Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 663 peraturan dalam 0,004 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Abstrak

Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial

Download file:

SALINAN PERDA NOMOR 2 TAHUN 2024.pdf

ketenteraman - ketertiban umum - perlindungan masyarakat

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 2, LD 2024 (2): 24 hlm

Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka menciptakan situasi dan kondisi yang aman, tenteram, dan tertib guna menwujudkan kesejahteraann Masyarakat, perlu Upaya penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam mengatasi gangguan keamanan, gangguan ketenteraman dan menjaga ketertiban umum; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan dibidang ketenteraman, ketertiban umum, meruapakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sehingga perlu dirumuskan dalam kebijakan daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimna dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 26 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 2 Tahun 2018; PP No. 16 Tahun 2018; Permendagri No. 17 Tahun 2019; Permendagri No. 26 Tahun 2020;
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum; Perlindungan Masyarakat; Koordinasi, Kerja sama dan Pelaporan; Pembinaan; Peran Serta Masyarakat; Pendanaan; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Lain-Lain; dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2024.
24 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Berau Nomor 01 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Daerah

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial

Download file:

Perda Berau 01-2024 ttg P...mbangunan Daerah.pdf

gender - Pengarustamaan

2024

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 01, LD.2024/1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Daerah

ABSTRAK:

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di daerah masih terdapat ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender sehingga diperlukan strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan pembangunan di daerah. Pengarusutamaan gender merupakan salah satu strategi untuk menciptakan kondisi yang setara dan seimbang bagi laki-laki dan perempuan dalam memperoleh peluang/kesempatan, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan sehingga akan tercipta suatu kondisi keadilan dan kesetaraan gender. Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah, serta guna menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023
Ketentuan Umum; Tugas dan Wewenang; Perencanaan Penganggaran dan Analisis; Pelaksanaan; Pembinaan dan Pengawasan; Pelaporan; Pemantauan dan Evaluasi; Peran Serta Masyarakat; Penghargaan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2024.
16 hlm.

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Muna Barat Nomor 1 Tahun 2024

• Berlaku mulai 9 bulan yang lalu

Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan

Abstrak

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial

Download file:

PERDA NO 1 TAHUN 2024.pdf

bantuan

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 1, Lembaran Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2024 Nomor 1

Peraturan Daerah (Perda) tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum jo. Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukurn, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Dan Kelompok Rentan;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang undang Nornor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undangundang Nomor 12 Tahun 2011 Nomor 82 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248; 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5561); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagairnana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 6841); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukurn Dan Penyaluran Danan Bantuan Hukurn (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Benta Negera Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAB III KERJA SAMA BAB IV JENIS BANTUAN HUKUM BAB V HAK DAN KEWAJlBAN BAB VI SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAB VII LARANGAN BAB VIII SANKSI BAB IX PENGAWASAN BAB X PEMBIAYAAN BAB XI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2024.
16 Hal

Peraturan Daerah (Perda) Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2024

• Berlaku mulai 9 bulan yang lalu

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Abstrak

Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial

Download file:

Perda 1 2024.pdf

Kesejahteraan Sosial

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 1, LD Tahun 2024 Nomor 1

Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

ABSTRAK:

bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di Daerah perlu dilakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, berkesinambungan, dan berkelanjutan yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial baik perseorangan, keluarga, dan kelompok masyarakat, serta peningkatan peran potensi dan sumber kesejahteraan sosial; bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara simultan melalui sistem rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial dengan memperhatikan nilai-nilai budaya; bahwa untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang terencana, terarah, berkesinambungan, dan berkelanjutan, perlu adanya pengaturan dalam suatu peraturan daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012;
Peraturan Daerah ini mengatur materi terkait Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, terdiri dari: BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL BAB III SUMBER DAYA MANUSIA PENYELENGGARA KESEJAHTERAAN SOSIAL BAB IV PRASARANA DAN SARANA BAB V PERAN MASYARAKAT BAB VI PENJANGKAUAN SOSIAL BAB VII KERJASAMA DAN KEMITRAAN BAB VIII PEMBIAYAAN BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB X KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 2024.
-
-
16 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Prabumulih Nomor 64 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Prabumulih

Abstrak

Ketenagakerjaan Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial

Download file:

Perwako Nomor 64 Tahun 20... Ketenagakerjaan.pdf

program-jaminan sosial ketenagakerjaan

2023

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 64, BD.2023/NO.64

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Prabumulih

ABSTRAK:

