Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 11.717 peraturan dalam 0,013 detik

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 1990
• Berlaku mulai 34 tahun yang lalu
Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Struktur Organisasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. UU No. 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta
Mencabut
  1. UU No. 10 Tahun 1964 tentang Pernyataan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya Tetap Sebagai Ibu Kota Negera Republik Indonesia Dengan Nama Jakarta
Download file:
UU Nomor 11 Tahun 1990.pdf
Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1990
• Berlaku mulai 34 tahun yang lalu
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Mencabut
  1. PP No. 4 Tahun 1975 tentang Pembentukan Kota Administratip Bitung
Download file:
UU Nomor 7 Tahun 1990.pdf
Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1990
• Berlaku mulai 34 tahun yang lalu
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Download file:
UU Nomor 6 Tahun 1990.pdf
Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1979
• Berlaku mulai 45 tahun yang lalu
Pemerintahan Desa
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Desa
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
Mencabut
  1. UU No. 19 Tahun 1965 tentang Desapraja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia
Download file:
UU Nomor 5 Tahun 1979.pdf
Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1974
• Berlaku mulai 50 tahun yang lalu
Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
Mencabut
  1. UU No. 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah
Download file:
UU Nomor 5 Tahun 1974.pdf
Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1974
• Berlaku mulai 50 tahun yang lalu
Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Mengubah
  1. UU No. 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara
Download file:
UU Nomor 4 Tahun 1974.pdf
Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1969
• Berlaku mulai 55 tahun yang lalu
Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Download file:
UU Nomor 12 Tahun 1969.pdf
Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1968
• Berlaku mulai 56 tahun yang lalu
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang No.14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Dicabut sebagian dengan
  1. UU No. 99 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sukabumi di Provinsi Jawa Barat
  2. UU No. 97 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cianjur di Provinsi Jawa Barat
  3. UU No. 118 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tangerang di Provinsi Banten
  4. UU No. 117 Tahun 2024 tentang Kabupaten Serang di Provinsi Banten
  5. UU No. 116 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pandeglang di Provinsi Banten
  6. UU No. 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten
  7. UU No. 114 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karawang di Provinsi Jawa Barat
  8. UU No. 113 Tahun 2024 tentang Kabupaten Majalengka di Provinsi Jawa Barat
  9. UU No. 112 Tahun 2024 tentang Kabupaten Indramayu di Provinsi Jawa Barat
  10. UU No. 111 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tasikmalaya di Provinsi Jawa Barat
  11. UU No. 110 Tahun 2024 tentang Kabupaten Garut di Provinsi Jawa Barat
  12. UU No. 109 Tahun 2024 tentang Kabupaten Ciamis di Provinsi Jawa Barat
  13. UU No. 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat
  14. UU No. 106 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kuningan di Provinsi Jawa Barat
  15. UU No. 105 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat
  16. UU No. 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat
  17. UU No. 102 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat
  18. UU No. 101 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bekasi di Provinsi Jawa Barat
Mengubah
  1. UU No. 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat
Download file:
UU Nomor 4 Tahun 1968.pdf
Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1967
Pembentukan Propinsi Bengkulu
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Mengubah
  1. UU No. 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung Dengan Mengubah Undang-Undang No. 25 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1964 No. 8) Menjadi Undang-Undang
  2. UU No. 25 Tahun 1959 tentang Penetapan "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan" dan "Undang-Undang Darurat No. 16 Tahun 1955 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1950 (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 52), Sebagai Undang-Undang
Download file:
UU Nomor 9 Tahun 1967.pdf
Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 1965
• Berlaku mulai 59 tahun yang lalu
Desapraja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa
Download file:
UU Nomor 19 Tahun 1965.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan