Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2024

Menemukan 7.518 peraturan dalam 0,025 detik

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Maros Nomor 16 Tahun 2024

• Berlaku mulai 4 bulan yang lalu

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 40 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

Abstrak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download file:

PERATURAN BUPATI MAROS NO... KABUPATEN MAROS.pdf

PERUBAHAN PERATURAN

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 16, BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2023 NOMOR 16

Peraturan Bupati (Perbup) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 40 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

ABSTRAK:

1. bahwa untuk mendukung terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan kepada masyarakat sebagai salah satu upaya dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel sejalan dengan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, maka perlu pengaturan mengenai sistem pemerintahan berbasis elektronik di Daerah; 2. bahwa untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik, serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Pemerintah Daerah, perlu menyesuaikan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional; 3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiJ Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor41, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 6856); 4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Ser basis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); 5. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Ser basis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233); 6. Peraturan Mentri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tetang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994) 7. Peraturan Bupati Maras Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Lingkup Pemerintah Kabupaten Maras (Serita Daerah Kabupaten Maras Tahun 2021 Nomor 40);
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Lingkup Pemerintah Kabupaten Maras (Berita Daerah Kabupaten Maras Tahun 2021 Nomor 40)

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2024.
7

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mamuju Nomor 16 Tahun 2024

• Berlaku mulai 5 bulan yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Bupati Mamuju Nomor 31 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mengubah

PERBUP Kab. Mamuju No. 31 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah

Download file:

Perbup Mamuju Nomor 16 Tahun 2024.pdf

perangkat daerah - susunan organisasi - kedudukan

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 16, BD 2024 (16): 36 hlm

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mamuju Nomor 31 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju, telah ditetapkan Peraturan Bupati Mamuju Nomor 31 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah; b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Mamuju Nomor 31 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diubah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mamuju Nomor 31 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.29 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.72 Tahun 2019; Perda Mamuju No.6 Tahun 2016; Perbup Mamuju No.31 Tahun 2021
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan Peraturan Bupati Mamuju Nomor 31 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Terdapat beberapa ketentuan yang diubah dan dihapus pada Peraturan Bupati Mamuju Nomor 31 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2024.
Peraturan Bupati Mamuju Nomor 31 Tahun 2021
36 hlm

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 16 Tahun 2024

• Berlaku mulai 10 bulan yang lalu

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Abstrak

APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

PERBUP KABUPATEN MANOKWAR...JA TIDAK TERDUGA.pdf

ATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN BELANJA TIDAK TERDUGA

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 16, BD. No. 16/2024, LL Kab Mansel: 14 hal

Peraturan Bupati (Perbup) tentang TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN BELANJA TIDAK TERDUGA

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara, Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Belanja Tidak Terduga.
Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 18 Tahun 2017 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024; Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024; Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024;
Peraturan Bupati ini diatur mengenai pedoman dalam pengelolaan Belanja Tidak Terduga yang bersumber dari APBD, tujuannya agar pengelolaan Belanja Tidak Terduga yang bersumber dari APBD dapat dilaksanakan dengan tertib,transparan dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 2024.

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 16 Tahun 2024

• Berlaku mulai 3 bulan yang lalu

Pemberian Fasilitas Perumahan Dan Transportasi Di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download file:

Perbup Mamuju Tengah Nomor 16 Tahun 2024.pdf

pemberian-fasilitas-rumah-transportasi-rsud

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 16, BD 2024 (16): 5 hlm

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pemberian Fasilitas Perumahan Dan Transportasi Di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah

ABSTRAK:

a. bahwa kesehatan sebagai hak hidup masyarakat yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu diwujudkan dengan peningkatan derajat kesehatan masyarakat; b. bahwa dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, Pemerintah Daerah membutuhkan tenaga kesehatan khususnya dokter spesialis sebagai pelaksana pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah yang didukung dengan kinerja dan kualitas dengan memberikan fasilitas bagi tenaga kesehatan; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis, Pimpinan kementerian/lembaga, gubernur, atau bupati/walikota yang mengusulkan kebutuhan dokter spesialis bertanggung jawab menyediakan tempat tinggal, jasa pelayanan, sarana prasarana, alat kesehatan, sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan di Rumah Sakit yang akan digunakan dalam rangka mendukung pemberian pelayanan kesehatan spesialistik; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Fasilitas Perumahan dan Transportasi di Ligkungan Rumah Sakit Umum Daerah.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (60; UU No. 4 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023;
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pemberian fasilitas dan transportasi di lingkungan RSUD dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Penerima Fasilitas Perumahan dan Transportasi, Pendanaan, dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2024.
5 hlm

