Uraian Tugas Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Tanah Laut
2010
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD.2010/NO.22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Tanah Laut
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas
dan fungsi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Tanah Laut sebagaimana yang telah ditetapkan dengan
Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 33 Tahun 2009, maka perlu
menetapkan uraian tugas dari Dinas Pariwisata, Kebudayaan,
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Laut;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang
Uraian Tugas Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Tanah Laut.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 ; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2008; dan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 33 Tahun 2009.
Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Uraian Tugas Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Laut, dengan sistematika;
KETENTUAN UMUM; URAIAN TUGAS
DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGAy
KABUPATEN TANAH LAUT; KETENTUAN LAIN-LAIN; dan KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2010.
37 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sekadau Nomor 22 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Puskesmas Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Sekadau
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Bupati Sekadau Nomor 39 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sekadau, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) Kabupaten Sekadau sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan
Undang-Undang Nomor 34 tahun 2003; Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 949/MENKES/PERNIJI/2007; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1239/MENKES/PER/XJJ/2007; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
128/MENKES/SK/ll/2004; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1330/Menkes/SK/IX/2005; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 267/MENKES/SK./111/2008 tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008
Ketentuan Umum, Nama dan Wilayah Kerja, Kategori Puskesmas dengan Kriteria Perawatan dan Non Perawatan, Biasa, Terpencil dan Sangat Terpencil, Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Wewenang, Tugas dan Wewenang Puskesmas, Eselonering, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2010.
8 Halaman dan 1 Halaman Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 22 Tahun 2010
PEMASANGAN PORTAL - PERKANTORAN - JALAN AKSES STRATEGI - KABUPATEN LAINNYA
2010
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD.2010/NO.22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMASANGAN PORTAL DALAM LINGKUNGAN PERKANTORAN DAN JALAN AKSES STRATEGI KABUPATEN LAINNYA
ABSTRAK:
Dalam rangka memelihara jalan lingkungan perkantoran dan jalan akses strategi Kabupaten lainnya tetap dalam kondisi yang baik sehingga dapat ditempuh dengan cepat dan lancar diperlukan adanya pengawasan yang terus menerus dari kendaraan yang berpotensi merusak jalan;
Untuk efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pengawasan dimaksud diperlukan secara bantu berupa portal;
Untuk memberikan legalitas hukum terhadap pemasangan portal sebagai sarana bantu pengawasan jalan, perlu ditetapkan Perbup Tanjung Jabung Timur tentang Pemasangan Portal dalam Lingkungan Perkantoran dan Jalan Akses Strategis Kabupaten Lainnya.
UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2009; PP No. 38 Tahun 2007.
PERBUP ini mengatur mengenai Pemasangan Portal dalam Lingkungan Perkantoran dan Jalan Akses Strategis Kabupaten Lainnya, meliputi: Lokasi Portal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2010.
4 hlmn; 2 lmprn.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 22 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD Tahun 2010/No.22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Wonosobo
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi rnasvarakat, khususnya masvarekat rnlskln yang tidak memiliki kartu jaminan kesehatan masyarakat dan di luar kuota .jaminan pelayanan kesehatan, maka perlu mengaturnya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu rnenetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Kabupaten Wonosobo;
Undang - Undang Nomor 13 tahun 1950; Undang - Undang Nomor 36 tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang - Undang Nomor 17 tahun 2003; Undang - Undang Nomor 1 tahun 2004; Undang - Undang Nomor 10 tahun 2004; Undang - Undang Nomor 29 tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nornor 44 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; 14. Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2007;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Ruang Lingkup
Bab IV Jenis Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin
Bab V Persyaratan Pengajuan Permohonan Bantuan
Bab VI Besarnya Bantuan Biaya Pelayanan Kesehatan
Bab VII Tata Cara Pembayaran
Bab VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2010.
Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 38 Tahun 2008 dicabut.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Utara Nomor 22 Tahun 2010
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SUNGAI DAN LAUT KAPAL BERUKURAN LEBIH KECIL GT.7 DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU UTARA
2010
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD.2010/No.22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Laut Kapal Berukuran Lebih Kecil GT.7 Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Utara
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka upaya pelayanan, pengaturan, pengendalian dan
pengawasan kendaraan angkutan sungai dan laut dalam wilayah
Kabupaten Luwu Utara;
b. bahwa angkutan sungai dan laut sebagai alat transportasi mempunyai
peranan penting sebagai penunjang, pendorong dan penggerak
pembangunan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalarn huruf a
dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan
Angkutan Sungai dan Laut Kapal Berukuran Lebih Kecil GT.7 dalam
Wilayah Kabupaten Luwu Utara;
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kabupaten
Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3826);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang - undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Pemeriksaan
Kecelakaan Kapal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3724
) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2004 tentang Pembahasan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun
1998 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4369 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3929);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten I Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093 );
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan
( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5108 );
12. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 73
Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau.
