Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 10.184 peraturan dalam 0,006 detik

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 1954

• Berlaku mulai 70 tahun yang lalu

Pencabutan Ordonansi "Uitvoerverbod Plantenmateriaal Negara Sumatera Timur 1949" (Staatsblad 1949 Nr 159)

Abstrak

Kesehatan Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download file:

UU Nomor 14 Tahun 1954.pdf

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1953

• Berlaku mulai 71 tahun yang lalu

Apotik Darurat

Abstrak

Kesehatan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download file:

UU Nomor 4 Tahun 1953.pdf

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 1953

• Berlaku mulai 71 tahun yang lalu

Pembukaan Apotik

Abstrak

Kesehatan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan

Download file:

UU Nomor 3 Tahun 1953.pdf

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1951

• Berlaku mulai 73 tahun yang lalu

Mengatur Tenaga Dokter Partikulir dalam Keadaan Genting

Abstrak

Kesehatan Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan

Download file:

UU Nomor 10 Tahun 1951.pdf

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1951

• Berlaku mulai 73 tahun yang lalu

Pembagian Tenaga Dokter, Dokter Gigi dan Bidan Secara Rasionil

Abstrak

Kesehatan Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan

Download file:

UU Nomor 9 Tahun 1951.pdf

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1951

• Berlaku mulai 73 tahun yang lalu

Penangguhan Pemberian Surat Idzin kepada Dokter dan Dokter Gigi

Abstrak

Kesehatan Perizinan, Pelayanan Publik Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 8 Tahun 1961 tentang Wajib Kerja Sarjana

Download file:

UU Nomor 8 Tahun 1951.pdf

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

Abstrak

APBD APBN Kesehatan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Perpajakan COVID-19 / Corona

Status Peraturan

Ditetapkan dengan

UU No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang

Diubah dengan

UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Mengubah

UU No. 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
UU No. 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan
UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
UU No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
UU No. 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang
UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
UU No. 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang
UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan
UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Download file:

Perpu Nomor 1 Tahun 2020.pdf

Kebijakan - Keuangan Negara - Sistem Keuangan - pENANGANAN - COVID 19 - MENGHADAPI - ANCAMAN - MEMBAHAYAKAN - PEREKONOMIAN NASIONAL - STABILITAS - SISTEM KEUANGAN

2020

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) NO. 1, LN.2020/NO.87, TLN NO.6485, JDIH.SETNEG.GO.ID : 31 HLM.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

ABSTRAK:

Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization) sebagai pandemi pada sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu dan telah menimbulkan korban jiwa, dan kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesej ahteraan masyarakat. Dengan implikasi yang besar tersebut, sehingga diperlukan berbagai upaya Pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial (social safety net), serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak. Selain itu, implikasi pandemi COVID- 19 telah berdampak pula terhadap memburuknya sistem keuangan yang ditunjukkan dengan penurunan berbagai aktivitas ekonomi domestik sehingga perlu dimitigasi bersama oleh Pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk melakukan tindakan antisipasi (forward looking) dalam rangka menjaga stabilitas sektor keuangan.
Dasar hukum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) ini adalah Pasal 22 ayat (1) UUD 1945.
Perpu ini mengatur mengenai kebijakan keuangan negara dan kebijakan stabilitas sistem keuangan dalam rangka: (1) penanganan COVID-19 dan/atau (2) menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan. Kebijakan keuangan negara tersebut meliputi kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, dan kebijakan pembiayaan. Sedangkan kebijakan stabilitas sistem keuangan meliputi kebijakan untuk penanganan permasalahan lembaga keuangan yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan. Dalam Perpu ini juga mengatur mengenai adanya sanksi kepada perorangan ataupun korporasi yang dengan sengaja mengabaikan, tidak memenuhi, tidak melaksanakan atau menghambat pelaksanaan kewenangan Lembaga yang telah ditunjuk oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Perpu ini.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2020.
Beberapa Pasal dalam 12 Undang-undang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan kebijakan keuangan negara untuk penanganan penyebaran COVID-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan berdasarkan Perpu ini.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024

