadap perubahan status tanah pertanian menjadi non pertanian; b. bahwa dalam rangka meningkatkan produksi pangan, maka terhadap perubahan status tanah pertanian menjadi non pertanian perlu diadakan pengendalian dengan memperhatikan azas kemanfaatan; c. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000; Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999; Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1998. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 7 Tahun 1990.
Peraturan ini mengatur pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin Perubahan Status Tanah Pertanian Menjadi Non Pertanian yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 2001.
11 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Nomor 16 Tahun 2021

PEDOMAN STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE

Perizinan, Pelayanan Publik

Abstrak

PEDOMAN STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2021 NOMOR 1 0

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 ten tang Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta dalam rangka kelancaran pelaksanaan penyusunan, penetapan dan penerapan standar pelayanan pu blik bagi penyelenggara pelayanan pu blik di lingkungan Pemerin tah Kabupaten Bone, maka perlu disusun Pedoman Standar Pelayanan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bu pati ten tang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ten tang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 3);
Pasal 1 (1) Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan dan Kecamatan / Kelurahan meru pakan Penyelenggara Pelayanan Pu blik. (2) Setiap Pimpinan Penyelenggara Pelayanan Publik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan di Lingkungan Instansinya Pasal 2 ( 1) Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan berpedoman pada Pedoman Standar Pelayanan. (2) Pedoman Standar Pelayanan sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.Pasal 3 Penyelenggara Pelayanan Publik wajib Menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan pada Instansi paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan. Pasal 4 Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan penyusunan Standar Pelayanan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada masing-masing Perangkat Daerah. Pasal 5 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati mi dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2021.
PERATURAN BUPATI BONE NOMOR 16 TAHUN 2021
13

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kuningan Nomor 16 Tahun 2010

Retribusi Golongan Perizinan Tertentu

Pajak dan Retribusi Daerah Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
16 TAHUN 2010 _RET.pdf

Abstrak

retribusi - golongan - perizinan - tertentu

2010

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 16, LD 2010/121 Seri C

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Golongan Perizinan Tertentu

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka pengaturan pemberian perizinan atas berbagai kegiatan pembangunan maupun usaha dengan diberlakunya UU No. 26 Tahun 2009 maka perlu membentuk Perda tenatng Retribusi Golongan Perizinan Tertentu.
Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Aadalah UU Gangguan Stbl Tahun 1926 No. 226; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UUU No. 4 Tahun 1968; UU No. 5 Tahun 1964; UU No. 9 Tahun 1990; UU No. 9 Tahun 1995; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 58 Tahun 205; PP No. 79 Tahun 2005; PP no. 38 Tahun 2007; Keppres No. 3 Tahun 1997; Kepmen Perindustrian dan Perdagangan No. 590/MPP/KEP/10/1999; Permend Perdagangan No. 36/M-DAG/PER/2007; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Perda Kab. Kuningan No. 6 Tahun 2005; Perda Kab. Kuningan No. 3 Tahun 2008; Perda Kab. Kuningan No. 7 Tahun 2008; Perda kab. Kuningan No. 12 Tahun 2008; Perda kab. Kuningan No. 12 Tahun 2010.
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tenatng Ketentuan Umum, Ketentuan Izin, Ketentuan Retribusi, Tata Cara Penagihan Dan Penghapusan, Pembinaan Dan Pengawasan, Sanksi Administratif, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2010.
21 Hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Utara Nomor 17 Tahun 2008

Tata Cara Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten Luwu Utara

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
PERBUP NO. 17 TAHUN 2008.pdf

