kelembagaan-dinas pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 14, BD.2024/NO. 14
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sistem kerja
guna mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah dan
profesional, tugas dan fungsi serta tata kerja unit
pelaksana teknis daerah Pada Dinas Pekerjaan Umum,
Perumahan dan Kawasan Permukiman perlu
disesuaikan; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (4)
Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1
Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah
Kabupaten Sleman, pembentukan, susunan
organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja unit pelaksana
teknis daerah Pada Dinas Pekerjaan Umum,
Perumahan dan Kawasan Permukiman diatur dengan
Peraturan Bupati;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020.
Materi Pokok: Ketentuan Umum, Pembentukan, UPTD Rumah Susun Sederhana Sewa, UPTD Taman Pemakaman Umum, UPTD Pelayanan Peralatan, Laboratorium, dan Pengolahan Aspal, UPTD Pelayanan Sumber Daya Air, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana, Tata Kerja, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024.
Mencabut: Peraturan Bupati Sleman Nomor 38.3 Tahun 2018 tentang Pembentukan
Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Susun Sederhana Sewa, Peraturan Bupati Sleman Nomor 38.4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Taman Pemakaman Umum, Peraturan Bupati Sleman Nomor 38.5 Tahun 2018 tentang Pembentukan
Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Peralatan, Laboratorium, dan Pengolahan Aspal, dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 38.6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Sumber Daya Air.
Jumlah Halaman: 13 hlm. Lampiran: 4 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 14 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pengangkatan dan Honorarium Staf Desa di Lingkungan Pemerintah Desa
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan kinerja dan kesejahteraan hidup staf desa di lingkungan Pemerintah Desa. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Honorarium Staf Desa di Lingkungan Pemerintah Desa sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengangkatan dan Honorarium Staf Desa di Lingkungan Pemerintah Desa.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 7 Tahun 2002; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan PP No. 11 Tahun 2019; Permendagri No. 20 Tahun 2018; Perda Kab. Penajam Paser Utara No. 1 Tahun 2015; Perbup Penajam Paser Utara No. 7 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perbup PPU No. 16 Tahun 2021
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2024.
Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 13 Tahun 2022 tentang Honorarium Staf Desa di Lingkungan Pemerintah Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
7 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lebak Nomor 14 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 14, BD Tahun 2024 Nomor 14
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
ABSTRAK:
bahwa pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah dan Retrbusi Daerah dilakukan oleh seluruh unsur Perangkat Daerah Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta pihak lain yang membantu dalam Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dalam pencapaian target penerimaan Daerah melalui Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah memberikan insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 116 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 35 Tahun 2023; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2021; Perda Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2023.
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bab III Penganggaran, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Bab IV Ketentuan Peralihan Bab V Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2024.
18 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Utara Nomor 14 Tahun 2024
TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMERIKSAAN, PENGAWASAN DAN PENGHAPUSAN PAJAK DAERAH
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 14,
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pemungutan, Pemeriksaan, Pengawasan dan Penghapusan Pajak Daerah.
ABSTRAK:
Dalam rangka pajak daerah merupakan salah satu
sumber pendapatan daerah yang penting guna
membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,
sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip
demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta
masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah; dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum dan tertib administrasi dalam pemungutan Pajak Daerah, perlu mengatur tentang tata cara Pemungutan, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan, Pemeriksaan, Pengawasan dan Penghapusan Pajak Daerah.
Dasar Hukum ini adalah UU NO 28 Tahun 1959; UU NO 14 Tahun 2002; UU NO 17 Tahun 2003; UU NO 23 Tahun 2014; PP NO 135 Tahun 2000; PP NO 35 Tahun 2023; PP NO 69 Tahun 2010; PP NO 12 Tahun 2019; PERPRES NO 3 Tahun 2016; PERMENDAGRI NO 77 Tahun 2020; PERMENDAGRI NO 80 Tahun 2015; PERMENKEU NO 137/PMK.06/2022; PERDA NO 1 Tahun 2022; PERDA NO 1 Tahun 2023; PERDA NO 1 Tahun 2024.
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Tata cara pemungutan, pemeriksaan, pengawasan dan penghapusan pajak daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2024.
Lampiran File: 111 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2024
blud - puskesmas - kerja sama - pihak lain - tata cara
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 14, BD 2024/14
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Paser dengan Pihak Lain
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Paser dengan Pihak Lain.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 28 Tahun 2018; Permendagri No. 22 Tahun 2020; Permendagri No. 79 Tahun 2018
1. Ketentuan Umum; 2. Penyelenggaraan Kerja Sama BLUD Puskesmas; 3. Naskah Kerja Sama BLUD Puskesmas; 4. Hasil Kerja Sama BLUD Puskesmas; 5. Berakhirnya Kerja Sama BLUD Puskesmas; 6. Penyelesaian Perselisihan; 7. Pelaporan; 8. Pembinaan dan Pengawasan; 9. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 2024.
7 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pasangkayu Nomor 14 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran
ABSTRAK:
bahwa bahaya kebakaran merupakan bencana yang dapat mengancam keselamatan jiwa serta menimbulkan kerugian baik meteril maupun inmateril, oleh karena itu perlu adanya usaha-usaha pencengahan dan penanggulangannya; bahwa kegiatan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran bukan hanya merupakan tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah juga harus melibatkan masyarakat sehingga peran serta masyarakat sangat diperlukan dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran secara
preventif maupun refresif; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencengahan dan penanggulangan Bahaya Kebakaran;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU Nomor 7 Tahun 2003, UU Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Obyek dan Potensi Bahaya Kebakaran; Pencegahan Bahaya Kebakaran; Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran; Manajemen Proteksi Kebakaran; Peran Serta Masyarakat; Pendanaan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2024.
