Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 1992

Menemukan 191 peraturan dalam 0,009 detik

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 1992

Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Husada Bhakti Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
PP NO 6 TH 1992.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 6 Tahun 1992

Penyisihan Sebagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Yang Diterima Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Untuk Pemerintah Kelurahan

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Download :
Kota Semarang Perda 6 1992.pdf

Abstrak

penyisihan-sebagian-hasil-penerimaan-pbb

1992

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.1992/No.15 Seri D

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyisihan Sebagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Yang Diterima Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Untuk Pemerintah Kelurahan

ABSTRAK:

a. bahwa dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat khususnya di wilayah kelurahan secara berdayaguna diperlukan sumber dana yang pasti dan memadai; b. bahwa sumber dana tersebut perlu diupayakan dari penyisihan sebagai hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang diterima Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang; c. bahwa penambahan sumber dana tersebut pada butir b, ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1985; Peraturan Pemerintahan Nomor 5 Tahun 1975; Peraturan Pemerintahan Nomor 47 Tahun 1985; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1982; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1984; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1990; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1990.
Peraturan ini mengatur Penyisihan sebagian pajak yang objeknya terdiri dari Bumi dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Undangundang Nomor 12 Tahun 1985. Hal yang diatur : 1. Ketentuan Umum; 2. Penyisihan Sebagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan; 3. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 1992.
8 Halaman

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 7 Tahun 1992

Pengesahan Memorandum Saling Pengertian Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Malaysia Mengenai Kerjasama Di Bidang Pariwisata

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Download :
Keppres No 7 TH 1992.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 1992

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura II

BUMN Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
PP NO 7 TH 1992.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 7 Tahun 1992

Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah / Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Pemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 11 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerjasama Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang

Download :
Kota Semarang Perda 7 1992.pdf

Abstrak

susunan-organisasi-tata-kerja-sekretariat-daerah-dprd

1992

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.1993/No.1 Seri D

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah / Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang

ABSTRAK:

a. Bahwa telah diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 2 Maret 1992 Nomor 28 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah / Daerah / Kotamadya Daerah Tingkat II, dan Skretariat Dewan Perawakilan Rakyat Daerah Serta Surat Kawat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tanggal 22 Oktober 1992 Nomor 061 / 31864, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 11 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan Keputusan Menteri dan Surat Kawat Gubernur dimaksud; b. bahwa untuk melaksanakan hal tersebut diatas dipandang perlu untuk diterbitkan Peraturan Daerah yang baru tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah / Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974; Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1992.
Peraturan ini mengatur : 1. Ketentuan Umum; 2. Sekretaris Wilayah / Daerah; 3. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 4. Lain-Lain; 5. Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 1993.
Mencabut Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 11 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerjasama Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang
28 Halaman

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1992

Perbankan

Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan

Diubah dengan :

UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Mencabut :

UU No. 22 Tahun 1968 tentang Bank Ekspor Impor Indonesia
Pasal 54 UU Nomor 7 Tahun 1992 mencabut UU ini
UU No. 21 Tahun 1968 tentang Bank Rakyat Indonesia
Pasal 54 UU Nomor 7 Tahun 1992 mencabut UU ini
UU No. 20 Tahun 1968 tentang Bank Tabungan Negara
Pasal 54 UU Nomor 7 Tahun 1992 mencabut UU ini
UU No. 19 Tahun 1968 tentang Bank Bumi Daya
Pasal 54 UU Nomor 7 Tahun 1992 mencabut UU ini
UU No. 18 Tahun 1968 tentang Bank Dagang Negara
Pasal 54 UU Nomor 7 Tahun 1992 mencabut UU ini
UU No. 17 Tahun 1968 tentang Bank Negara Indonesia 1946
Pasal 54 UU Nomor 7 Tahun 1992 mencabut UU ini
UU No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan
PERPU No. 17 Tahun 1962 tentang Perubahan Dan Tambahan Undang-Undang No. 21 PRP Tahun 1960 Tentang Bank Pembangunan Indonesia
Pasal 54 UU Nomor 7 Tahun 1992 mencabut Perpu Nomor 21 Tahun 1960
UU No. 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah
Pasal 54 UU Nomor 7 Tahun 1992 mencabut UU ini
UU No. 12 Tahun 1962 tentang Bank Pembangunan Swasta

Download :
UU Nomor 7 Tahun 1992.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1992

Perfilman

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

UU No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman

Download :
UU Nomor 8 Tahun 1992.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 8 Tahun 1992

Penyelenggaraan Kampanye Pemilihan Umum

Partai Politik dan Pemilu

Status Peraturan

Dicabut dengan :

KEPPRES No. 99 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kampanye Pemilihan Umum

Mencabut :

KEPPRES No. 27 Tahun 1986 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kampanye Pemilihan Umum

Download :
Keppres No 8 TH 1992.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 1992

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Umum (Perum) Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan.

Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Transportasi Darat/Laut/Udara

Download :
PP NO 8 TH 1992.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1992

Keimigrasian

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Diubah dengan :

UU No. 37 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian menjadi Undang-Undang

Download :
UU Nomor 9 Tahun 1992.pdf

Abstrak

1992

Undang-undang (UU) NO. 9, LN. 1992, LL SETNEG : 29 HLM

Undang-undang (UU) tentang Keimigrasian

ABSTRAK:

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 1992.
Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini: a. Toelatingstesluit (Staatsblad 1916 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Staatsblad 1949 Nomor 330 serta Toelatingsordonnantie (Staatsblad 1949 Nomor 331); b. Undang-undang Nomor 42 Drt. Tahun 1950 tentang Bea Imigrasi (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 77); c. Undang-undang Nomor 9 Drt. Tahun 1953 tentang Pengawasan Orang Asing (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 463); d. Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Imigrasi (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 807); e. Undang-undang Nomor 9 Drt. Tahun 1955 tentang Kependudukan Orang Asing (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 812); dan f. Undang-undang Nomor 14 Drt. Tahun 1959 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1799);

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 1992

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Februari 1992.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 1992.