Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33 / HK / 2023, KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM 33 / HK / 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENETAPAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT YANG MAMPU MELAKSANAKAN PELAYANAN OBSTETRI NEONATAL EMERGENSI DASAR KABUPATEN KARANGASEM
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Kesehatan di Indonesia yaitu meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat, maka salah satu upaya yang
dilakukan adalah menurunkan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB);
b. bahwa untuk menurunkan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan dengan pemberdayakan
pelayanan tingkat primer melalui penyediaan Pusat Kesehatan Masyarakat yang melaksanakan Pelayanan Obstetric Neonatal Emergensi Dasar yang mampu
mengelola kegawatdaruratan obstetric neonatal;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pusat Kesehatan Masyarakat
yang mampu melaksanakan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar Kabupaten Karangasem;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019
Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 77 Tahun 2020
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021
Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2021
Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem,
Keputusan Bupati ini muJai berlaku pada tanggal ditetapkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Januari 2023.
-
-
3 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gianyar Nomor 50/E-22/HK/2023 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50/E-22/HK/2023, KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR NOMOR 50/E-22/HK/2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PERLENGKAPAN JALAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2023
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perlengkapan Jalan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Gianyar perlu membentuk Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan
Perlengkapan Jalan Tahun 2023;
b. bahwa Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958,Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021,Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2016,Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 17 Tahun 2022,
Peraturan Bupati Gianyar Nomor 14 Tahun 2022,Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2022
Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2023.Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2023.
-
-
4 Halaman dan Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gianyar Nomor 29/C-01/HK/2023 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29/C-01/HK/2023, KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR NOMOR 29/C-01/HK/2023.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA AKSI PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2023-2024
ABSTRAK:
a.bahwa dalam rangka mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, efektif efisien, dan transparan, akuntabel, serta untuk
meningkatkan pelayanan publik terpadu, tepat dan murah sesuai visi yaitu Terwujudnya masyarakat Gianyar yang bahagia, sejahtera, aman, dan damai,
mandiri, berintegritas, berlandaskan Tri Hita Karana, melalui Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana, perlu disusun rencana aksi
pengelolaan pengaduan pelayanan publik;
b.bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Road Map
Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional 2020-2024, menyatakan bahwa Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah
harus menyusun dan menetapkan rencana aksi paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Rencana
Aksi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Gianyar Tahun 2023- 2024;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958,Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009,Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014,Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012,
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017,Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013,Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018,Peraturan Bupati Gianyar Nomor 60 Tahun 2021,
Rencana Aksi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Gianyar Tahun 2023-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2023.
-
-
32 Laporan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gianyar Nomor 44/E-22/HK/2023 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44/E-22/HK/2023, KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR NOMOR 44/E-22/HK/2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN ANGKUTAN SISWA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2023
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualiatas layanan angkutan siswa pada Dinas Perhubungan Kabupaten Gianyar perlu membentuk Tim Peningkatan Kualitas Layanan
Angkutan Siswa Tahun 2023;
b. bahwa Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958,Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020,Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2016,Peraturan Bupati Gianyar Nomor 68 Tahun 2021,
Peraturan Bupati Gianyar Nomor 14 Tahun 2022,Pertauran Bupati Nomor 54 Tahun 2022
Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2023.Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2023.
-
-
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gianyar Nomor 49/E-22/HK/2023 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49/E-22/HK/2023, KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR NOMOR 49/E-22/HK/2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2023
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Gianyar perlu membentuk Tim Peningkatan
Kualitas Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Tahun 2023
b. bahwa Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958,Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020,Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2016,Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 17 Tahun 2022,
Peraturan Bupati Gianyar Nomor 14 Tahun 2022,Peraturan Bupati Gianyar Nomor 54 Tahun 2022
Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2023.Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2023.
-
-
4 Halaman dan Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 379 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) pasal 11 ayat (3) pasal 21 Pasal 32 ayat (3) dan Pasal 33 ayat (3) maka perlu menetapkan Perbup tentang peraturan pelaksanaan Perda kab. Karawang No. 2 Tahun 2019 tentang pengelolaan penerangan jalan umum.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah Uu No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; Uu No. 38 Tahun 2004 sebagaiamana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2022; UU No. 26 Tahun 2007 sebgaiamana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; Uu No. 22 tahun 2009 sebagaiamana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 30 Tahun 2009 sebagaiamana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaiamana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; Permenhub No. 27 Tahun 2018; Perda Kab. Karawang No. 14 tahun 2016 sebagaiamana telah diubah dengan Perda Kab. Karawang No. 11 Tahun 2021; Perda Kab. Karawang No. 2 Tahun 2019.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Kewenangan Dinas Pengelolaan PJU PJL Dan PTK, RIPJU, Pelaksanaan Pengelolaan Penerapan Jalan, Pengadaan Dan Pemasangan Penerangan Jalan, Spesifikasi Alat Pernerapan Jalan, tata Cara Pengajaun Permohonan Izin Dan Pemberian Izin Mengelola Penerangan Jalan Skema Swandaya, Pelaksanaan Pengelolaan Penerangan Jalan dikerjasamakan melalui Skema KPBU, Pembinaan Dan Pengawasan, Tata Cara Penggantian Dan Perbaiakan PJU Akibat Insiden Atau Aksiden, Pengenaan Sanksi Administrasi, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2023.
37 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 329 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penyelenggaraan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor di Daerah
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan Pasal 47 ayat (2) dan Pasal 49 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor di Daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 55 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 30 Tahun 2021; PP No. 79 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 30 Tahun 2021; PP No. 74 Tahun 2014 sebagaimana teah diubah dengan PP No. 30 Tahun 2021; Perda Kab. Karawang No. 2 Tahun 2020
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penyelenggaraan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor di Daerah, yang meliputi: Ketentuan Umum; Bengkel Umum Kendaraan Bermotor; Perizinan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor; Sanksi Administrasi; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2023.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 55 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 30 Tahun 2021; PP No. 79 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 30 Tahun 2021; PP No. 74 Tahun 2014 sebagaimana teah diubah dengan PP No. 30 Tahun 2021
5 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 308 Tahun 2023
PERBUP Kab. Karawang No. 8 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2019 tentang izin Penyelenggaraan Reklame
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 25 Tahun 2007 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terkahir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terkahir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 96 Tahun 2012; Perpres No. 89 Tahun 2021; Perda Kab. Garut No. 6 Tahun 2016; Perda Kab. Garut No. 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Garut No. 10 Tahun 2021; Perbup Garut No. 27 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terkahir dengan Perbup Garut No. 228 Tahun 2022.
Peraturan ini mengatur tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik yang meliputi Ketentuan Umum, Prinsip, Penyelenggaraan MPP, Sumber Daya Manusia; Monitoring dan Evaluasi, Pembiayaan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2023.
8 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 117 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penyelenggaraan Gerai Pelayanan Publik Teras Madukara di Kabupaten Purwakarta
ABSTRAK:
Bahwa unutk meningkatkan kemudahan pada masyarakat berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Gerai Pelayanan Publik.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 96 Tahun 2012; PP No. 5 Tahun 2021; PP No. 6 Tahun 2021; Perpres No. 89 Tahun 2021; Permendagri No. 138 Tahun 2017; Peraturan BKPM No. 4 Tahun 2021; Perda Kab, Purwakarta No. 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Purwakarta No. 1 Tahun 2021.
Peraturan ini mengatur tentang Penyelenggaraan Gerai Pelayanan Publik yang meliputi Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Penyelenggaraan Teras Madukara, Pendanaan, Ketentuan Lain-lain, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal .
8 Hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
