Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2022

Menemukan 20.931 peraturan dalam 0,073 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 6 Tahun 2022

Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Perumahan, Permukiman

Status Peraturan

Mencabut :

PERBUP Kab. Cilacap No. 5 Tahun 2021 tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan ANggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2021

Download :
Peraturan_Bupati_Cilacap_Nomor_6_Tahun_2022.pdf

Abstrak

tunjangan-perumahan-dprd

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD Kabupaten Cilacap Tahun 2022/ No. 6

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap, menyebutkan bahwa dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan, dan besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 28 Tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 17 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan UU No 11 Tahun 2020; PP No 24 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No 21 Tahun 2007; Perda Kab Cilacap No 13 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Kab Cilacap No 4 Tahun 2008; Perda Kab CIlacap No 9 Tahun 2016; Perda Kab Cilacap No 5 Tahun 2017; Perda No 8 Tahun 2021.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Memberikan tunjangan perumahan berupa uang kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap yang besarnya ditetapkan sebagai berikut: a. Tunjangan perumahan untuk Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp.29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) per bulan; b. Tunjangan perumahan untuk Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per orang per bulan; c. Tunjangan perumahan untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) per orang per bulan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2022.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2021 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
3 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotabaru Nomor 6 Tahun 2022

Peraturan Bupati Tentang Satu Data Indonesia Kabupaten Kotabaru.

Satu Data Indonesia

Download :
2022 - PERBUP KOTABARU NOMOR 6 edit searchable.pdf

Abstrak

Satu Data Indonesia

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD.2022/NO.6

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Bupati Tentang Satu Data Indonesia Kabupaten Kotabaru.

ABSTRAK:

Bahwa untuk memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, diperlukan perbaikan tata kelola data melalui penyelenggaraan satu data Indonesia; Bahwa melalui penyelenggaraan Satu Data Indonesia masyarakat dapat mengakses data terkait kebutuhan pembangunan daerah yang sudah terintegrasi; Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, ketentuan lebih lanjut mengenai walidata tingkat daerah dan walidata pendukung, produsen data tingkat daerah serta sekretariat satu data indonesia tingkat daerah diatur dalam peraturan kepala daerah; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan bupati tentang Satu Data Indonesia Kabupaten Kotabaru.
Dasar Hukum : Undang - undang Nomor 27 tahun 1959; Undang - undang Nomor 16 tahun 1997; Undang - undang Nomor 11 tahun 2008; Undang - undang Nomor 14 tahun 2008; Undang - undang Nomor 25 tahun 2009; Undang - undang Nomor 4 tahun 2011; Undang - undang Nomor 23 tahun 2014; Undang - undang Nomor 30 tahun 2014; Undang - undang Nomor 11 tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Satu Data Indonesia Kabupaten Kotabaru, dengan sistematika : Ketentuan Umum; Maksut dan Tujuan; Standar, Meta Data, Interoperabilitas Data, dan Kode Referensi Satu Data Indonesia; Penyelenggaraan Satu Data di Daerah; Penyelenggaraan Satu Data Indonesia; Kerjasama; Peran Serta Masyarakat; Pemanfaatan Data; Pengendalian; Pendanaan; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Maret 2022.
18 Halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Lhokseumawe Nomor 6 Tahun 2022

Rencana Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Abstrak

Rencana pembangunan

2022

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 6,

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 perlu dilakukan penyusunan Rencana Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026 agar tidak terjadinya kekosongan dokumen perencanaan daerah sampai dengan terselenggaranya pemilihan Kepala Daerah secara serentak pada Tahun 2024; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang Rencana Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026;
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU Nomor 2 Tahun 2001; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 17 Tahun 2007; UU Nomor 26 Tahun 2007; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 1 Tahun 2015; UU Nomor 2 Tahun 2020; UU Nomor 11 Tahun 2020; UU Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan PP Nomor 60 Tahun 2002; PP Nomor 8 Tahun 2008; PP Nomor 18 Tahun 2016; PP Nomor 17 Tahun 2017; PP Nomor 12 Tahun 2019; PP Nomor 13 Tahun 2019; Perpres Nomor 59 Tahun 2017; Perpres Nomor 18 Tahun 2020; Permendagri Nomor 86 Tahun 2017; Permendagri Nomor 70 Tahun 2019; Permendagri Nomor 90 Tahun 2019; Permendagri Nomor 18 Tahun 2020; Permendagri Nomor 20 Tahun 2020; Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008; Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013; Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014; Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2022; Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2014; Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 4 Tahun 2014; Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Walikota ini mengatur 9 Pasal terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Ruang Lingkup RPK, BAB III Dokumen RPK, BAB IV Pengendalian dan Evaluasi Serta Perubahan, BAB V Penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2022.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2022

Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Muna

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download :
06. PERBUP NO. 6 THN 2022 TTG TUPOKSI INSPEKTORAT.pdf

Abstrak

ORGANISASI

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 Nomor 6

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Muna

ABSTRAK:

a. bahwa dal am ra ngka pe l aksanaan k t'bij nkn 11 pe nyede r hanaan b ir o krasi d i l i ngku n g a n I nst nnsl peme rin t ah, pe r lu d il aku k an penataan s usu nnn o r gn ni i 111 si dan ta t a ke rja l nsp e kt ora t Kabup aren M unn; b. bahwa be r dasa r kan pe rtimbangan se baga i r nann d i mnkaud pada h u r u f a se r ta u n t u k me l aksana k an ketentu an P nsu l I 6 aya t ( 2 ) Pe r a tu r an Men t e r i Pe ndayagunaan A parntu r N f' RH l 'fl dan Re f o r masi B ir o k r asi N omo r 2 5 Ta hun 2 02 1 t r - ntnng Pe nyede r hanaa n S t rukt u r O r gan i sas i padn l nstnnsi Pe me rin t ah u n t uk Pe nyede r hanaan B ir okrasi, ma k a pe r lu me n e t apkan Pe r a t u r an B up a t i t e n tang te ntang Ked u d uk un, Togas dan Fungsi, se rt a Tata Ke r j a l np e ktor a t K ribu pn t e- u M una
1 . P asal 1 8 aya t ( 6 ) U ndang-U n dang Dasa r N ega r a R epublik I ndon esi a Tahu 1 945; 2. U ndang-Undang N omo r 2 9 Tahun 1 9 59 t f' ntnn !-\ Pe mben t u k an Dae r ah Ti n gka t [1 d i S u l awesi [ L embarnn Negara Re publik I ndonesia Tahun 1 9 59 N omo r 7- 1 , Tambahan Lemba r an N ega r a R epubllk I ndonesi n N omo r 1 8 22 ) ; 3. U ndang-Undang Nomo r 1 2 Ta hun 2 0 1 1 t t'nt l l F. Pe mben t u k an Pe r a t u r a n Pe r u ndang-U ndnng n ( L emb n r n 11 Negara Republik I ndonesia Ta hun 2 0 1 1 N on, C \I' R 2, Tambahan Lemba r an Nega r a R p ubl ik l ndon s in N omo r 5234 ) ; sebagaimana te l ah d i ub ah cl eng n U ndnn p:- · U n c lt 111 R N omo r 1 5 T ahun 2 0 1 9 te ntang Pe r ubahan atas U ndang- U ndang N omo r 1 2 T ahun 2 0 1 1 t e nt ang Pemben t ukan Pe ratu ran Pe rundang-U ndangan ( Lemb aran N egara Repub li k I ndones i a T ahun 2 0 1 9 N omo r 1 8 3, Tambahan Le mbaran N egara R epub li k I ndo nes i a N omo r 6 389 ) ; 4. U ndang-U ndang N omo r 5 T ahun 2 0 1 4 te nt ang A paratu r S ipil N egara ( Lembaran N eg ara R epubli k I ndone s i a T ahun 2 0 1 4 N omo r 6, T ambahan Le mbaran N egara R epubli k I ndone s i a N omo r 5 494 ) ; 5. U n dang-U ndang N omo r 2 3 T ahun 2 01 4 te ntang Pe merin tahan D a e rah ( Lembaran N egara Repub li k I ndone s i a T ahun 2 0 1 4 N omo r 2 44, T ambahan Le mbaran N eg ara Republi k I ndones i a N omo r 5 587 ) seba gaimana telah diubah bebera p a k a li t e rakh i r dengan U ndan g-U ndang N omo r 9 T ahun 2 0 1 5 t e nt ang Pe rubahan K edua atas U ndang-U ndang N omo r 2 3 T ahun 2 0 1 4 t e ntang Pemerin tahan D a e rah ( Lembaran N egara Republik I ndone s i a T ahun 2 01 5 N omo r 5 8, T ambahan Le mbaran N egara Repub lik I ndones i a Nomo r 5679 ) ; 6. Pe ratu ran Peme r i n t ah Nomo r 1 8 T ahun 2 0 1 6 t e ntan g Pe rangkat D a e rah ( Lembaran N egara Republik I ndones i a T ahun 2 0 1 6 N omo r 1 14 , T ambahan Le mb aran N egara R epub li k I ndones i a N omo r 5887 ) seba gaimana t el ah diubah den gan Pe ratu ran Peme r i ntah N omo r 72 T ahun 2 0 1 9 t e n tang Pe rubahan a tas Pe raturan Pemerin t ah N omo r 1 8 T ahun 2 0 1 6 te ntang Pe rangkat D a e rah ( Lembaran N egara Republi k I ndones i a T ahun 2 01 9 N omo r 1 87, T ambahan Le mbaran N egara R epub lik I ndones i a N omo r 6402 ) ; 7. Pe ratu ran Pemerin t ah N omo r 1 1 T ahun 2 0 1 7 t e n t ang M ana j emen Pega wai N ege r i S ipil ( Lembaran N egara Republi k I ndones i a T ahun 2 01 7 N omo r 6 3, T ambahan Le mbaran N egara Republik I ndone s i a N omo r 6 037 ) ; 8. Pe r a t u ran Pemerint ah N omo r 1 2 T ahun 2 0 1 7 t e n t ang Pedoman Pembi naan d an Pe n ga w asan Pe n yelengg araan Pemerin tahan ( Lembaran N eg ara Repub li k I ndones i a T ahun 2 0 1 7 N omo r 73, T amb ahan Le mbaran N egara Repub lik I ndo nes i a Nomo r 6 061); 9. Pe ratu ran M ent e r i D alam N egeri Republi k I ndo nes i a N omo r 8 0 T ahun 2 0 1 5 Te ntang Pe mbent ukan P r oduk H ukum D a e rah ( Ser i ta N egara Repub li k I ndonesia T ahun 2 0 1 5 N omo r 83 ) ; seba gaimana tel ah diubah deng an Pe ratu ran M en t e r i D alam N egeri N omo 1 20 T ahun 2 0 1 8 t e ntan g Pe rubahan A tas Pe r atu r an M en t e r i D alam N egeri Republi kI ndon e s i a N omo r 8 0 T ahun 2 0 1 5 Te n tang Pembe nt ukan P r o duk H ukum D a e rah ( Berita N egara Republik I ndo ne s i a T ahun 2 01 8 Nomo r 1 57 ) ; 1 0 . Pe raturan Me n t e r i D alam N egeri Republik I ndone s i a N omo r 1 07 T ahun 2 0 1 7 Te n t ang Pedoman N ome nkl atu r I nspekto rat D a e rah P rovins i d an K abupat e n / Ko ta ( Berita N egara Rep ublik I ndone s i a T ahun 2 0 1 7 N omo r 1 605 ) ; 1 1 . Pe rat uran D a e rah K abupat e n M una Nomo r 6 T ahun 2 01 6 t e ntang Pembe nt ukan d an S usunan Pe rangkat D a e rah ( Lemb aran D a e rah K abupat e n M una T ahun 2 0 1 6 Nomo r 6, T ambahan Le mbaran D a e rah K a bupat e n M una N omo r 6 ) seb a gaimana t elah diubah dengan Pe rat uran D a e r ah K abupat e n M una N omo r 2 T ahun 2 021 te n t ang Pe rubahan A tas Pe raturan D a e rah K abup at e n M una N omo r 6 T ahun 2 01 6 t e ntang Pembe nt ukan dan S usunan Pe rangkat D a e rah ( Lemb aran D a e rah K ab upat e n M una T ahun 2 021 N omo r 2 , T ambahan Le mbaran D a e rah K abup at e n M una Nomo r 2) .
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BAB IV PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BAB V TATA KERJA BAB VI KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2022.
19

