Peraturan Bupati (Perbup) NO. 13, BD Kab. Pasuruan Tahun 2024 Nomor 13; https://jdih.pasuruankab.go.id/
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 238 Tahun 2023 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menindaklanjuti dan menyesuaikan
dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 37 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan
Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun Anggaran 2024,
dan lain sebagainya maka Peraturan
Bupati Pasuruan Nomor 238 Tahun 2023 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2024 perlu dilakukan perubahan;
UUD1945; UU 12/1950; UU 28/1999; UU 1/2004; UU 15/2004; UU 25/2004; UU 12/2011; UU 23/2014; UU 1/2022; PP 65/2005; PP 8/2006; PP 71/2010; PP 2/2012; PP 12/2017; PP 18/2017; PP 56/2018; PP 12/2019; PP 1/2024; Perpres 87/2014; Permendagri 80/2015; Permendagri 77/2020; Permendagri 15/2023; Permendagri 37/2023; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37
Tahun 2023; Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor
100.3.3.1 / 175.KPTS/013/2024; Perda Kab. Pasuruan 8-2022 ; Perda Kab. Pasuruan 11/2009; Perda Kab. Pasuruan 4/2023; PerBup Pasuruan 238/2023
peraturan ini mengatur mengenai Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 238 Tahun 2023
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2024 sebagai berikut: 1. Jumlah anggaran yang dilakukan perubahan anggaran adalah se bagaimana
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini;
2.
Beberapa ketentuan dalam Lampiran II yang mengatur mengenai anggaran
pada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diubah sehingga
berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
3.
Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut
dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah (DPPA SKPD) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang
undangan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2024.
Mengubah Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 238 Tahun 2023
jumlah 6 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Maros Nomor 13 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 13, BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2023 NOMOR 13
Peraturan Bupati (Perbup) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
ABSTRAK:
bahwa untuk rnelaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Maras Nornor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maras Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nornor 3 Tahun 2021 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisiasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Pemadarn Kebakaran dan Penyelarnatan;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagairnana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ten tang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman
Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan
Kabupaten/Kota (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 283);
7. Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Maras Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Maras Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maros
Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maras
Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun
2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Maras Tahun 2024 Nornor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Maras Nomor 3);
1. KETENTUAN UMUM
2. KEDUDUKAN
3. SUSUNAN ORGANISASI
4. TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN JABATAN
5. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANAAN
6. TATA KERJA
7. KETENTUAN PERALIHAN
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2024.
16
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 13 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 13, Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024 Nomor 13
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu diatur tentang Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun 2024
UU No. 53 Tahun 1999, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014, PP No. 60 Tahun 2014, PP No. 12 Tahun 2019, Permendagri No. 111 Tahun 2014, Permendagri No. 114 Tahun 2014, Permendagri No. 20 Tahun 2018
Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2024
meliputi:
a. sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten
dengan kewenangan desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa);
b. prinsip penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
c. kebijakan Penyusunan APBDesa;
d. teknis Penyusunan APBDesa;
e. hal khusus lainnya
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2024.
4 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pelalawan Nomor 13 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 13, Berita Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2024 Nomor 13
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Pelalawan Tahun 2025
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga Tertinggi Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Pelalawan Tahun 2025
UUD 1945, UU No. 53 Tahun 1999, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 12 Tahun 2019, Perpres No. 33 Tahun 2020, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Permendagri No. 77 Tahun 2020, PermenPUPR No. 8 Tahun 2023, Perda No. 10 Tahun 2016,
ASB dalam Peraturan Bupati ini untuk menentukan standar beban kerja dalam penyusunan RKA-SKPD yang diajukan Perangkat Daerah untuk melaksanakan sebuah kegiatan.
ASB mempunyai manfaat sebagai berikut:
a. sebagai standar oleh Tim Anggaran Pemerimtah Daerah (TAPD) untuk mengevaluasi kewajaran biaya dan menentukan tingkat efisiensi dan ekonomi dari RKA-SKPD yang diusulkan;
b. sebagai standar penyusunan plafon anggaran Perangkat Daerah;
c. sebagai standar pada fungsi penyusunan anggaran RKA-SKPD
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2024.