Dasar pertimbangan peraturan ini adalah bahwa dalam rangka melindungi hak pekerja maka Pemerintah Pusat melaksanakan program perlindungan jaminan sosial tenaga kerja dan bahwa tingkat kesadaran bagi pekerja dan kepatuhan dari pemberi kerja untuk mengikuti kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan perlu ditingkatkan, sehingga diperlukan kebijakan untuk mengoptimalkan cakupan kepesertaan pekerja yang berada di Kota dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 3 Tahun 1951; UU No 1 Tahun 1970; UU No 6 Tahun 2001; UU No 13 Tahun 2003; UU No 40 Tahun 2004; UU No 24 Tahun 2011; Undang - Undang No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; Peraturan pemerintah No 86 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah No 44 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2015; Pera tu ran Pemerin tah N omor 37 Tahun 2021; Peraturan Presiden No 109 Tahun 2013; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 4 Tahun 2018; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 18 Tahun 2018; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 5 Tahun 2021; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 4 Tahun 2022; Peraturan Daerah No 8 Tahun 2016;
Dalam Peraturan ini diatur definisi Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi dasar hidup yang layak serta mengatur Tata Cara Penyelenggaraan, Penganggaran dan Pembayaran Iuran dan Pengawasan dan Sanksi Administratif. Diatur mengenai ketentuan umum, tata cara penyelenggaraan, penganggaran dan pembayaran iuran, pembinaan, monitoring dan evaluasi, pengawasan dan sanksi administratif, ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
24 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Subulussalam Nomor 20 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pemberdayaan Perempuan

Abstrak

Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial

Download file:

_uploads_241n_dokumen_uu_...tasubulussalam20.pdf

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Papua Nomor 16 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Distrik

Abstrak

Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial

Download file:

Perda Nomor 16 Tahun 2023.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 15 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Kesejahteraan Lanjut Usia

Abstrak

Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial

Download file:

peraturan-daerah-kabupate...raan-lanjut-usia.pdf

KESEJAHTERAAN - LANJUT - USIA

2023

Peraturan Daerah (Perda) NO. 15, LD 2023/Nomor 15

Peraturan Daerah (Perda) tentang Kesejahteraan Lanjut Usia

ABSTRAK:

Bahwa lanjut usia memiliki hak dan kewajiban yang sama serta memliki potensi dan kemapuan yang yang dikembangkan, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 13 Tahun 1998; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 52 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 43 Tahun 2004; Perda Prov. Jabar No. 1 Tahun 2023; Perda Kab. Karawang No. 14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Karawang No. 11 Tahun 2021; Perda Kab. Karawang No. 12 Tahun 2016; Perda Kab. Karawang No. 6 Tahun 2018.
Peraturan ini mengatur tentang Kesejahteraan Lanjut Usia yang meliputi Ketentuan Umum, Hak dan Kewajiban, Penyelenggaraan, Kelembagaan, Peran Serta, Penhargaan, Peminaan dan Pengawasan, Pembiayaan, Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2023.
19 Hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tangerang Nomor 12 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha

Abstrak

Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial

Download file:

produkhukum-659cf56266506.pdf

tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha

2023

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD Tahun 2023 Nomor 12

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha

ABSTRAK:

bahwa setiap badan usaha harus bertanggung jawab atas dampak sosial dan lingkungan yang dihasilkan dari kegiatan usahanya; bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan di Kota Tangerang, diperlukan peran serta Badan Usaha melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan, terhadap pembangunan secara terarah, tepat sasaran, dan berkelanjutan; bahwa Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Peseroan Terbatas sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha;
pasal 18(6) UUD 1945; UU No. 2 Tahun 1993; UU No. 23 Tahun 2000; UU No.19 Tahun 2003; UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014; PP No.47 Tahun 2012; PP No. 54 Tahun 2017;
di dalam peraturan ini membagasa tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha BAB III forum tanggung jawab soisal dan lingkungan badan usaha Bab V Pembinaan dan pengawasan Bab VI pendanaan Bab VII Pelaporan Bab VIII Penghargaan Bab IX pemantauan dan evaluasi Bab X peran serta masyarakat Bab XI Sanksi administratif Bab XII ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2023.
9 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia

Abstrak

Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial

Download file:

Perda Kab Gunungkidul No 12 Tahun 2023.pdf

kesejahteraan - lansia

2023

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD 2023/12

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia

ABSTRAK:

Bahwa kesejahteraan lanjut usia merupakan bagian dari perwujudan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat yang menjadi tanggung jawab bersama; b. bahwa populasi lanjut usia di Kabupaten Gunungkidul cukup signifikan sehingga diperlukan upaya untuk menjamin kesejahteraan lanjut usia; c. bahwa lanjut usia sebagai kamus hidup di Kabupaten Gunungkidul yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan budaya yang perlu dilestarikan dan diwariskan kepada generasi muda; d. bahwa dalam rangka memberikan arah dan pedoman bagi semua pihak di Kabupaten Gunungkidul dalam penyelenggaraan Kesejahteraan lanjut usia, perlu dibentuk peraturan daerah.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950.
Materi pokok : Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia, Pendekatan pelayanan Lanjut Usia, Kelembagaan, Pendataan, Penghargaan, Pembinaan dan Pengawasan, Rencana Aksi Daerah, Pendanaan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2023.
Jumlah Halaman : 22 HLM; Penjelasan : 10 halaman

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:	bahwa perempuan memiliki peran strategis dalam pembangunan sehingga peningkatan kualitas hidup perempuan peru mendapatkan pengakuan sesuai kearifan lokal dan tuntunan Syariat Islam Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 11 Tahun 2006, Permendagri No. 15 Tahun 2008 Peraturan ini berisi 35 pasal yang terdiri dari Bab I sampai dengan Bab X
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 November 2023. 15