Peraturan Daerah (Perda) NO. 8, Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2006 Nomor 8
Peraturan Daerah (Perda) tentang Sistem Pendidikan
ABSTRAK:
bahwa pendidikan harus mampu menjawab berbagai tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan internasional, maka pendidikan diselenggarakan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk mewujudkan pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing serta penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik dalam menyelenggarakan dan mengelola pendidikan sebagai satu sistem pendidikan, sehingga perlu menetapkan PERDA
PERDA ini mengatur mengenai sistem pendidikan yang terdiri dari fungsi dan tujuan; prinsip penyelenggaraan pendidikan; hak dan kewajiban; jalur, jenjang dan jenis pendidikan; pendidikan lintas satuan dan jalur pendidikan; bahasa pengantar; pendidik dan tenaga kependidikan; prasarana dan sarana; evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi; pendanaan; pembukaan, penambahan, penggabungan, dan penutupan; penjaminan mutu; peran serta masyarakat; pengawasan dan pengendalian; sanksi administrasi; dan penyidikan; serta ketentuan pidana
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2006.
Peraturan yang akan diatur adalah peraturan mengenai prosedur dan tata cara penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini; peraturan mengenai tata cara penyelenggaraan pendidikan dasar; peraturan mengenai tata cara penyelenggaraan pendidikan menengah; peraturan mengenai tata cara penyelenggaraan pendidikan nonformal; peraturan mengenai pelaksanaan ujian pada pendidikan formal maupun nonformal; peraturan mengenai tata cara penyelenggaraan pendidikan bertaraf internasional dan berbasis keunggulan daerah; peraturan mengenai tata cara penyelenggaran pendidikan khusus dan layanan khusus; peraturan mengenai tata cara penyelenggaraan pendidikan keagamaan; peraturan mengenai pedoman penyusunan dan pengembangan kurikulum; peraturan mengenai tata cara perpindahan peserta didik; peraturan mengenai tata cara pengambilan mata pelajaran atau program pendidikan; peraturan mengenai kesejahteraan pendidikan dan tenaga kependidikan; peraturan mengenai pemberian penghargaan kepada pendidik dan atau tenaga kependidikan; peraturan mengenai mekanisme dan tata cara pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepala sekolah/madrasah/PKBM; peraturan mengenai lembaga mandiri; peraturan mengenai prosedur pemberian, persyaratan peserta didik dan pendistribusian beasiswa; peraturan mengenai pengelolaan dana pendidikan; peraturan mengenai prosedur pembukaan satuan pendidikan; peraturan mengenai prosedur penambahan dan penggabungan satuan pendidikan; peraturan mengenai prosedur penutupan satuan pendidikan; peraturan mengenai pelaksanaan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan; dan peraturan mengenai tata cara kerjasama penyelenggaraan dan/atau pengelola pendidikan;
52 hal.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonosobo Nomor 7 Tahun 2006
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2006/No.8 Seri E Nomor 5
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Tatacara Pencalonan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah
Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4587) perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara
Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya.
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang
Nomor 8 Tahun 2005; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005.
Peraturan ini mengatur Tata Cara
Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya yaitu Sekretariat Desa, pelaksana teknis
lapangan dan unsur kewilayahan yang berada di desa;
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2006.
Mencabut Peraturan Daerah
Kabupaten Wonosobo Nomor 7 Tahun 2000 tentang Tatacara Pencalonan,
Pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dirubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 19 Tahun 2002
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lahjut
dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaanya.
10 Halaman
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2006
Peraturan Daerah (Perda) NO. 6, LD 2006/ NOMOR 6 SERI D
Peraturan Daerah (Perda) tentang Badan Permusyawaratan Desa
ABSTRAK:
Bahwa perlu adanya suatu lembaga yang mencerminkan kedaulatan rakyat, sehinga perlu ditetapkan Perda Kab. Ciamis tentang Badan Permusyawaratan Desa. UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2005; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 72 Tahun 2005.
UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2005; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 72 Tahun 2005.
Peraturan ini mengatur tentang Badan Permusyawaratan Desa yang meliputi Ketentuan umum, Kedudukan, fungsi, wewenang, hak dan kewajiban, Pencalonan, penetapan dan pemberhentian, Tindakan penyidikan, Pembinaan dan pengawasan, Ketentuan peralihan, Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2006.
UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2005.
8 Hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2006
TATA - CARA - PENCALONAN - PEMILIHAN - PENINGKATAN - PELANTIKAN - DAN - PEMBERHENTIAN - KEPALA - DESA
2006
Peraturan Daerah (Perda) NO. 5, LD 2006/ NOMOR 5
Peraturan Daerah (Perda) tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 PP No. 72 Tahun 2005, perlu ditetapkan Perda tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.
UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2005; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 72 Tahun 2005.
Peraturan ini mengatur tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, yang meliputi Ketentuan umum, Persiapan pemilihan, Panitia pemilihan, Penetapan pemilih, Penjaringan dan penyaringan, Kampanye, Pemungutan dan penghitungan suara, Penetapan calon terpilis pengesahan pengankatan dan pelantikan, Larangan kepala desa, Pemberhentian kepala desa, Penjabat kepala desa, Biaya pemilihan kepala desa, Ketentuan peralihan, Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2006.
UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2005.
20 Hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2006
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa
ABSTRAK:
a. bahwa dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan
Desa secara tertib dan teratur perlu didukung sebuah
organisasi dan tata kerja yang teratur dalam
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintah
Desa;
b. bahwa dalam rangka efektifitas penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan pembinaan
kemasyarakatan di Desa, perlu pengaturan susunan
Organisasi dan Tata Kerja sebagai pedoman bagi
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 13
ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005
tentang Desa perlu mengatur Pedoman Penyusunan
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud
dalam huruf a, b dan c perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan
Tata Kerja Pemerintahan Desa.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005.
Peraturan ini mengatur tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan tata kerja
penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan
dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Mei 2006.
33 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Blora Nomor 4 Tahun 2006
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587), perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Tata Cara Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah
Bab III Susunan Organisasi Pemerintah Desa
Bab IV Tugas, Fungsi, Wewenang, Kewajiban Dan Hak Kepala Desa Dan Perangkat Desa
Bab V Hubungan Kerja
Bab VI Pembinaan Dan Pengawasan
Bab VII Ketentuan Peralihan
Bab VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2006.
Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dicabut.
24 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006
Peraturan Daerah (Perda) NO. 3, LD 2006/ NOMOR 3 SERI E
Peraturan Daerah (Perda) tentang Pembentukan Dana Cadangan
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan PP No. 58 Tahun 2005 sehingga perlu dibentuk Dana Cadangan yang diatur dengan Peraturan Daerah.
UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2005; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2005; PP No. 24 Tahu 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Perda Kab. Ciamis No. 14 Tahun 2002; Perda Kab. Ciamis No. 17 Tahun 2004; Perda Kab. Ciamis No. 21 Tahun 2004.
Peraturan ini mengatur tentang Pembentukan Dana Cadangan yang meliputi Ketentuan umum, Pembentukan, tujuan, program dan kegiatan, Sumber dana dan besaran, Pengelolaan dana cadangan, Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2006.
UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2005; PP No. 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2005.
5 Hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
