BANTUAN BEASISWA KEPADA MAHASISWA TIDAK MAMPU BERPRESTASI-TEMANGGUNG-2022
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD.2022/NO.36
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Bantuan Beasiswa kepada Mahasiswa Tidak Mampu Berprestasi Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
a. bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan salah satu cita-cita didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana yang tercantum dalam alinea ke empat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;
b. bahwa untuk pemerataan pendidikan dan peningkatkan Indeks Prestasi Mahasiswa Temanggung, perlu campur tangan pemerintah secara serius, agar warga masyarakat yang sedang menempuh pendidikan yang mempunyai prestasi baik di bidang akademik maupun non akademik tidak terputus hanya karena kemampuan ekonomi tidak mendukung dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih
tinggi;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, masyarakat berhak memperoleh layanan pendidikan sesuai standar nasional pendidikan dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan
pendidikan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Beasiswa Kepada Mahasiswa Tidak Mampu Berprestasi Kabupaten Temanggung;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008;Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10
Tahun 2020
Peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan,d an Sasaran; Kriteria Penerimaan Bantuan Beasiswa; Tim Verifikasi dan Validasi; Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Beasiswa; Tata Cara Penyaluran dan Pencairan Beasiswa; Besaran Dana Beasiswa; Sanksi; Pengawasan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Maret 2022.
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 36 Tahun 2018
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan BencanaDesa
Status Peraturan
Diubah dengan :
PERBUP Kab. Purbalingga No. 61 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengelolaan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengelolaan Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Dearah Kabupaten Purbalingga
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat serta untuk menjamin keberlangsungan pembangunan sarana prasarana di desa secara tertib, transparan, dan akuntabel, maka perlu dialokasikan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga;
b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf e, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 98 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Pasal 10 ayat (1) huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka untuk kelancaran pelaksanaan bantuan keuangan yang bersifat khusus perlu mengatur Tata Cara Pengelolaan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005,Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010,Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 19 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 dan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, tujuan, sasaran dan prinsip, pengorganisasian, penggunaan dan alur kegiatan, pengadaan barang/jasa dan pengenaan pajak, pembinaan, pengawasan dan evaluasi, sanksi, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2018.
18 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 36 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
ABSTRAK:
bahwa perusahaan mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sebagai wujud kepedulian dan peran serta dalam mempercepat tercapainya tujuan pembangunan daerah; bahwa agar tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dapat terlaksana secara serasi dan seimbang serta memperoleh hasil yang optimal, maka harus disinergikan dengan program pembangunan di
Daerah; c. bahwa untuk mensinergikan program tanggung jawab sosial yang dilaksanakan perusahaan dengan program pembangunan di Daerah, diperlukan regulasi yang dapat menjadi pedoman bagi semua pihak; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008;
Peraturan bupati ini mengatur tentang tanggung jawab sosial perusahaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2015.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magetan Nomor 36 Tahun 2020
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan BencanaCOVID-19 / Corona
Status Peraturan
Diubah dengan :
PERBUP Kab. Magetan No. 35 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN
KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR
36 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN
JARING PENGAMAN SOSIAL BERUPA BANTUAN UANG DALAM RANGKA
PERCEPATAN PENANGANAN DAMPAK COVID 19 BAGI WARGA MISKIN
KELURAHAN DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
EDOMAN PENYALURAN BANTUAN JARING PENGAMAN SOSIAL BERUPA BANTUAN UANG DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN DAMPAK COVID-19 BAGI WARGA MISKIN KELURAHAN DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 36
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN JARING PENGAMAN SOSIAL BERUPA BANTUAN UANG DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN DAMPAK COVID-19 BAGI WARGA MISKIN KELURAHAN DI LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN MAGETAN
ABSTRAK:
Menimbang: a. bahwa adanya wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah berdampak pada menurunnya kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat, sehingga Pemerintah Kabupaten Magetan perlu memberikan bantuan kepada masyarakat; b. bahwa untuk tertib administrasi dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban pemberian bantuan, perlu mengatur mekanisme pemberian bantuan ; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Jaring Pengaman Sosial Berupa Bantuan Uang Dalam Rangka Percepatan Penanganan Dampak Covid-19 Bagi Warga Miskin Kelurahan Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Magetan.
Mengingat: 13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Jenis Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya; 14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai; 15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 21 Tahun 2019 tentang Penanganan Keadaan Darurat Bencana di Provinsi Jawa Timur.
Materi Pokok pada Peraturan ini memuat tentang Ketentuan Umum, Jenis Bantuan, Manfaat, Kriteria Penerima, Pendataan, Mekanisme Penyaluran, Pemantauan dan Evaluasi, Pengawasan dan Pelaporan, Pengaduan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2020.
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 36 Tahun 2017
Dalam rangka mengurangi sebagian beban masyarakat yang terkena dampak bencana, Pemerintah Daerah perlu memberikan bantuan. Supaya pemberian bantuan dapat berhasil guna dan terlaksana dengan efektif dan efisien, maka perlu disusun pedoman pengelolaan dan pelaporannya.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :UU Nomor 15 Tahun 1950; UU Nomor 24 Th 2007; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 32 Tahun 1950; PP Nomor 21 Th 2008; Perda Sleman Nomor 7 Th 2013.
