Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 16.619 peraturan dalam 0,053 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klaten Nomor 27 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Bupati Klaten Nomor 39 Tahun 2019
Peraturan Bupati Klaten Nomor 20 Tahun 2019
Peraturan Bupati Klaten Nomor 40 Tahun 2022

Download file:

Perbup Klaten 27_2023.pdf

penghapusan piutang daerah

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD.2023/NO.27

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah

ABSTRAK:

bahwa pengelolaan piutang daerah diarahkan untuk optimalisasi penyelesaian piutang daerah yang tidak dimungkinkan lagi ditagih dan penanggung utang tetap tidak dapat melunasi utang sebagaimana mestinya kepada Pemerintah Daerah, sehingga dapat menghapusbukukan dan menghapustagihkan piutang daerah yang berasal dari sektor pajak dan retribusi daerah serta beberapa sektor pendapatan lainnya; bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penghapusan piutang daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu pedoman tata cara penghapusan piutang daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.06/2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.06/2022; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 16 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 17 Tahun 2011;Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 18 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 19 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 20 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 12 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 6 Tahun 2022; Peraturan Bupati Klaten Nomor 72 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup dan Kewenangan Penetapan Penghapusan Piutang Daerah, Jenis Piutang Daerah, Penghapusan Piutang Pajak Daerah, Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Piutang Pajak Daerah, Penghapusan Piutang Selain Pajak Daerah, Penyerahan Piutang Daerah kepada PUPN, Piutang Daerah yang Tidak Dapat DIserahkan kepada PUPN, PPDTO dan Syarat Penerbitan PPDTO, Tata Cara Penghapusan Piutang Selain Pajak Daerah dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2023.
Peraturan Bupati Klaten Nomor 20 Tahun 2019, Peraturan Bupati Klaten Nomor 39 Tahun 2019 dan Peraturan Bupati Klaten Nomor 40 Tahun 2022 dicabut.
43 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 27 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Mencabut

PERBUP Kab. Banjarnegara No. 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 725 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banjarnegara
PERBUP Kab. Banjarnegara No. 203 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 725 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banjarnegara
PERBUP Kab. Banjarnegara No. 725 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banjarnegara

Download file:

1.1. Perbup No 27 Th 2023... KEUANGAN DAERAH.pdf

pengelolaan keuangan daerah

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD.2023/NO.27

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2022;
Peraturan Bupati (Perbup) ini mengatur tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang terdiri atas pengelola keuangan daerah, APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, pelaksanaan dan penatausahaan, laporan realisasi semester pertama APBD dan Perubahan APBD, akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah, penyusunan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, kekayaan daerah dan utang daerah, badan layanan umum daerah, penyelesaian kerugian keuangan daerah, informasi keuangan daerah serta pembinaan dan pengawasannya. Sistem dan prosedur di atas tercantum dalam Lampiran.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Maret 2023.
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 725 Tahun 2009 dan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 203 Tahun 2011 dicabut.
253 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 27 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pencabutan Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2014 tentang Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pasaman Barat

Abstrak

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 86 Tahun 2014 tentang Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pasaman Barat

Download file:

PERBUP 27 Tahun 2023.pdf

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bulungan Nomor 27 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

Abstrak

APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

Perbup Bulungan 27-2023.pdf

Penjabaran – APBD – 2022

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 27, BD 2023 (27)

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

ABSTRAK:

Perlu menetapkan Perbup tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Perda No. 1 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.8 Tahun 1965; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.77 Tahun 2020; Permendagri No.11 Tahun 2017; Perda Kabupaten Bulungan No.1 Tahun 2023;
Perbup ini menetapkan penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah, dengan hasil surplus sebesar Rp202.905.106.745,11 dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp382.429.915.561,63.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2023.
31 hlm.