Abstrak

TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI KABUPATEN LUWU UTARA

2008

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD.2008/No.17

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten Luwu Utara

ABSTRAK:

a. bahwa dafam rangka tertlb penyefenggaraan Usaha Jasa Konstruksi di Kabupaten Luwu Utara sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2005 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksl diperlukan adanya pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan Sistem Pemungutan Retrlbusi Izin Usaha Jasa Konstruksi ; b, bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 03 Tahun 2006 tentang Tata cara Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksl sudah tidak sesual lagl dengan keadaan sehlngga perlu dladakan penyempumaan Tata Cara Pemberian dan Sistem Pemungutan Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi; c. bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826); 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833); 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Serta Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139 ); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ). 13. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2005 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten Luwu Utara ( Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005 Nomor 10 ); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179 ); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan sekretariat DPRD ( Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 180 );
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TATA CARA PENGURUSAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI BAB Ill TATA CARA HER-REGISTRASI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI BAB IV TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI YANG MENGALAMI PERUBAHAN DATA BADAN USAHA BAB V TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI YANG HILANG/RUSAK BAB VI BENTUK SERTIFIKAT IZIN USAHA BAB VII PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
NOMOR 17 TAHUN 2008
23 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klaten Nomor 17 Tahun 2019

Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten

Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman

Download :
17.pdf

Abstrak

pelayanan publik

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD.2019/No.17

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asasasas umum pemerintahan yang baik, serta untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pelayanan publik, maka telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik; bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan pelayanan publik secara terintegrasi dan berkesinambungan dalam upaya memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/05/2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/25/M.PAN/05/2006; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/26/M.PAN/05/2006; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2018; Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016; Peraturan Bupati Klaten Nomor 40 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Pembina, Penyelenggara dan Pelaksana Pelayanan Publik Bab III Hak, Kewajiban dan Larangan Bab IV Penyelenggaraan Pelayanan Publik Bab V Penyelesaian Pengaduan Bab VII Pengelolaan Pengaduan Bab VIII Pembinaan Bab IX Ketentuan Peralihan Bab X Ketentuan Penutup Bab VII

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 April 2019.
33 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 17 Tahun 2021

Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan

Badan Layanan Umum Kesehatan Perizinan, Pelayanan Publik

Abstrak

standar-pelayanan-RSUD

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD Kabupaten Magelang Tahun 2021 No. 17

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 29 Tahun 2004; UU No 36 Tahun 2009; UU No 36 Tahun 2009; UU No 44 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 11 Tahun 2020; UU No 36 Tahun 2014; PP No 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No 74 Tahun 2012; PP No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No 72 Tahun 2019; PP No 2 Tahun 2018; PP No 12 Tahun 2019; Perpres No 77 Tahun 2015; Permenkes No 755/MENKES/PER/IV/2011; Permenkes No 49 Tahun 2013; Permenkes No 27 Tahun 2017; Permenkes No 42 Tahun 2018; Permenkes No 3 Tahun 2020; Permendagri No 79 Tahun 2018; Permenkes No 7 Tahun 2019; Kepmenkes No 129/Menkes/SK/III/2008; Perda Kab Magelang No 19 Tahun 2016; Perbup Magelang No 46 Tahun 2016; Perbup Magelang No 28 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Jenis Pelayanan Minimal RSUD Muntilan meliputi: a. Pelayanan Gawat Darurat; b. Pelayanan Rawat Jalan; c. Pelayanan Rawat Inap; d. Pelayanan Bedah; e. Pelayanan Persalinan dan Perinatologi; f. Pelayanan Intensif; g. Pelayanan Radiologi; h. Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik; i. Pelayanan Rehabilitasi Medik; j. Pelayanan Farmasi; k. Pelayanan Gizi; l. Pelayanan Transfusi Darah; m. Pelayanan Keluarga Miskin; n. Pelayanan Rekam medik; o. Pengelolaan Limbah; p. Pelayanan Administrasi Manajemen; q. Palayanan Ambulans/Kereta Jenazah; r. Palayanan Pemulasaraan Jenazah; s. Pelayanan Laundry; t. Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit; dan u. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi. RSUD Muntilan wajib melaksanakan pelayanan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal dalam Peraturan Bupati ini. Direktur RSUD Muntilan menyusun Rencana Bisnis Anggaran, target, serta upaya dan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal. Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan standar pelayanan minimal.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2021.
63

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT