Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Kepala Desa Dan Perangkat Desa
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
secara berkeadilan dan untuk memacu produktivitas
kinerja sesuai tanggung jawabnya, perlu memberikan
penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa; bahwa Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 47 Tahun
2019 tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat
Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Banjarnegara Nomor 13 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor
47 Tahun 2019 tentang Penghasilan Kepala Desa dan
Perangkat Desa, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan
dan perkembangan keadaan sehingga perlu diubah; bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam
pemberian penghasilan Kepala Desa dan Perangkat
Desa, perlu diatur dalam Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 47
Tahun 2019 tentang Penghasilan Kepala Desa dan
Perangkat Desa;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 47 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 3.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2024.
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 47 Tahun 2019 diubah.
3 hal
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barito Selatan Nomor 9 Tahun 2024
Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Bagi Aparat Pemerintahan Desa yang Mengikuti Pencalonan Pemilihan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 9, BD Tahun 2024 No. 9
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Perizinan Bagi Aparatur Pemerintahan Desa Dalam Pemilihan Kepala Desa Dan Pengisian Badan Permusyawaratan Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1) dan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
bahwa untuk kelancaran dan tertibnya pemberian izin bagi aparatur pemerintahan Desa, perlu mengatur kembali tata cara perizinan bagi aparatur pemerintahan Desa dalam Pemilihan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, sehingga Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Bagi Aparat Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sudah tidak sesuai lagi sehingga harus diganti.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa;
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.
Bab I: Ketentuan Umum;
Bab II: Tata Cara Pemberian Izin;
Bab III: Sanksi;
Bab IV: Ketentuan Lain-Lain;
Bab V: Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2024.
Mencabut Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Bagi Aparat Pemerintahan Desa yang Mengikuti Pencalonan Pemilihan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
9 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tanggamus Nomor 9 Tahun 2024
TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEKON TAHUN ANGGARAN 2024
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 9,
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pekon Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11Tahun 2019. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pekon Tahun Anggaran 2024.
Dasar Hukum ini adalah UU NO 2 Tahun 1997; UU NO 17 Tahun 2003; UU NO 1 Tahun 2004; UU NO 15 Tahun 2004; UU NO 6 Tahun 2014; UU NO 23 Tahun 2014; PP NO 43 Tahun 2014; PP NO 60 Tahun 2014; PERMENDAGRI NO 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015; PERMENDAGRI NO 1 Tahun 2016; PERMENDAGRI NO 44 Tahun 2016; PERMENDAGRI NO 18 Tahun 2018; PERMENKEU 199/PMK.07/2017; PERMENDAGRI NO 20 Tahun 2018; PERMENKEU NO 146 Tahun 2023; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2022; PERDA NO 8 Tahun 2015; PERDA NO 3 Tahun 2022; PERDA NO 6 Tahun 2023; PERBUP NO 11 Tahun 2016; PERBUP NO 35 Tahun 2023.
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Tata Cara Pengalokasian Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pekon Tahun Anggaran 2024
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2024.
Lampiran File: 28 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 09 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024.
- Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002, tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
Peraturan Bupati Lamandau Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
Bab I: Ketentuan Umum;
Bab II: Maksud, Tujuan Dan Prinsip;
Bab III: Besaran Alokasi Dana Desa;
Bab IV: Penggunaan Alokasi Dana Desa;
Bab V: Penyaluran Alokasi Dana Desa;
Bab VI: Pengelolaan Dan Pelaporan;
Bab VII: Pembinaan Dan Pengawasan;
Bab VIII: Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2024.
17
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 9 Tahun 2024
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS TIYUH DWIKORA JAYA KECAMATAN GUNUNG AGUNG
2024
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan dan Penegasan Batas Tiyuh Dwikora Jaya Kecamatan Gunung Agung
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016
tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Dan
Penegasan Batas Tiyuh Dwikora Jaya Kecamatan Gunung
Agung.
Dasar Hukum ini adalah UU NO 50 Tahun 2008; UU NO 6 Tahun 2014; UU NO 23 Tahun 2014; PP NO 43 Tahun 2014; PEMENDAGRI NO 45 Tahun 2016.
Peraturan PERBUP ini menetapkan mengenai peraturan bupati tentang penetapan dan penegasan batas tiyuh dwikora jaya kecamatan gunung agung.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024.
Lampiran File: 10 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 9 Tahun 2024
DESA - PERSIAPAN - SUNGAI PAYANG ILIR - KECAMATAN - LOA KULU - PEMBENTUKan
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 9, BD 2024/9
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN SUNGAI PAYANG ILIR DI KECAMATAN LOA KULU
ABSTRAK:
Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan publik, serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa dan daya saing desa perlu dilakukan penataan desa. Adanya aspirasi masyarakat Desa Sungai Payang
yang menghendaki dilakukan penataan desa berupa pemekaran desa. Prakarsa pemekaran desa tersebut telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, dalam hal Bupati menyetujui pemekaran desa, Bupati menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan Sungai Payang Ilir di Kecamatan Loa Kulu.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; Permendagri No. 1 Tahun 2017.
1. Ketentuan Umum; 2. Pembentukan, Luas Wilayah, Batas Wilayah, dan Cakupan; 3. Pemerintahan Desa; 4. Pembinaan dan Pengawasan; 5. Pelaporan dan Evaluasi; 6. Pembiayaan; 7. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Februari 2024.
8 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2024
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan BencanaDesa
Status Peraturan
Mengubah
PERBUP Kab. Magelang No. 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Kepada Pemerintah Desa
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang kepada Pemerintah Desa
ABSTRAK:
bahwa pembangunan daerah diarahkan untuk mewujudkan
kesejahteraan masyarakat berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945; bahwa dalam rangka peningkatan pembangunan desa sebagai
upaya mendukung penyelenggaraan pembangunan daerah
perlu memberikan bantuan keuangan yang bersifat khusus
kepada Pemerintah Desa; bahwa ketentuan pemberian bantuan keuangan bersifat khusus kepada desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Kepada Pemerintah Desa sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan di daerah sehingga perlu dilakukan perubahan; bahwa
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Kepada Pemerintah Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Bupati Magelang Nomor 21 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 3, penyisipan Pasal 3A, perubahan ayat (4) Pasal 4, perubahan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 5, perubahan ayat (2) Pasal 6.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2024.
Peraturan Bupati Magelang Nomor 21 Tahun 2021 diubah.
8 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Seruyan Nomor 8 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 8, BD Tahun 2024 No. 9
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Pembagian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat
(4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten
Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten
Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten
Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan
Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan
Tengah; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang
Jaminan Kesehatan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun
2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, Dan
Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala
Desa Dan Perangkat Desa; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2
Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk
Hukum Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1
Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 9
Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; Peraturan Bupati Seruyan Nomor 40 Tahun 2023
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
Ruang lingkup peraturan bupati ini terdiri dari:
a. pendanaan dan pengelolaan;
b. pengalokasian;
c. tahapan dan penyaluran;
d. pengggunaan, penambahan dan/atau
pengurangan ADD;
e. pelaporan;
f. sanksi; dan
g. pemantauan dan evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Maret 2024.
14 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 8 Tahun 2024
Dalam rangka berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 7 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa maka perlu memberikan pedoman bagi pemerintah desa dalam rangka penataan dusun;
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penataan Dusun
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; Permendagri No. 112 Tahun 2014; Permendagri No. 84 Tahun 2015; Permendagri No. 1 Tahun 2017; Perda Kabupaten Lampung Selatan No. 15 Tahun 2012; Perda Kabupaten Lampung Selatan No. 7 Tahun 2016; Perda Kabupaten Lampung Selatan No. 8 Tahun 2017; Perda Kabupaten Lampung Selatan No. 2 Tahun 2023
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Penataan Dusun
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2024.
11 hlmn
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tanggamus Nomor 8 Tahun 2024
TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA PEKON KEPADA PEKON TAHUN ANGGARAN 2024
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 8,
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Pekon Kepada Pekon Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Pekon Kepada Pekon Tahun Anggaran 2024. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Dasar Hukum ini adalah UU NO 2 Tahun 1997; UU NO 17 Tahun 2003; UU NO 2 Tahun 2004; UU NO 15 Tahun 2004; UU NO 6 Tahun 2014; UU NO 23 Tahun 2014; PP NO 43 Tahun 2014; PP NO 60 Tahun 2014; PERMENDAGRI NO 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015; PERMENDAGRI NO 1 Tahun 2016; PERMENDAGRI NO 44 Tahun 2016; PERMENKEU 199/PMK.07/2017; PERMENDAGRI NO 18 Tahun 2018; PERMENDAGRI NO 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2022; PERMENKEU NO 146 Tahun 2023; PERDA NO 8 Tahun 2015; PERDA NO 3 Tahun 2022; PERDA NO 6 Tahun 2023; PERBUP NO 11 Tahun 2016; PERBUP NO 35 Tahun 2023.
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Pekon Kepada Pekon Tahun Anggaran 2024.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2024.
Lampiran File: 18 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