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Cilacap Nomor 27 Tahun 2023

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Standar Harga Satuan Kabupaten Cilacap

Abstrak

APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

Perbup Kab Cilacap Tahun 2021 No 27_ocr.pdf

Standar Harga Satuan

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 27, BD.2021/NO.27

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Standar Harga Satuan Kabupaten Cilacap

ABSTRAK:

bahwa untuk mendorong perbaikan tata kelola Anggaran Pengeluaran dan Belanja Daerah (APBD) yang baik, transparan dan akuntabel yang diarahkan untuk pembangunan daerah dan pemerataan kesejahteraan masyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka diperlukan adanya pedoman Standar Harga Satuan Kabupaten Cilacap; bahwa Standar Harga Satuan diatur dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan regional yang digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sehingga perlu ditetapkan Standar Harga Satuan Kabupaten Cilacap; bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Saluan Regional, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, serta dalam rangka penyusunan perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2024 agar dapat berjalan dengan tertib, lancar, efektif, dan efisien, perlu ditetapkan standar biaya untuk setiap unit barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Standar Harga Satuan Kabupaten Cilacap;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud digunakan sebagai pedoman/ acuan bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah dalam menyusun RKA-SKPD mulai Tahun Anggaran 2024 dan Pemerintah Desa dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa mulai Tabun Anggaran 2024.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2021.
453 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 26 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pedoman Pemberian Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

PERBUP NO. 26 TAHUN 2023.pdf

PEDOMAN

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023 Nomor : 26

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan

ABSTRAK:

bahwa da-lam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas Anggota Dewan Perwakilan Ralcyat Daerah, perlu menyesuaikan Tunjangan Transportasi; bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 3 Tahun 2Ol7 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, belum mengakomodh penyesuaian kenaikan Trrnjangan Transportasi; bahwa berdasarkan pertimbangan ssgagaim€ulEr dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Pedoman Pemberian Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN 2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2OO3 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 24, Tambahan lrmbaran Negara Nomor 4267); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OlL tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 42, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O49) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2O22 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor s679); 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2Ol4 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Ralryat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2O19 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2074 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 18f, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2O15 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 167); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dal Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indoonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indoonesia Tahun 20 19 Nomor 157); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keualgan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungiawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indoonesia Tahun 10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 03 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (l,embaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2017 Nomor 03).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP BAB III PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH BAB IV HAK KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD BAB V PEMBIAYAAN BAB VI PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2023.
7 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 26 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Struktur Organisasi

Download file:

Perbup Paser 26-2023 ttg ... Keuangan Daerah.pdf

badan - keuangan - aset - daerah - kedudukan - susunan organisasi - tugas - fungsi - tata kerja

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD.2023/26

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser

ABSTRAK:

Untuk menyelaraskan dengan Program dan Kegiatan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Paser. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; Permendagri No. 5 Tahun 2017; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Perda Kab. Paser No. 14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 5 Tahun 2022
Ketentuan Umum; Kedudukan dan Susunan Organisasi; Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas; Tata Kerja; Kepegawaian; Jabatan; Pembiayaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2023.
Peraturan Bupati Paser No. 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
35 hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 26 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mencabut

PERBUP Kab. Indragiri Hulu No. 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 25 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu
PERBUP Kab. Indragiri Hulu No. 57 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 25 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu
PERBUP Kab. Indragiri Hulu No. 25 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu

Download file:

PERBUP 26 TAHUN 2023 batang tubuh_compressed.pdf

standar harga satuan

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD.2023/NO.26

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu. menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; sebagaimana telah diubah denganPeraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 5 Tahun 2022;
Dalam Peraturan ini berisi 3 (tiga) bab dan 6 (enam) pasal diantaranya membahas tentang, Ketentuan Umum; Standar Harga Satuan Daerah; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2023.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku: 1. Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 25 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Kabupaten Indragiri Hulu (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2022 Nomor 25); 2. Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 57 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Bupati Indragiri Hulu Nomor 25 Tahun 2022 Satuan di Lingkungan Pemerintah tentang Standar Harga Kabupaten Kabupaten Indragiri Hulu (Berita Daerah 3. Peraturan Indragiri Hulu Tahun 2022 Nomor 57); 3. Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 12 Tahun 2023 Kedua atas tentang Perubahan Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 25 Tahun 2022 Standar Harga Satuan di tentang Indragiri Hulu Tahun 2023Kabupaten Indragiri Hulu (Berita Daerah Kabupaten Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Tengah Nomor 26 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Kebijakan Pemerintah

