Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2018 NOMOR 37
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Batas Wilayah Administrasi Desa/Keluarahan Se Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kepastian hukun wilayah Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat, telah diselenggarakan penetapan dan penegasan batas desa di wilayah Kecamatan Binuang Kabupaten Polewai Mandar, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Tim PPB Desa (Penetapan dan Penegasan Batas) kabupaten/kota menyusun rancangan peraturan bupati/walikota tentang peta batas desa sebagaimana dimaksud Pasal 14 dan 15, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Polewali Mandar tentang Penetapan, Penegasan dan Penegasan Batas Wilayah Administasi Desa/Keluarahan Se Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar.
Dasar Hukum; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah, PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Kelurahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Kelurahan.
Peraturan ini berisi tentang penetapan batas wilayah kecamatan Binuang
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
15 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 37 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2018 NOMOR 36
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
ABSTRAK:
untuk mendukung tercapainya penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) diperlukan komitmen Penyenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah untuk melaporkan harta kekayaannya
UU No.28 Tahun 1959; UU No.28 Tahun 1999; UU No.31 Tahun 1999; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; UU No.30 Tahun 2014 ; PP No.53 Tahun 2010; PP No.12 Tahun 2017; Peraturan KPK RI No.7 Tahun 2016; PERDA Kabupaten Lampung No.9 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang wajib LHKPN, Pengelolaan LHKPN, dan sanksi dan penghargaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Oktober 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 36 Tahun 2018
PERBUP Kab. Lamandau No. 41 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lamandau Tahun 2020-2024 Peraturan Bupati Lamandau Nomor 36 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lamandau Tahun 2015-2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lamandau
Tahun 2015 - 2019
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun
2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 2025
dan Pasal 1 huruf b Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map
Reformasi Birokrasi 2015-2019 dipandang perlu melakukan
Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Lamandau yang dilakukan secara bertahap dan
berkelanjutan.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 15 Tahun
2015; 16.
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun
2016.
Road Map Reformasi Birokrasi digunakan sebagai dasar pelaksanaan
Reformasi Birokrasi dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan dan acuan
pelaksanaan Reformasi Birokrasi bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2018.
Peraturan Bupati Lamandau
Nomor 36 Tahun 2018
58 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 36 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS ANTAR KECAMATAN BATANG LUPAR DAN KECAMATAN EMBALOH HILIR KABUPATEN KAPUAS HULU
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Berita Acara Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kecamatan Batang Lupar dan Kecamatan Embaloh Hilir Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 135.4/886/SETDA/PEM-A/2018 tanggal 24 Mei 2018;
bahwa untuk tertib administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kecamatan
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 27 tahun 1959, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014, PP No. 17 Tahun 2018, Permendagri No. 76 Tahun 2012, Permendagri No. 45 Tahun 2016, Perda Kab. Kapuas Hulu No. 4 Tahun 2009
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum; Penegasan Batas Wilayah antara Kecamatan Batang Lupar dan Kecamatan Embaloh Hilir; Peta Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Antara Kecamatan Batang Lupar dan Kecamatan Embaloh Hilir Kabupaten Kapuas Hulu.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2018.
Peraturan ini terdiri dari 5 Hlm dan 1 Hlm lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 35 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 nomor 33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HUKUM DI PEMERINTAHAN NAGARI
ABSTRAK:
- bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, Pembangunan Nagari dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari serta dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, Pemerintahan Nagari dan/atau Badan Permusyawaratan Nagari mempunyai kewenangan membuat Produk Hukum Nagari;
- bahwa untuk terciptanya Produk Hukum Nagari yang berkualitas serta tidak bertentangan dengan Peraturan yang lebih tinggi, maka perlu dilakukan Pembinaan maupun Pengawasan terhadap Produk Hukum dimaksud;
- bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, maka perlu adanya pedoman pembinaan dan pengawasan produk hukum di Pemerintahan Nagari;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Bupati.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014, PP No. 60 Tahun 2014, Permendagri No. 111 Tahun 2014, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Perda Kabupaten Limapuluh Kota No. 2 Tahun 2013, Perda Kabupaten Limapuluh Kota No. 10 Tahun 2011, Perda Kabupaten Limapuluh Kota No. 6 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Produk Hukum Di Pemerintahan Nagari, dengan sistematika sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum;
2. Maksud dan Tujuan;
3. Asas Pembentukan;
4. Ruang Lingkup;
5. Peraturan Nagari;
6. Evaluasi Dan Klarifikasi Peraturan Nagari;
7. Peraturan Bersama Wali Nagari;
8. Peraturan Wali Nagari;
9. Produk Hukum BAMUS;
10. Pembiayaan;
11. Ketentuan Lain-Lain;
12. Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2018.
14 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 35 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2018 NOMOR:
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETA BATAS NAGARI GURUN PANJANG KECAMATAN BAYANG
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Maret 2018.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