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nunukan Nomor 16 Tahun 2024

• Berlaku mulai 3 bulan yang lalu

Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah

Abstrak

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum/JDIH

Download file:

PerBup Nunukan 16-2024.pdf

Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 16, BD 2024 (16)

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah

ABSTRAK:

Untuk menjamin kepastian hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah atas pembentukan produk hukum daerah diperlukan pedoman berdasarkan cara dan metode yang pasti, baku dan standar.
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.21 Tahun 2023; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.13 Tahun 2022; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; Perpres No.87 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No.76 Tahun 2021; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang: Ketentuan Umum; Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah; Perencanaan; Penyusunan Produk Hukum Daerah Berbentuk Peraturan; Penyusunan Produk Hukum Daerah Berbentuk Penetapan; Pembahasan Produk Hukum Daerah; Pengharmonisasian Rancangan Perda dan Peraturan Bupati; Fasilitasi dan Evaluasi; Nomor Register; Penetapan, Penomoran, Pengundangan, dan Autentifikasi; Penyebarluasan; Partisipasi Masyarakat; Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah; Pembentukan Produk Hukum Daerah Berperspektif Hak Asasi Manusia; Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi; Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia; dan Pembiayaan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2024.
44 hlm.

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 16 Tahun 2024

• Berlaku mulai 9 bulan yang lalu

Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2024

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan

Mencabut

PERBUP Kab. Rokan Hulu No. 16 Tahun 2023 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Download file:

PERBUP NOMOR 16 TAHUN 2024.pdf

TUNJANGAN

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 16, BD. 2024/No. 20

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2024

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
Dalam Peraturan Ini Berisi 5 (lima) Bab dan 9 (sembilan) Pasal diantaranya Ketentuan Umum; Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas; Pembayaran; Pendanaan; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2024.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 16 Tahun 2023 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 Nomor 16), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bangkalan Nomor 16 Tahun 2024

• Berlaku mulai 7 bulan yang lalu

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 64 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

Abstrak

APBD

Status Peraturan

Mengubah sebagian

Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

Download file:

Perbup_2024_16 PERUBAHAN ... PENJABARAN APBD.pdf

apbd

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 16, BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2024 NOMOR 2 SERI A

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 64 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

ABSTRAK:

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 163 dan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah, pergerseran anggaran dapat dilakukan antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja, melalui perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah; bahwa terdapat perubahan regulasi kebijakan dalam pengelolaan keuangan baik dari Pusat maupun Provinsi, yang mendasari untuk dilakukannya penyesuaian dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2024 , sehingga Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 64 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2024 perlu diubah.
Mengingat: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023, . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021, . Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023, . Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023, Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2023, . Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2024, Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 63 Tahun 2023.
Materi pokok: Mengubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut: Ketentuan Pasal 3 diubah, Ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (3) diubah, Ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3) diubah, Ketentuan Pasal 20 diubah, Ketentuan Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, Ketentuan Pasal 22 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (8) dan ayat (9) diubah, Ketentuan Pasal 23 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8),dan ayat (9) diubah, Ketentuan Pasal 25 diubah, Ketentuan Pasal 29 diubah, Ketentuan Pasal 30 ayat ( 1) dan ayat (2) diubah, . Ketentuan Pasal 31 ayat ( 1), ayat (2), ayat (3), ayat ( 5), ayat (6), ayat (8), dan ayat (9) diubah, Ketentuan Pasal 32 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, Ketentuan Pasal 34 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diubah, 4. Ketentuan Pasal 35 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, . Ketentuan Pasal 38 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (7) diubah, Ketentuan Pasal 39 ayat (1), ayat (3), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), dan ayat (10) diubah, Ketentuan Pasal 40 ayat ( 1) dan ayat (2) diubah, Ketentuan Pasal 41 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, Ketentuan Pasal 42 diubah, Ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) diubah, Ketentuan Pasal 44 diubah, Ketentuan Pasal 45 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, Ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) diubah, Ketentuan Pasal 47 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) diubah, Ketentuan Pasal 53 diubah, Ketentuan Pasal 54 diubah, Diantara Pasal 54 dan Pasal 55 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 54, Ketentuan Pasal 55 diubah.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2024.
Mengubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
Jumlah halaman : 29 halaman