13. Perda Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 tentang Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Kabupaten Luwu Utara ( Lembaran Daerah
Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179 );
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
PENDAFTARAN
BAB III
ANGKUTAN
BAB IV
PERIZINAN ANGKUTAN SUNGAI DAN LAUT
BAB V
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENGUSAHA DAN / ATAU
PEMILIK ANGKUTAN SUNGAI DAN LAUT
BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2010.
NOMOR 22 TAHUN 2010
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 22 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day) Kabupaten Jepara
ABSTRAK:
bahwa untuk menciptakan kawasan bebas polusi dan ruang publik yang bersih dan sehat diwlayah kota Jepara, maka perlu dilakukan upaya pembatasan operasional kendaraan bermotor pada kawasan tertentu dan pada waktu - waktu tertentu; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud hurut (a) perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Hani Bebas Kendaraan Bermotor ( Car Free Day) Kabupaten Jepara;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Hari bebas kendaraan bermotor (Car Free Day) Kabupaten Jepara dilaksanakan di seputar alun-alun Kabupaten Jepara. Peta kawasan Hari bebas kendaraan bermotor (Car Free Day) sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2010.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 22 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Laboratorium Kesehatan Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pemalang dan dalam rangka melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang, maka perlu dibentuk Laboratorium Kesehatan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang;
Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2008;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pembentukan
Bab III Kedudukan
Bab IV Susunan Organisasi
Bab V Tugas Pokok dan Fungsi
Bab VI Uraian Tugas Jabatan
Bab VII Eselon
Bab VIII Kepegawaian
Bab IX Tata Kerja
Bab X Ketentuan Lain-Lain
Bab XI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2010.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 22 Tahun 2010
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD.2010/No.22 Seri A Nomor 5
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 2 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2010
ABSTRAK:
bahwa guna memberikan pedoman dalam pengelolaan APBD Kab Purworejo TA 2010 agar dapat berjalan lancar, berdaya guna dan berhasil guna, maka dengan Perbup Purworejo No 2 Tahun 2010 telah ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan APBD Kab Purworejo TA 2010; bahwa dalam perkembangannya beberapa ketentuan dalam Perbup sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian agar lebih efektif dan efisian dalam pelaksanaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Perbup tentang Perubahan atas perbup No 2 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan APBD Kab Purworejo TA 2010;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 18 Tahun 1999; UU No 28 Tahun 1999; UU no 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; UU No 33 tahun 2004; PP No 7 Tahun 1977; PP No 29 Tahun 2000; PP No 109 Tahun 2000; PP No 24 Tahun 2005; PP No 54 Tahun 2005; PP No 55 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP No 65 Tahun 2005; PP No 79 Tahun 2005; PP No 6 Tahun 2006; PP No 8 Tahun 2006; PP No 3 Tahun 2007; PP No 38 Tahun 2007; Keppres No 42 Tahun 2002; Keppres No 80 Tahun 2003; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 17 Tahun 2007; Permendagri No 25 Tahun 2009; Perda Kab Purworejo No 3 Tahun 2007; Perda Kab Purworejo No 1 Tahun 2010; Perbup Purworejo No 42 Tahun 2009; Perbup Purworejo No 1 Tahun 2010; Perbup Purworejo No 2 Tahun 2010;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 77 batas waktu penyetoran pendapatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Agustus 2010.
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 2 Tahun 2010 diubah.
6 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 22 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2010
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya perubahan teknis pelaksanaan kegiatan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral, Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana dan DInas Perdagangan dan Pasar, Perbup Magelang No 3 Tahun 2010 tentang Penjabaran APBD Kab Magelang TA 2010 perlu dilakukan perubahan; bahwa berdasarkan pertimbangans ebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Perbup tentang Perubahan atas Perbup Magelang No 3 Tahun 2010 tentang Penjabaran APBD Kab Magelang TA 2010;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 12 Tahun 1985; UU No 21 Tahun 1997; UU No 28 Tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 10 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 28 Tahun 2009; PP No 21 Tahun 1982; PP No 65 Tahun 2001; PP No 66 Tahun 2001; PP No 24 Tahun 2004; PP No 23 Tahun 2005; PP No 24 Tahun 2005; PP No 54 Tahun 2005; PP No 55 Tahun 2006; PP No 56 Tahun 2005; PP No 57 Thaun 2005; PP No 79 Tahun 2005; PP No 8 Tahun 2006; PP No 3 Tahun 2007; PP No 38 Tahun 2007; Keppres No 80 Tahun 2003; Permendagri No 13 Tahun 2005; Perda Kab Magelang No 7 Tahun 2008; Perda Kab Magelang No 21 Tahun 2008; Perda Kab Magelang No 1 Tahun 2010; Perbup Magelang No 3 Tahun 2010;
Peratran Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Lampiran II.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2010.
Peraturan Bupati Magelang Nomor 3 Tahun 2010 diubah.
9 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
