PERBUP Kab. Barito Kuala No. 72 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pedoman Teknis Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
Mencabut :
Peraturan Bupati Nomor
16 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pengangkatan dan
Pemberhentian Perangkat Desa
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018 Nomor
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Teknis Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa
ABSTRAK:
Dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Barito Kuala Nomor 9 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2016
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
Desa, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa,
dalam lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun
2017 Nomor 46, maka untuk pelaksanaannya perlu
diterbitkan Pedoman Teknis Pengangkatan dan
Pemberhentian Perangkat Desa.
Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan
Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2016
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
Desa, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Barito Kuala Nomor 9 Tahun 2017, pengaturan
lebih lanjut mengenai teknis pengangkatan perangkat desa
diatur dengan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; Permendagri Nomor 83 Tahun 2015; Perda Batola Nomor 6 Tahun 2016;
Sistematika Peraturan ini meliputi: Ketentuan Umum; Persyaratan Perangkat Desa; Pengangkatan Perangkat Desa; Biaya dan Masa Jabatan; Larangan dan Sanksi; Kekosongan Jabatan dan Mutasi Perangkat Desa; Penghasilan, Waktu Kerja dan Istirahat/Cuti; Unsur Staf Perangkat Desa; Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Januari 2018.
18 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sikka No. 8 Tahun 2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2014 Nomor 8
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penataan Desa
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa perlu melakukan penataan desa; bahwa pelaksanaan penataan desa sebagaimmana dimaksud pada huruf a, guna terwujudnya desa yang maju, mandiri dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri;
bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu diakukan pengaturan tentang penataan desa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan Desa;
Pasal 18 Ayat (^) UUD 1945; UU Nomor 69 Tahun 1958; UU Nomor 6 Tahun 2014; PP Nomor 73 Tahun 2005; PP Nomor 19 Tahun 2008; PP Nomor 43 Tahun 2014
PERATURAN DAERAH (PERDA) TENTANG PENATAAN DESA dengan sistematika sebagai berikut: I. Ketentuan Umum; II. Kebijakan Penataan Desa; III. Pembentukan; IV. Penghapusan Desa; V. Perubahan Status Desa; VI. Penetapan Desa dan Desa Adat; VII. Pembiayaan; VIII. Pembinaan Dan Pengawasan; IX. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2014.
27
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran No. 8 Tahun 2015
PENDELEGASIAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDESA KEPADA CAMAT DALAM KABUPATEN BENGKULU SELATAN
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, Berita Daerah Kabupaten BS Tahun 2015 Nomor 10
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDesa Kepada Camat Dalam Kabupaten Bengkulu Selatan
ABSTRAK:
Menimbang;
a. Bahwa untuk memenuhi maksud pasal 101 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
1. UU Darurat No. 04 Tahun 1956
2. UU No. 17 Tahun 2003
3. UU No. 1 Tahun 2004
4. UU No. 33 Tahun 2004
5. UU No. 6 Tahun 2014
6. UU No. 23 Tahun 2014
7. PP No. 43 Tahun 2014
8. PP RI No. 60 Tahun 2014
9. Permendagri No. 113 Tahun 2014
10. Perda Bengkulu Selatan No. 23 Tahun 2007
Pasal 2
(1) Melaksanakan Fungsi pelayanan agar lebih efektif dan efisien;
(2) Meningkatkan Kualitas dan pendekatan pelayanan;
(3) Mendekatkan rentang kendali;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2015.
9 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Toraja utara Nomor 8 Tahun 2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2017/NO.8, TLD NO.79
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN,
DAN PELANTIKAN KEPALA LEMBANG
ABSTRAK:
untuk memenuhi maksud Keputusan Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia Nomor 128 / PUU -XlIl / 2015
yang membatalkan ketentuan Pasal 33 huruf C
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
maka Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6
Tahun 2014 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,
Pengangkatan, dan Pelantikan Kepala Lembang perlu
diubah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6 Tahun
2014 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan
Pelantikan Kepala Lembang mengalami perubahan dikarenakan adanya
Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 128/PUU-XIll/2015 yang membatalkan Ketentuan Pasal 33 huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2017.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD TAHUN 2020 NOMOR 8
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, PENYALURAN DAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5) serta Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, maka perlu mengatur Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, Penyaluran dan Pengelolaan Alokasi Dana
Desa dengan Peraturan Bupati;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9); Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018- 2023;
KETENTUAN UMUM; TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN RINCIAN
ADD; TATA CARA PENYALURAN DAN PENGELOLAAN ADD; PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2020.
TIDAK ADA
TIDAK ADA
10 HALAMAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2017
bahwa untuk melaksanakan ketentuan PasaJ 111 Undang-undang Nomor 22
Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, perlu mengatur Peraturan Desa ; bahwa sehubungan dengan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dalam
Peraturan Daerah ;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-unclang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999; Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Talmn 1999; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1999; Keputusan Mentcri Dalam Ncgcri Nomor 64 Tahun 1999;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang bentuk, muatan dan kewenangan penetapan peraturan desa, tata cara penyusunan dan penetapan peraturan desa, pelaksabaab peraturan desa, pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2000.
8 hal
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2017
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Kedua Atas Perda Kab.Bantul No.3 Tahun 2015 ttg Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah Desa
ABSTRAK:
Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Repubik Indonesia Nomor 128/PUU-XIII/2015 menetapkan Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
Bahwa Pasal 19 ayat (2) huruf k Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaran Desa mengatur Anggota Badan Permusyawaratan Desa diberhentikan apabila ditetapkan sebagai calon Kepala Desa;
Bahwa dalam pelaksanaan seleksi tambahan dengan pembobotan dan tes potensi akademik belum diatur secara detail dalam Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah Desa
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016, dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2015
Materi Pokok: Beberapa ketentuan diubah sebagai berikut: Ketentuan ayat (2) huruf l dan huruf p dihapus, Ketentuan Pasal 22 huruf e dihapus, Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 24 disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (2a) dan ayat (2b), Ketentuan Pasal 26 diubah, Ketentuan Pasal 27A dihapus, Ketentuan Pasal 45A dihapus, Ketentuan Pasal 45B dihapus, Ketentuan Pasal 45C dihapus
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2017.
Jumlah Halaman: 8 HLM; Penjelasan : 4 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