12
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mamasa Nomor 14 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, telah ditetapkan Peraturan
Bupati Mamasa Nomor 12 Tahun 2013 tentang Standar
Harga Satuan Tahun Anggaran 2024;
b. bahwa Peraturan Bupati Mamasa Nomor 12 Tahun 2023
tentang Satuan Harga Standar Tahun Anggaran 2024 sudah
tidak sesuai dengan perkembangan keadaan saat ini,
sehingga perlu diubah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf menetapkan b, perlu Peraturan
Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Mamasa
Nomor 12 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Tahun
Anggaran 2024.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.11 Tahun 2002; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Angka 2.5 dan 2.6 Lampiran II Peraturan Bupati Mamasa
Nomor 12 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2023 Nomor 12) diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2024.
Peraturan Bupati Mamasa Nomor 12 Tahun 2023 tentang Satuan Harga Standar Tahun Anggaran 2024
15 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kolaka Nomor 14 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 14, Berita Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2024 Nomor : 14
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Optimalisasi Penyelenggaraaan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Kolaka
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian
perlindungan dan jaminan atas hak dasar tenaga kerja
yang di dalamnya termasuk perlindungan keselamatan
dan kesehatan kerja, perlu dilaksanakan jaminan
sosial bagi tenaga kerja di daerah secara terkoordinai
oleh Pemerintah Daerah dan Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan
Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara
Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan bekerja sama dengan Pemerintah
Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas
penyelenggaraan jaminan sosial;
c. bahwa sebagai upaya meningkatkan kepesertaan
jaminan sosial tenaga kerja di Daerah yang masih
rendah dibanding dengan rasio angkatan kerja,
diperlukan landasan hukum untuk mendorong
percepatan peningkatan kepesertaan jaminan sosial
tenaga kerja;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Optimalisasi Penyelenggaraan Kepesertaan Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Kolaka.
1. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 28D ayat (2) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4456) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573)
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang
Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5473);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang
Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada
Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap
Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekeija, dan Penerima
Bantuan luran Dalam Penyelenggaraan Jaminan
Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 238);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja dan
Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 154) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 Perubahan Kedua
atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015
tentang Penyelenggaraan Program Jaminan
Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6893);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 156);
13. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang
Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 253);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi
Hasil Perkebunan Sawit (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 715);
16. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Perubahan atas Peraturan Gubemur Nomor 28 Tahun
2016 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan
Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakeijaan di
Provinsi Sulawesi Tenggara (Berita Daerah Provinsi
Sulawesi Tenggara Tahun 2022 Nomor 2);
17. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2015 tentang
Kewajiban Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dalam
Pemberian Pelayanan Perizinan oleh Pemerintah
Kabupaten Kolaka (Berita Daerah Kabupaten Kolaka
Tahun 2015 Nomor 19;
18. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 56 Tahun 2023
tentang Pemberdayaan dan Perluasan Kesempatan
Kerja bagi Tenaga Kerja Lokal di Kabupaten Kolaka.
Peraturan ini mengatur mengenai ruang lingkup, kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan, penetapan iuran, kewajiban dan hak kepesertaan, sanksi administratif, pembinaan dan pengawasan serta pembiayaan optimalisasi penyelenggaraan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2024.
19 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Utara Nomor 14 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 14, Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024 Nomor 591
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Belanja Rutin Operasional Satuan Pendidikan pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
ABSTRAK:
a bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan
yang berkualitas yang menjadi bagian penyelenggaraan
satuan pendidikan anak usia dini dan merupakan
tanggungjawab pemerintah daerah;
b. bahwa dalam rangka mendukung program pemerintah
dalam pemerataan pendidikan serta memberikan
layanan pendidikan lebih berkualitas perlu diberikan
bantuan dana belanja rutin Operasional Satuan
Pendidikan pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
Kabupaten Konawe Utara;
c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan
kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat
dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan
bantuan belanja satuan pendidikan anak usia dini,
maka diperlukan pengaturan tentang petunjuk
teknis pengelolaan keuangan bantuan belanja rutin
operasional satuan pendidikan pada satuan
pendidikan anak usia dini;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
ditetapkan peraturan Bupati tentang petunjuk teknis
pengelolaan keuangan bantuan belanja rutin /
Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
1. Pasal 18 Ayat 6 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2007 tentan /
Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provins
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4689);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik inodnesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841)
Peraturan Bupati (Perbup) tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN KAIMANA TAHUN ANGGARAN 2024
ABSTRAK:
Bahwa guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan kampung, pelaksanaan pembangunan kampung, pembinaan kemasyarakatan kampung dan pemberdayaan masyarakat kampung serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa dan Pasal 108 Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kampung.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 2 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002; Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2022; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 4 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 1 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 6 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 1 Tahun 2024; Peraturan Bupati Kaimana Nomor 4 Tahun 2024;
Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, mengatur tentang:
a. Pengalokasian BHPRD;
b. Pengelolaan BHPRD;
c. Penggunaan BHPRD;
d. Pertanggungjawaban, Pelaporan dan Publikasi BHPRD;
e. Pemantauan dan Evaluasi;
f. Ketentuan Sanksi; dan
g. Pembinaan dan Pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juni 2024.
Lamp 22 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
