Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Maros Nomor 16 Tahun 2024

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 40 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Lingkup Pemerintah Kabupaten Maras (Berita Daerah Kabupaten Maras Tahun 2021 Nomor 40)

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Maros Nomor 16 Tahun 2024 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 40 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Maros

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2024

Tempat Penetapan

Turikale

Tanggal Penetapan

15 Agustus 2024

Tanggal Pengundangan

15 Agustus 2024

Tanggal Berlaku

15 Agustus 2024

Sumber

BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2023 NOMOR 16

Subjek

PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Maros

Bidang

Halaman ini telah diakses 25 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERATURAN BUPATI MAROS NOMOR 16 TAHUN 2024 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 40 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MAROS.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PERUBAHAN PERATURAN
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 16, BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2023 NOMOR 16
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 40 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
ABSTRAK:	1. bahwa untuk mendukung terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan kepada masyarakat sebagai salah satu upaya dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel sejalan dengan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, maka perlu pengaturan mengenai sistem pemerintahan berbasis elektronik di Daerah; 2. bahwa untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik, serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Pemerintah Daerah, perlu menyesuaikan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional; 3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros; 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiJ Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor41, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 6856); 4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Ser basis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); 5. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Ser basis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233); 6. Peraturan Mentri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tetang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994) 7. Peraturan Bupati Maras Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Lingkup Pemerintah Kabupaten Maras (Serita Daerah Kabupaten Maras Tahun 2021 Nomor 40); Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Lingkup Pemerintah Kabupaten Maras (Berita Daerah Kabupaten Maras Tahun 2021 Nomor 40)
CATATAN:	Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2024. 7

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Maros Nomor 16 Tahun 2024

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 40 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT