Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 4.801 peraturan dalam 0,023 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 42 Tahun 1989

Kerjasama Pertamina Dengan Badan Usaha Swasta Dalam Usaha Pemurnian Dan Pengolahan Minyak Dan Gas Bumi

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Penanaman Modal dan Investasi Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Download :
KEPPRES NO 42 TH 1989.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2011

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Kantor Berita Nasional Antara

BUMN Penanaman Modal dan Investasi

Download :
PP 42 Tahun 2011.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2015

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara

BUMN Penanaman Modal dan Investasi

Download :
PP Nomor 42 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 1991

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Umum (Perum) Sang Hyang Seri

BUMN Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
PP NO 42 TH 1991.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 42 Tahun 2010

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Wonosobo Kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun Anggaran 2010

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Penanaman Modal dan Investasi

Download :
Perbup_Nomor_42_Tahun_2010.pdf

Abstrak

Penyertaan Modal

2010

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BD Tahun 2010/No.42

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Wonosobo Kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun Anggaran 2010

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Kabupaten Wonosobo bermaksud melakukan investasi dalam bentuk penyertaan modal kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah; bahwa untuk penyertaan modal kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, Pernerintah Kabupaten Wonosobo telah menganggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2010, sehingga perlu mengatur pelaksanaannya dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Wonosobo Kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun Anggaran 2010;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992; Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008; Peratuan Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1999; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2010;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Maksud dan Tujuan Bab III Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Bab IV Pelaksanaan Penyertaan Modal Bab V Pengelolaan Penyertaan Modal Bab VI Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Bab VII Anggaran Bab VIII Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2010.
3 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 42 Tahun 2022

Pendelegasian Wewenang Wali Kota Bandung Dalam Penyelenggaraan Perizinan Dan Nonperizinan Berusaha Di Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung

Penanaman Modal dan Investasi Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
SLN PERWAL 42 TAHUN 2022.pdf

Abstrak

PENDELEGASIAN - WEWENANG - WALI - KOTA - BANDUNG - DALAM - PENYELENGGARAAN - PERIZINAN - NONPERIZINAN - BERUSAHA - DI - DAERAH - KEPALA - DPMPTSP

2022

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 42, BD 2022/NO.42

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pendelegasian Wewenang Wali Kota Bandung Dalam Penyelenggaraan Perizinan Dan Nonperizinan Berusaha Di Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP Nomor 6 Tahun 2021 perlu menetapkan Perwal tentang Pendelegasian Wewenang Wali Kota Bandung dalam Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Berusaha di Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung
Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah UU No.16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 1954; UU No.25 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2020; UU No.25 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.5 Tahun 2021; PP No.6 Tahun 2021; Perpres No.97 Tahun 2014; Permendagri No.138 Tahun 2017; Perda No.10 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, penyelenggaran perizinan dan nonperizinan berusaha, pendelegasian, pelaporan, dan ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2022.
10 Hlm.

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 42 Tahun 2010

Mekanisme Pengelolaan Deposito Kota Yogyakarta

Penanaman Modal dan Investasi

Status Peraturan

Diubah sebagian dengan :

PERWALI Kota Yogyakarta No. 68 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pengelolaan Deposito Kota Yogyakarta

Abstrak

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2019

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara Dan Pihak Ketiga

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Penanaman Modal dan Investasi

Download :
pergub_42_th_2019.pdf

Abstrak

PETUNJUK-INVESTASI-BUMD

2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 42, BD.2019/No.42

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara Dan Pihak Ketiga

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara Dan Pihak Ketiga, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara Dan Pihak Ketiga;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 1993, Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Nomor 6 Tahun 1999, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2005, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2009, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2012, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2013, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2014, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2019
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang ketentuan umum, ruang lingkup, rincian penyertaan modal, tata cara penyertaan modal, bentuk penyertaan modal, pelaporan, tata usaha dan ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2019.
7 hlm

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 1980

Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Tambang Batubara Bukit Asam.

Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 47 Tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Asahan Aluminium

Download :
PP NO 42 TH 1980.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 42 Tahun 2012

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Pada Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Kabupaten Bandung

Penanaman Modal dan Investasi Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
Perbup Kab Bandung 42 2012.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 1989.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 September 2011.