Download file:

PERBUP NO. 26 TAHUN 2023.PDF

TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS Dari APBD TA 2023

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD. NO. 2022/652, LL KAB. MALTENG : 6 HALAMAN.

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiun, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023 perlu menetapkan Peraturan Bupati/tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 Ayat (6) UUD Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; dan eraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 15 Tahun 2022.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2023.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiun, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Hari Raya Tahun 2022.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 26 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perubahan Kedua Atas Peraturab Bupati Nomor 74 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

Abstrak

APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Mengubah

PERBUP Kab. Bintan No. 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2022

Download file:

Perbup Bintan No. 26 Th. 2023.pdf

APBD - Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 26

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturab Bupati Nomor 74 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Ketentuan dalam Surat Edaran Nomor 900.1.9.1/435/SJ, dan BAB VI huruf D angka 1 huruf h Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, maka perlu menetapkan PERBUP
Dasar hukum PERBUP ini adalah UU No. 12 Th. 1956; UU No. 28 Th. 1999; UU No. 30 Th 2002 std terakhir dengan UU No. 19 Th. 2019; UU No. 17 Th. 2003; UU No. 1 Th. 2004; UU No. 15 Th. 2004; UU No. 25 Th. 2004; UU No . 6 Th. 2014; UU No. 23 Th. 2014 std terakhir dengan UU No. 6 Th. 2023; UU No. 1 Th. 2022; PP No. 109 Th. 2000; PP No. 23 Th. 2005 stdd PP No. 74 Th. 2012; PP No. 55 Th. 2005; PP No. 56 TH. 2005; PP No. 56 Th. 2005 stdd PP No. 65 Th. 2010; PP No. 5 Th 2006; PP No. 8 Th. 2006; PP No. 5 Th. 2009 std terakhir dengan PP No. 1 Th. 2018; PP No. 71 Th. 2010; PP No. 2 Th. 2012; PP No. 43 Th. 2014 std terakhir dengan PP No. 11 Th. 2019; PP No. 60 Th. 2014 stdd PP No. 8 Th. 2016, PP No. 55 Th. 2016; PP No. 12 Th. 2017; PP No. 18 Th. 2017; PP No. 33 Th. 2018; PP No. 56 Th. 2018; PP No. 12 Th. 2019; PP No. 13 Th. 2019; PP No. 25 Th. 2020; PP No. 16 Th. 2021; PP No. 34 Th. 2021; Permendagri No. 52 Th. 2012; Permendagri No. 80 Th. 2015 stdd Permendagri No. 120 Th. 2018; Permendagri No. 62 Th. 2017; Permenadgri No. 70 Th. 2019; Permendagri No. 90 Th. 2019; Permendagri No. 18 Th. 2020; Permendagri No. 77 Th. 2020; Permendagri No. 84 Th. 2022; Perda Kab. Bintan No. 5 Th. 2015; Perda Kab. Bintan No. 10 Th. 2022; Perda No. 11 Th. 2022; Perbup No. 74 Th. 2022; Perbup No. 78 Th. 2022
PERBUP ini mengatur mengenai perubahan ketentuan pada Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2022, yaitu Pasal 11 diubah; ayat (2) dan ayat (3) Pasal 21 diubah; Pasal 26 diubah; ayat (1), dan ayat (2) Pasal 27 diubah; ayat (1), dan ayat (2) Pasal 29 diubah; Pasal 31 diubah; Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III diubah

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2023.
PERBUP ini mengubah Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2022
12 hal. (Tanpa Lampiran)

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT