tarif - pelayanan - kesehatan - pada - badan - layanan - umum - daerah - rumah - sakit - umum - daerah - cabangbungin - kabupaten - bekasi
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD 2021/No.39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Cabangbungin Kabupaten Bekasi
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mendukung pelayanan BLUD RSUD Cabangbungin yang telah ditetapkan sebagai BLUD berdasarkan Kepbup Bekasi No. 440/Kep.106- RSUD/2021 memenuhi ketentuan Permendagri No. 79 Tahun 2018 Dan tarif yang ditetapkan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas dengan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat serta kompetisi yang sehat, sehingga dapat terpenuhi kepatutan dan kewajarannya maka perlu menetapkan Perbup tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada BLUD RSUD Cabangbungin Kab. Bekasi.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 24 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 2 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 79 Tahun 2018; Permenkes No. 4 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Kepmenkes RI No. 582/Menkes/SK/VI/1997; Kepmendagri No.: 131.32-1374 Tahun 2021; Perda Kab. Bekasi No. 6 Tahun 2008; Perda Kab. Bekasi No. 3 Tahun 2010; Perda Kab. Bekasi No. 6 Tahun 2016 sebagaiamana telah diubah dengan Perda Kab. Bekasi No. 2 Tahun 2020; Perbup Bekasi No. 13 Tahun 2020; Perbup Bekasi No. 14 Tahun 2020; Perbup Bekasi No. 10 Tahun 2021; Kepbup Bekasi No. 440/Kep.106-RSUD/2021.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Penetapan Jenis Kegiatan Pelayanan Dan Non Pelayanan Kesehatan, Ketentuan Tarif Pelayanan Kesehatan, Pengelolaan Pendapatan, Tanda Bukti Pembayaran, Ketentuan Lain-lain, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2021.
26 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Selatan Nomor 39 Tahun 2021
UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JARAGA SASAMEH
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD.2021/No.39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan.
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (4) dan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminitrasi Pemerintahan;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa;
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan;
Peraturan Presiden 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukandan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Unit Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan.
1. Ketentuan Umum
2. Pembentukan, Kedudukan Dan Susunan Organisasi
3. Tugas Dan Fungsi
4. Rincian Tugas Dan Fungsi
5. Dewan Pengawas
6. Kelompok Jabatan
7. Tata Kelola
8. Tata Kerja
9. Kepegawaian Dan Eselon
10. Pendanaan
11. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh Buntok (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
27
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sanggau Nomor 39 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PELAYANAN AMBULANCE PUSKESMAS
ABSTRAK:
Bahwa perhitungan jarak tempuh untuk pelayanan ambulance puskesmas yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pelayanan Ambulance Puskesmas, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2021, belum mengakomodir seluruh jarak dari puskesmas ke fasilitas pelayanan rujukan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No.28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 69 Tahun 2010; Perda Kab.Sanggau No. 2 Tahun 2012; Perda Kab.Sanggau No. 7 Tahun 2020; Perbup Sanggau No. 7 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Ambulance Puskesmas diubah dengan Peraturan Bupati No. 8 Tahun 2017, No. 55 Tahun 2018, No. 22 Tahun 2021.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2021.
3 Halaman dan 2 Halaman Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 38 Tahun 2021
PERBUP Kab. Kudus No. 49 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi
Mengubah
Peraturan Bupati Kudus Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Traif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum daerah Rumah sakit Umum Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi
ABSTRAK:
a bahwa dalam rangka kepastian tarif pelayanan pada
Badan layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum
Daerah dr. L,oekmono Hadi, telah ditetapkan Peraturan
Bupati Kudus Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tarif
Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum
Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Kudus Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Kudus Nomor 21 Tahun 2020 Tentang
Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan l,ayarrarr Umum
Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi;
b. bahwa dengan diterbitkannya Surat Edaran Direktur
Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan
Nomor HK.02.02/l/2845/2021 tentang Batas Tarif
Tertinggi Pemeriksaan Reserue Transcription Polymerase
Chain Reaction (RT-PCR) dan Surat Edaran Direktur
Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan
Nomor HK.02.02/l/3065/2021l tentang Batas Tarif
Tertinggi Pemeriksaan Rapid Aagrwsttc Test Antigen
(RDT-Ag), maka Peraturan Bupati Kudus Nomor 21
Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada
Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum
Daerah dr. Loekmono Hadi sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 24 Tahun 2021
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor
21 Tahun 2020 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada
Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum
Daerah dr. loekmono Hadi tidak sesuai lagi sehingga
perlu diubah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pembahan Kedua atas
Peraturan Bupati Kudus Nomor 21 Tahun 2020 tentang
Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum
Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. loekmono Hadi;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2016, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018,Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5l Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun
2007, Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun
2012, Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun
2016 dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 21 Tahun 2020
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan l,ampiran X Peraturan Bupati Kudus Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan
Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr.
Loekmono Hadi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2021.
Peraturan Bupati Kudus Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Traif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum daerah Rumah sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 38 Tahun 2021
pola - tata - kelola - rumah - sakit - umum - daerah - cabangbungin - kabupaten - bekasi
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD 2021/No.38
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Cabangbungin Kabupaten Bekasi
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mendukung Pelayanan BLUD RSUD Cabangbungin yang telah ditetapkan Sebagai Rumah Sakit Berstatus BLUD berdasarkan Kepbup Bekasi No. 440/Kep-106-RSUD/2021 memenuhi ketentuan ayat (2) pasal 38 Permendagri No. 79 Tahun 2018 Dan Tata Kelola yang ditetapkan sebagaimana tersebut pada huruf a diatas dengan mempertimbangkan Kontinuitas dan Pengembangan Layanan, daya beli masyarakat serta kompetisi yang sehat sehingga dapat terpenuhi kepatutan dan kewajibannya maka perlu menetapkan Perbup tentang Pola Tata Kelola RSUD Cabangbungin Kab. Bekasi.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 sebagairnana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 2 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; Permen PAN No. 28 Tahun 2004; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 79 Tahun 2018; Permenkes No. 4 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kab. Bekasi No. 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bekasi No. 2 tahun 2020; Perbup Bekasi No. 14 Tahun 2020; Kepbup Bekasi No. 440/Kep.106-RSUD/2021.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Pola Tata Kelola Rumah Sakit, Pola Tata Kelola Staf Medis (Medical Staff Bylaws), Pemberhentian, Etika Profesi, Tindakan Korektif, Sanksi, Kerahasiaan Dan Informasi Medis, Ketentuan Lain-lain, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2021.
59 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Selatan Nomor 38 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan.
ABSTRAK:
Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 41 ayat (4) dan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas kesehatan Kabupaten Barito Selatan.
Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Manajemen Puskesmas;
Peraturan menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
Peraturan daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
Peraturan Bupati Selatan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan.
1. Ketentuan Umum
2. Pembentuk, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi
3. Susunan Organisasi
4. Tugas Dan Fungsi
5. Tata Kerja
6. Kepegawaian
7. Pendanaan
8. Ketentuan Peralihan
9. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
14
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lembata Nomor 38 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf v Peraturan Bupati Lembata Nomor 79 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat; bahwa Peraturan Bupati Lembata Nomor 131 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dilakukan penyesuian; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.
Dasar Hukum Peraturan tersebut ialah UU. No. 52 Tahun 1999; UU. No. 23 Tahun 2014; PP. No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 12 Tahun 2017; Permenkes No. 43 Tahun 2019; Perda Kab. Lembata No. 6 Tahun 2016; Perbup Lembata No. 79 Tahun 2020.
Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Pembentukan; III. Kedudukan dan Susunan Organisasi; IV. Tugas dan Fungsi; V. Tata Kerja; VI. Kelompok Jabatan Fungsional; VII. Pengangkatan dan Pemberhentian; VIII. Pembiayaan; IX. Ketentuan Peralihan; X. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2021.
9 halaman; 3 lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sanggau Nomor 38 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI
ABSTRAK:
Bahwa kejadian Stunting pada balita masih banyak terjadi di Kabupaten Sanggau yang disebabkan oleh faktor yang bersifat multi dimensi dan intervensi paling menentukan pada 1.000 hari pertama kehidupan, sehingga dapat menghambat upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya manusia.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 18 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 33 Tahun 2012; PP No. 86 Tahun 2019; Perpres No. 42 Tahun 2013; Permenkes No. 23 Tahun 2014; Permenkes No. 25 Tahun 2014; Permenkes No. 41 Tahun 2014; Permenkes No. 28 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Azas, Maksud Dan Tujuan; Pilar Penurunan Stunting Terintegrasi; Ruang Lingkup, Sasaran Dan Kegiatan; Pendekatan; Edukasi, Pelatihan Dan Penyuluhan Gizi; Penelitian Dan Pengembangan; Tim Penurunan Stunting Terintegrasi; Penajaman Sasaran Wiiayah Penurunan Stunting Terintegrasi; Peran Pemerintah Desa Dan Masyarakat; Pencatatan, Pelaporan Dan Penghargaan; Pendanaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2021.
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 38 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 38
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN JARING PENGAMAN SOSIAL TERHADAP DAMPAK CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) TAHUN 2021
ABSTRAK:
Beberapa ketentuan terkait Tata Cara Pelaksanaan Jaring Pengaman Sosial dalam Peraturan
Bupati Natuna Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Jaring Pengaman Sosial Terhadap Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tahun 2021 perlu disesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Vrus Disease 2019 (Covid-19)
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 4 Tahun 1984; UU Nomor 53 Tahun 1999; UU Nomor 24 Tahun 2007; UU Nomor 11 Tahun 2009; UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 13 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 11 Tahun 2020; PP Nomor 21 Tahun 2020; Perpres Nomor 63 Tahun 2017; Perpres Nomor 17 Tahun 2018; Perpres Nomor 99 Tahun 2020; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permenkes Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010; dan Permensos Nomor 22 Tahun 2019
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Natuna Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Jaring Pengaman Sosial Terhadap Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tahun 2021 diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2021.
MERUBAH PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN JARING PENGAMAN SOSIAL TERHADAP DAMPAK CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) TAHUN 2021
-
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ketapang Nomor 38 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERAN PEMERINTAH DESA DALAM KONVERGENSI PENCEGAHAN DAN PENANGANAN STUNTING DI KABUPATEN KETAPANG
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka kelancaran dan efektivitas pelaksanaan Konvergensi Pencegahan dan Penanganan Stunting di Kabupaten Ketapang, peran Pemerintah Desa sangat dibutuhkan;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD Pasal 18 Ayat (6), UU No. 27 Tahun 1959, UU No.6 Tahun 2014, UU No.36 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, Perpres No.72 Tahun 2021, Permenkes No.3 Tahun 2014, Permenkes No.23 Tahun 2014, Permenkes No.39 Tahun 2016, Permendagri No.44 Tahun 2016, Perbup No.45 Ketapang No.45 Tahun 2018, Perbup Ketapang No.48 Tahun 2018, Perbup Bupati Ketapang Npo.55 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Perencanaan Program/Kegiatan, Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Intervensi Pencegahan dan Penanganan Stunting, Penganggaran, Tanggung Jawab Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Stunting, Peran Serta Masyarakat, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan, dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2021.
Peraturan ini memiliki 21 halaman.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
