Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2015 Seri E Nomor 17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye, Bahan Kampanye, Dan/atau Rapat Umum di Tempat Umum pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 2015.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Hulu No. 18 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Program Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tataa Cara Pengenaan Sanksi Administratif dalam Pelaksanaan Program Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;
Dasar Hukum PERATURAN BUPATI ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 29 Tahun 2004, UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1996, Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2014, PERDA Kabupaten Kapuas Hulu No. 15 Tahun 2014.
Dalam PERATURAN BUPATI ini diatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Kewajiban, Sanksi Administratif, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2015.
14 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato No. 18 Tahun 2015
JADWAL RETENSI ARSIP FASILITATIF NON KEUANGAN DAN NON KEPEGAWAIAN
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD.2015/NO. 18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kab. Pohuwato
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
Dasar hukum Peraturan Bupati in adalah: UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 6 Tahun 2003; UU No. 43 Tahun 2007; UU No. 9 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 28 Tahun 2012; PP No. 24 Tahun 2014; KEMENDAGRI No. 30 Tahun 1979; Peraturan Kepala Arsip Nasional No. 12 Tahun 2009; Peraturan Kepala Arsip Nasional No. 17 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato No. 1 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato No. 1 Tahun 2013; Peraturan Bupati Pohuwato No. 19 Tahun 2013. serta memperhatikan Surat Kepala Arsip Nasional Nomor : B-PK.03.09/57/2014 Tahun 2014.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato, termasuk didalamnya mengatur tentang Maksud dan Tujuan; JRA Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 April 2015.
Peraturan Bupati ini terdiri atas 28 Halaman dengan Lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Besar Nomor 17 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
ABSTRAK:
- Bahwa dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan efektifitas pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan dan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Peerdesaan dan Perkotaan, perlu mengatur sistem dan prosedur administrasi pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, bahwa dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemungutan Paak Bumi dan Bangunan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah agar dapat berjalan baik, efektif dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dipandang perlu mengatur Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangnan Perdesaan dan Perkotaan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Aceh Besar, bahwa berdasarkan pertimangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
UU No. 7 (Drt) Tahun 1956, UU No. 6 Tahun 1983, UU No. 44 Tahun 1999, UU No. 44 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 11 Tahun 2006, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 91 Tahun 2010, PP No. 13 Tahun 2006, Qanun Kab. Aceh Besar No. 4 Tahun 2012.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Dalam Rangka Pembentukan dan Pemeliharaan Basis Data SISMIOP, Penentuan Klasifikasi dan Besarnya NJOP Serta Penetapan NOP, Pengenaan Pajak Terhadap Wajib Pajak, Pelaksanaan, dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2015.
62 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang No. 17 Tahun 2015
KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 5 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, serta untuk meningkatkan integritas aparatur sipil negara dalam mencegah dan memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme, maka setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaporkan dan mengumumnkan kekayaan sebelum dan setelah menjabat yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No.28 Tahun 1999, UU No.31 Tahun 1999, UU No.30 Tahun 2002, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.12 Tahun 2011, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.28 Tahun 1999;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan; PN yang wajib LHKPN dan LHKASN; Tata cara penyampaian LHKPN dan LHKASN; Tim Pengelola LHKPN dan LHKASN; Pembinaan dan Pengawasan; Larangan dan Sanksi; Pembiayaan; Ketentuan Lain-lain dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Februari 2015.
16 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Serang No. 17 Tahun 2015
Pedoman Keprotokolan Pada Pemerintah Dearah Kabupaten Serang
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD.2015/NO.17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Keprotokolan Pada Pemerintah Dearah Kabupaten Serang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib, teratur dan memberikan rasa aman serta penghormatan kepada pejabat negara, pejabat pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional serta tokoh masyarakat tertentu dan/atau tamu negara sesuai dengan kedudukan dalam negara, pemerintahan dan masyarakat perlu menetapkan Pedoman Keprotokolan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serang dengan Peraturan Bupati.
