Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendukung kelancaran
pengiriman, penyaluran, dan penyampaian
informasi penting yang menyangkut keamanan
negara, keselamatan jiwa manusia dan harta benda,
bencana alam, marabahaya, dan/atau wabah
penyakit di Kabupaten Purworejo, perlu
menyelenggarakan layanan nomor tunggal
panggilan darurat 112; bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6
ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan
Informatika Nomor 10 Tahun 2016 tentang layanan
Nomor Tunggal Panggilan Darurat, Pemerintah
Daerah menyelenggarakan layanan nomor tunggal
panggilan darurat di tingkat daerah; bahwa untuk memberikan landasan hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan layanan nomor
tunggal panggilan darurat 112 di Kabupaten
Purworejo, diperlukan pengaturan yang ditetapkart
dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang
Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan
Darurat 112;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pelaksana
Bab III Jenis Layanan
Bab IV Pelaksanaan
Bab V Pembagian Tugas
Bab VI Penganggaran
Bab VII Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian
Bab VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2022.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 23 Tahun 2022
Peraturan Bupati Sambas Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pelayanan Kesehatan Gratis Rawat Inap Kelas III di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sambas
Peraturan Bupati Sambas Nomor 51 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pelayanan Kesehatan Gratis Rawat Inap Kelas III di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sambas
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelayanan Kesehatan Gratis Rawat Inap Kelas IIIdi Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas Rawat Inap Kabupaten Sambas
ABSTRAK:
bahwa kesehatan merupakan investasi masa depan bagi peningkatan sumber daya manusia dan produktifitas, oleh karena itu perlu penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas;
Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2020; Peraturan Bupati Sambas Nomor 9 Tahun 2012; Peraturan Bupati Sambas Nomor 8 Tahun 2014; Peraturan Bupati Sambas Nomor 11 Tahun 2014; Peraturan Bupati Sambas Nomor 10 Tahun 2018; Peraturan Bupati Sambas Nomor 25 Tahun 2019; Peraturan Bupati Sambas Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Bupati Sambas Nomor 80 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Kabupaten Cilacap Tahun 2021-2024
ABSTRAK:
bahwa reformasi birokrasi tidak hanya menangani kelembagaan
dan Sumber Daya Manusia, namun jauh lebih penting adalah
birokrasi dalam tata kelola pemerintah menyangkut layanan
pemerintah kepada masyarakat karena sesungguhnya
pemerintah berfungsi melayani masyarakat/pelayanan publik
(public service); bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem
Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional dan sebagai
tindak lanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang
Roadmap Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
Nasional Tahun 2020-2024, menyebutkan bahwa Penyelenggara
pelayanan publik, wajib melaksanakan pengelolaan pengaduan
pelayanan publik dan daerah harus menyusun serta
menetapkan Rencana Aksi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan
Publik; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Cilacap tentang Rencana Aksi Sistem Pengelolaan Pengaduan
Pelayanan Publik Kabupaten Cilacap Tahun 2021-2024;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013; Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Rencana Aksi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Kabupaten Cilacap Tahun 2021-2024 yang merupakan acuan bagi Penyelenggara Pelayanan Publik dalam mewujudkan penyempurnaan dan/atau optimalisasi SP4N yang rinciannya sebagaimana tercantum dalam lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2022.