• Berlaku mulai 4 bulan yang lalu

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Abstrak

Kesehatan

Status Peraturan

Mencabut

PP No. 53 Tahun 2021 tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh
PP No. 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan
PP No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
PP No. 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja
PERPRES No. 86 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2017 tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia
PP No. 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan
PERPRES No. 31 Tahun 2019 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis
PERPRES No. 90 Tahun 2017 tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia
PP No. 52 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran
PP No. 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan
PP No. 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan
PERPRES No. 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit
PP No. 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan
PP No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi
PP No. 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan
PP No. 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional
PP No. 49 Tahun 2013 tentang Badan Pengawasan Rumah Sakit
PP No. 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif
PP No. 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan
PP No. 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah
PP No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian
PERPRES No. 35 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia
PP No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan
PP No. 39 Tahun 1995 tentang Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan
PP No. 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular
PP No. 1 Tahun 1988 tentang Masa Bakti Dan Praktek Dokter Dan Dokter Gigi
PP No. 10 Tahun 1966 tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran
PP No. 33 Tahun 1963 tentang Lafal Sumpah/Janji Dokter Gigi
PP No. 20 Tahun 1962 tentang Lafal Sumpah Janji Apoteker
PP No. 11 Tahun 1961 tentang Penyakit Karantina
PP No. 26 Tahun 1960 tentang Lafal Sumpah Dokter

Download file:

PP Nomor 28 Tahun 2024.pdf

Peraturan Pelaksanaan - Undang-Undang - Kesehatan

2024

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 28, LN 2024 (135), TLN (6952): 484 hlm.; jdih.setneg.go.id

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 25 ayat (5), Pasal 33 ayat (5), Pasal 36, Pasal 40 ayat (6), Pasal 43 ayat (2), Pasal 49, Pasal 50 ayat (6), Pasal 51 ayat (5), Pasal 52 ayat (5), Pasal 53 ayat (6), Pasal 59, Pasal 62, Pasal 69, Pasal 73, Pasal 85, Pasal 92, Pasal 95, Pasal 96 ayat (6), Pasal 97 ayat (6), Pasal 101, Pasal 107, Pasal 108 ayat (4), Pasal 113, Pasal 122, Pasal 126 ayat (2), Pasal 134, Pasal 136, Pasal 137 ayat (3), Pasal 144, Pasal 145 ayat (4), Pasal 152 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 159, Pasal 164, Pasal 171, Pasal 172 ayat (5), Pasal 175 ayat (2), Pasal 177 ayat (3), Pasal 178 ayat (6), Pasal 179 ayat (2), Pasal 183, Pasal 187 ayat (11), Pasal 196, Pasal 200 ayat (2), Pasal 206, Pasal 226, Pasal 230, Pasal 231 ayat (6), Pasal 233 ayat (2), Pasal 234 ayat (4), Pasal 235 ayat (4), Pasal 236 ayat (2), Pasal 237 ayat (4), Pasal 239, Pasal 240 ayat (2), Pasal 245, Pasal 247, Pasal 257, Pasal 258 ayat (5), Pasal 262, Pasal 266, Pasal 267 ayat (4), Pasal 271, Pasal 272 ayat (5), Pasal 278, Pasal 283 ayat (6), Pasal 285 ayat (3), Pasal 289, Pasal 290 ayat (4), Pasal 299, Pasal 301 ayat (3), Pasal 304 ayat (5), Pasal 309, Pasal 313 ayat (2), Pasal 314 ayat (7), Pasal 320 ayat (8), Pasal 321 ayat (3), Pasal 324 ayat (4), Pasal 330, Pasal 333, Pasal 337 ayat (3), Pasal 342 ayat (3), Pasal 344, Pasal 349 ayat (12), Pasal 353 ayat (4), Pasal 355, Pasal 360 ayat (9), Pasal 365, Pasal 367, Pasal 368 ayat (3), Pasal 380, Pasal 381 ayat (4), Pasal 388 ayat (3), Pasal 395 ayat (4), Pasal 397 ayat (2), Pasal 398 ayat (2), Pasal 402 ayat (5), Pasal 408, Pasal 417 ayat (4), dan Pasal 423 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 dan UU Nomor 17 Tahun 2023.
PP ini mengatur mengenai peraturan pelaksanaan UU Nomor 17 Tahun 2023 dengan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Peraturan Pemerintah ini memberikan pengaturan, penegasan, dan penjelasan lebih lanjut atas pengaturan mengenai: 1) penyelenggaraan upaya kesehatan; 2) pengelolaan tenaga medis dan tenaga kesehatan; 3) fasilitas pelayanan kesehatan; 4) kefarmasian, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan; 5) sistem informasi kesehatan; 5) penyelenggaraan teknologi kesehatan; 6) penanggulangan KLB dan wabah; 7) pendanaan kesehatan; 8) partisipasi masyarakat; dan 9) pembinaan dan pengawasan.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2024.
PP ini mencabut beberapa PP dan Perpres sebagaimana diatur dalam Pasal 1170.
Lampiran file: 656 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 484, penjelasan hlm 485 sd 656)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh

Abstrak

Kesehatan

Status Peraturan

Dicabut dengan

PP No. 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Mencabut

PP No. 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis Dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat Atau Jaringan Tubuh Manusia

Download file:

PP Nomor 53 Tahun 2021.pdf

Transplantasi - Organ - Jaringan Tubuh

2021

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 53, LN.2021/No.75, TLN No.6665, jdih.setkab.go.id : 38 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (3) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, perlu menetapkan PP tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
PP ini mengatur mengenai transplantasi organ dan jaringan tubuh yang bertujuan untuk: a) menjamin keamanan, keselamatan, kesukarelaan, kemanfaatan, dan keadilan dalam pelayanan Transplantasi Organ dan Jaringan tubuh bagi Pendonor maupun Resipien; b) meningkatkan donasi dan ketersediaan Organ dan Jaringan tubuh sebagai upaya penyembuhan penyakit, pemulihan kesehatan, dan peningkatan kualitas hidup; c) memberikan perlindungan atas martabat, privasi, dan kesehatan manusia; dan d) melindungi martabat dan kehormatan Pendonor dan Resipien. Transplantasi Organ dan/atau Jaringan tubuh dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersialkan.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Maret 2021.
PP ini mencabut PP Nomor 18 Tahun 1981.
Penjelasan 16 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan

Abstrak

Kesehatan Perizinan, Pelayanan Publik Cipta Kerja

Status Peraturan

Dicabut dengan

PP No. 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Download file:

PP Nomor 47 Tahun 2021.pdf

PP Nomor 47 Tahun 2021 - Lampiran.pdf

Penyelenggaraan - Bidang - Perumahsakitan

2021

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 47, LN.2021/No.57, TLN No.6659, jdih.setkab.go.id : 59 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 44 Tahun 2009; dan UU Nomor 11 Tahun 2020.
PP ini mengatur mengenai klasifikasi rumah sakit; kewajiban rumah sakit; akreditasi rumah sakit; pembinaan dan pengawasan rumah sakit; dan tata cara pengenaan sanksi administratif. Berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, Rumah Sakit dikategorikan dalam Rumah Sakit umum dan Rumah Sakit khusus. Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit, wajib dilakukan Akreditasi secara berkala minimal 3 (tiga) tahun sekali. Akreditasi tersebut dilakukan oleh Rumah Sakit paling lambat setelah beroperasi 2 (dua) tahun sejak memperoleh izin berusaha untuk pertama kali.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2021.
Penjelasan 21 hlm.

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 1954.