1.UU No.23 Tahun 2000 ;2.UU No. 14 Tahun 2008 ;3.UU No. 24 Tahun 2009
;4.UU No.9 Tahun 2010 ;5.UU No. 5 Tahun 2014 ;6.UU No. 23 Tahun 2014
;7.PP No. 62 tahun 1990;8.Perda Kab Serang No.5 Tahun 2008 ;9.Perda Kab Serang No. 18 Tahun 2011 ;10.Perda Kab Serang No. 19 Tahun 2011 ;11.Perda Kab Serang No.20 Tahun 2011 ;12.Perda Kab Serang No. 9 Tahun 2013
1.ketentuan umum;2.maskud dan tujuan;3.ruang lingkup;4.sistematika penulisan
;5.ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 2015.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato No. 17 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan di Lingkungan Pemkab Pohuwato
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 53 ayat (1) PP No.28 tahun 2012 tentang Pelaksanaan UUD No.43 tahun 2009 tentang Kearsipan.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.43 Tahun 2007; UU No.9 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; PP No.28 Tahun 2012; PP No.24 Tahun 2014; PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL RI No.25 Tahun 2012; PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL RI No.6 Tahun 2013; PERBUP No.19 Tahun 2013.
Dalam Peraturan Bupati ini di atur tentang Maksud dan Tujuan, JRA Keuangan, Penyusutan Arsip Keuangan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 April 2015.
Peraturan Bupati ini terdiri atas 24 Halaman dengan lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Halmahera Barat Nomor 16 Tahun 2015
administrasi dan tata usaha negara - rencana pengelolaan energi alternatif berbasis potensi lokal kabupaten halmahera barat
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2015 NOMOR 17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Pengelolaan Energi Alternatif Berbasis Potensi Lokal Kabupaten Halmahera Barat
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan peraturan bupati ini antara lain untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, yang mengamanatkan bahwa energi memiliki peran yang sangat vital dan strategis bagi peningkatan kegiatan ekonomi dan ketahanan energi daerah, sehingga pengelolaannya harus dilaksanakan secara berkeadilan, berkelanjutan, rasional, optimal dan terpadu, maka pemetaan potensi energi alternatif yang ada di Kabupaten Halmahera Barat menunjukan potensi energi yang berbasis potensi lokal, berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada kalimat diatas perlu menetapkan peraturan bupati Halmahera Barat tentang rencana pengelolaan energi alternatif berbasis potensi lokal Kabupaten Halmahera Barat.
Dasar hukum peraturan bupati ini terdiri dari UU No.5 Tahun 1960, UU No.41 Tahun 1999, UU No.1 Tahun 2003, UU No.33 Tahun 2004, UU No.26 Tahun 2007, UU No.30 Tahun 2007, UU No.12 Tahun 2011, UU No.37 Tahun 2014, PP No.38 Tahun 2007, PP No 42 Tahun 2008, PP No.15 Tahun 2010, PP No.79 Tahun 2014.
Dalam peraturan bupati ini diatur tentang rencana pengelolaan energi alternatif berbasis potensi lokal Kabupaten Halmahera Barat, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Ketentuan umum; Tujuan dan sasaran; Arah kebijakan energi daerah; Ketentuan peralihan; Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2015.
12 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 16 Tahun 2015
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD.2015/No.16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pelayanan Administrasi
Terpadu Kecamatan (PATEN) lingkup Pemerintah Kabupaten
Sidenreng Rappang, maka perlu membuat pedoman penyelenggaraan pelayanan dimaksud agar terlaksana secara terpadu, terencana dan terkoordinir;
b. bahwa bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi
Terpadu Kecamatan.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5387;)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4826);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4
Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan ( PATEN );
11. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 19);
1. KETENTUAN UMUM
2. RUANG LINGKUP
3. MAKSUD DAN TUJUAN
4. PERSYARATAN PENYELENGGARAAN PATEN
5. PENETAPAN KECAMATAN PENYELENGGARA PATEN
6. PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PATEN
7. PEJABAT PENYELENGGARA PATEN
8. PEMBIAYAAN DAN PENERIMAAN
9. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
10. PERAN SERTA MASYARAKAT
11. KETENTUAN LAIN-LAIN
12. KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2015.
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Nomor 15 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penamaan Gedung Guru
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk mengembangkan pendidikan serta peningkatan dan Kepedulian Ibu Hj. Rahmijati Jahja, S.Pd sebagai wadah Organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 5 ayat (2) UUD Tahun 1945; UU No. 20 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 30 Tahun 1979; Perbup No. 3 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah untuk ketiga kalinya dengan Perbup No. 26 Tahun 2012; Surat Keputusan Pengurus PGRI Kabupaten Gorontalo No. 06/SK/Konkerkab II/2015.
Dalam peraturan ini diatur tentang Penamaan Gedung Guru termasuk.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