7 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bengkalis Nomor 13 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian
Tunjungan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur
Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan
Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis
Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
2024.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
Dalam Peraturan Ini Berisi 5 (lima) Bab dan 7 (tujuh) Pasal diantaranya Ketentuan Umum; Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas; Pembayaran; Pendanaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 2024.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 13 Tahun 2024
Pengangkatan Dan Pemberhentian Pejabat Pengelola Dan Pegawai Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hi. Umar Sidiki Yang Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 13, BD 2024 (569)
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pejabat Pengelola Dan Pegawai Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hi. Umar Sidiki Yang Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hi. Zainal Umar Sidiki.
yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Psal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, UU No 11 Tahun 2007, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023, PP No 23 Tahun 2005.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pejabat Pengelola Dan Pegawai Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hi. Umar Sidiki Yang Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah termasuk didalamnya mengatur mengenai ketentuan umum, pengelolaan pejabat pengelola dan pegawai dari profesional, klasifikasi, hubungan kerja, status kepegawaian, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2024.
Terdiri dari 11 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nunukan Nomor 13 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Perda Kabupaten Nunukan No.6 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.3 Tahun 2022; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; Permendagri No.11 Tahun 2017; Perda Kabupaten Nunukan No.6 Tahun 2022; Perda Kabupaten Nunukan No.8 Tahun 2022; Perda Kabupaten Nunukan No.3 Tahun 2023; Perda Kabupaten Nunukan No.6 Tahun 2024;
Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2023 terdiri atas Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan, ringkasan laporan realisasi anggaran, dan penjabaran laporan realisasi anggaran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2024.
4 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 13 Tahun 2024
Perbup Kab. Mamuju Tengah No. 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
Perbup Kab. Mamuju Tengah No. 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam BAB VI huruf D angka 1 huruf h Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD. Kondisi
tersebut dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat Nasional atau Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan PeraturanBupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
UU No. 25 Thun 2004; UU No. 4 Tahun 2013; UU No. 23 Thun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 109 Tahun 2000; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perbup No. 39 TAhun 2023;
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2024 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2024.
Perbup Mateng Nomor 39 Tahun 2023, Perbup Mateng Nomor 4 Tahun 2024, Perbup Mateng Nomor 7 Tahun 2024
774 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 13 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Mahato Cindur Jaya, Desa Persiapan Mahato Bandar
Selamat, Desa Persiapan Mahato Kanan, Desa Persiapan Mahato Suka Maju, Desa Persiapan Mahato
Hulu, Desa Persiapan Mahato Suka Jaya, Desa Persiapan Mahato Rio Makmur dan Desa Persiapan
Mahato Timur Kecamatan Tambusai Utara
ABSTRAK:
Bahwa Penetapan dan Penegasan Batas Desa
Persiapan di wilayah Kecamatan Tambusai Utara
Kabupaten Rokan Hulu telah ditetapkan dengan
Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 27 Tahun 2020
Tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa
Persiapan Mahato Cindur Jaya, Desa Persiapan
Mahato Bandar Selamat, Desa Persiapan Mahato
Kanan, Desa Persiapan Mahato Suka Maju, Desa
Persiapan Mahato Hulu, Desa Persiapan Mahato Suka
Jaya, Desa Persiapan Mahato Rio Makmur, dan Desa
Persiapan Mahato Timur Kecamatan Tambusai Utara
Kabupaten Rokan Hulu.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 12 Tahun 2013; Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2014; Peraturan Badan Informasi Geopasial Nomor 15 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2023; Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 20 Tahun 2018;
Dalam Peraturan Ini Berisi 4 (empat) Bab dan 53 (lima puluh tiga) Pasal diantaranya Ketentuan Umum; Batas Desa Persiapan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Maret 2024.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Rokan
Hulu Nomor 27 Tahun 2020 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa
Persiapan Mahato Cindur Jaya, Desa Persiapan Mahato Bandar Selamat,
Desa Persiapan Mahato Kanan, Desa Persiapan Mahato Suka Maju, Desa
Persiapan Mahato Hulu, Desa Persiapan Mahato Suka Jaya, Desa Persiapan
Mahato Rio Makmur dan Desa Persiapan Mahato Timur Kecamatan
Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu ( Berita Daerah Kabupaten Rokan
Hulu Tahun 2020 Nomor 28 ) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2024
Perbup Kab. Rembang No. 36 Tahun 2024 tentang Perubahan Keenam atas peraturan Bupati Rembang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
PERBUP Kab. Rembang No. 24 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
Mengubah
PERBUP Kab. Rembang No. 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
PERBUP Kab. Rembang No. 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya
Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk
Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik serta adanya
penyesuaian penerimaan daerah dan belanja daerah Alokasi
DBHCHT, DAU Emmarket, DAK Fisik, dan DAK Non Fisik; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Rembang Nomor
43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2023; Peraturan Bupati Rembang Nomor 43 Tahun 2023;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Lampiran I dan Lampiran II.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 2024.
Peraturan Bupati Rembang Nomor 43 Tahun 2023 diubah.
4 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
