Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2010

Kerja Sama Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Kerja Sama Daerah yang meliputi Maksud Dan Tujuan, Ruang Lingkup Kerja Sama Daerah, Bentuk / Model Kerja Sama Daerah, Prinsip Kerja Sama Daerah, Tata Cara Kerja Sama Daerah, Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah, Hasil Kerja Sama Daerah, Penyelesaian Perselisihan, Perubahan Kerja Sama Daerah, Berakhirnya Kerja Sama Daerah, Pembinaan Dan Pengawasan, Badan Kerja Sama, Ketentuan Peralihan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Kerja Sama Daerah

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Semarang

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2010

Tempat Penetapan

Ungaran

Tanggal Penetapan

30 Desember 2010

Tanggal Pengundangan

31 Desember 2010

Tanggal Berlaku

31 Desember 2010

Sumber

LD.2010/NO.13

Subjek

KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA / KPBU

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Semarang

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 21 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Kab. Semarang 2010 No 13_ocr.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Kerja Sama Daerah

Kerja Sama Daerah
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2010/NO.13
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Kerja Sama Daerah
ABSTRAK:	bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau sumber pendapatan asli daerah, maka perlu dilaksanakan kerja sama daerah dengan pihak lain; bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Kerja Sama Daerah sudah tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah, sehingga perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Daerah; Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah Undang-Undang 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 24 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2008; Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Kerja Sama Daerah yang meliputi Maksud Dan Tujuan, Ruang Lingkup Kerja Sama Daerah, Bentuk / Model Kerja Sama Daerah, Prinsip Kerja Sama Daerah, Tata Cara Kerja Sama Daerah, Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah, Hasil Kerja Sama Daerah, Penyelesaian Perselisihan, Perubahan Kerja Sama Daerah, Berakhirnya Kerja Sama Daerah, Pembinaan Dan Pengawasan, Badan Kerja Sama, Ketentuan Peralihan.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2010. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Kerja Sama Daerah dicabut. 28 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521