Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 163 peraturan dalam 0,003 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2010

• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu

Kerja Sama Daerah

Abstrak

Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha/KPBU

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Kerja Sama Daerah

Download file:

Perda Kab. Semarang 2010 No 13_ocr.pdf

Kerja Sama Daerah

2010

Peraturan Daerah (Perda) NO. 13, LD.2010/NO.13

Peraturan Daerah (Perda) tentang Kerja Sama Daerah

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau sumber pendapatan asli daerah, maka perlu dilaksanakan kerja sama daerah dengan pihak lain; bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Kerja Sama Daerah sudah tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah, sehingga perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Daerah;
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah Undang-Undang 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 24 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2008;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Kerja Sama Daerah yang meliputi Maksud Dan Tujuan, Ruang Lingkup Kerja Sama Daerah, Bentuk / Model Kerja Sama Daerah, Prinsip Kerja Sama Daerah, Tata Cara Kerja Sama Daerah, Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah, Hasil Kerja Sama Daerah, Penyelesaian Perselisihan, Perubahan Kerja Sama Daerah, Berakhirnya Kerja Sama Daerah, Pembinaan Dan Pengawasan, Badan Kerja Sama, Ketentuan Peralihan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2010.
Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Kerja Sama Daerah dicabut.
28 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2010

• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah

Abstrak

Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha/KPBU

Download file:

peRDa No.12 Thn.2010.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Barat Nomor 23 Tahun 2009

• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu

Kerja Sama Desa

Abstrak

Desa Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha/KPBU

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERDA Kab. Bandung Barat No. 2 Tahun 2015 tentang Desa

Download file:

2009_23.pdf

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2009

• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu

Kerjasama Pemerintah Kabupaten Kebumen Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur

Abstrak

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha / KPBU

Download file:

Peraturan Daerah Kab Kebu...8 Tahun 2009_ocr.pdf

KERJASAMA PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

2009

Peraturan Daerah (Perda) NO. 8, LD.2009/NO.8

Peraturan Daerah (Perda) tentang Kerjasama Pemerintah Kabupaten Kebumen Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur

ABSTRAK:

Bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka Pemerintah Kabupaten Kebumen melakukan upaya percepatan pembangunan infrastruktur bekerja sama dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur berdasarkan prinsip usaha secara sehat; bahwa untuk mendorong dan meningkatkan kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Kebumen dengan badan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu mengatur kerja sama Pemerintah Kabupaten Kebumen dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Kebumen dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1995; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007; Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2006; Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008.
Peraturan daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Tujuan, Jenis, Bentuk, dan Prinsip Kerjasama; Ruang Lingkup dan Kewajiban Para Pihak; Identifikasi dan Penetapan Proyek yang Dilakukan Berdasarkan Perjanjian Kerjasama; Proyek Kerjasama atas Prakarsa Badan Usaha; Pengelolaan Resiko dan Dukungan Pemerintah Daerah; Tata Cara Pengadaan Badan Usaha dalam Rangka Perjanjian Kerjasama; Perjanjian Kerjasama; Pelaksanaan Kerjasama; Pengawasan dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama; Sanksi, Penyelesaian Sengketa, dan Pemutusan Perjanjian; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2009.
26 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2009

• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu

Pedoman Kerjasama Desa

Abstrak

Desa Standar/Pedoman Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha/KPBU

Download file:

Perda Grobogan 3 Tahun 2009.pdf

pedoman-kerjasama-desa

2009

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2009/No.2 Seri E

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pedoman Kerjasama Desa

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 85 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa perlu mengatur pedoman kerjasama desa; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Pedoman Kerjasama Desa.
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2008.
Peraturan ini mengatur Pedoman suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antar desa atau desa dengan pihak ketiga untuk bersamasama melakukan kegiatan usaha guna mencapai tujuan tertentu.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2009.
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan yang mengatur Kerja sama Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
16 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Batam Nomor 2 Tahun 2009

• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu

KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN BADAN USAHA

Abstrak

Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha/KPBU

Download file:

PERDA Batam 02 2009.pdf

KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA

2009

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2009/No.2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN BADAN USAHA

ABSTRAK:

