Peraturan Bupati Landak Nomor 15 Tahun 2018 tentang Standar Perjalanan Dinas Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Landak
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR PERJALANAN DINAS BAGI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, KETUA DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI KABUPATEN LANDAK TAHUN ANGGARAN 2019
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi serta tertib administrasi pelaksanaan Perjalanan Dinas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Landak, perlu pengaturan Standar Perjalanan Dinas di Desa.
Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UU No. 55 Tahun 1999, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014, Permendagri No. 20 Tahun 2018, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Perda Kab. Landak No. 5 Tahun 2016, Perda Kab. Landak No. 12 Tahun 2018, Perbup Landak No. 4 Tahun 2016, Perbup Landak No. 54 Tahun 2018.
Dalam Perbup ini diatur tentang Ketentuan Umum; Mekanisme Perjalanan Dinas; Biaya Perjalanan Dinas; Pertanggungjawaban SPPD; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 2019.
8 Halaman dan 23 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Hari Nomor 12 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BD Kab. Batang Hari Tahun 2021 No.12
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENYELENGGARAAN MOTIVATOR KETAHANAN KELUARGA
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Motivator Kesehatan Keluarga.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016.
KETENTUAN UMUM; MAKSUD DAN TUJUAN; TUGAS POKOK DAN FUNGSI; PRINSIP DAN SASARAN; PELAKSANAAN KEGIATAN; PERSYARATAN MONIVATOR KETAHANAN KELUARGA; KETERPADUAN DAN MITRA KERJA; PEMBIAYAAN; PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN; EVALUASI DAN PELAPORAN; KEWAJIBAN DAN LARANGAN; SANKSI; KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2021.
-
-
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2007
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (4) dan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 4 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 4 Tahun 2007
PERBUP ini mengatur tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang terdiri dari Pembentukan; Pengawasan Pelaksanaan Pembentukan; Pengelolaan Keuangan Dan Penyelenggaraan Administrasi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Mei 2007.
15 hal
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 12, Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 12 Seri E
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PEDOMAN PENGHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR PERMUKAAN
ABSTRAK:
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4)
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah dan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Pedoman Penghitungan Nilai Perolehan Air Permukaan;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan
Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang
Perubahan Dalam Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1950
(Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor
65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3046);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang
Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.02/2016
tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Air Permukaan,
Pajak Air Tanah dan Pajak Penerangan Jalan Untuk
Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi Yang
Dibayarkan Oleh Pemerintah Pusat;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun
2007 tentang Perizinan Pengambilan dan Pemanfaatan Air
Permukaan di Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Timur Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
peraturan ini mengenai pedoman penghitungan nilai perolehan air permukaan . peraturan ini meliputi : ketentuan umum ; NPAP ; ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2018.
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan
Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2012 tentang Nilai
Perolehan Air Permukaan Untuk Menghitung Pajak Air
Permukaan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
jumlah 6 halaman + lampiran 8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantaeng Nomor 12 Tahun 2015
TATA CARA PEMBAGIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN BANTAENG
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BD.2015/NO.11
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMBAGIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN BANTAENG
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa
Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara, maka Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2015
tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian
Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Bantaeng Tahun
Anggaran 2015 sudah tidak sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati
Bantaeng tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan
Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Bantaeng.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah tingkat II (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587). Sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Dokumentasi dan Informasi Hukum|69
Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5593) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 44, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5669;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara sebaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5694);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 8 Tahun
2012 tentang Pedoman Pembentukan Perundangundangan Produk-Produk Hukum Daerah Kabupaten
Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun
2012 Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun
2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Bantaeng Tahun 2015 Nomor 5);
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BD Tahun 2010/ No.12
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman Kepada Distributor Pupuk Kabupaten Rembang Tahun 2010
ABSTRAK:
bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pemberian Pinjaman kepada Distributor Pupuk diperlukan bahan acuan bagi Tim Teknis untuk menyusun rencana, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi, agar dapat dilaksanakan secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel; bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu diterbitkan Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman kepada Distributor Pupuk yang dtetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992; Undang.Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-Dag/per/612008 ; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/ Permentan SR.130/ 11 / 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2009; Peraturan Gubemur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2009; Peraturan Bupati Rembang Nomor 52 Tahun 2009; Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2010;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman kepada Distributor Pupuk
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2010.
11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2014
Kependudukan dan PerkawinanPerizinan, Pelayanan PublikStandar/Pedoman
Status Peraturan
Mencabut :
Peraturan Bupati Jepara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Izin Pemanfaatan dan Akses Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Kabupaten Jepara
pencabutan-perbup-tata cara-izin-akses-nik-data kependudukan-ktp elektronik
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BD Tahun 2020/ No. 12
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Peraturan Bupati Jepara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Izin Pemanfaatan dan Akses Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Kabupaten Jepara
ABSTRAK:
Bahwa dengan diundangkannya Permendagri No 102 Tahun 2019 yang mencabut Permendagri No 61 Tahun 2015, maka perlu meninjau kembali Perbup Jepara No 10 Tahun 2017. Ketentuan dalam perbup Jepara yang mendasarkan pada Permendagri No 61 Tahun 2015 sudah tidak sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku maka perlu dicabut.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No 24 Tahun 2013; UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; UU No 30 Tahun 2014; Permendagri No 9 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Permendagri No 8 Tahun 2016; Permendagri No 102 Tahun 2019; Perda Kab Jepara No 2 Tahun 2010.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Pencabutan Perbup jepara No 10 Tahun 2017
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 April 2020.
4 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pendataan Penduduk Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial Di Kota Yogyakarta
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 92 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial di Kota Yogyakarta, ada beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai, sehingga perlu mencabut Peraturan Walikota dimaksud.
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2006, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2012, dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2016.
Materi pokok: Sasaran Pendapataan, Periode Pendapataan, Pelaksana Pendataan, Tahapan Pendataan, dan Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2020.
Jumlah Halaman: 9 HLM
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
