Administrasi dan Tata Usaha NegaraOtonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Diubah dengan :
PERGUB Prov. DIY No. 60 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 47 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kesehatan
PERGUB Prov. DIY No. 45 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 47 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kesehatan
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kesehatan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 95 Tahun 2004 tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 160 Tahun 2002 tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 47 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA TINGKAT KOTA BATAM
ABSTRAK:
Menimbang menindaklanjuti Ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kota Batam
UUD Pasal 18 ayat 6; UU No.53 Tahun 1999; UU No.23 Tahun 2014; PP No.39 Tahun 2019
Menetapkan Peraturan Walikota mengenai penyelengaraan satu data Indonesia tingkat Kota Batam
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2019.
Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kota Batam
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 48 Tahun 2016
Administrasi dan Tata Usaha NegaraKepegawaian, Aparatur NegaraStruktur Organisasi
Status Peraturan
Dicabut dengan :
PERBUP Kab. Magelang No. 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
sotk dan tata kerja DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, BD.2016/NO.48
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang, perlu menetapkan Peraturan Bupati Magelang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016;
Peraturan bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja, jenjang jabatan, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2016.
11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Timur Nomor 48 Tahun 2019
Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2020
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, BD No.48/2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2020
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2020;
Dasar Hukum Perbup ini adalah: UU No. 7 Drt Tahun 1956; UU No. 24 Tahun 1956; UU No. 44 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 8 Tahun 2008; Qanun Aceh No. 9 Tahun 2012; Qanun Kabupaten Aceh Timur No. 5 Tahun 2008; Qanun Kabupaten Aceh Timur No. 4 Tahun 2016; Qanun Kabupaten Aceh Timur No. 1 Tahun 2017; Qanun Kabupaten Aceh Timur No. 6 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang BAB I Ketentuan Umum, BAB II Tahapan Penyusunan, BAB III Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2019.
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 48 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pencalonan Lurah dalam Kondisi Khusus
ABSTRAK:
a. bahwa dengan ditetapkannya Putusan Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia Nomor 42/PUU-
XIX/2021 tanggal 30 September 2021 berdampak
pada kedudukan hukum beberapa Calon Lurah yang
sudah pernah menjabat 3 (tiga) periode dalam
Pemilihan Lurah Serentak Kabupaten Sleman Tahun
2021;
b. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan
kalurahan yang transparan, efektif, efisien, dan
akuntabel, perlu diatur mengenai tata cara
pencalonan Lurah secara khusus pada Kalurahan
yang terdampak dari adanya Putusan. Mahkamah
Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Pencalonan Lurah dalam Kondisi Khusus;
Dasar Hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2
Tahun 2020
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Kondisi Khusus; Pencalonan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2021.
Jumlah halaman: 13 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo No. 48 Tahun 2016
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, BD.2016/NO.48
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gorontalo.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan UU No. 9 Tahun 2015; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 14 Tahun 2016; PP No. 18 Tahun 2016; Perda Kabupaten Gorontalo No. 9 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika termasuk di dalamnya mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja, kepegawaian.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 15 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boalemo No. 48 Tahun 2016
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAs pariwisata dan kebudayaan
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, BD.2016/NO.593
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 50 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2000; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; Perda No. 5 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan termasuk di dalamnya mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, penjabaran tugas dan fungsi, kelompok jabatan fungsional, tata kerja, serta jabatan perangkat daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 20 halaman dengan lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banda Aceh Nomor 48 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Analisa Standar Belanja Konstruksi Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan dalam rangka penyusunan anggaran dan belanja Pemerintah Kota dipandang perlu menyusun Analisa Standar Belanja Konstruksi Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2022;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Analisa Standar Belanja Konstruksi Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2022;
Dasar Hukum Perwal ini adalah: UU No.8 (Drt) Tahun 1956; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 5 Tahun 1983; PP No. 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 65 Tahun 2010; Perpres No. 33 Tahun 2020; Perpres No. 113 Tahun 2020; Permen Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 24/PRT/M/2008; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permen Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 10 Tahun 2021; Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-3708 Tahun 2020; Qanun Kota Banda Aceh No. 1 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Banda Aceh No. 3 Tahun 2012;
Dalam Peraturan Walikota terdiri atas 9 Pasal yang mengatur tentang BAB I Ketentuan Umum, BAB II Maksud dan Tujuan, BAB III ASB; BAB IV Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2021.
14 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 48 Tahun 2016
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 48, BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 62033
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Standardisasi Prasarana Dan Sarana Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 20 13 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standardisasi Prasarana dan Sarana Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 std Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 std Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013; Perda No.12 Tahun 2014; Pergub No.209 Tahun 2012
Peraturan Gubernur ini menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan standardisasi prasarana, sarana, tata ruang kerja dan pakaian dinas BPTSP beserta jajarannya.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Maret 2016.
Mencabut Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2012 tentang Standarisasi Prasarana dan Sarana Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Kota Administrasi
11 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sijunjung Nomor 48 Tahun 2021
Administrasi dan Tata Usaha Negara Kependudukan dan Perkawinan Struktur Organisasi
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, BERITA DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2021 NOMOR 48
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016
sebagaimana
telah di ubah
Nomor
72
Tahun
2019
tentang Perangkat
dengan
tentang
Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016
Daerah
Peraturan Pemerintah
Perubahan Atas Peraturan
tentang Perangkat
dan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor
12
Tahun
2016
Pembentukan dan Susunan
telah diubah
tentang
2016
maka
dengan
Perangkat
Daerah
Daerah
tentang
sebagaimana
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun
2021
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor
12
Tahun
tentang
Pembentukan dan Susunan
Perangkat
Daerah,
perlu menetapkan peraturan Bupati tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Permenpan RB No 17 Tahun 2021, Permenpan RB No 17 Tahun 2021, Peraturan Daerah kAb sijunjung Nomor 12 Tahun 2016
PERATURAN BUPATI (PERBUP) INI MENGATUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL, DENGAN SISTEMATIKA SEBAGAI BERIKUT :
1. KETENTUAN UMUM
2. KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
3. TUGAS DAN FUNGSI
4. TATA KERJA
5. KETENTUAN PERALIHAN
6. KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
21 HALAMAN
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat