Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisis Standar Belanja
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penerapan perencanaan dan
penganggaran berbasis kinerja membutuhkan standar
yang mengkorelasikan kinerja dengan besaran belanja;
bahwa Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 49 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis
standar belanja, dan/ atau standar teknis sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 51
ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar
Belanja;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja.
Penyusunan Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mewujudkan
perencanaan dan penyusunan anggaran belanja Daerah yang efektif,
efisien, transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Perencanaan dan penyusunan anggaran belanja Daerah Tahun Anggaran
2024 berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2023.
73 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 59 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan tingkat pertama yang bermutu
dan berkesinambungan, perlu adanya pola tata kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat
Kesehatan Masyarakat; bahwa Peraturan Bupati Kudus Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kelola
Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus, sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai Badan Layanan Umum Daerah
dan Pusat Kesehatan Masyarakat sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, penetapan pola tata kelola unit pelaksana
teknis daerah yang menerapkan badan layanan umum daerah merupakan kewenangan bupati; bahwa berdasarkan
pertimbangan sebagairhana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola
Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kudus Nomor 70 Tahun 2020; Peraturan Bupati Kudus Nomor 55 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Tata Kelola, Standar Pelayanan Minimal, Pola Pengelolaan Keuangan, Kerja Sama, Pengelolaan Lingkungan dan Limbah Puskesmas, Pengelolaan Obat-Obatan dan Alat Kesehatan, Pelayanan Kesehatan, Pembinaan dan Pengawasan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2023.
Peraturan Bupati Kudus Nomor 21 Tahun 2015 dicabut.
33 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumbawa Nomor 59 Tahun 2023
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah - Perbankan, Lembaga Keuangan
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 59, BD Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 Nomor 59
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penugasan Kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat (Perseroda) Sebagai Bank Penyalur Dana Akses Layanan Keuangan Kegiatan The Development Of Integrated Farming System In Upland Areas Project (Upland) Di Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2023 - 2024
ABSTRAK:
Menimbang:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5A ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah Tahun Anggaran 2021-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah Tahun Anggaran 2021-2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penugasan kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat
(Perseroda) sebagai Bank Penyalur Dana Akses Layanan Keuangan Kegiatan The Development of Integrated Farming System in Upland Areas Project (UPLAND) di Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2023-2024;
Dasar Hukum:
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Nomor 6 Tahun 2023;
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012;
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun
2020;
Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 9 Tahun 2023.
Dalam rangka pelaksanaan penyertaan modal daerah kepada BUMD, Bupati menugaskan PT. BPR NTB (Perseroda) sebagai bank penyalur dana akses layanan keuangan kegiatan The Development of Integrated Farming System in Upland Areas Project (UPLAND).
Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. BPR NTB (Perseroda) sebesar Rp4.305.000.000,00 (empat miliar tiga ratus lima juta rupiah) dengan perincian sebagaimana terdapat dalam Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2023.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ponorogo Nomor 59 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 59, BD Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 No 59; https://jdihprokum.ponorogo.go.id/upload/880/2023perbupponorogo059.pdf
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ponorogo No 1 Tahun 2023 tentang Alokasi Pemberian Uang Persediaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo TA 2023
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Ponorogo, serta untuk membiayai kegiatan operasional sehari hari kepada Perangkat Daerah perlu adanya penyediaan Uang Persediaan sebagai uang muka kerja, dimana besarannya telah ditetapkan dengan Perbup Ponorogo No 1 Tahun 2023;
bahwa untuk mewujudkan transparasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta dalam rangka penerapan pembayaran secara non tunai dalam pelaksanaan APBD Kab. Ponorogo TA 2023 dengan menggunakan fasilitas kartu kredit pemerintah daerah (KKPD), sebagaimana telah diatur dalam perbup Ponorogo No 58 Tahun 2023, perlu adanya perubahan penetapan besaran uang persediaan Perangkat Daerah di lingkungan Pemkab Ponorogo;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Perbup tentang Perubahan atas Perbup Ponorogo No 1 Tahun 2023.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;
UU No 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 1965;
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;
UU No 6 Tahun 2023;
PP No 12 Tahun 2019;
Permendagri No 90 Tahun 2019;
Permendagri No 77 Tahun 2020;
Permendagri No 84 Tahun 2022;
Perda Kab, Ponorogo No 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab Ponorogo No 1 Tahun 2023;
Perda Kab. Ponorogo No 4 Tahun 2022;
Perbup ponorogo No 1 Tahun 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perbup Ponorogo No 7 Tahun 2020;
Perbup Ponorogo No 108 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perbup Ponorogo No 42 Tahun 2023;
Perbup Ponorogo No 109 Tahun 2022;
Perbup Ponorogo No 1 Tahun 2023;
Perbup Ponorogo No 58 Tahun 2023.