Dalam rangka mewujudkan percepatan percepatan dan peningkatan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan amanat Pasal 197 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu adanya upaya-upaya pengoptimalan pemanfaatan potensi daerah dalam rangka perwujudannya. Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat, diperlukan adanya langkah-langkah yang dapat mendorong keikutsertaan Badan Usaha dalam pembangunan dan atau pengelolaan potensi daerah melalui kerjasam yang efektif, efisien, transparan dan berkesinambungan
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 23 Tahun 1997; UU No. 53 Tahun 1999; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 18 TAhun 2008; PP No. 6 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 50 Tahun 2007; PERPRES No. 67 Tahun 2005
Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha, Subjek Kerja Sama, Objek Kerja Sama, Bentuk-Bentuk Kerja Sama, Tata Cara Kerja Sama, Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pelaksanaan dan Hasil Kerja Sama, Perjanjian Kerja Sama, Penyelesaian Perselisihan, Pengawasan

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 2009.
24 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2008

• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Kerja Sama

Abstrak

Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha/KPBU

Download file:

2008_14.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2008

• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu

Kerja Sama Desa

Abstrak

Desa Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha/KPBU

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 7 Tahun 2002 tentang Kerjasama Antar Desa

Download file:

peraturan_daerah_perda_no...ma_1568078072220.pdf

kerja sama desa

2008

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2008/NOMOR.3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Kerja Sama Desa

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa maka perlu mengatur tentang Kerjasama Desa; bahwa karena sudah tidak sesuai dengan kondisi perkembangan pengaturan desa saat ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 7 Tahun 2002 tentang Kerjasama Antar Desa perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kerjasama Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Ruang Lingkup Kerja Sama Desa Bab III Tugas dan Tanggung Jawab Bab IV Pelaksanaan Bab V Penyelesaian Perselisihan Bab VI Tenggang Waktu Pelaksanaan Kerja Sama Bab VII Pembiayaan Bab VIII pembinaan dan Pengawasan Bab IX Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2008.
Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 7 Tahun 2002 dicabut.
25 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2007

• Berlaku mulai 17 tahun yang lalu

Kerja Sama Desa

Abstrak

Desa Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha/KPBU

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2000 tentang Kerja Sama Antar Desa/Kelurahan

Download file:

15 kerjasama-desa-2007.pdf

Kerja-sama-desa

2007

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, LD.2007/No.11

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Kerja Sama Desa

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka upaya pemberdayaan masyarakat di desa dan untuk meningkatkan kelancaran penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan desa agar efektif dan efisien perlu mengadakan kerja sama antar desa atau kerja sama desa dengan pihak ketiga; b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 85 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga diatur dengan Peraturan Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Desa.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005
Peraturan ini mengatur kerjasama kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan upaya atau usaha menggali dan mengembangkan ketersediaan potensi desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2007.
Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2000 tentang Kerja Sama Antar Desa/Kelurahan
12 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 24 Tahun 2006

• Berlaku mulai 18 tahun yang lalu

Kerjasama Desa

Abstrak

Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha/KPBU

Status Peraturan

Mencabut

PERDA Kab. Semarang No. 13 Tahun 2000 tentang Kerja Sama Antar Desa

Download file:

Perda Kab. Semarang 2006 No 24_ocr.pdf

Kerjasama Desa

2006

Peraturan Daerah (Perda) NO. 24, LD.2006/NO.24

Peraturan Daerah (Perda) tentang Kerjasama Desa

ABSTRAK:

bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Kerjasama Antar Desa yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2000 Nomor 27 perlu ditinjau kembali ; bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Kerjasama Antar Desa ;
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 26 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2006;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Kerjasama Desa yang meliputi Tujuan Dan Manfaat Kerjasama, Ruang Lingkup Kerjasama, Tugas Dan Tanggung Jawab, Bentuk Kerjasama, Pelaksanaan, Perubahan, Penundaan Dan Pembatalan Naskah Kerjasama, Biaya Pelaksanaan Kerjasama, Jangka Waktu, Penyelesaian Perselisihan, Pembinaan Dan Pengawasan, Ketentuan Peralihan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2006.
Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Kerjasama Antar Desa dicabut.
14 halaman

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2010.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2009.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2008.