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 16 Tahun 2024

• Berlaku mulai 8 bulan yang lalu

Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa untuk Program Pemberdayaan Pemangku Adat dan Perangkat Adat di Kabupaten Kuantan Singingi

Abstrak

Download file:

PERBUP NOMOR 16 TAHUN 202...N PERANGKAT ADAT.pdf

adat - bantuan keuangan khusus - desa

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 16, Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024 Nomor 16

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa untuk Program Pemberdayaan Pemangku Adat dan Perangkat Adat di Kabupaten Kuantan Singingi

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan, tugas dan peran serta pemangku adat dan perangkat adat untuk memaksimalkan pemberdayaan adat di Kabupaten Kuantan Singingi, dipandang perlu adanya dukungan bantuan keuangan khusus kepada pemangku adat dan perangkat adat di setiap desa di Kabupaten Kuantan Singingi. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 98 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, Pemerintah Daerah menetapkan peruntukan dan pengelolaan bantuan keuangan yang bersifat khusus dan untuk melaksanakan ketentuan pada Lampiran Permendagri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
UU No. 53 Tahun 1999, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 15 Tahun 2014, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 1 Tahun 2022, PP No. 43 Tahun 2014, PP No. 12 Tahun 2019, Permendagri No. 52 Tahun 2007, Permendagri 52 Tahun 2014, Permendagri No. 20 Tahun 2018, Permendagri No. 77 Tahun 2020, Perda Prov. Riau No. 14 Tahun 2018, Perbup Kuantan Singingi Nomor 25 Tahun 2023
Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Maksud dan Tujuan 3. Sumber Dana, Besaran dan Sasaran Penggunaan Bantuan Keuangan Khusus 4. Mekanisme Pencairan 5. Pelaporan dan Pertanggungawaban 6. Pembinaan dan Pengawasan 7. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2024.
8 hlm

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tana Tidung Nomor 16 Tahun 2024

• Berlaku mulai 6 bulan yang lalu

Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah

Abstrak

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum/JDIH Informasi Publik

Download file:

PerBup KTT 16-2024.pdf

Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 16, BD 2024 (16)

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah

ABSTRAK:

Dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas, diperlukan pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung.
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.34 Tahun 2007; UU No.25 Tahun 2009; UU No.43 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.61 Tahun 2010; PP No.96 Tahun 2012; PP No.45 Tahun 2017; Permendagri No.3 Tahun 2017; Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2010;
PerBup Tana Tidung No. 16 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah mengatur tentang: Ketentuan Umum; Akses Informasi dan Dokumentasi Publik; Hak dan Kewajiban; Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi; Kelengkapan PLID; Klasifikasi Informasi Publik; Mekanisme Permohonan Informasi dan Dokumentasi; Keberatan dan Fasilitasi Sengketa Informasi; FKPPID PEMDA; Pembiayaan; dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2024.
45 hlm.

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sumba Barat Nomor 16 Tahun 2024

• Berlaku mulai 3 bulan yang lalu

Pengembangan Pangan Lokal dan Pola Konsumsi Pangan Lokal

Abstrak

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download file:

Perbub Sumba Barat No. 16 Tahun 2024.pdf

lokal-pangan-pengembangan

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 16, Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2024 Nomor 16

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pengembangan Pangan Lokal dan Pola Konsumsi Pangan Lokal

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun tentang Pangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2012 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan pangan dan pengembangan produksi pangan lokal di daerah serta mewujudkan ketersediaan pangan melalui pengembangan pangan lokal dan menetapkan pangan lokalnya; 2 2022 Tahun b. bahwa potensi bahan pangan lokal yang tersebar di wilayah Kabupaten Sumba Barat perlu dikelola dan digunakan dengan sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dalam rangka penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Pangan Lokal dan Pola Konsumsi Pangan;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup; Bab 3. Produksi dan Ketersediaan Pangan Lokal; Bab 4. Distrisbusi Pangan Lokal; Bab 5. Pemanfaatan Pangan Lokal; Bab 6. Konsumsi Pangan Lokal sebagai Nilai Kearifan Lokal; Bab 7. Perbaikan Mutu dan Kemanan Pangan Lokal; Bab 8. Penganekaragaman Konsumsi Pangan Lokal; Bab 9. Sosialisasi dan Promosi Pangan Lokal; Bab 10. Peran Serta Masyarakat; Bab 11. Monitoring dan Evaluasi; Bab 12. Kerjasama; Bab 13. Pembiayaan; Bab 14. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2024.
12 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2024

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT