Peraturan Bupati (Perbup) NO. 10, LD Tahun 2024 Nomor 10
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 57 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Perjalanan Dinas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5)
Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun
2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
dan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2022
tentang Standar Harga Satuan Regional, telah ditetapkan
Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 57 Tahun 2023 tentang
Standar Harga Satuan Perjalanan Dinas Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2024; bahwa dalam rangka efektifitas pengaturan perjalanan dinas
serta untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas
pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pandeglang maka
dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian atas
Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 57 Tahun 2023 tentang
Standar Harga Satuan Perjalanan Dinas Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2024 .
UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 33 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah
dengan Perpres No. 53 Tahun 2023; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kabupaten Pandeglang No. 6 Tahun
2021.
Didalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan
atas Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 57 Tahun
2024 tentang Standar Harga Satuan Perjalanan
Dinas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Pandeglang Tahun Anggaran 2024.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 2024.
Perbup ini mengubah Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 57 Tahun
2024.
3 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 10, BD Tahun 2024 Nomor 10
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pembebasan Pokok Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan bagi Badan Hukum yang Melaksanakan Investasi
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan keseimbangan ekonomi bagi masyarakat, diperlukan upaya kebijakan dari pemerintah daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan mengendalikan tingkat inflasi di wilayah Kabupaten Tangerang; bahwa untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat dan mengendalikan tingkat inflasi di Kabupaten Tangerang, pemerintah daerah perlu memberikan insentifberupa pembebasan pokok bea perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan bagi badan hukum yang melaksanakan investasi; bahwa untuk menciptakan kepastian hukum terhadap kebijakan pemerintah daerah dalam memberikan insentif berupa pembebanan pokok bea perolehan hak atas tanah dan/ atau bangunan, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 35 Tahun 2023; Perda Kabupaten Tangerang No. 1 Tahun 2024.
Didalam Peraturan Bupati Ini Mengatur tentang pembebasan pokok bea perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan bagi badan hukum yang melaksanakan investasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2024.
5 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Boalemo Nomor 10 Tahun 2024
Perbup Kab. Boalemo No. 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kabupaten Boalemo Nomor 41 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
Mengubah
PERBUP Kab. Boalemo No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kabupaten Boalemo Nomor 41 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
Peraturan Bupati Kabupaten Boalemo Nomor 41 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kabupaten Boalemo Nomor 41 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 10, BD 2024 (10)
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kabupaten Boalemo Nomor 41 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
Bahwa dengan perubahan asumsi atas belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, sehingga menyebabkan terjadinya pergeseran anggaran antar organisasi, unit
organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek dan/atau sub rincian objek. maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, UU No 50 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 10 Tahun 2000, UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 7 Tahun 2021, UU No 25 Tahun 2004, UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023, UU No 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No 6 Tahun 2023, UU No 1 Tahun 2022, PP No 109 Tahun 2000, PP No 65 Tahun 2001, PP No 66 Tahun 2001, PP No 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP NO 74 Tahun 2012, PP No 5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan PP No 1 Tahun 2018, PP No 71 Tahun 2010, PP No 12 Tahun 2017, PP No 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No 1 Tahun 2023, PP No 33 Tahun 2018, PP No 12 Tahun 2019, PP No 37 Tahun 2023, Perpres No 33 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No 53 Tahun 2023, Permendagri No 52 Tahun 2012, Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018, Permendagri No 62 Tahun 2017, Permendagri No 86 Tahun 2017, Permendagri No 36 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 78 Tahun 2020, Permendagri No 77 Tahun 2020, Permendagri No 9 Tahun 2021, Permendagri No 15 Tahun 2023, PERDA Kab Boalemo No 7 Tahun 2022, PERDA Kab Boalemo No 8 Tahun 2023, Perbup Kab Boalemo No 41 Tahun 2023, Perbup Kab Boalemo No 3 Tahun 2024.
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kabupaten Boalemo Nomor 41 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2024.
Terdiri dari 15 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Probolinggo Nomor 10 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 10, BD Kab. probolinggo Tahun 2024 Nomor 10 Seri G; https://jdih.probolinggokab.go.id
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pengalokasian
Alokasi Dana Desa di Kabupaten Probolinggo Tahun
Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian
Alokasi Dana Desa di Kabupaten Probolinggo Tahun
Anggaran 2024.
Peraturan ini mengatur mengenai penetapan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2024 sebesar
Rp. 118.091.926.000,- beserta lampiran rincian per desa
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Januari 2024.
jumlah 19 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 10 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Rantau Rasau
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka peningkatan dan pemerataan akses
pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat
Kabupaten Tanjung Jabung Timur khususnya di wilayah
Kecamatan Rantau Rasau dan sekitarnya, perlu dibentuk
Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum
Daerah Rantau Rasau guna memenuhi ketersediaan
fasilitas pelayanan kesehatan dalam rangka peningkatan
derajat kesehatan masyarakat;
b. bahwa beradasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (4) dan
Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentangPerubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pembentukan
unit pelaksana teknis dinas Daerah ditetapkan dengan
Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis
kepada gubernur;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan
Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Rantau Rasau;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 14 Tahun 2000; UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; UU No 6 Tahun 2023; UU No 17 Tahun 2023; PP No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No 72 Tahun 2019; Permenkes No 24 Tahun 2014; Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018; Permendagri No 12 Tahun 2017; Perda Tanjabtim No 6 Tahun 2016; Perda Tanjabtim No 6 Tahun 2019
Peraturan ini mengatur terkait Ketentuan Umum, Pembentukan, Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, Unit-Unit Non Struktural, Kelompok Jabatan, Tata Kelola, Tata Kerja, Kepegawaian dan Eselon, Pembinaan dan Pengawasan, Pembiayaan, serta Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2024.
20
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bungo Nomor 10 Tahun 2024
Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo
ABSTRAK:
a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 ten tang
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Bungo sebagaimana telah beberapakali di ubah terakhir
dengan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun
2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5
Tahun 2017 ten tang Hak Keuangan Dan Administratif
Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada
sehingga perlu disesuaikan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun
2017 Ten tang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5
Tahun 2017 Ten tang Hak Keuangan Dan Administratif
Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bungo;
UUD RI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No 12 Tahun 1956 sebagimana telah diubah dengan UU no 7 Tahun 1965; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023; PP No 12 Tahun 2018; PP No 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No 1 Tahun 2023; Perda Bungo No 5 Tahun 2017; Perbup No 28 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perbup No 26 Tahun 2022.
Peraturan ini mengatur terkait Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2024.
6
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tebo Nomor 10 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2024
ABSTRAK:
Bawa untuk melaksanakan ketentuan pasal 17 ayat (2) peraturan pemerintah No 14 Tahun 2024 tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2024, perlu menetapkan peraturan bupati tentang teknis pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
Pasal 18 Ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 54 Tahun 1999 telah diubah dengan UU No 14 Tahun 2000; UU No 23 Tahun 2014 telah diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023; Peraturan pemerintah No 14 Tahun 2024; Peraturan menteri dalam negeri No 80 Tahun 2015 telah diubah dengan peraturan menteri No 120 Tahun 2018;
Ketentuan umum, pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas, pembayaran, pendanaan, ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Maret 2024.
Peraturan Bupati Tebo Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023 Nomor 5, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
8 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji
Ketiga Belas yang Sersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun 2024
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang
Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada
Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima
Tunjangan Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji
Ketiga Belas yang Sersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun 2024;
Dasar Hukum: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024;
Materi Pokok: Pemberian Tunjangan Hari raya dan gaji Ketiga Belas; Pembayaran; Pendanaan;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2024.
Jumlah Halaman : 5 HLM
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 10 Tahun 2024
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 10, BD 2024 (566)
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024
ABSTRAK:
Bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 263 ayat (4) Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan pemerintah daerah yang memuat rancangan kerangka
ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemrintah Pusat, serta untuk menindaklanjuti ketentuan pasal 26 ayat (2) Undang-undemg Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat 92) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah men3aisun RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, UU No 25 Tahun 2004, UU No 11 Tahun 2007, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023, Permendagri No 86 Tahun 2017, Perbup No 2 Tahun 2023, Perbup No 10 Tahun 2023.
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 termasuk didalamnya mengatur mengenai ketentuan umum, perubahan rencana kerja pemerintah daerah, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2024.
Terdiri dari 6 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2024
Perubahan – Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) – 2024
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 10, BD 2024 (10)
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024
ABSTRAK:
Dalam rangka menjamin keselarasan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian rencana pembangunan daerah dan adanya perubahan regulasi yang berpengaruh pada dokumen rencana pembangunan daerah serta adanya perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah, kerangka pendanaan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, maka perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024.
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.3 Tahun 2022; UU No.25 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.8 Tahun 2008; Permendagri No.86 Tahun 2017; Permendagri No.81 Tahun 2022; PerBup Nunukan No.13 Tahun 2023;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang: Ketentuan Umum; Perubahan Renja Tahun 2024; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2024.
4 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
