Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

PP ini mengatur mengenai peraturan pelaksanaan UU Nomor 17 Tahun 2023 dengan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Peraturan Pemerintah ini memberikan pengaturan, penegasan, dan penjelasan lebih lanjut atas pengaturan mengenai: 1) penyelenggaraan upaya kesehatan; 2) pengelolaan tenaga medis dan tenaga kesehatan; 3) fasilitas pelayanan kesehatan; 4) kefarmasian, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan; 5) sistem informasi kesehatan; 5) penyelenggaraan teknologi kesehatan; 6) penanggulangan KLB dan wabah; 7) pendanaan kesehatan; 8) partisipasi masyarakat; dan 9) pembinaan dan pengawasan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

T.E.U.

Indonesia, Pemerintah Pusat

Nomor

Bentuk

Peraturan Pemerintah (PP)

Bentuk Singkat

Tahun

2024

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

26 Juli 2024

Tanggal Pengundangan

26 Juli 2024

Tanggal Berlaku

26 Juli 2024

Sumber

LN 2024 (135), TLN (6952): 484 hlm.; jdih.setneg.go.id

Subjek

KESEHATAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Pusat

Bidang

HUKUM UMUM

Halaman ini telah diakses 206 kali

FILE-FILE PERATURAN

PP Nomor 28 Tahun 2024.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

PP No. 53 Tahun 2021 tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh
PP No. 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan
PP No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
PP No. 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja
PERPRES No. 86 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2017 tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia
PP No. 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan
PERPRES No. 31 Tahun 2019 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis
PERPRES No. 90 Tahun 2017 tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia
PP No. 52 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran
PP No. 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan
PP No. 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan
PERPRES No. 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit
PP No. 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan
PP No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi
PP No. 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan
PP No. 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional
PP No. 49 Tahun 2013 tentang Badan Pengawasan Rumah Sakit
PP No. 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif
PP No. 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan
PP No. 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah
PP No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian
PERPRES No. 35 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia
PP No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan
PP No. 39 Tahun 1995 tentang Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan
PP No. 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular
PP No. 1 Tahun 1988 tentang Masa Bakti Dan Praktek Dokter Dan Dokter Gigi
PP No. 10 Tahun 1966 tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran
PP No. 33 Tahun 1963 tentang Lafal Sumpah/Janji Dokter Gigi
PP No. 20 Tahun 1962 tentang Lafal Sumpah Janji Apoteker
PP No. 11 Tahun 1961 tentang Penyakit Karantina
PP No. 26 Tahun 1960 tentang Lafal Sumpah Dokter

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

Peraturan Pelaksanaan - Undang-Undang - Kesehatan

2024

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 28, LN 2024 (135), TLN (6952): 484 hlm.; jdih.setneg.go.id

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 25 ayat (5), Pasal 33 ayat (5), Pasal 36, Pasal 40 ayat (6), Pasal 43 ayat (2), Pasal 49, Pasal 50 ayat (6), Pasal 51 ayat (5), Pasal 52 ayat (5), Pasal 53 ayat (6), Pasal 59, Pasal 62, Pasal 69, Pasal 73, Pasal 85, Pasal 92, Pasal 95, Pasal 96 ayat (6), Pasal 97 ayat (6), Pasal 101, Pasal 107, Pasal 108 ayat (4), Pasal 113, Pasal 122, Pasal 126 ayat (2), Pasal 134, Pasal 136, Pasal 137 ayat (3), Pasal 144, Pasal 145 ayat (4), Pasal 152 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 159, Pasal 164, Pasal 171, Pasal 172 ayat (5), Pasal 175 ayat (2), Pasal 177 ayat (3), Pasal 178 ayat (6), Pasal 179 ayat (2), Pasal 183, Pasal 187 ayat (11), Pasal 196, Pasal 200 ayat (2), Pasal 206, Pasal 226, Pasal 230, Pasal 231 ayat (6), Pasal 233 ayat (2), Pasal 234 ayat (4), Pasal 235 ayat (4), Pasal 236 ayat (2), Pasal 237 ayat (4), Pasal 239, Pasal 240 ayat (2), Pasal 245, Pasal 247, Pasal 257, Pasal 258 ayat (5), Pasal 262, Pasal 266, Pasal 267 ayat (4), Pasal 271, Pasal 272 ayat (5), Pasal 278, Pasal 283 ayat (6), Pasal 285 ayat (3), Pasal 289, Pasal 290 ayat (4), Pasal 299, Pasal 301 ayat (3), Pasal 304 ayat (5), Pasal 309, Pasal 313 ayat (2), Pasal 314 ayat (7), Pasal 320 ayat (8), Pasal 321 ayat (3), Pasal 324 ayat (4), Pasal 330, Pasal 333, Pasal 337 ayat (3), Pasal 342 ayat (3), Pasal 344, Pasal 349 ayat (12), Pasal 353 ayat (4), Pasal 355, Pasal 360 ayat (9), Pasal 365, Pasal 367, Pasal 368 ayat (3), Pasal 380, Pasal 381 ayat (4), Pasal 388 ayat (3), Pasal 395 ayat (4), Pasal 397 ayat (2), Pasal 398 ayat (2), Pasal 402 ayat (5), Pasal 408, Pasal 417 ayat (4), dan Pasal 423 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 dan UU Nomor 17 Tahun 2023.
PP ini mengatur mengenai peraturan pelaksanaan UU Nomor 17 Tahun 2023 dengan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Peraturan Pemerintah ini memberikan pengaturan, penegasan, dan penjelasan lebih lanjut atas pengaturan mengenai: 1) penyelenggaraan upaya kesehatan; 2) pengelolaan tenaga medis dan tenaga kesehatan; 3) fasilitas pelayanan kesehatan; 4) kefarmasian, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan; 5) sistem informasi kesehatan; 5) penyelenggaraan teknologi kesehatan; 6) penanggulangan KLB dan wabah; 7) pendanaan kesehatan; 8) partisipasi masyarakat; dan 9) pembinaan dan pengawasan.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2024.
PP ini mencabut beberapa PP dan Perpres sebagaimana diatur dalam Pasal 1170.
Lampiran file: 656 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 484, penjelasan hlm 485 sd 656)

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT