Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD.2012/No.16 Seri E Nomor 14
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2015
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan Perbup ini adalah: b. bahwa dalam rangka mendukung keberlanjutan
perluasan dan pengarusutamaan program
sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta guna
terwujudnya peningkatan akses masyarakat miskin
terhadap air minum dan sanltasi, perlu pemuatan
kebijakan air minum dan penyehatan linglrungan,
khususnya yang berbasis masyarakat dalam bentuk
rencana aksi daerah bidang air minum dan
penyehatan linglrungan ke dalam Rencana Kerja
Pembangunan Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimak:sud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi
Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan
Lingkungan Kabupaten Purworejo Tahun 2011-
2015;
Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Llnglrungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang
Sumber Daya Air Minum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah
diubah bcbcrapa kali, terakhir dengan UndangUndang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005
tentang Pengembangan Sistern Penyediaan Air
Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4490);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4815);
8. lnstruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang
Program Pembangunan Yang Berkeadilan;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No
18/Pfrr/M/2007 tentang Penyelenggaraan
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No
14/Prrr/M/2011 tentang Standar Pelayanan
Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang;
12. Peraturan Gubcmur Jawa Tengah Nomor 20 Tahun
2011 tentang Rencana Alesi Daerah Percepatan
Pencapaian Target Millenium Development Goal's
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 - 2015;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten
Pwworejo Tahun 2008 Nomor 4); 14. Peraturan Oacrah Kabupatcn Purworcjo Nomor 14
Tahun 2008 tcntang Organisasi dan Tata Kcrja
Perangkat Daerah Kabupatcn Purworcjo (Lcmbaran
Daerah Kabupaten Purworcjo Tahun 2008 Nomor
14);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purworcjo Nomor 2
Tahun 2011 tcntang Rencana Pembangunan Jangka
Mcncngah Dacrah Kabupaten Purworejo Tahun
2011-2015 (Lcmbaran Daerah Kabupaten Purworejo
Tahun 2011 Nomor 2);
Materi Pokok Perbup ini adalah: RAD AMPL Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2015 berperan sebagai
rencana pengembangan kapasitas Daerah untuk perluasan program
pelayanan air minum clan penyehatan lingkungan serta pengadopsian
pendekatan AMPL berbasis masyarakat selama Tahun 2011 sampai
dengan Tahun 2015 dalam rangka mendukung percepatan pencapaian
Tujuan Pembangunan Milenium. RAD AMPL Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2015 berfungsi sebagai:
a. instrumen kebijakan pengcmbangan pelayanan air minum dan
sanitasi daerah jangka menengah;
b. rencana peningkatan kinerja pelayanan air minum dan sanitasi
yang menerapkan pendekatan PAMSIMAS dan pendekatan
kelembagaan;
c. media intemalisasi program/kegiatan dengan pendekatan
PAMSIMAS ke dalam program/kegiatan SKPD yang menangani
bidang AMPL;
d. acuan pengalokasian anggaran dalam APBD Kabupaten Purworejo
bagi program-program peningkatan kinerja pelayanan AMPL;
e, acuan jumlah desa repli.ka.si program PAMSIMAS minimal untuk
Tahun 2012 clan 2013.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Mei 2012.
8 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapin No. 16 Tahun 2012
Pajak dan Retribusi Daerah;Perizinan, Pelayanan Publik
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 16, LD.2012/NO.16
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Perizinan Tertentu
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang Perizinan di Kabupaten Tapin, serta untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang retribusi perizinan tertentu, perlu ditinjau kembali;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
Undang-Undang Gangguan (Hinderordonnantie) Staatsblad 1926 Nomor 226 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Staatsblad 1940 Nomor 450;Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965;Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983;Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993;Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010;Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011;Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 13 Tahun 1990;Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008.
Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Retribusi Perizinan Tertentu dengan Sistematika;Ketentuan Umum;Golongan dan Jenis Retribusi;Penyesuaian Tarif;Wialayah Pemungutan;Masa Retribusi/Saat Retribusi Terutang;Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran;Sanksi Administratif;Penagihan;Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa;Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi;Keberatan;Pengembalian Kelebihan Pembayaran;Insentif Pemungutan;Ketentuan Penyidikan;Ketentuan Pidana;Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
26 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kotamobagu No. 16 Tahun 2012
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Sampah
ABSTRAK:
bahwa pertambahan penduduk, pertumbuhan kawasan
pemukiman, pertumbuhan sentra-sentra ekonomi dan
perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan
bertambahnya volume, jenis, karakteristik sampah yang
semakin beragam; bahwa telah terjadi perubahan paradigma dalam
pengelolaan sampah, semula pengelolaan sampah
dilakukan dengan cara kumpul, angkut dan buang,
menjadi pendekatan yang komprehensif dari hulu
sampai hilir yang kemudian dikembalikan ke media
lingkungan secara aman dan berwawasan lingkungan; bahwa untuk melaksanakan kewenangan Pemerintah
Daerah sebagaimana diatur dalam Undang Undang
Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,
Pemerintah Daerah berwenang untuk membentuk
Peraturan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan
Sampah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 ; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 ; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004; Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 ; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 ;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang ruang lingkup, azas dan tujuan, tugas dan wewenang pemerintah daerah, hak dan kewajiban, perizinan, pengurangan sampah, penanganan sampah, pembiayaan dan kompensasi, peran serta masyarakat, lembaga pengelola, insentif dan disinsentif, kerjasama dan kemitraan, pengaduan dan penyelesaian sengketa, larangan, pembinaan dan pengawasan, sanksi administratif, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2012.
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, Berita Daerah 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepahiang
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan polisi Pamong Praja dan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 20 Tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepahiang, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Kepahiang tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepahiang. maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Kepahiang
Materi Pokok: Susunan Organisasi Satuan Polosi Pamong Praja Kabupaten Kepahiang adalah terdiri dari :
a. Kepala;
b. Sekretaris;
1. Sub Bagian Program
2. Sub Bagian Keuangan
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
c. Bidang Sumber Daya Aparatur;
1. Kasi. Pelatihan Dasar
2. Kasi. Teknis Fungsional
d. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah;
1. Kasi. Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan
2. Kasi. Penyelidikan dan Penyidikan
e. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
1. Kasi. Kerjasama
2. Kasi. Operasional dan Pengendalian
f. Bidang Perlindungan Masyarakat;
1. Kasi. Satuan Linmas
2. Kasi. Pembinaan Potensi Masyarakat
g. Kelompok Jabatan Fungsional
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Dengan berlakunya peraturan Bupati ini, maka peraturan Bupati Kepahiang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Kepahiang dinyatakan tidak berlaku lagi.
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
18 Halaman
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2012
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi,Dan Anak Balita
ABSTRAK:
kesehatan merupakan hak asasi manusia dan
kebutuhan dasar bagi setiap orang yang pemenuhannya
menjadi kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dengan
melibatkan individu, keluarga, dan masyarakat, Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi, dan Anak Balita
merupakan salah satu faktor utama bagi kehidupan keluarga
dan masyarakat, karena tingkat derajat kesehatan keluarga
dapat diukur dari angka kematian bayi, angka kematian ibu
hamil, angka kematian ibu melahirkan, dan gizi buruk, dalam rangka meningkatkan Kesehatan Ibu, Bayi Baru
Lahir, Bayi dan Anak Balita perlu dikembangkan pelayanan
kesehatan yang berkualitas, optimal, menyeluruh, dan terpadu.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan
Daerah Tk. II di Sulawesi, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan
Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi
Terhadap Wanita , Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen , Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme , Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek
Kedokteran, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan
Sosial, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik , Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan , Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang
Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga
Kesehatan , Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang
Pemberian Air Susu Ibu Ekslusif, Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 2007
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
KESEHATAN IBU, BAYI BARU
LAHIR, BAYI DAN ANAK BALITA.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2012.
16 HALAMAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klaten Nomor 16 Tahun 2012
DANA BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT - PEDOMAN PELAKSANAAN PENYALURAN
2012
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD.2012/No.16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Penyaluran Dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Kabupaten Klaten
ABSTRAK:
bahwa program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan (PNPM-MPd) di Kab Klaten berasal dua sumber pendanaan, yaitu dari APBN dan APBD; bahwa penyaluran dana bantuan langsung masyarakat program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan yang bersumber dari APBN diatur dalam petunjuk teknis tersendiri, untuk dana bantuan langsung masyarakat program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan yang bersumber dari APBD guna kelancaran penyalurannya perlu diatur dengan Perbup; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Perbup tentang Pedoman Pelaksanaan Penyaluran Dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Kab Klaten;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 13 Tahun 1950; UU No 28 Tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; PP No 55 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP No 72 Tahun 2005; PP No 38 Tahun 2007; Permenkeu No 168/PMK.07/2009; Permendagri No 32 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tujuan, pengelolaan dan abantuan langsung masyarakat, pelaporan, pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2012.
Peraturan Bupati Klaten Nomor 14 Tahun 2011 dicabut.
10 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 16 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
ABSTRAK:
bahwa bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Pasal 56 ayat (6), Pasal 61 ayat (3), Pasal 62 ayat (7), Pasal 64 ayat (3), Pasal 65 ayat (3), Pasal 66 ayat (3) dan Pasal 71 Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Pasar grosir dan/atau pertokoan.
UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 ; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2011
PERBUP ini mengatur mengenai Maksud dan Tujuan; Klasifikasi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan; Pemakaian Fasilitas asar Grosir dan/atau Pertokoan; Tata Cara Pemungutan retribusi; Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran, Angsuran Dan Penundaan Pembayaran Retribusi; Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi; Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi; Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi; Tata Cara Pemeriksaan Retribusi; Pendelegasian Wewenang
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2012.
15 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