Materi Pokok: Peraturan Bupati ini mengatur mengenai beberapa hal yang berhubungan dengan bantuan bencana diantaranya adalah tentang Pengelolaan Bantuan, yang di dalamnya mengatur tentang Laporan Kejadian Bencana, Jenis Bantuan, Pengelolaan dan Mekanisme Pemeberian Bantuan, dan mengenai Pelaporannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2017.
Mencabut Peraturan Bupati Sleman Nomor 114 Tahun 2016 tentang Bantuan Bencana
Jumlah Halaman: 9 HLM;-
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kendal Nomor 36 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemberian
bantuan langsung tunai yang bersumber dari Dana Bagi
Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang diterima oleh
Pemerintah Kabupaten Kendal, maka berdasarkan ketentuan
Pasal 5 ayat (5) juncto Pasal 5 ayat (10) Peraturan Menteri
Keuangan Nomor : 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan,
Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil
Tembakau, perlu mengatur Petunjuk Teknis Pemberian
Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi
Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Kendal Tahun
Anggaran 2022 dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai yang
Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022;
Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2021; Peraturan Bupati Kendal Nomor 97 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang petunjuk teknis penyaluran bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2022.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Parigi Moutong No. 36 Tahun 2016
PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN- KABUPATEN PARIGI MOUTONG
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD.2016/No.37
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
ABSTRAK:
Bahwa pengelolaan cadangan pangan pemerintah kabupaten Parigi Moutong merupakan suatu upaya untuk mendukung penyediaan cadangan pangan di daerah dalam menghadapi keadaan darurat dan pasca bencana serta melindungi petani/ produsen pangan strategis sesuai dengan potensi daerah dari gejolak harga pada waktu panen, paceklik yang berkepanjangan dan keadaan tertentu sebagai akibat kurangnya pasokan dipasaran seperti menjelang dan saat bulan puasa serta hari-hari besar lainnya;
Bahwa dalam rangka meningkatkan penyediaan cadangan pangan untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu dan antar daerah, memenuhi kebutuhan beras masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana, instrumen stabilisasi harga khususnya mengantisipasi goncangan dari pasar, serta meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan atau dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan perlu diatur pengelolaanya dalam PERBUP;
Bahwa untuk memberikan arah,landasan dan kepastian hukum mengenai pengelolaan cadangan pangan pemerintah kabupaten parigi moutong perlu diatur pengelolaannya dalam Perbup.
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pengelolaan cadangan pangan pemerintah kabupaten parigi moutong
UU No. 10 Tahun 2002; UU No. 18 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terkahir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 17 Tahun 2015; Perpres No. 83 Tahun 2006; Permendagri No. 30 Tahun 2008; Permen pertanian No. 65 Tahun 2010.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang sasaran, pendanaan, organisasi pelaksana, mekanisme pengelolaan, mekanisme penyaluran, pelaporan dan Force Majeure
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juni 2016.
5 Halaman, Penjelasan : - hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 36 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bantuan Keuangan Program Desa Wisata Lestari Kepada Pemerintah Desa Tahun 2019
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa dengan pemanfaatan potensi lokal desa, yakni potensi alam, buatan dan budaya sebagai daya tarik wisata yang mengutamakan prinsip-prinsip berkelanjutan, perlu dilaksanakan Program Desa Wisata Lestari Tahun 2019 yang didukung Pemerintah Daerah melalui alokasi Bantuan Keuangan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan Program Desa Wisata Lestari kepada Pemerintah Desa Tahun 2019;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 51 Tahun 2018;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Desa Wisata Lestari
Bab III Bantuan Keuangan
Bab IV Pembiayaan
Bab V Pertanggungjawaban
Bab VI Kerugian Keuangan
Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2019.
30 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukamara Nomor 36 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Nelayan
ABSTRAK:
bahwa pekerjaan sebagai nelayan di laut mempunyai risiko
tinggi (tenggelam/hilang) dan sangat tergantung pada sumber
daya ikan, kondisi lingkungan, sarana dan prasarana,
kepastian usaha, akses permodalan, ilmu pengetahuan,
teknologi dan informasi sehingga membutuhkan perlindungan. Untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat
khususnya nelayan, Pemerintah Kabupaten Sukamara
menyelenggarakan program jaminan sosial ketenagakerjaan
bagi nelayan di wilayah Kabupaten Sukamara
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013; Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1993; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2016; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
16/PERMEN-KP/2016; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
18/PERMEN-KP/2016; Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor
2/Per-DJPT/2019
Maksud ditetapkannya program jaminan sosial ketenagakerjaan dalam Peraturan
Bupati ini adalah untuk melindungi para pekerja nelayan dari akibat resiko
kecelakaan kerja dan resiko kematian.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2019.
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 36 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Belanja Bantuan Sosial kepada Korban Bencana Sosial
ABSTRAK:
Untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial kepada Korban Bencana di Kabupaten Mahakam Ulu, perlu mengatur pelaksanaannya sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Belanja Bantuan Sosial kepada Korban Bencana
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 2 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 21 Tahun 2008; PP No. 22 Tahun 2008; Permensos No. 04 Tahun 2015
Peraturan Bupati ini berisi: Ketentuan Umum; Besaran; Tata Cara Penyaluran; Pelaporan dan Pertanggungjawaban; Pengawasan dan Pengendalian; serta Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 November 2018.
5 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