Ketentuan pada Lampiran dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 1 Tahun 2023 tentang Alokasi Pemberian Uang Persediaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 Nomor 1) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2023.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sukoharjo Nomor 59 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Operasional Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu
Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah,
pengaturan operasional tata cara penggunaan dan
penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah
untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Bupati;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Operasional
Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah
dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 79 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 80 Tahun 2022;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang
Tata Cara Operasional Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
yang meliputi
Prinsip Dasar, UP, Pengelola KKPD, Uang Persediaan KKPD, Pengajuan, Penerbitan Dan Penggunaan KKPD, Pelaksanaan Pembayaran Dengan KKPD, Penarikan KKPD, Biaya Penggunaan KKPD, Monitoring Dan Evaluasi, Ketentuan Lain-Lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2023.
60 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 58 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 51 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka percepatan penyaluran dan penyerapan anggaran di lingkungan pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; ebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 5 Tahun 2022;
Ketentuan dalam Bab III Lampiran Peraturan Bupati Indragiri
Hulu Nomor 51 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu (Berita
Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2022 Nomor 51)
mengenai Pelaksanaan dan Penatausahaan pada huruf L, huruf
M, huruf O, dan huruf P diubah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2023.
Lampiran: 99 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 58 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 dan Pasal 69
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap
tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta
Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum,Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup, Kriteria Belanja Tidak Terduga, Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi, Ketentuan Lain-Laian dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2023.
19 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Rawas Nomor 58 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerapan Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintahan Desa
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan dalam Peraturan ini adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat; bahwa untuk mewujudkan peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah perlu dilakukan implementasi transaksi non tunai d i lingkungan pemerintahan desa; bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum dalam pelaksanaan transaksi non tunai di lingkungan pemerintahan desa perlu membentuk Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf, huruf, dan huruf maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintahan Desa.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 28 Tahun 1959; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas No 10 Tahun 2016.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Penerapan Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintahan Desa dengan menetapkan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Transaksi Non Tunai merupakan salah satu bentuk transaksi elektronik dengan cara pemindahan sejumlah uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrumen berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet giro, uang elektronik/ sejenisnya. Diatur mengenai ketentuan umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, tata cara kerjasama pemerintah daerah dengan bank persepsi, jenis penerimaan pendapatan non tunai, mekanisme penerimaan pendapatan non tunai, mekanisme pengeluaran non tunai, pengecualian pengeluaran non tunai, pembinaan dan pengawasan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2024.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumbawa Nomor 58 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa
ABSTRAK:
Menimbang:
a. bahwa untuk mendukung tugas kedinasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa, perlu mengatur Perjalanan Dinas bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pegawai Non Aparatur Sipil Negara dan Pihak Lain dengan memperhatikan prinsip belanja yang selektif, efisien, akuntabel, transparan, patut dan wajar dengan memperhatikan aspek pertanggungjawaban;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, Pemerintah Daerah mengatur tata cara pelaksanaan Perjalanan Dinas dalam Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa;
Dasar Hukum:
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Nomor 6 Tahun 2023;
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 57 Tahun 2021;
Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 22 Tahun 2023.
Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi pelaksana Perjalanan Dinas yang dibebankan APBD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2023.
31 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ponorogo Nomor 58 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 58, BD Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 No 58; https://jdihprokum.ponorogo.go.id/upload/866/2023perbupponorogo058.pdf
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan APBD
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Permendagri No 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemda dalam Pelaksanaan APBD, perlu menetapkan Perbup tentang tata cara penggunaan dan penyelenggaraan kartu kredit pemerintah daerah dalam pelaksanaan APBD;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;
UU No 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 1965;
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;
UU No 1 Tahun 2022;
UU No 6 Tahun 2023;
PP No 12 Tahun 2019;
Peraturan Bank Indonesia No 23/6/PBI/2021;
Permendagri No 79 Tahun 2022.
KKPD (Kartu Kredit Pemerintah Daerah) digunakan untuk penyelesaian tagihan kepada Pemerintah Daerah berupa penyelesaian tagihan belanja barang dan jasa serta belanja perjalanan dinas melalui mekanisme UP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2023.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
