Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah, Standar/Pedoman
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 69, BD.2021/NO.69
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu agar terarah, terkoordinasi, efektif dan efisien serta
menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah perlu diatur dengan petunjuk teknis;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah.
Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 ; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2022.
Peraturan ini memuat tentang : PETUNJUK TEKNIS PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.
Dengan Sistematika :
KETENTUAN UMUM;
KEGIATAN PENGAWASAN;
PENUGASAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGAWASAN;
PERJALANAN DINAS KHUSUS PENGAWASAN;
PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS KHUSUS PENGAWASAN;
PERTANGGUNGJAWABAN;
PEMBIAYAAN ;
PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2021.
19 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 69 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standarisasi Indeks Belanja Desa Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa agar perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di Desa
pada Tahun Anggaran 2022 dapat berjalan lebih efisien dan
efektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, perlu menetapkan Standarisasi Indeks
Belanja Untuk Desa di Kabupaten Wonogiri; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Standarisasi Indeks Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 31 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Standarisasi indeks belanja merupakan biaya/harga tertinggi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Oktober 2021.
4 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 69 Tahun 2021
pbb P2 - PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN LUNAS PAJAK
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 69, BD.2021/NO.69
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Lunas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Brebes
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka optimalisasi pencapaian target Pendapatan Daerah Pajak Bumi dan Bangunan dari sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), perlu menggerakkan atau memotivasi pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).Kepada Kecamatan, Desa/Kelurahan, Koordinator Pajak dan Wajib Pajak yang telah melaksanakan pelunasan Pajak Bumi dan Bangungan Perdesaan dan Perkotaan dengan baik, perlu memberikan penghargaan atas pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Brebes; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Lunas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Brebes;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2010;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pemberian penghargaan lunas PBB-P2, penilaian pemberian penghargaan lunas PBB-P2, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 November 2021.
Peraturan Bupati Brebes Nomor 45 Tahun 2019 dicabut.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 69 Tahun 2021
PERBUP Kab. Tasikmalaya No. 46 Tahun 2023 tentang Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 69 Tahun 2021 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya
standar - kompetensi - jabatan - aparatur - sipil - negara - di - lingkungan - pemerintah - daerah - kabupaten - tasikmalaya
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 69, BD 2021/69
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya
ABSTRAK:
Bahwa dalam upaya mewujudkan pengelolaan manajemen ASN berbasis sistem merit maka perlu menetapkan Perbup Tasikmalaya tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kab. Tasikmalaya.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; PP No. 12 Tahun 2017; Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biroakrasi No. 38 Tahun 2017; Perda Kab. Tasikmalaya No. 1 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmalaya No. 3 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmalaya No. 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kab. Tasikmalaya No. 7 Tahun 2016; Perbup Tasikmalaya No. 39 Tahun 2021.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara, Evaluasi Dan Pengembangan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2021.
6 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 68 Tahun 2021
PERBUP Kab. Bengkayang No. 54 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 68 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2022
Mencabut
PERBUP Kab. Bengkayang No. 19 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR 39 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2021
PERATURAN BUPATI NOMOR 32 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR HARGA SATUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2022
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2022
UU no.10 tahun 1999; UU no.12 tahun 2011; UU no.23tahun 2014; PP no.12 tahun 2019; Perpres no.33 tahun 2020; Permendagri no.80 tahun 2015; Permendagri no.77 tahun 2020; Permenkeu no.60/PMK.02/2021; Perda no.11 tahun 2016; Perda no.7 tahun 2020; Perda no.11 tahun 11 tahun 2020; Perda no.7 tahun 2021
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Standar Harga Satuan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2021.
6 halaman peraturan dan 52 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkalis Nomor 68 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Jaring Pengaman Sosial Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Bengkalis
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mendorong peningkatan perekonomian dan pemberian bantuan kepada masyarakat yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 sebagai upaya pemulihan ekonomi nasional maka perlu adanya jaring pengaman sosial atau bantuan bagi masyarakat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 2. UU No. 12 Tahun 1956; 3. UU No. 24 Tahun 2007; 4. UU No. 11 Tahun 2009; 5. UU No. 13 Tahun 2011; 6. UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; 7. PP No. 39 Tahun 2012; 8. PP No. 12 Tahun 2019; 9. Perpres No. 82 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 108 Tahun 2020; 10. Perbup Kabupaten Bengkalis No. 44 tahun 2021.
Dalam Peraturan Bupati ini berisi 10 (sepuluh) Bab dan 19 Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan Umum; BST untuk Masyarakat Terdampak Covid-19; Bantuan Uang Makan dan Minum Bagi Masyarakat yang Melakukan Isolasi Mandiri; Bantuan Sosial Meninggal Dunia Suspek, Probable atau Terkonfirmasi Covid-19; Sumber Dana; Pelaporan; Pemantauan dan Evaluasi; Pengawasan; Ketntuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 68 Tahun 2021
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah - Struktur Organisasi - Standar/Pedoman
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 68, Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 639
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan pusat kesehatan masyarakat yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan tingkat pertama yang bermutu dan berkesinambungan dengan memperhatikan keselamatan pasien dan masyarakat, dan dengan diundangkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019, serta Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2018 sudah tidak sesuai lagi, maka perlu menetapkan PERBUP
Dasar Hukum ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 33 Th. 2008; UU No. 5 Th. 2014; UU No. No. 23 Th. 2014 std terakhir dengan UU No. 9 Th. 2015; PP No. 18 Th. 2016 stdd PP No. 72 Th. 2019; PMK No. 43 Th. 2019; Perda KKA No. 7 Th. 2016 stdd Perda KKA Nomor 5 TH. 2021
PERBUP ini mengatur mengenai pembentukan, kedudukan, tugas, fungsi dan Susunan Organisasi; kelompok jabatan fungsional; tata kerja; jabatan pengangkatan dan pemberhentian
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
PERBUP ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku mengenai Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 61 Tahun 2018
18 hal.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 68 Tahun 2021
pedoman-pelaksanaan pembinaan-pengawasan-Badan layanan umum daerah-pusat kesehatan masyarakat
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 68, BD.2021/NO.68
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pati
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pati.
Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950; Undang-Undang 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pati Nomor 102 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini memuat tentang pembina dan pengawas BLUD, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan BLUD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2021.
14 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 68 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang
Standar Pelayanan Minimal Desa perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Desa.
dasar hukumnya: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017; Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 70 Tahun
2019.
peraturan bupati ini mengatur tentang Standar Pelayanan Minimal Desa dengan sistematika: ketentuan umum; standar pelayanan minimal desa; pejabat penyelenggaraan SPM desa; pembentukan tim teknis; peran serta masyarakat; pendanaan; pembinaan dan pengawasan; ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2021.
24 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boyolali Nomor 68 Tahun 2021
Peraturan Bupati Boyolali Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 68, Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 68
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali
ABSTRAK:
a. bahwa untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi keija, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas Aparatur Sipil Negara, perlu pedoman penggunaan pakaian dinas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali;
b. bahwa Peraturan Bupati Boyolali Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971, Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun
2020.
Peraturan ini mengatur tentang seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas ASN dalam melaksanakan tugas kedinasan yaitu, Pakaian Dinas Harian, Pakaian Dinas Lapangan, Pakaian Sipil Lengkap, Pakaian Dinas Upacara.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2021.
Mencabut Peraturan Bupati Boyolali Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali
61 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