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2022

Kebijakan Akuntasi Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara

Badan Layanan Umum Kebijakan Akuntansi

Download :
6. PERBUP TAHUN 222 TTG KEBIJAKAN AKUNTANSI KEUANGAN BLUD edit.pdf

Abstrak

Badan Layanan Umum Kebijakan Akuntansi

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD.2022/NO.6

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Akuntasi Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Pasal 99 ayat (4)Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, menyebutkan bahwa dalam hal standar akuntansi pemerintahan tidak mengatur jenis usaha Badan Layanan Umum Daerah, maka Badan Layanan Umum Daerah mengembangkan dan menerapkan kebiiakan akuntansi; bahwa dalam rangka mendukung dan meningkatkan pelayanan serta menjamin akuntabilitas keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah, perlu mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi sesuai standar akuntansi yang berlaku; . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara tentang Kebijakan Akuntansi Keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tabun 2006; Peraturan Pemerintab Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintab Nomor 27 Tabun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tabun 2018; Peraturan Pemerintab Nomor 12 Tabun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129 jPMK.05j tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerab Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tabun 2016; Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2021.
Peraturan Daerah ini Mengatur Kebijakan Akuntansi Keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan sistematika; Ketentuan Umum; Tujuan Dan Ruang Lingkup; Sistem Akuntansi Rumah Sakit Umum Daerah; Pelaporan Keuangan; Audit; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2022.
9

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2022

Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kudus

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kudus

Abstrak

urusan pemerintahan

2022

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2022/NOMOR.6

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kudus

ABSTRAK:

bahwa pemerintahan daerah berwenang mengatur sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota serta dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya pelaksanaan otonomi daerah dan pelayanan kepada masyarakat yang lebih berdayaguna dan berhasilguna, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kudus; bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, terdapat perubahan ketentuan pengaturan urusan pemerintahan sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kudus tidak sesuai lagi; bahwa pengaturan urusan pemerintahan daerah telah dituangkan secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sehingga tidak perlu ditindaklanjuti dengan pengaturan dalam Peraturan Daerah; bahwa dalam rangka deregulasi kebijakan guna menghindari terjadinya ketidakharmonisan pengaturan urusan pemerintahan daerah di Kabupaten Kudus, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kudus perlu dicabut; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kudus;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kudus.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Mei 2022.
Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2008 dicabut.
4 hlm

Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 6 Tahun 2022

Perubahan Atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Peralatan Dan Permesinan

Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mengubah :

Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Peralatan Dan Permesinan

Download :
Peraturan BSN No. 6 Tahun 2022.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boyolali Nomor 6 Tahun 2022

Badan Usaha Milik Desa

Desa Badan Usaha Milik Desa

Download :
Salinan_2022_PERDA_KAB__BOYOLALI_06.pdf

Abstrak

badan usaha milik desa

2022

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2022/NOMOR.6

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Badan Usaha Milik Desa

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat, pemerintah desa dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki sesuai kebutuhan dan potensi desa; bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan desa dan kesejahteraan masyarakat serta untuk mewadahi berbagai kegiatan usaha ekonomi yang ada di desa, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa; bahwa dalam rangka pembinaan Pemerintahan Desa di bidang peningkatan kapasitas Badan Usaha Milik Desa agar mampu mengoptimalkan sumber daya dan potensi Desa di Daerah melalui pengelolaan usaha, pemanfaatan aset, pengembangan investasi dan produktivitas, penyediaan jasa pelayanan, dan/atau jenis usaha lainnya, maka dipandang perlu adanya Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Jenis, Tujuan dan Prinsip Bab III Pendirian BUM Desa/BUM Desa Bersama Bab IV Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Bab V Organisasi dan Pegawai BUM Desa/BUM Desa Bersama Bab VI Rencana Program Kerja Bab VII Kepemilikan, Modal, Aset dan Pinjaman BUM Desa/BUM Desa Bersama Bab VIII Unit Usaha BUMDesa/BUMDesa Bersama Bab IX Pengadaan Barang dan/atau Jasa Bab X Kerja Sama Bab XI Pertanggungjawaban Bab XII Pembagian Hasil Usaha Bab XIII Kerugian Bab XIV Penghentian Kegiatan Usaha BUMDesa/BUMDesa Bersama Bab XV Perpajakan dan Retribusi Daerah Bab XVI Pembinaan dan Pengembangan BUMDesa/BUMDesa Bersama Bab XVII Ketentuan Peralihan Bab XVIII Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 2022.
50 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 6 Tahun 2022

Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak di Kabupaten Indragiri Hilir

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Mengubah :

Peraturan Bupati Indragiri Hilir tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak di Kabupaten Indragiri Hilir

Download :
6 TAHUN 2022.pdf

Abstrak

WAJIB-PAJAK

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD.2022/No.6

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak di Kabupaten Indragiri Hilir

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak di Kabupaten Indragiri Hilir
Dasar hukum peraturan ini diatur dalam: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor & tahun 1965; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016; Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 36 Tahun 2021;
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor74 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak di Kabupaten Indragiri Hilir diubah

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2022.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun 2022

Pengelolaan Pemanfaatan Excavator pada Dinas Pertanian Kabupaten Kotawaringin Timur

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download :
Perbup No 6 thn 2022 ttg Pengelolaan Pemanfaatan Excavator.pdf

Abstrak

PENGELOLAAN PEMANFAATAN EXCAVATOR PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD.2022/No.6

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Pemanfaatan Excavator pada Dinas Pertanian Kabupaten Kotawaringin Timur

ABSTRAK:

bahwa penggunaan barang milik daerah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat guna melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana dimaksud Pasal 68 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dapat ditetapkan status penggunaannya pada pengguna barang untuk dioperasikan oleh pihak lain;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Barang Milik Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
a. Ketentuan Umum; b. Maksud dan Tujuan; c. Pengelolaan; d. Pembinaan dan Pengawasan; dan e. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2022.
7

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2022

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT