Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato No. 7 Tahun 2015
Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Kabupaten Pohuwato
MATERI POKOK PERATURAN
AbstrakPeraturan Daerah ini mengatur tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Kabupaten Pohuwato, termasuk didalamnya mengatur tentang Pembinaan dan Pengawasan; Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Pada Pemekaran atau Kelurahan yang Beralih Menjadi Desa; Revisi RPJM dan Masa Transisi.
METADATA PERATURAN
Tipe Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Judul
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 7 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Kabupaten Pohuwato
T.E.U.
Indonesia, Kabupaten Pohuwato
Nomor
7
Bentuk
Peraturan Bupati (PERBUP)
Bentuk Singkat
PERBUP
Tahun
2015
Tempat Penetapan
Marisa
Tanggal Penetapan
05 Januari 2015
Tanggal Pengundangan
05 Januari 2015
Tanggal Berlaku
Sumber
BD.2015/NO.7
Subjek
ADMINISTRASI DAN TATA USAHA NEGARA - PROGRAM, RENCANA PEMBANGUNAN DAN RENCANA KERJA
Status
Tidak Berlaku
Bahasa
Bahasa Indonesia
Lokasi
Pemerintah Kabupaten Pohuwato
Bidang
Halaman ini telah diakses 821 kali
STATUS PERATURAN
Dicabut dengan :
-
PERBUP Kab. Pohuwato No. 31 Tahun 2022
tentang Petunjuk Teknis Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa
UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI
Belum Tersedia
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
KONTAK
- Sekretariat Website JDIH BPK
- Ditama Binbangkum - BPK
- Jalan Gatot Subroto 31
- Jakarta Pusat, 10210
- Telp (021) 25549000 ext. 1521
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan
Badan Pemeriksa Keuangan