Peraturan Bupati (Perbup) NO. 10, BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2024 NOMOR 660
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Ayat (4)
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor
43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495) sebagaimana · telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang ADD
Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 ten tang ADD
Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020
tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 4 tahun
2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun
2023 nomor 269);
11. Peraturan Bupati Konawe Nomor 49 tahun 2023 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Tahun
2023 Nomor 649);
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II ALOKASI DANA DESA
BAB III PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
BAB IV BESARAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA
BAB V MEKANISME PERMINTAAN, PENYALURAN DAN
PENCAIRAN ALOKASI DANA DESA
BAB VI PELAKSANAAN KEGIATAN,PERTANGGUNGJAWABAN, PELAPORAN DAN PENGAWASAN
BAB VII SANKSI ADMINISTRASI
BAB VIII PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 2024.
44
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barito Selatan Nomor 10 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 10, BD Tahun 2024 No. 10
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Badan Permusyawaratan Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk kelancaran dan tertibnya pelaksanaan pengisian Badan Permusyawaratan Desa perlu mengatur kembali Petunjuk Pelaksanaan Pengisian Badan Permusyawaratan Desa, sehingga Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawarah Desa sudah tidak sesuai lagi sehingga harus diubah.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa;
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kabupaten Barito Selatan;
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa, diubah sebagai berikut:
a. Ketentuan ayat (2) Pasal 12 diubah;
b. Ketentuan Pasal 19 diubah;
c. Di antara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 19A dan Pasal 19B;
d. Di antara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 20A;
e. Di antara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 21A;
f. Ketentuan ayat (2) Pasal 23 diubah;
g. Ketentuan Pasal 25 diubah;
h. Di antara Pasal 29 dan Pasal 30 di sisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 29A;
i. Di antara Pasal 30 dan Pasal 31 di sisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 30A;
j. Ketentuan Pasal 33 diubah;
k. Di antara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 33A;
l. Ketentuan Pasal 34 diubah;
m. Ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa diubah;
n. Ketentuan Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa diubah;
o. Ketentuan Lampiran III Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa diubah;
p. Ketentuan Lampiran IV Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa diubah;
q. Ketentuan Lampiran V Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa diubah;
r. Ketentuan Lampiran VI Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa diubah;
s. Ketentuan Lampiran VII Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa diubah;
t. Ketentuan Lampiran VIII Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa diubah;
u. Ketentuan Lampiran IX Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa diubah;
v. Ketentuan Lampiran X Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa diubah;
w. Ketentuan Lampiran XI Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa diubah;
x. Ketentuan Lampiran XII Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa diubah;
y. Ketentuan Lampiran XIII Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2024.
Mengubah: Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Badan Permusyawaratan Desa
26 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 10 Tahun 2024
Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara.
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 10,
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara.
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara.
Dasar Hukum ini adalah UU NO 2 Tahun 1997; UU NO 23 Tahun 2014; UU NO 20 Tahun 2023; PP NO 18 Tahun 2016; PP NO 11 Tahun 2017; PP NO 12 Tahun 2019; PP NO 30 Tahun 2019; PP NO 94 Tahun 2021; PERMENPAN&RB NO 34 Tahun 2011; PERMENPAN&RB NO 1 Tahun 2020; PERMENDAGRI NO 77 Tahun 2020; PERMENPAN&RB 45 Tahun 2022; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021; PERDA NO 12 Tahun 2016; PERDA NO 6 Tahun 2023.
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2024.
Lampiran File: 23 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sistem kerja guna mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional, tugas dan fungsi serta tata kerja unit pelaksana teknis daerah pada Dinas Kesehatan perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman pembentukan,
susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja unit pelaksana teknis daerah pada Dinas Kesehatan diatur dengan Peraturan Bupati;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020.
Materi Pokok: Ketentuan Umum, Pembentukan, UPTD Laboratorium Kesehatan, UPTD Pengelolaan Obat dan Alat Kesehatan, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana, Tata Kerja, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024.
Mencabut: Peraturan Bupati Sleman Nomor 38.1 Tahun 2018 tentang Pembentukan
Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 38.2 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Obat dan Alat Kesehatan.