37 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 22 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PUSAT PELAYANAN KESELAMATAN TERPADU PSC 119 MASIGA POLEWALI MANDAR
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mewujudkan peningkatan mutu pelayanan dalam penanganan korban/pasien gawat darurat diperlukan suatu sistem penanganan korban/pasien yang dilakukan secara terpadu dan terintegrasi;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu, Public Safety Centre harus dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pusat Pelayanan Kesehatan Terpadu PSC 119 Masiga Polewali Mandar;
Pasal ayat (6) UUD 1945;UU No. 29 Tahun 1959;UU No. 26 Tahun 2004;UU No. 36 Tahun 2009;UU No. 12 Tahun 2011;UU No. 23 Tahun 2014;PP No. 74 Tahun 2005;PP No. 12 Tahun 2019;Permendagri No. 80 Tahun 2015;Permenkes No. 19 Tahun 2016;Permendagri No. 77 Tahun 2020;
PSC 119 Masiga Polewali Mandar dimaksudkan untuk menjamin terlaksananya pelayanan gawat darurat sehari-hari di masyarakatdan pada saat terjadi Bencana di wilayah Kabupaten Polewali Mandar.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2022.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasangkayu Nomor 22 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Melalui Layanan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka percepatan dan peningkatan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko di
Kabupaten Pasangkayu, perlu menerapkan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Melalui Layanan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko yang menyebutkan bahwa Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan peraturan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Resiko kepada Kepala Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah sehingga perlu menyusun Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko melalui Layanan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission);
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Melalui Layanan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.7 Tahun 2003; UU No.26 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.15 Tahun 2019; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; UU No.11 Tahun 2020; PP No.61 Tahun 2017; PP No.5 Tahun 2021; PP No.6 Tahun 2021; Perpres No.97 Tahun 2014; Perpres No.91 Tahun 2017; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang
a. pengaturan perizinan berusaha berbasis risiko;
b. norma, standar, prosedur, dan kriteria perizinan berusaha berbasis risiko;
c. perizinan berusaha berbasis risiko melalui layanan sistem OSS;
d. tata cara pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko;dan
e. pendanaan perizinan berusaha berbasis risiko
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2022.
22 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 22 Tahun 2022
Perbup Kab. Demak No. 28 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Mengubah
Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2022 tentang PEndelegasian Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PENDELEGASIAN PELIMPAHAN KEWENANGAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA DAN PERIZINAN NON BERUSAHA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU-2022
2022
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 22, BD.2022/NO.22
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Bupati mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan dinamika peraturan perundang-undangan, Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sudah tidak sesuai sehingga
perlu diubah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 sebagaimana diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017; Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020; Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2022; Peraturan Bupati Demak Nomor 15 Tahun 2022
Peraturan tersebut mengatur mengenai perubahan terhadap Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2022.
Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2022
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 21 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
ABSTRAK:
a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
dalam memperoleh pelayanan publik yang
berkualitas, wajar dan adil, setiap penyelenggara
pelayanan publik wajib menyediakan layanan
pengaduan;
b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam
pengelolaan pengaduan pelayanan publik, perlu
membentuk Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan
Pengaduan Pelayanan Publik;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013;Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2014
Peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Asas dan Prinsip; Pelayanan Penanganan Pengaduan; Hak Masyarakat; Penyampaian Pengaduan; Petugas Pengaduan; Sekretariat Pengelola Pengaduan; Mekanisme Pelayanan; Laporan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2022.
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangkajene Kepulauan Nomor 21 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menjamin pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi penduduk yang kurang mampu dan meningkatkan motivasi peserta didik/Mahasiswa yang berprestasi dalam menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global secara terarah dan berkesinambungan, maka perlu adanya dukungan Pemerintah Daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Bantuan Biaya dan Beasiswa, maka Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dapat memberikan bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya dan peserta didik yang berprestasi. Pendidikan memegang peranan penting dalam menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat sehingga perlu upaya untuk meningkatkan pendidikan.
UU Nomor 29 Tahun 1959; UU Nomor 28 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 19 Tahun 2019; UU Nomor 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2021; UU Nomor 20 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 ; UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UU Nomor 13
Tahun 2022; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 1 Tahun 2022; PP Nomor 48 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 18 Tahun 2022; PP Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 66 Tahun 2010; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; Perda Kab. Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11 Tahun 2021.
BAB I KETENTUAN UMUM. BAB II RUANG LINGKUP. BAB III MAHASISWA KURANG MAMPU. BAB IV MAHASISWA BERPRESTASI. BABV BANTUAN SPP. BAB VI PERSYARATAN. BAB VII.TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN SPP. BAB IX.PANITIA SELEKSI CALON PENERIMA PROGRAM BANTUAN. BAB VIII.
PEMBATALAN PEMBERIAN BANTUAN BABX PENDANAAN. BAB XI.KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2022.
V Bab, 13 Pasal (7 Hlm.)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 21 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian wewenang di bidang Perizinan dan Non perizinan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala
ABSTRAK:
Bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan berusaha di Daerah, Bupati mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/21/M.PAN/11/2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupatean Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupatean Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016.
Peraturan ini memuat tentang Peraturan Bupati mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala, dengan sisitematika;
Ketentuan Umum;
Maksud dan Tujuan;
Pelaksanaan Wewenang di Bidang Perizinan dan Non Perizinan;
Pelaporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha; dan
ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2022.
11 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