Jumlah Halaman: 9 hlm. Halaman: 2 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2024
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Mencabut
Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 85 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara Di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 10,
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan
ABSTRAK:
Dalam rangka Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 85 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan dipandang tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, maka perlu dilakukan peninjauan Kembali dengan mengganti Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 85 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan
Dasar Hukum ini adalah UU NO 28 Tahun 1959; UU NO 28 Tahun 1999; UU NO 17 Tahun 2003; UU NO 12 Tahun 2011; UU NO 23 Tahun 2014; PP NO 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI NO 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI NO 77 Tahun 2020; KEPMENDAGRI NO 900-4700 Tahun 2020; PERDA NO 7 Tahun 2016; PERDA NO 9 Tahun 2020; PERBUP NO 38 Tahun 2021.
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2024.
Lampiran File: 11 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2024
pedoman pemberian tambahan penghasilan pegawai asn
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 10, Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 Nomor 10
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
ABSTRAK:
bahwa agar dalam pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dapat berhasil guna, berdaya guna dan efektf, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh kota;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
Menghapus Ketentuan Pasal 17 Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 25 Tahun 2023, huruf d: PNS pindahan dari luar Pemerintah Daerah, TPP
nya akan dibayarkan setelah (enam) bulan melaksanakan tugas berdasarkan SPMT dan sepanjang anggaran tersedia.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2024.
8 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Keringanan, Pengurangan, Pembebasan dan Penundaan Pembayaran atas Pokok Pajak dan/atau Sanksi Pajak dan Retribusi
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (4)
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun
2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ketentuan
mengenai keringanan, pengurangan, pembebasan dan
penundaan pembayaran atas pokok pajak dan/atau sanksi
pajak dan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Keringanan, Pengurangan Pokok, Penghapusan dan pembebasan sanksi administratif Pajak dan/atau Retribusi berupa denda
keterlambatan pembayaran Pajak dan Retribusi diberikan dalam
rangka rangkaian intensifikasi dan ekstensifikasi tunggakan
Pajak dan Retribusi serta optimalisasi pendapatan asli Daerah
dari sektor Pajak dan Retribusi. Keringanan Pajak dan/atau Retribusi diberikan dalam
bentuk: a. penghapusan sanksi administratif; b. angsuran pembayaran Pajak; dan/atau
c. penundaan pembayaran Pajak. Pengurangan Pajak dan/atau Retribusi diberikan dalam
bentuk pengurangan terhadap pokok Pajak dan/atau Retribusi. Pembebasan Pajak dan/atau Retribusi diberikan dalam bentuk pembebasan dari pengenaan pokok Pajak dan/atau Retribusi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2024.
5 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Paser Nomor 10 Tahun 2024
perusahaan umum - air minum - tirta kandilo - pegawai - pengangkatan - pemberhentian - Kedudukan - Hak - kewajiban - pedoman
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 10, BD 2024/10
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pengangkatan, Pemberhentian, Kedudukan, Hak dan Kewajiban Pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kandilo Kabupaten Paser
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kandilo
Kabupaten Paser Menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kandilo Kabupaten Paser, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengangkatan, Pemberhentian, Kedudukan, Hak dan Kewajiban Pegawai Perusahaan Umum Daerah Tirta Kandilo Kabupaten Paser.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebgaiamana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 54 Tahun 2017; Permendagri No. 2 Tahun 2007; Perda Kab. Paser No. 7 Tahun 2020
1. Ketentuan Umum; 2. Kedudukan; 3. Pengadaan; 4. Kepangkatan; 5. Hak, Kewajiban, dan Larangan; 6. Sanksi Administratif; 7. Pengangkatan dan Pemindahan Dalam dan Dari Jabatan; 8. Penilaian Pelaksana Pekerjaan dan Daftar Urut Kepangkatan; 9. Pemberhentian; 10. Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas; 11. Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Kompetensi; 12. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2024.
Peraturan Bupati Paser Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pedoman Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Paser, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
28 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 10 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006;Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006;Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006;Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008;Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017;Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018;Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019;Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017;Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018;Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009;Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022;Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2011;Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2022;
PERATURAN BUPATI INI MENGATUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025,DENGAN SISTEMATIKA:KETENTUAN UMUM;PENETAPAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH;KEDUDUKAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH;PENYESUAIAN NOMENKATUR PROGRAM KEGIATAN;KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2024.
7 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mamasa Nomor 10 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undan-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan ketentuan Pasal 104 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.11 Tahun 2002; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; Permendagri No.86 Tahun 2017
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Sistematika RKPD, Pengendalian dan Evaluasi,
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2024.
4 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
